Sektor Usaha Tradisional, Melawan Agresivitas Ritel Modern

Ekonomika

Sumber Foto : kompas.com 23 August 2019 19:00

Penulis

Watyutink.com - Di tengah hiruk pikuk peristiwa politik dan heboh kinerja perekonomian nasional, kiranya tidak salah jika perhatian dialihkan sejenak pada sektor paling mendasar dari usaha-usaha kerakyatan di desa dan pinggiran kota, yang terus saja tergerus oleh menjamur nya pendirian ritel-ritel modern.

Sampai November 2017 lalu, Menteri Enggartiasto menengarai bahwa warung-warung tradisional telah kalah oleh ritel modern yang menjamur sampai ke desa-desa.

Menteri Enggar menyebut, kalahnya usaha warung rakyat lebih karena ketiadaan tempat yang memadai untuk berjualan dibandingkan dengan ritel modern. Lagipula, usaha warung rakyat hanya bisa berjualan di pasar yang bau dan dengan harga jual yang kadang lebih mahal dari harga barang ritel moden. Hal itu disebabkan oleh kemampuan menyiapkan barang siap dijual toko tradisional lebih sedikit volumenya dibandingkan ritel modern, yang mampu membeli barang siap dijual dalam partai banyak.

Sampai 2011 saja, jumlah toko tradisional turun sebesar 1,5 persen. Dampak paling parah penurunan toko tradisional terjadi di pedesaan sebesar 5,8 persen pada 2007 -2010. Pada 2009 jumlah toko tradisional mencapai 2,558 juta. Tetapi pada 2010 turun menjadi 2,524 juta toko yang merupakan penurunan terbesar dibandingkan dengan 2007-2009.

Menjadi pertanyaan, sampai dengan era 2014-2018, sampai dimana upaya pemerintah untuk melindungi sektor tradisional di perkotaan dan perdesaan? Sementara, pertumbuhan ritel modern terakhir bahkan telah menembus angka 13,000 sampai 16.000 gerai di seluruh Indonesia? Mengapa regulasi tentang pengaturan ritel modern tidak juga efektif membendung berdirinya ritel moden sampai ke pelosok desa?

Sepertinya, hal perlindungan kepada sektor tradisional usaha rakyat harus terus menerus digaungkan, agar didengar oleh para pemangku kebijakan. Jika terus saja dibiarkan, maka bukan tidak mungkin rakyat di perdesaan akan lebih suka berbelanja di ritel moden dengan barang-barang yang sebetulnya bisa diproduksi oleh industri kecil di perdesaan.

Lagipula, upaya untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional agar tidak bau dan sumpek seperti disebutkan Menteri Enggar seharusnya dengan segera dilakukan. Agar menumbuhkan minat masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional. JIka dapat segera diwujudkan, maka hal itu bisa sebagai “kampanye” bahwa pemerintah memang berpihak pada sektor usaha tradisional.

Satu hal lagi yang paling penting, regulasi untuk membendung agresivitas pendirian ritel-ritel modern yang berdiri sampai di desa-desa, harus kembali diperhatikan, terutama oleh birokrasi pemerintahan sampai ke tingkat desa.

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pada kenyatannya banyak ritel modern yang berdiri justru di depan warung-warung kecil di perdesaan.

Padahal, pada Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007 menyebutkan “Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi mayarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada”.

Jika demikian yang terjadi, upaya apalagi yang harus dilakukan untuk melindungi sekitor usaha kecil rakyat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON

OPINI PENALAR

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk mendukung usaha ritel tradisional sesuai dengan Perpres 112/2007 adalah dengan menegakkan aturan jarak antara usaha ritel modern dan usaha ritel tradisional di lapangan, terutama di daerah permukiman.

Banyak sekali kita lihat sekarang memang, toko-toko ritel modern yang jaraknya berdekatan baik dengan toko ritel modern lainnya dan dengan toko ritel tradisional. Dengan implementasi yang nyata dari aturan jarak ini setidaknya, membuka peluang yang lebih merata bagi usaha ritel tradisional maupun usaha ritel modern.

Perpres 112/2007 sebenarnya sudah cukup mengakomodir berbagia kepentingan, hanya implementasi di lapangn yang kurang sehingga butuh koordinasi dan pengawasan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk perdesaan.

Disamping dukungan peraturan Pemerintah, usaha ritel tradisional sendiri perlu berbenah dan memperbaiki diri di tengah perubahan pola belanja yang terjadi di masyarakat.

Pertama, perubahan teknologi yang terjadi membuat pola pembayaran konsumen berubah hal ini juga menjadi pertimbangan konsumen ketika berbelanja. Kedua, belanja menjadi bagian dari gaya hidup. Pasar tradisional dalam hal ini mungkin merasakan dampak yang paling besar ketika harus bersaing dengan super market.

Lebih dari pada itu yang harus disadari oleh pelaku usaha ritel tradisional adalah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan konsumen yang menjadi sasarannya (mengetahui kebutuhan konsumen di lingkungannya). Hal ini akan membantu dalam perputaran barang dan uang yang terjadi.

Bagaimanapun, konsumen akan mencari toko/warung terdekat untuk mencukupi kebutuhannya secara cepat. (pso)

SHARE ON

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan

Akar masalah perlindungan terhadap pasar tradisional adalah bertumpu pada kebijakan kepala daerah. Dalam Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Pasal 12 ayat 3 menegaskan bahwa Izin melakukan usaha diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aturan ini sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan disentralisasi ekonomi di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 1999. Sehingga dengan ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pemda untuk menjalin kerjasama dengan para pelaku bisnis untuk berinvestasi di daerah, termasuk di dalamnya pelaku rite modern. Oleh karena itu tidak mengherankan pada sebagian besar wilayah Indonesia mini market modern berjaringan (ritel) tumbuh subur, bahkan sudah tidak mengindahkan peraturan presiden di atas. Misalnya, dalam hal jarak antar toko atau jarak dengan pasar tradisional.

Dengan melihat kondisi tersebut seharusnya pemerintah daerah menjadi garda terdepan untuk melindungi geliat ekonomi di daerahnyan masing-masing dengan melakukan modernisasi pasar-pasar tradisonal atau toko ritel milik masyarakat/pemda. Contoh ini bisa melihat dari Sumatera Barat, khususnya kota padang, yang menghambat perizinan pendirian ritel modern berjaringan, sementara itu di sisi yang lain terus memperkuat minang mart sebagai pengganti dari ritel modern tersebut. Beberapa daerah lain juga menerapkan hal serupa, namun dengan pendekatan berbeda seperti di Kulon Progo, Bantul, Landak dan Sragen, yang membatasi izin pendirian ritel berjaringan karena sudah terlampau menjamur.

Kesimpulannya, upaya perlindungan terhadap ekonomi kerakyatan harus menjadi salah satu tujuan utama yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Pemda tidak boleh lagi secara serampangan mengizinkan pendirian ritel modern berjaringan tanpa memperhatikan kegiatan ekonomi lainnya.

Di sisi yang lain sudah saatnya penataan terkait pasar modern dan tradisonal harus diatur dalam atauran yang lebih tinggi. Misalnya, pada RUU perkoperasian, RUU Kewirausahaan nasional dan RUU Ekonomi kreatif yang saat ini sedang digodok oleh DPR RI, untuk menjaga keselarasan perkembangan ekonomi kerakyatan di tengah gempuran pasar-pasar atau toko toko modern. (pso)

SHARE ON

Facebook

Twitter

Google+