Siaga Trump Diterapkan, Ekonomi Diharapkan Tetap Meroket
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 October 2018 16:30
Penulis
Mencermati perkembangan perekonomian AS yang terus membaik dengan PDB 4,2 persen pada kuartal II/2018 dan angka pengangguran yang menurun 3,9 persen, dunia internasional yang tengah ‘kagok’ dengan kebijakan-kebijakan spektakuler Trump, kembali harus bersikap waspada, begitupun dengan otoritas perekonomian Indonesia.
  
Menteri Perekonomian Darmin Nasution kepada Pers kemarin (5//10) menyatakan bahwa perang dagang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) makin tidak menentu. Pemerintah RI sendiri tidak bisa lagi memprediksi apa langkah-langkah selanjutnya dari presiden AS trump yang telah membuat ekonomi global gonjang-ganjing (detikfinance, 5/10). 

Kebijakan perang dagang Trump dinilai bukan lagi hanya masalah penerapan tarif tinggi kepada produk-produk tertentu dari negara-negara mitra dagang AS, tapi sudah bervariasi menjadi bermacam-macam langkah yang tidak bisa diduga.

Trump dikatakan sepertinya akan menurunkan tarif impor produk negara tertentu yang masuk ke pasar AS, tetapi tidak untuk China. Juga diperkirakan Trump akan mengubah perjanjian dagang internasional dengan negara-negara yang dipilihnya. 

Hal itu membuat semua negara-negara yang menjadi mitra dagang Amerika Serikat semakin was-was dan bersiap dengan langkah-langkah antisipatif. Tidak terkecuali Indonesia yang beberapa kali diancam sanksi Trump akibat dianggap membatasi ekspor pertanian AS ke Indonesia. Sebelumnya Indonesia bersama dengan 16 negara lainnya termasuk China, ‘diomeli’ Trump karena dianggap curang dalam transaksi perdagangan dengan AS. Ketika itu AS meradang akibat neraca perdagangannya defisit akbar dengan China hingga ratusan miliar dolar AS dan mengancam menerapkan sanksi ekonomi kepada negara-negara tersebut. Padahal ekspor Indonesia ke AS terhitung lumayan terutama produk tekstil, pakaian jadi dan alas kaki. 

Apa sebenarnya langkah-langkah Trump yang mungkin akan diumumkannya kepada negara-negara mitra dagang AS? Apakah bersamaan terkait kenaikan 2 kali lagi sukubunga ‘the fed’? Bagaimanapun, Indonesia tentu enggan direpotkan lagi dengan kebijakan baru AS karena sedang sibuk mengendalikan pelemahan rupiah akibat kenaikan mata uang dolar AS.  

Sejak Trump mengumumkan akan merevisi semua kebijakan perekonomian internasional AS dengan slogan “America First”, AS memang—dalam batas tertentu--cenderung tidak lagi mematuhi semua kesepakatan perdagangan internasional seperti WTO, TPP, NAFTA dan lainnya. AS malah cepat sekali menyatakan tidak lagi terikat dengan kesepakatan dagang Trans Pacifik (TPP) dan mengabaikan semua bentuk kesepakatan perdagangan bebas. Padahal, AS adalah pelopor liberalisasi perdagangan dunia. Demi memperbaiki perekonomian AS dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, AS memproteksi ekonominya dengan menaikkan tarif tinggi kepada produk baja dunia yang masuk  ke AS, terutama produk yang berasal dari China. 

Aksi balasan China kemudian menyebabkan perekonomian dunia terimbas oleh aksi perang dagang kedua negara. Meski imbas perang dagang AS-China sedikit banyak berpengaruh kepada Indonesia, namun efek dari penguatan mata uang dolar AS telah menyebabkan krisis mata uang di negara-negara emerging market tak terkecuali Indonesia.

Apa sebaiknya sikap Indonesia dalam mengantisipasi langkah-langkah tak terduga trump? Apakah kebijakan proteksionis trump bisa selamanya diterapkan? Bagaimana progress Indonesia dalam upaya bertahan menghadapi gejolak perekonomian dunia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Terkait kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) oleh Trump yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kebijakan-kebijakan itu sangat jangka pendek. Dampak positifnya bagi AS sebetulnya hanya jangka pendek. Dalam jangka panjang keseluruhan produk-produk AS akan menjadi sangat mahal karena semuanya akan terdampak. Investasi juga akan terkena dampak. Jika tingkat bunga tinggi maka investasi akan menurun. 

Jadi menurut saya dalam jangka pendek ini Trump mungkin hanya mementingkan masa jabatan dia yang 5 tahun ini dengan alasan memperbaiki ekonomi AS. Tetapi Trump tidak memikirkan bahwa langkah-langkah yang ditempuhnya akan berdampak buruk dalam jangka menengah panjang. Karena akan menurunkan kemampuan investasi dan menyebabkan barang-barang AS di luar negeri menjadi lebih mahal. 

Tetapi apapun kebijakan ekonomi AS, yang penting kita di Indonesia harus mengelola ekonomi domestik dengan baik. Karena, kelemahan ekonomi Indonesia hanya pada neraca transaksi berjalan (current account). Hal itu saja yang kita harus berupaya keras memperbaiki. Memang tidak mudah, tetapi ada langkah-langkah yang mudah yaitu setidaknya mengurangi impor. Jadi hendaknya kita semua jangan mencari kambing hitam. Saya yakin ekonomi AS akan mengalami titik balik. 

Titik balik nya yang pertama pasti akan ada pelemahan pertumbuhan ekonomi AS karena sukubunga tinggi dan investasi turun. Lalu produk-produk AS akan menjadi mahal yang pasti akan menurunkan angka ekspor. Bagi dunia internasional memang mencela AS karena secara etik Trump melanggar semua kesepakatan-kesepakatan internasional tentang perdagangan bebas. Padahal sebelumnya AS lah yang merupakan kampiun perdagangan bebas dan AS yang memaksakan perdagangan bebas itu ke negara-negara berkembang. AS juga ikut mendesak supaya pasar negara-negara berkembang dibuka sementara awanya mereka masih melakukan proteksi. Sekarang malah AS sendiri yang melanggar hal itu. 

Bagi investor internasional yang memarkir dananya di AS nanti pasti akan berpikir bahwa insentif bunga tidak akan bisa terus menerus. Karena hal itu praktis hanya pada sektor finansial saja. Tapi begitu masuk ke sektor riil AS maka akan sangat berdampak negatif. Sekarang memang para investor itu masih berharap banyak dari kenaikan sukubunga AS, tapi nanti ketika ada gelagat sebaliknya maka mereka akan berbodong-bondong keluar AS. 

Bagi Indonesia yang telah menandatangani kesepakatakan WTO hendaknya konsisten saja, karena suka atau tidak suka semua perjanjian perdagangan intenasional itu sudah menyebabkan kemajuan perekonomian dunia. itu fakta. Bahwa kemudian kemajuan yang dicapai oleh negara maju lebih banyak daripada yang dicapai oleh negara berkembang, is oke. Bahwa dalam pelaksanaannya ada standar ganda itu memang benar, tetapi apapun itu kesepakatan dagang internasional masih lebih menguntungkan daripada kita melakukan proteksi. 

Hanya memang saat ini ekonomi kita terdampak oleh kebijakan ekonomi AS, tetapi secara umum pertumbuhan ekonomi kita masih bagus dan inflasi terkendali karena konsumsi menurun. Itu saya kira masuk akal. Begitu pula investasi juga turun. Itu tidak apa-apa asal kita terus upayakan perbaikan current account. Upaya BI untuk menaikkan tingkat bunga saya kira tidak bagus kalau dilakukan terus menerus karena investasi akan menjadi mahal. Itu rumusnya begitu. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kalau kita lihat dari latar belakang Trump sebagai pengusaha pasti sedikit banyak berpengaruh terhadap behaviour Trump yang dibawa sampai saat dia jadi Presiden Amerika Serikat (AS) sekarang ini. Bagi pengusaha, pasti yang pertama ingin dia capai adalah mendapatkan keuntungan. Trump pasti tidak mau rugi dan yang dicari adalah keuntungan. Terlepas dari kritik-kritik  yang dilontarkan terhadap kebijakan-kebijakan ekonominya, kritik-kritik itu pasti tidak akan dihiraukan karena Trump memang ingin ekonomi AS bangkit. 

Selama ini banyak kesepakatan dagang internasional semisal Free Trade Area (FTA) yang sebenarnya  diinisiasi oleh AS seperti TPP, NAFTA, kemudian oleh Trump  semuanya dikoreksi apakah menguntungkan bagi AS. Ternyata menurut Trump dari sekian banyak FT A yang dijalankan malah membuat defisit Neraca perdangan AS. Terutama trade balance deficit itu disumbang oleh 16 negara termasuk Indonesia, tetapi dengan China yang paling besar defisit AS. Nah, Trump berupaya agar defisit neraca perdagangan AS bisa berkurang. Syukur-syukur bisa surplus. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi AS bisa kembali meningkat. 

Terlebih AS pada 2008 mengalami krisis ekonomi sehingga ingin memperbaiki diri dan bangkit kembali. Caranya adalah bagaimana pengangguran bisa ditekanm dan tenaga kerja bisa banyak diserap. Juga sektor-sektor produktif bisa bangkit kembali sehingga pertumbuhan ekonomi AS meski di kisaran 2 persen, itu sudah bagus. Bagi negara maju pertumbuhan ekonom 2 persen atau bahkan bisa lebih itu sudah bagus sekali. Hal itu artinya sudah terjadi kebangkitan ekonomi AS sendiri.

Tapi konsekwensi nya terjadi inflasi tinggi di AS karena pengangguran berkurang dan sukubunga bank sentral juga naik menyesuaikan. Hal itu semua menyebabkan likuiditas mata uang asing khususnya dolar AS semuanya mengarah ke AS sebagai negara yang sedang meningkatkan sektor-sektor produksinya. 

Tetapi jika sektor produksi AS hendak bangkit berarti dia harus melakukan restriksi lebih dulu kepada ekonomi dalam negerinya dari hambatan-hambatan luar negeri akibat FTA yang terlalu terlalu terbuka dan mengancam kepentingan ekonomi AS. Dengan restriksi itu lama kelamaan kebutuhan industri dalam negeri AS bisa disupply dari dalam negeri mereka sendiri. 
Dengan langkah restriksi atau proteksi dalam negeri AS itu berarti terjadi deglobalisasi ekonomi dunia. Padahal sebelumnya semua negara melihat pergerakan kesepakatan perdagangan dunia lebih mengarah kepada liberalisasi perdagangan. 

Tapi langkah-langkah yang dilakukan Trump justru menciptakan hambatan-hambatan tarif yang kemudian memicu reaksi negara-negara mitra dagang AS terbesa seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Yang paling besar pengaruhnya kepada China yang mengesankan telah terjadinya perang dagang antar kedua negara dimana China membalas pemberlakuan tarif impor atas barang-barang dari AS.

Tentunya kebijakan protektif Trump dalam jangka panjang tidak bisa terus diberlakukan. Meski AS mungkin telah menghitung segala dampaknya bagi perekonomian dalam negeri AS, tetapi sektor-sektor produksi AS besi baja misalnya juga akan dalam jangka panjang akan kesulitan menjual produknya keluar negeri akibat menjadi mahal nya produk AS terkait kenaikan cost of production akibat naiknya suku bunga ‘the fed’. 

Bagi Indonesia yang selama ini telah menangguk keuntungan dari ekspor tesktil , pakaian jadi dan alas kaki ke AS, dimana ekspor kita ke AS menjadi 10 persen dari total impor AS, harus cepat-cepat bergerak mencari alternatif-alternatif pasar baru. 

Begitu pula dengan diversifikasi produk ekspor kita yang dihasilkan misalnya dengan memproduksi turunan dari barang komoditas ekspor kita dalam bentuk produk turunan untuk diekspor. Jadi hendaknya produk kita jangan yang itu-itu saja dalam upaya menarik pasar luar negeri.

Juga harus dilakukan upaya-upaya lebih kreatif dan gencar kepada negara-negara yang ditargetkan menjadi pasar baru non tradisional dari produk Indonesia. misalnya dengan melakukan market intelligent kepada negara-negara dituju dan menargetkan target tertentu kepada perwakilan-perwakilan Indonesia di negara-negara target pasar baru. Upaya membangkitkan sektor-sektor industri itu juga dalam rangka memperbaiki defisit current account Indonesia yang semakin melebar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol