Setelah Rekonsiliasi, Lalu Apa?
berita
Ekonomika
ilustrasi watyutink.com 13 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Dua pemimpin, Joko Widodo dan Prabowo Subianto akhirnya bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus hari ini. Berpelukan dan saling mengucapkan harapan dan doa dukungan. Rekonsiliasi itu akhirnya terjadi juga. Dengan demikian, usai sudah hiruk pikuk ihwal hasil pemilu dan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyita energi dan emosi sekian ratus juta rakyat Indonesia yang mengikuti day by day perkembangan info Pilpres dari berbagai mass media.

Persoalan yang mengemuka setelah rekonsiliasi adalah, apa yang harus dilakukan oleh kedua pemimpin tersebut dalam mengelola Republik yang baru saja usai melaksanakan perhelatan nasional Pilpres dan Pileg? Wabil khusus, persoalan-persoalan berat perekonomian yang kini nyata dihadapi?

Prabowo sebagai lawan tanding yang telah mengakui kekalahan, tentu tak bisa dimintai pertanyaan seputar kajian strategi dan kebijakan perihal perbaikan kondisi ekonomi lima tahun ke depan. Hal itu mutlak wewenang pemenang pilpres yang akan dilantik pada Oktober 2019 mendatang. Pada titik itu, persoalan penting yang akan kembali dinilai khalayak adalah siapa-siapa yang akan ditunjuk presiden untuk menjadi “komandan operasi” alias para Menteri bidang ekonomi , keuangan dan industri/investasi. Juga, para menteri yang mengelola hajat hidup mendasar rakyat banyak seperti Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Tidak kalah penting adalah para Menteri Koordinator bidang-bidang terkait.

Selama empat tahuh lebih ke belakang, peran para pembantu presiden menjadi  figur sentral yang menjadi sorotan. Perekonomian nasional dipandang berada dalam situasi yang stabil-stagnan. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa beranjak jauh dari angka 5 persen. Malah dikhawatirkan potensial terjebak dalam “sindroma 5 persen” yang sulit untuk keluar secara progresif.

Defisit neraca perdagangan, defisit current account dan defisit anggaran menjadi handycap paling besar yang turut andil dalam menekan nilai rupiah sampai akhir periode 2019. Penerimaan negara bidang pajak terutama pajak migas dan PNBP cenderung tidak sesuai harapan dan tetap “main” di angka 10-11 persen tax ratio.  

Harga minyak dunia pada 2019 ini juga masih berada di level 64 dolar per barel. Perkiraan yang berada di bawah asumsi harga ICP yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2019 senilai 70 dolar AS per barel.

Sementara, daya dukung industri dan investasi dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi juga agak kedodoran. Industri tetap tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi industri terhadap PDB jauh dari yang dicapai masa lalu (25-30 persen). Hal itu semua berdampak pada tetap “loyo” nya daya beli masyarakat yang berimbas pada bertumbangannya bisnis retail dan swalayan raksasa. ICOR Indonesia juga telah mencapai 6,4 yang menyiratkan kebutuhan teramat besar investasi terhadap peningkatan 1 persen PDB (PDB 1 = 6,4 investasi dari PDB).

Beratnya masalah perekonomian dalam pemenuhan hajat hidup bagi kesejahteraan rakyat, tentu membutuhkan sosok yang punya integritas dan kapabilitas memadai. Persoalan saling terkait antara bidang ekonomi, keuangan, industri/investasi dan perdagangan tidak bisa dilepaskan dari kepiawaian seorang  kepala negara dalam memilih para pembantunya (baca: Menteri Kabinet).

Apa sekiranya yang menjadi kebutuhan utama dari figur yang akan mengelola bidang perekonomian secara luas, berikut Menko Perekomian? Melihat track record para menteri ekonomi pada periode pertama, apakah Presiden Jokowi perlu melakukan perombakan kabinet agar kinerja bidang perekonomian bisa lebih moncer?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Presiden Sukarno memberi judul pidato 17 Agustus 1959 “The Year of Rediscovery of Our Revolution”. Tahun Penemuan Kembali Revoluasi Kita. Pidato itu akan dikenal sebagai Manifesto Politik dan oleh MPRS akan ditetapkan sebagai GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang di barengi dengan dokumen Rencana Pembangunan Nasional Semestai Berencana (PNSB) 1961-1969.

Nasib baik mempercepat laju "revolusi pembangunan ekonomi tersebut" yang diawali dengan sukses kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI. Belanda rela menyerahkan kembali Irian (Papua) kepada RI atas mediasi Presiden AS Kennedy dalam Persetujuan New York 17 Agustus 1962.

Maka pidato Bung Karno pada 17 Agustus itu berjudul “Tahun Kemenangan, A Year of Victory”. Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Asian Games IV dengan sukses di tahun 1962. Meskipun berbuntut konflik antara RI dengan IOC yang menskors RI tidak boleh ikut Olimpade Tokyo 1964, karena RI menolak Israel dan Taiwan ikut AG IV, malah menyelenggarakan Olimpiade tandingan bernama Ganefo atau Games of the New Emerging Forces, 10 Nov 1963. 

Meskipun pada Maret 1963 Bung Karno mencanangkan Deklarasi Ekonomi (DEKON) suatu revisi rencana pembangunan ekonomi yang lebih realistis disusun oleh Sujatmoko dan Prof Sarbini Sumawinata. Tetapi angkaramurka Bung Karno terhadap Tengku Abdulrahman, berbuntut konfrontasi dengan Malaysia yang semakin memperburuk ekonomi RI. Budget tersedot ke persenjataan tapi Bung Karno malah semakin nekad keluar dari PBB dan hendak mendirikan PBB tandingan “Conefo”.

Tetapi di dalam negeri terjadi konflik dan kontrontasi antara TNI AD dan PKI yang meledak dalam “G30S” dan ekonomi terpuruk, maka lengserlah Bung Karno diganti Soeharto 1966. 

Orde Baru menggantikan Orde Lama harus mengembalikan perusahaan asing yang diambil alih untuk mengundang modal asing baru masuk ke Indonesia dengan UUPMA 1967. Freeport masuk Indonesia disusul perusahaan MNC AS Eropa dan Jepang yang berbondong bondong kembali ke RI. Sebagian sudah pernah beroperasi di Indonesia bahkan sejak zaman Hindia Belanda seperti General Motors, BPM Shell, Dunlop.

Setelah 30 tahun atau ketika habisnya masa berlaku UU PMA 1967-1997 ternyata Indonesia malah masuk lagi dalam keterpurukan ekonomi yan g melengserkan Soeharto 21 Mei 1998.

Bila ditelusuri jawabnya gampang. Menurut peribahasa budi pekerti mata ajaran anak SD SMP SMP tahun 1950. Ekonomi itu jer basuki mawa bea. Anda harus hemat produktif dan menghasilkan benda atau jasa yang bersaing dengan saingan anda. Kalau barang atau jasa yang anda jual lebih buruk tapi malah lebih mahal dari pesaing anda, maka anda pasti tidak akan bisa menjual barang anda ke pasar lokal, nasional, regional maupun global. Jadi kata kuncinya adalah ICOR kita tidak boleh lebih tinggi dari negara tetangga dan pesaing. Kalau tidak, ya pasti anda tidak punya produk barang dan jasa yang bisa diekspor secara kompetitif.

Nah, sekarang biaya birokrasi, biaya politik, pungli dan dana kampanye partai politik yang dibebankan kepada pengusaha dan atau masyarakat itu apakah bisa ditekan oleh partai politik dan birokrasi kita.

Kalau birokrat maupun legislator, semua minta bea dari masyarakat (baca : pengusaha) maka pada ujungnya barang dan jasa kita harganya lebih tinggi dari pesaing. Maka kita pasti akan terpuruk tidak bisa bersaing. Just as simple as that.

Sekarang dua lawan politik sudah rujuk, biarlah seluruh komponen bangsa bersatu padu, menurunkan ICOR kita kalau bisa ke 2,3. Lalu semua potensi dikerahkan dengan semangat revolusioner untuk mengejar pertumbuhan 7 persen sehingga dalam tempo 5 tahun kedepan kalau sekarang pendapatan per kapita kita 5000 dolar AS, maka tahun 2025 bisa mencapai 10.000 dolar AS per kapita dan selanjutnya kita akan bebas dari bahaya jebakan Middle Income Trap, macet di 5.000-10.000 dolar AS tidak bisa melejit melampaui 10.000 dolar AS sampai beberapa generasi seperti nasib Amerika Latin.

Malah Argentina itu pernah negara kaya turun kelas jadi “Dunia Ketiga”. Efisiensi tentu harus mencakup juga jumlah menteri kabinet.

Belajar dari G20, maukah kita meniru yang efisien dengan sekitar 17an menteri kabinet (AS, Jerman, Jepang, Perancis), 22-26 Menteri (Rusia, RRT), atau kabinet tambun bengkak 60-an (India).   

Bung Karno juga pernah punya 100 menteri tahun 1966 yang digulingkan Soeharto dengan menangkap 15 menterinya pada 18 Maret 1966. Kabinet Soeharto ke 07 juga ditinggalkan oleh 15 menteri nya. Suatu hukum karma yang ajaib dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekarang setelah rekonsiliasi di MRT pada 13 Juli 2019 atau sehari sebelum peringatan Revolusi Perancis 14 Juli, semoga Indonesia kali ini betul betul menemukan kembali jiwa dan watak ksatria dalam karakter manusia Indonesia, sehingga semuanya sadar bahwa kalau kita tidak efisien dan tidak lebih lincah, produksi, dan lebih efisien dari negara lain maka kita tidak akan kemana mana meski tumbuh 5 persen sebab negara lain tumbuh 7 persen atau bahkan double digit.

Semoga show rekonsiliasi Prabowo-Jokowi di MRT 13 Juli benar benar melahirkan watak ksatria pada segenap patriot Indonesia, sehingga Indonesia Inc. benar benar bisa lahir di sisa 25 tahun menjelang usia se abad RI. Agar benar benar RI bisa jadi nomor 4 se dunia dalam kualitas pada 2045.

Tepat satu generasi setelah Rekonsiliasi MRT mengubah watak bangsa Indonesia dari kecebong-kampret dan akal bulus, bisa dikubur di Lebak Bulus dan kita melejit dengan kecepatan shinkansen menuju negara kelas menengah pada 2045. Stop politik akal bulus setelah rekonsiliasi Lebak Bulus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, suatu kontestasi pemilihan presiden seperti Pilpres 2019. Begitu tajam gesekan dua kubu paslon yang tidak hanya di dunia nyata namun juga di dunia virtual khususnya medsos. Setelah melalui proses sidang di Mahkamah Konstitusi  maka KPU pada Minggu, 30 Juni 2019 menetapkan sosok petahana: Joko Widodo didampingi Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia untuk periode 2019-2024.

Selepas penetapan KPU tersebut, suasana panas politik di Indonesia tidak kunjung reda karena belum terjadi pertemuan antara dua tokoh sentral: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Saat yang dinanti-nanti itu akhirnya tiba juga. Pagi hari Sabtu, 13 Juli 2019 di stasiun MRT Lebak Bulus keduanya bertemu. Mereka berjabat tangan dan bertukar salam pipi tanda akrab dua orang sahabat. Rekonsialiasi politik mulai terjadi.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo tidaklah serta merta mengubah perekonomian Indonesia yang masih digayuti sejumlah masalah. Namun optimisme yang tercipta dari pertemuan itu menjadi modal menghadapi berbagai tantangan ekonomi Indonesia ke depan.

Salah satu hal yang menentukan arah perkembangan ekonomi lima tahun mendatang adalah komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf pada Oktober 2019, khususnya tim ekonominya. Menebak-nebak sosok dalam tim ekonomi kabinet Jokowi-Ma’ruf biarlah menjadi domain para pengamat politik. Namun demikian dari perspektif ekonomi, dapat disampaikan proyeksi sejumlah tantangan kritis untuk dijawab tim ekonomi nantinya.

Tantangan ekonomi yang harus dijawab tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun ke depan dibentangkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Jangka pendek, tim ekonomi harus mampu melanjutkan semua program ekonomi warisan kabinet Jokowi-JK yang berhasil atau menunjukkan efektivitasnya secara konsisten dan disiplin. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan tim ekonomi sehingga dapat mewujudkan janji Jokowi kepada rakyat Indonesia. Tema konektivitas wilayah baik pembangunan infrastruktur nyata maupun virtual harus terus dilakukan. Simplifikasi serta transparansi perijinan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya dengan tetap mengutamakan akuntabilitas juga harus dilanjutkan. Tantangan baru yang harus diselesaikan tim ekonomi Jokowi-Ma’ruf adalah mengurangi CAD (Current Account Deficit) sesegera mungkin agar tidak menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Jangka menengah, tim ekonomi harus mampu membangun sistem ekonomi yang berlandas pada ekonomi kreatif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sepenuhnya. Pranata sosial ekonomi dan hukum harus disiapkan benar mendukung ekonomi digital yang diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lolos dari middle income trap.

Jangka panjang, tim ekonomi harus mampu menyiapkan rencana besar perpindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Tengah, menurut isu yang beredar. Jokowi nampaknya sudah berketetapan hati melaksanakan hal ini. Oleh karena itu, rencana perpindahan Ibu Kota harus dihitung cermat agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, malah dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Ibu Kota baru nantinya. Strategi investasi di ibukota baru sudah harus disiapkan agar para pelaku ekonomi dapat mulai menyusun rencana bisnis mereka. Hal penting yang harus diingat adalah pelaksanaan semua kegiatan tersebut di atas harus berlandas peraturan dan perundangan secara transparan untuk menutup peluang korupsi dan moral hazard lainnya.

Rekonsiliasi politik yang ditunjukkan Jokowi dan Prabowo kiranya tidak berhenti di stasiun MRT Senayan, namun dapat diteruskan ke rekonsiliasi ekonomi di mana semua pihak berkontribusi membangun Indonesia tanpa memandang latar belakang dan aliran politiknya. Semoga Republik Indonesia diberi kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjadi negara yang masyarakatnya adil, makmur dan sejahtera. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Sesungguhya masalah Indonesia lebih pada bagaimana  bangsa ini memupuk kemampuan untuk “healing”. Saya pernah menulis di salah satu harian ibukota pada (23/4) tentang  “A Time for Healing”. Kenapa healing, karena sebenarnya masalah Indonesia ini bukan hanya sekadar rekonsiliasi tapi lebih mendasar lagi yakni adanya proses perlukaan yang terus menerus dari sebagian anak bangsa sejak dulu. Perlukaan itu belum tersembuhkan dengan baik, tapi ironisnya terus ditambah dengan luka-luka baru. Oleh karenanya butuh yang dinamakan proses healing.

Dalam bahasa paling sederhana disebut dengan “proses ketidakadilan yang berlangsung terus”.

Sebab kalau dilihat dari tujuan Indonesia merdeka atau original intent dari kemerdekaan itu adalah untuk meningkatkan harkat, menjadi sebuah bangsa merdeka. Sepuluh tahun lalu pernah saya tulis di harian Ibukota “Kapan Merdeka dari Kemiskinan?”. 

Sekarang bisa dilihat selama empat tahun terakhir, terbukti bahwa niat baik saja tidak cukup. Meskipun Presiden Jokowi punya niat baik, tetapi dia harus tetap mengaccommodate kekuatan politik.

Pada pemilu kemarin terlihat politik mengakomodasi kekuatan politik, malah yang terjadi adalah  “a nation torn”. Bangsa yang sudah dicabik-cabik, bukan hanya fragmentasi tapi benar-benar sudah terbelah. Dari sanalah muncul kebutuhan untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan.

Satu hal lagi yang paling penting dan telah puluhan tahun tidak pernah dikerjakan dengan baik adalah evaluasi komprehensif. Di situ dibutuhkan satu kejernihan untuk melakukan evaluasi atas keadaan bangsa. Harus dilakukan semacam “Audit Republik”, dibandingkan keadaan sekarang dengan apa yang disebut dalam bidang hukum “original intent”. Atau membandingkan dengan tujuan awal dulu. Semua tujuan berbangsa itu sudah tegas dicantumkan dalam preamblule UUD-45

Jika hendak diringkaskan, semua hal itu adalah mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selama empat tahun terakhir  terlihat bahwa pemerintah atau Kementerian Ekonomi sibuk menerbitkan paket kebijakan ini-itu yang sepertinya tidak punya dampak sama sekali. Kesan yang terlihat bahwa orang-orang di jajaran atas pemerintahan ini sepertinya “main-main”.

Kebijakan-kebijakan itu sepertinya tidak disusun melalui pemikiran yang matang berlandaskan teori maupun fakta. Paling utama, fakta harus diketahui dulu bagaimana keadaan sebenarnya. Dalam upaya mendalami gambaran tentang fakta itu diperlukan teori atau paradigma, baru kemudian bisa dipahami. Karena, fakta yang sama bisa ditafsirkan berbeda oleh orang yang punya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda.

Jadi, yang harus ditekankan adalah tidak cukup hanya dengan mengetahui fakta saja. Sejak dahulu yang selalu saya sesali adalah sedikit sekali orang yang mempunyai pemahaman yang utuh tentang keadaan bangsa. 

Pada zaman Suharto itu seorang menteri koordinator adalah menteri yang senior. Dia adalah menteri yang sudah menguasai beberapa bidang masalah, dan tidak hanya satu bidang saja, sehingga dia tahu bidang singgung antara satu bidang dengan bidang lainnya. Misalnya dalam ekonomi dia harus tahu bagaimana proses produksi, begitu pula dengan pengolahan, lalu bagaimana pemasaran dalam negeri. Begitu pula jika produk akan diekspor dan impor barang dengan segala dampaknya. Kemudian bagaimana caranya agar ekonomi dalam negeri lebih stabil walaupun pasar luar negeri  fluktuatif. Hal itu semua ada instrumennya. Tetapi sepertinya hal itu sekarang tidak terpikirkan dengan baik.

Dalam hubungannya dengan kabinet Presiden Jokowi, yang bisa diberikan komentar adalah tentang Nawacita yang dicanangkan. Nawacita itu perlu dikokohkan (internally consistent) sebagaimana Trisakti. Jangan sekedar ungkapan cita-cita. Sedangkan Trisakti adalah sebuah strategi yang utuh tentang bagaimana membangun bangsa (Nation and Character-building).

Dalam hubungan itu sebenarnya setiap figur yang hendak dicalonkan menjadi menteri harus menuliskan dulu dua atau tiga halaman naskah menguraikan pertama, Bagaimana dia akan menjabarkan Nawacita dalam portofolio yang akan diberikan padanya. Kedua, Bagaimana dia akan bekerjsama dengan menteri-menteri yang lain. Pengalaman saya ketika ikut menentukan arah Departemen Pertanian sekitar 30 tahun lalu, saya adakan pertemuan konsultasi  dengan masing-masing Menteri Keuangan, Menteri Perindustian, dan Menteri Perdagangan. Kami mengajukan satu proposal singkat satu halaman, menjabarkan apa kira-kira yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Kemudian kita “temu-kenali” dukungan yang kita butuhkan dari rekan kerja di Departemen yang saling bersinggungan. Sehingga waktu itu berhasil ditemukan respon yang sama dari masing-masing pihak. “We want to help you, but we want to know how we can help you”, begitu kira-kira ungkapan yang pas dari serangkaian pertemuan itu.

Begitupun dalam bentuk kreativitas dalam merekrut dan menseleksi petugas-petugas yang akan bekerja untuk negara, semacam simulasi-simulasi war games, untuk melihat apakah mereka mampu bekerja sebagai anggota tim.

Hal yang paling penting adalah adakan evaluasi untuk kondisi sekarang, kedua, evaluasi atas kinerja kementerian selama periode pertama pemerintahan. Jika ada yang berhasil harus diidentifikasi bagaimana keberhasil itu tercapai, dan ketiga, apa yang gagal atau belum berhasil. Apa handicap yang tidak diperkirakan dulu yang timbul di pertengahan jalan. 

Jadi dalam membangun bangsa ini jangan disalah artikan seperti upaya scaling up dalam membangun usaha. Ini pertengkaran saya dulu dengan seorang pakar manajemen terkemuka sekitar 40 tahun lalu. Waktu itu Beliau menyebut membangun negara hanya masalah “me-manage” sebuah bangsa. Hal itu jelas keliru, karena dalam perumpaan paling sederhana, kalau kita mau bangun usaha boleh kita cari orang-orang paling pintar dan kita gunakan dia untuk mengejar laba. Sedangkan untuk membangun bangsa, kita perlu mulai dari mereka yang paling lemah, karena yang kita kejar adalah harkat. 

Sekali kita tinggalkan dia seperti yang terjadi selama ini, maka akan sangat sukar dia untuk mengejar kita. Coba bayangkan, mana bisa sekarang anak petani bersaing dengan anak-anak yang untuk pendidikannya saja bisa berbiaya Rp100 juta setahun. Sedangkan anak petani Rp1 juta saja tak mampu mereka tutupi.

Pendidikan yang menyetarakan kita itu, contohnya kalau dulu anak-anak petani di pelosok masih bisa dapat bea siswa ikatan dinas, sehingga dapat menjadi Profesor, Bupati dan lain-lain, sekarang sudah tidak bisa. Pendidikan malah menjadi driver of inequality. Bandingkanlah sekolah-sekolah milik James Riady dengan sekolah di Muara Sipongi Sumut misalnya.

Kembali ke masalah, pemerintahan sekarang harus betul-betul belajar dari pengalaman lima tahun pertama. Pak Harto hanya dalam 2-3 tahun sudah belajar. Istilah almarhum Frans Seda, Pak Harto dulu ketika kita bicara pada awalnya dia mencatat. Lewat tiga tahun kemudian jadi berbalik, kita yang mencatat omongan beliau. Suharto itu pernah menjelaskan pembangunan pertanian Indonesia kepada enam profesor asing sambil duduk di kursi malas. Saya waktu itu bersama Prof Beddu Amang, dia ketika itu dia menjabat sebagai Presiden of Asian Society of Agricultural Economists. Setelah Presiden

Suharto menjelaskan di depan para profesor dari India, Korea, China, Taiwan, Thailand, para professor itu berbisik kepada kami belum pernah mendengar seorang Kepala Pemerintahan bicara tentang pertanian begitu runtut dan bagus, menjelaskan tentang bagaimana membangun bangsa. 

Kita tahu bahwa kemudian Suharto gagal ketika  beliau menginginkan para konglomerat untuk berbagi keuntungan usaha dengan rakyat. Pertimbangannya, selama ini para konglomerat itu sudah diberikan keleluasan dan dukungan fasilitas negara sepenuhnya. Para taipan itu membalas bahwa mereka sudah bayar pajak dan biaya macam-macam. 

Sekarang masalahnya apakah pimpinan negara mau mendengarkan masukan dari orang lain, dan tidak merasa direndahkan karena mau mendengar. Presiden Roosevelt dan Presiden Kennedy mengumpulkan orang-orang pintar. Kabinet seharusnya berisi orang-orang yang lebih pintar dari kita kebanyakan. Tentunya dalam bidang keahlian masing-masing. Bukan malah yang lebih kurang pandai ketimbang kita.

Strategi yang kita beritahu harusnya dijabarkan dalam policy dan menyarankan ke dalam kelembagaan atau instrumen apa yang akan dipakai untuk mewujudkan strategi tersebut. Itu harus dilakukan oleh orang yang punya track record mumpuni. Kalau istilah militer: pendidikan, latihan dan pengalaman.

Presiden Jokowi menurut saya punya peluang yang baik karena dia tidak berutang budi terlalu banyak pada orang-orang dan dia juga tidak terkesan mau membangun dinasti. 

Tantangan lain lagi, saat ini sepertinya bangsa kita bukan mau menghadapi bonus demografi tapi bom demografi atau demographic disaster. Kita mempunyai sumber daya manusia yang produktivitas nya sangat rendah. Kesimpulannya, tantangan yang bangsa ini hadapi sekarang lebih berat dari tahun 1945 dulu. 

“Nawacita” kabinet sekarang harus mau dievaluasi. Dulu ada cita-cita ingin revolusi mental, tapi kenyataan sekarang ada korupsi yang begitu hebat dan meluas. Harus jujur diakui dan dievaluasi, kenapa revolusi mental tidak berjalan. 

Menurut saya revolusi mental harus diawali revolusi spiritual, sehingga kita mampu melintasi kepentingan diri dan kelompok.

Jadi intinya adalah, mereka yang akan masuk dalam tim kerja presiden harus orang yang mumpuni dalam bidangnya, dan mempunyai gambaran yang lebih utuh tentang tantangan yang sedang dihadapi bangsa. Juga, mempunyai kerendahan hati bahwa dia adalah team player yang harus mewujudkan misi Presiden R.I.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir