Siapkan Doping Ekonomi Hadapi Covid-19
berita
Ekonomika
26 March 2020 19:00
Penulis
Watyutink.com - Virus Corona semakin sibuk. Setiap hari ia menambah jumlah orang yang terinfeksi. Begitu juga orang yang meninggal, semakin banyak. Belum ada tanda-tanda ia berhenti menebar horor di seantero Nusantara. Bisa jadi ini baru permulaan, belum sampai pada puncaknya.

Di masa ‘uji coba’ saja, virus Corona sudah sangat signifikan melumpuhkan ekonomi Indonesia. Institute for Development of Economics dan Finance mengungkapkan bahwa dampak ekonomi akibat virus ini semula hanya menggerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan sejumlah komoditas impor dari China.

Namun seiring dengan jumlah korban yang semakin banyak, stabilitas ekonomi menjadi goyah. Nilai tukar rupiah  melemah tajam, sementara indeks harga saham gabungan rontok digerogoti virus. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan limbung, terkulai oleh ganasnya virus.

Pandemi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa upaya sigap dari para pemangku kebijakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia, maka optimisme perekonomian tidak akan pernah datang. Ini bukan masalah ekonomi semata tapi virus, penanganannya berbeda dengan krisis keuangan.

Kekhawatirannya perekonomian akan jeblok sekali karena itu butuh dukungan dari berbagai sektor untuk mendorongnya. Optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika penyebaran virus  Corona dapat diatasi.

Secara global, pasar tengah menanti langkah stimulus fiskal dari pemerintah Amerika Serikat. Negara itu baru saja menyepakati anggaran sebesar 8,3 miliar dolar AS. Namun, anggaran itu baru terbatas untuk penanganan wabah virus corona.

China yang menjadi sumber awal virus Corona bertindak sigap mengatasi dampaknya dengan memangkas pajak untuk membantu perusahaan bernapas lebih panjang, termasuk membabat pungutan nilai tambah untuk perusahaan yang menyediakan barang-barang penting atau logistik.  Pemerintah daerah juga digelontorkan dana yang cukup banyak.

Hong Kong yang menjadi bagian dari China bahkan memberikan bantuan tunai kepada seluruh penduduknya sebesar 10 ribu dolar Hong Kong atau sekitar Rp18 juta untuk mempertahankan daya beli agar ekonomi tetap tumbuh.

Apakah yang dilakukan sejumlah negara tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar optimisme dan sentimen positif akan tetap hadir di Tanah Air menghadapai wabah Covid-19?

Optimisme dan sentimen positif baru akan terjadi jika pandemi dapat diatasi, atau setidaknya menunjukkan tanda-tanda terkendali dan pada akhirnya dapat dibasmi  total. Di sini kemampuan pemerintah diuji dalam menyelesaikan serangan tak kasat mata ini.

Seberapa jauh pemerintah akan mampu mengatasi wabah Covid-19? Strategi apa saja yang jitu untuk mengatasinya yang akan menentukan jalannya roda perekonomian ke depan? Apakah puluhan jurus  stimulus dapat akan mampu menggerakkan ekonomi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Indonesia dalam kondisi genting seperti saat ini jangan berpikir terlalu ruwet sehingga sulit mengambil action. Apa yang dipikirkan oleh Misbakhun terlalu ruwet seperti membuat disertasi S3. Dulu saat Indonesia mau merdeka, Bung Karno tidak berpikir macam-macam apa saja yang harus disiapkan lebih dulu, yang penting merdeka dulu.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini maju mundur. Presiden Joko Widodo bahkan menolak saran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan lockdown. Sangat disayangkan. Saat ini tidak ada di sudut-sudut istana orang yang mempunyai pengalaman seperti JK yang mampu mengatasi masalah Poso dan Aceh. Reputasi beliau diakui dunia.

Di Korea Selatann ada orang tokoh-tokoh senior yang tidak memiliki jabatan di istana presiden tapi pemikirannya didengar. Istana jangan berpikir dengan otak politik seolah seolah-olah kalau menerima saran dari lawan politik dirinya akan hilang. Akan semakin banyak korban virus Corona. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom INDEF, Politikus PAN

Jika tidak melakukan intervensi kesehatan untuk mengatasi wabah virus Corona maka akan terjadi ledakan jumlah pasien dan jauh di atas kemampuan sistem kesehatan.  Jika terjadi seperti ini maka tidak ada ekonomi yang bisa diselamatkan. Ini sudah pernah dialami oleh dunia sebelumnya.

Bagaimana jika negara mampu melakukan pencegahan? Jadikan penanganan dan pencegahan wabah virus Corona sebagai penggerak ekonomi. Jika membangun banyak ruang isolasi maka akan meningkat permintaan untuk AC split, tempat tidur dan lain-lain. Hal in akan memicu permintaan di sektor industri.

Saat belanja besar-besaran untuk sektor kesehatan maka akan memicu industri turunan. Penggunaan disinfektan bisa meningkatkan permintaan akan alkohol yang dibuat dari tebu. Di tengah ancaman krisis, penanganan wabah bisa menggerakkan ekonomi.  

Saat lock down apakah ekonomi akan berhenti? Lockdown dilakukan jangan terlalu luas dan serahkan kepada ahlinya. Mereka akan mengukur berapa luas lock down harus dilakukan, terutama di zona merah.

Mengenai rupiah dan indeks harga saham gabungan, sulit diprediksi, tergantung pada kedalaman wabah dan kepanikan yang ditimbulkannya. Para investor menghitung segala kemungkinan sehingga timbul spekulasi. Yang penting pemerintah perlu mengambil langkah yang profesional dan menenangkan pasar. 

Kita baru berada di level ancaman wabah, belum sampai di wabah. Kalau wabah tidak terkendali maka tidak ada model ekonomi yang bisa memprediksi. Jangan sampai terjadi seperti di Wuhan

Mengenai pelonggaran defisit APBN, hal itu diketok palu di DPR. Ini merupakan langkah terakhir untuk mengatasi wabah virus Corona. Jangan buru-buru menerapkan defisit anggaran tetapi juga jangan ditutup peluangnya. Sebaiknya realokasi anggaran dulu. Kalau sudah mendesak baru melebarkan defisit.

Yang penting pemerintah bisa mencegah ledakan pasien sehingga pemerintah tidak perlu mengalami ledakan anggaran. Kebijakan Bansos hanya jadi panadol yang menurunkan demamnya saja tapi intinya harus pencegahan wabah.

Kita mengapresiasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Arahnya sudah benar. Tapi pelaksanannya harus diawasi dan dijalankan oleh pemerintah pusat, tidak diputuskan oleh satuan kerja.  (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Skema terburuk pertumbuhan ekonomi sebesar 2,4 persen sampai 0 persen. Seharusnya angka ini jangan dipublish karena akan mempengaruhi sentimen pasar, terutama sektor keuangan yang sensitif terhadap sentimen pasar.

Menkeu Sri Mulyani realisitis ketika menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi 3,6 persen dari 5 persen. Tapi penurunan ini harus diantisipasi. Spending public health disimulasi. Jika besaran fiskal untuk bidang kesehatan ditingkatkan dan diantisipasi juga dari aspek kebijakan kesehatan melalui lockdown maka akan efektif.

Jika melihat kurs dan pasar keuangan global dimana permintaan dolar sangat tinggi yang tidak bisa dibalancing, maka rupiah sulit untuk menguat. Dana Rp300 triliun yang telah dikeluarkakn BI sepanjang tahun ini tidak bisa mengangkat rupiah secara signifikan. Stimulus di sektor keuangan tidak efektif. Jadi wabahnya yang harus segera diselesaikan. Jika bisa diselesaikan maka cara pandang pelaku ekonomi akan berubah.

Dengan pelemahan rupiah maka BI harus melakukan operasi pasar. Sudah cukup BI menggelontorkan Rp300 triliun, tinggal diberikan stimulus kepada yang lain seperti akses permodalan bagi dunia usaha untuk menjaga daya tahan ekonomi.

Alokasi anggaran untuk menangani wabah virus Corona di Indonesia kecil dibandingkan dengan negara lain, maka efeknya juga tidak akan banyak. Fiskal Indonesia juga terbatas. Harus difokuskan pada public spending dan menjaga industri strategis akan tetap beroperasi, jangan disetop seperti sektor pangan dan kesehatan. Bahkan harus dikawal oleh TNI agar tetap berjalan.

Yang dikhawatirkan jika sampai virus Corona mewabah maka akan menghancurkan ekonomi. Yang paling efektif adalah mencegah, bagaimana wabah ini setop. Ahli kesehatan yang lebih tahu bagaimana mencegahnya. Perlu lockdown untuk daerah yang sudah zona merah. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Untuk membantu perusahaan bertahan di tengah wabah virus Corona, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan dicoba penghapusan pajak penghasilan (PPh), direlaksasi. Namun jika pemerintah mampu menangani wabah virus Corona ini dalam 3 bulan, relaksasi bisa dibatasi.

Masalahnya ada new Corona, virus Corona baru di China. Orang China yang bekerja di luar negeri, karena merasa sudah aman, lalu pulang ke China sehingga menyebarkan virus baru. Kalau ini terjadi akan cukup lama penanganannya.

Relaksasi dengan menghapuskan PPh jangan sampai menimbulkan moral hazard. Relaksasi diberikan kepada UMKM di bidang pariwisata. Jangan sampai diberikan kepada industri besar yang tidak terdampak virus Corona.

UMKM paling kuat menghadapi krisis sehingga perlu relaksasi perpajakan untuk mereka. Mereka bisa mengubah produksinya ke pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan. Di China, perusahaan teknologi ada yang berubah menjadi perusahaan yang memproduksi kebutuhan medis.

UMKM di Indonesia bisa meniru perusahaan di China dan pemerintah mendorong untuk mengubah produksi UMKM ke kebutuhan medis.

Saat lockdown tidak ada ojek online (Ojol) tapi mereka harus bekerja untuk membayar kredit kendaraan mereka. Pendapatan mereka turun 60 persen. Perlu insentif kredit. Dalam 3 bulan ke depan bisa diberikan insentif kepada Ojol. Relaksasi bisa menjadi pelampung dari pelemahan ekonomi saat ini.

Untuk industri padat karya, mereka perlu mendapatkan insentif fiskal agar mereka tidak kewalahan menghadapi kesulitan keuangan. Bagaimana mereka akan membayar THR karyawannya. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Jika kondisi makin tidak terkendali dan harus dilakukan karantina terbatas, tetapi akan ada konsekuensinya. Pemerintah harus antisipasi lockdown ini. Pemerintah harus menjamin kepastian pangan dari sisi stok, harga, dan akses.

Jika pemerintah me-lockdown maka amankan stok makanan. Dalam jangka pendek jka tidak diantisipasi maka akan berdampak pada kenaikan harga pangan

Beberapa komoditas harganya naik seperti gula pasir yang sudah mencapai 31 persen, bawang putih 36 persen, cabe 16 persen, juga bawang merah. Yang lain seperti beras dan minyak goreng belum tentu stabil harganya ke depan. Guna meredam gejolak harga pemerintah petakan stok pangan, potensi demand, dan harus transparan mengenai stok pangan. Masyarakt bisa memonitor apakah stok pangan cukup di daerah itu untuk menciptakan ketenangan.

Pemerintah juga perlu mencermati pergerakan nilai tukar rupiah. Jika harus mengimpor maka harga di tingkat konsumen akan naik. Pemerintah juga menyiapkan skenario untuk daerah zona merah yang terdampak. Harus ada realokasi anggaran.

Pemerintah juga harus mengantisipasi panic buying, apakah dengan mengawasi atau mengatur ketersediaannya. Dalam prakteknya aparat harus benar-benar mengawasi. Jangan sampai terjadi penimbunan. Diawasi juga transaksi e-commerce yang bisa digunakan untuk menimbun.

Untuk sektor informal pemerintah menaikkan bantuan tunai Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu tetapi perlu juga bantuan natura. Disusun mekanisme deliverinya terutama untuk orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19.

Selain door-to-door, pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan logistik. Mereka dapat hidup dengan bekerja sama dengan pemerintah tetapi harus dijaga keselamatan pekerjanya.

Industri kecil menengah dan sektor informal melibatkan 77 juta orang tenaga kerja atau sekitar 54 persen. di Jakarta saja terdapat 1,5 juta pekerja informal yang mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk kompensi agar tetap berada di rumah. Dana itu kecil, apakah cukup? Malaysia memberikan 500 ringgit atau Rp1,8 juta per bulan.

Dalam APBN 2020 alokasi bansos sebesar 6 persen dari total belanja pemerntah pusat. Masih ada ruang. Pemerintah bisa merealokasi Rp43 triliun dari perjalanan dinas. Sebanyak 50 persen untuk bansos menengah bawah dan pekerja informal.

Saat ini sistem dan mekanisme penyaluran bansos kurang jelas bagaimana bantuan tersebut bisa sampai. Perlu dibenahi.

Sasaran bansos harus ditujukan kepada; 1. Kelompok yang sudah menjadi penerima bansos. Ini harus di-review lagi. 2. Rumah tangga pensiunan. Masih terima gaji pensiun tetapi tidak cukup. 3. Wanita berpendapatan rendah dan sedang hamil. 4. Lansia, 5. Tenaga kerja informal.

Di sisi lain, pemerintah memaksakan kartu pra-kerja tapi kondisi ekonomi saat ini sedang turun sehingga tidak mungkin setelah latihan dapat terserap seluruhnya, maka lebih baik anggaran untuk pra-kerja diberikan kepada pekerja yang terancam lay off di sektor yang terdampak. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggot DPR Fraksi Golkar

Apa yang terjadi saat ini baru gejala awal dan reaksi kita tidak boleh meniadi seolah-olah sudah di puncak krisis. Oleh karena itu harus hati-hati mengeluarkan stimulus. Jika menggunakan ukuran siklus jam, apa yang terjadi di China sudah di jam 4 sore, sementara Indonesia baru jam 7-8 pagi.

Stimulus yang dilakukan pemerintah tidak diberikan pada saat di awal yang masih menjadi indikasi, belum mencapai puncaknya. Pada titik puncak wabah virus Corona nanti rakyat tidak lagi membeli pangan tetapi diberikan oleh pemerintah.

Demikian juga dengan kebijakan di sektor keuangan. Sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan seperti short selling dan buy back untuk menahan kejatuhan rupiah dan indeks harga saham gabungan, bahkan dengan penghentian perdagangan. Tetapi kebijakan apa yang akan diambil jika krisis mencapai puncaknya. Pada saat jam 12 siang nanti, saat wabah virus Corona mencapai puncaknya, apakah masih akan menghentikan perdagangan?

BPJS Ketenagakerjaan sudah diminta untuk memborong saham, tapi apakah ini sudah sampai batas bawahnya. Begitu juga BI yang melakukan intervensi saat rupiah turun, apakah sudah mencapai titik terendahnya. Jangan sampai seperti AS yang mengeluarkan 700 miliar dolar AS untuk menahah  kejatuhan indeks Dow Jones tetapi hasilnya hanya sesaat saja.

Ketersediaan pangan juga akan menjadi masalah karena pabrikan yang memproduksi berhenti beroperasi. Tidak ada pekerja yang masuk. Ini tantangan kemanusiaan. Pemerintah harus menyusun the worst scenario. Diharapkan tampil kepemimpinan nasional yang bersifat leadership, karena situasinya akan lebih sulit.

Polisi sudah melarang orang-orang berkumpul di pusat keramaian, maka semuanya akan selesai, tidak ada yang berdagang. Ketika orang tidak mempunyai penghasilan seperti para pedagang, bagaimana mengatasi kebutuhan hidupnya. Korporasi juga tidak memiliki uang, bagaimana menggaji karyawannya.  Belum lagi ketika wabah sudah hilang, bagaimana perusahaan memproduksi lagi dan kapan mulainya.

Pemerintah harus melihat serpihan—serpihan uang negara yang masih ada di pos-pos lain yang bisa dimanfaatkan untuk bantuan sosial. Negara harus hadir untuk mereka. Siapkan bank pangan di masing-masing RT. Apalagi rapid test virus Corona mulai dibagikan sehingga akan banyak yang terbukti positif terkena virus Corona. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang assurance bahwa negara hadir dalam situasi paling sulit untuk rakyat. Indonesia juga harus mulai membuka pintu masuk untuk bantuan internasional. Di samping itu Presiden harus mengeluarkan Perppu PPh untuk menurunkan PPh menjadi 20 persen dan PPN 7,5-8 persen agar tetap menarik untuk bisnis.

Wabah virus Corona ini akan panjang ceritanya dan akan dicatatkan dalam buku sejarah yang akan datang. Sejarah akan mencatat siapa memberikan kontribusi apa dan bagaimana mengatasi kondisi saata ini. Social distancing hanya satu cara saja dalam mengatasi wabah virus Corona.

Saat ini merupakan awal dari wabah virus Corona. Situasi sulit belum dilalui. Situasi sulit akan kita masuki pada bulan puasa dimana orang tidak boleh salat tarawih, tidak boleh pulang kampung dan di saat menghadapi masa panen, akan diuji kemampuan daya beli masyarakat pada saat itu. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF