Sektor Pertanian, Evaluasi 2018 dan Proyeksi 2019
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 26 December 2018 18:00
Penulis
Tahun 2018 segera berlalu, pergantian tahun ke 2019 menjelang. Sebagai Negara agraris, sudah selayaknya Indonesia mengevaluasi dan menelaah kembali prospek pertanian ke depan, khususnya pertanian pangan. Hal tersebut mengingat sektor pertanian sebagai sektor yang menghasilkan produksi pangan seperti padi-padian sebagai produk makanan utama. Juga sebagai mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk perdesaan di Indonesia yang berprofesi sebagai petani.

Sepanjang 2018 pertanian Indonesia dihadapkan pada persoalan-persoalan mendasar antara lain lahan pertanian yang semakin berkurang. Selama 4 tahun terakhir diketahui luas lahan pertanian di Indonesia telah berkurang dari semula 7,7 hektar menjadi hanya 7,1 hektar. Tercatat, setiap tahun lahan pertanian di Indonesia telah berkurang 150 ribu sampai dengan 200 ribu hektar. Hal itu mengisyaratkan, lahan pertanian di Indonesia berpotensi akan habis dalam 38 tahun ke depan. Penyusutan lahan pertanian kebanyakan disebabkan oleh konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi properti baik perumahan, restoran, industri atau pabrikan dan lain-lain penggunaan yang tidak ada hubungannya dengan sektor pertanian.

Alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya produksi beras sebanyak 3 juta ton per tahun. Akibatnya, kecenderungan impor akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kecenderungan impor juga merambah ke komoditas pertanian lain seperti gula, garam, bawang merah dan juga impor gandum yang menjadikan Indonesia pengimpor gandum terbesar dunia dengan sekitar 12,5 juta ton impor gandum.

Dengan berkurangnya produksi dan banyaknya alih fungsi lahan, minat kaum muda perdesaan untuk terjun menjadi petani mengalami penurunan. Petani usia muda telah berkurang jauh dan lebih memilih alih profesi menjadi buruh di kota atau profesi lain yang dianggap lebih meningkatkan taraf hidup keluarga petani. Pendapatan bulanan keluarga petani juga telah menyusut menjadi hanya sekitar Rp1,2 juta per bulan.

Selain berkurangnya lahan pertanian produktif, pertanian di Indonesia juga masih menghadapi keterbatasan teknologi pertanian untuk memaksimalkan hasil pertanian. Padahal, teknologi pertanian modern sebagaimana yang dilakukan Negara-negara maju, efektif meningkatkan volume produksi pertanian pangan di tengah keterbatasan lahan. Sementara, lahan pertanian yang semakin menyusut di Indonesia, sepertinya tidak diimbangi dengan riset yang mendalam dan berhasil guna untuk menemukan teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil pertanian secara signifikan.

Apa konsep yang sebaiknya diajukan agar kendala keterbatasan lahan pertanian di Indonesia dapat diatasi? Terlebih, dengan asumsi per tahun kehilangan 200 ribu hektar lahan, apakah masa depan pertanian di Indonesia memang semakin sulit untuk diperbaiki?

Upaya mengatasi berbagai hambatan sektor pertanian, memang sudah diupayakan sekuat tenaga, antara lain dengan program pencetakan sawah baru yang sampai melibatkan aparat TNI dalam pelaksanaannya. Program tersebut ditargetkan dapat mencetak 200 ribu hektar lahan sawah baru dan diharapkan dapat mengurangi impor beras. Namun, data terakhir penyusutan lahan sawah produktif selama 4 tahun belakangan dan impor beras yang terjadi pada semester I/2018 menjadikan program pencetakan sawah baru dipertanyakan.

Memasuki tahun baru 2019, kiranya perlu upaya terintegrasi semua pihak agar sektor pertanian dapat kembali diandalkan. Pertanyaannya, mampukah Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan impor pangan dan kecenderungan alih fungsi lahan pertanian yang semakin tidak terkendali?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB

Kondisi pertanian pangan khususnya padi untuk tahun 2019 mendatang, diperkirakan akan mebaik kondisi terutama luasan sawah. Produksi juga kemungkinan meningkat tetapi yang tetap harus diwaspadai adalah laporan tekait dengan potensi El Nino sampai dengan Maret 2019.

Walaupun dampak El Nino mungkin akan ternetralisir oleh badai Monsoon karena sudah masuk musim penghujan, tetapi potensi curah hujannya berkurang. Hal itu yang perlu diwaspadai.

Tetapi secara umum situasi tidak perlu terlalu dikhawatirkan untuk produksi padi pada 2019.

Justru yang harus diwaspadai juga adalah produksi jagung yang kemungkinan menurun pada 2019. Itu disebabkan oleh karena dua komoditas tersebut--padi dan jagung—selalu bersaing dalam penggunaan lahan. Kecuali produksi jagung yang di luar Pulau Jawa.

Di Pulau Jawa memang selalu bersaing dalam perebutan lahan antara 4 komoditas. Antara lain komoditas padi, jagung, kedelai dan tebu. Kalau kedelai memang sudah sangat sulit. Perkembangan komoditas tebu juga cukup berat di Pulau Jawa karena banyak petani sudah tidak mau lagi menanam tebu. Sehingga perebutan lahan tetap akan terjadi antara padi dan jagung. Jika tanaman padi potensinya akan meningkat, maka potensi jagung kemungkinan akan menurun.

Pada 2018 ini diketahui dimulai dengan kisruh jagung hal mana harga jagung melonjak tinggi sampai Rp6 ribu rupiah per kilogram, dan hal itu akan berlangsung terus sampai sekitar bulan Februari 2019. Memang, harga jagung harus terus diantisipasi.

Harga beras juga masih harus terus diantisipasi sampai bulan Maret 2019 karena dari surplus dan stok pangan secara nasional kelihatannya hanya mampu untuk meng-cover maksimum 2 bulan. Pergerakan harga beras harus terus diikuti dan memang masih perlu waspada. Seandainya pergerakan harga beras di bulan Januari 2019 terlalu tinggi maka pemerintah harus dengan cepat memutuskan apa yang perlu dilakukan. Stok awal tahun 2019 beras diperkirakan 4 juta ton, padahal setiap bulan Indonesia butuh 2,5 juta ton beras. Pada bulan Januari-Februari 2019 saja kebutuhannya 5 juta ton. Harapannya akan ada panen di luar Jawa yang bisa menyumbang angka beras di Januari-Februari 2019. Meskipun demikian sekali lagi memang perlu diwaspadai ihwal stok beras ini.

Untuk telur ayam dan daging ayam kalau tidak ada kebijakan terkait jagung, maka harga jagung kemungkinan akan lebih tinggi lagi pada 2019. Dua hal itu juga perlu diwaspadai.

Ihwal alih fungsi lahan pertanian di Jawa, memang jika dari hasil BPS yang diumumkan oleh Kementerian ATR BPN lahan pertanian di Pulau Jawa justru bertambah luasannya. Tapi jika ditinjau dari seluruh Indonesia memang luasan lahan menurun dari 7,7 hektar menjadi 7,1 hektar. Walaupun data di Jawa itu agak meragukan karena kemungkinan besar pada 2013 itu lahan-lahan yang masuk di wilayah-wilayah Perhutani tidak tercatat, karena ilegal.

Sedangkan data hasil pengukuran lahan sekarang adalah murni berdasarkan citra satelit. Masuk dimanapun dia akan tercatat. Kedua, memang resolusi citra satelit kita 2013 dengan 2018 ini lebih canggih tahun 2018. Sehingga ada keterangan mengapa Jawa seolah-olah meningkat luasannya. Tetapi, menurut perhitungan saya memang luasan lahan di Jawa itu menurun dalam 4 tahun terakhir.

Kemudian soal dunia riset untuk mendukung teknologi pengolahan hasil pertanian guna diimplemantasikan di masyarakat, itu memang betul. Tapi teknologi hasil pangan oleh perusahaan-perusahaan besar sudah dilakukan sendiri dangan pengembangan-pengembangan produk yang terus berjalan. itu kalau bicara tentang food industry. Perkembangan food industry memang sekitar 7-8 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dari sisi industrial food tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Yang amat penting justru perkembangan teknologi di tingkat usaha tani. Sementara ini kita mengandalkan pada apa yang dihasilkan lembaga penelitan perguruan tinggi pasti sangat bagus. Sedangkan karya-karya petani kecil masih kita abaikan. Hal itu sebenarnya yang ingin kami balik. Karena justru banyak hal yang dikembangkan petani-petani kecil yang harus diapresiasi. Sehingga mereka terus ter-encourage atau terpicu untuk terus mengembangkan teknologi di tingka t usaha tani kecil. Benih-benih para petani kecil ternyata banyak yang jauh lebih bagus dan sudah ditanam secara massal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Satu hal penting yang perlu dicatat di sektor pertanian pada 2018 adalah koreksi data luas lahan pertanian sawah oleh Badan Pusat Statistik. Koreksi data luas lahan sawah dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) didapuk memiliki akurasi yang lebih dibandingkan dengan metode eye estimation (estimasi pandangan mata) yang sejak lama digunakan. Koreksi data luas lahan pertanian ini berimplikasi pada banyak hal mulai dari anggaran, perencanaan produksi, dan program ketahanan pangan nasional.

Menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi luas panen sawah pada 2018 sebesar 10,9 juta ha. Sementara itu, angka proyeksi dari Kementerian Pertanian seluas 15,5 juta ha. Perbedaan data luas lahan ini berdampak pada produksi gabah nasional. Kementerian Pertanian (Kemtan) mengestimasi bahwa, produksi gabah kering giling (GKG) pada tahun 2018 mencapai sekitar 80 juta ton. 

Berdasarkan luas lahan 10,9 juta ha, maka proyeksi produksi gabah kering giling pada tahun 2018 hanya sebanyak 56,54 juta ton.  Dengan perhitungan tersebut, terjadi selisih produksi gabah sebesar 23,46 juta ton. Dengan kata lain, pada 2018 Indonesia hanya surplus beras 2,85 juta ton. 

Koreksi data tersebut berimplikasi pada anggaran. Artinya, anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertanian dalam upaya menghasilkan gabah 80 juta ton perlu diverifikasi lebih lanjut. Apabila didasari pada perhitungan BPS, maka ada kelebihan anggaran. Implikasi berikutnya adalah perencanaan produksi. 

Koreksi data produksi gabah 2018 menjadi dasar agar kebijakan perencanaan produksi beras 2019 harus berubah. Dengan estimasi surplus 2,85 juta ton pada 2018, bisa dipastikan surplus tersebut sangat riskan untuk diandalkan tanpa mengimpor beras. Surplus 2,85 juta ton adalah perkiraan dengan asumsi pada Oktober-November 2018 terdapat produksi beras masing-masing 1,5 juta ton. Padahal pada bulan-bulan tersebut, panen merupakan hal yang sulit mengingat sebagian besar wilayah Indonesia sedang memasuki musim penghujan.

Implikasi berikutnya adalah program ketahanan pangan nasional. Mendasari surplus 2,85 juta ton yang sama dengan kebutuhan beras satu bulan masyarakat Indonesia, menjadikan program ketahanan pangan rapuh.  Hal ini didasari pada program ketahanan pangan yang selama ini masih mendasari pada kebutuhan kalori yang didasari pada konsumsi beras. 

PR 2019

Membenahi sektor pertanian butuh waktu tidak singkat. Waktu satu tahun tidaklah ideal untuk mewujudkan sektor pertanian Indonesia ideal. Meskipun demikian, pada 2019, setidaknya kebijakan sektor pertanian (beras) akan menjadi lebih terarah mengingat dirilisnya data terbaru luas lahan dan produksi beras. 

Terdapat pekerjaan rumah utama pemerintah di tahun 2019 yakni efisiensi anggaran pertanian, terutama pupuk. Anggaran subsidi pupuk yang mencapai Rp30 triliun lebih pada 2017, yang kemudian berkurang menjadi Rp28 triliun pada 2018 perlu diefisienkan lebih lanjut pada 2019. 
Pekerjaan rumah berikutnya adalah memastikan luas lahan pertanian yang ada sekarang dijaga keberlanjutannya. Mengawal lahan abadi sawah adalah kebijakan yang tidak bisa ditawar. Selain itu, program cetak sawah harus terus dilanjutkan dengan menggandeng entitas yang sudah ada, yakni TNI.  

Tantangan berikutnya adalah melakukan intensifikasi produksi beras agar melebihi capaian pada 2018. Hal ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan impor beras Indonesia dari luar negeri. Terakhir bersifat jangka panjang adalah mengubah pola konsumsi masyarakat dari komoditas beras menjadi komoditas non beras. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membantu program diversifikasi pangan yang berujung pada pengurangan ketergantungan sumber karbohidrat beras. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang