Sektor Perikanan, Suka Tak Suka Kebijakan Susi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 April 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - Beberapa hari terakhir, media dihiasi silang pendapat antara Menteri KKP Susi Pudjiastuti dengan Menko Luhut B Panjaitan (LBP). Pasalnya, Menteri Luhut menilai kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang dan penenggelaman kapal yang tertangkap, harus dievaluasi kembali.

Kebijakan pelarangan cantrang menurut LBP seharusnya melihat jenis-jenis alat tangkap cantrang yang banyak ragamnya. Dengan melarang cantrang, membuat banyak nelayan tidak mendapatkan hasil maksimal.

Demikian pula penenggelaman kapal ikan yang tertangkap mencuri, menurut dia tidak lagi dapat dibenarkan. Kapal-kapal yang tertangkap semestinya bisa dimanfaatkan.

Menteri Susi, tentu saja pantang mundur. Penenggelaman kapal pencuri ikan, menurutnya sesuatu yang tidak perlu dibesar-besarkan, karena sudah dilakukan sejak 2015 lalu. Sejak itu, total sudah 363 kapal pencuri ikan yang  telah diledakkan Susi.

Jadi mengapa Menteri Luhut sampai perlu mengangkat kembali soal penenggelaman kapal dan pelarangan cantrang? Bukankah sudah ada keputusan pada 2017 bahwa cantrang kembali diperbolehkan, tapi dengan beberapa syarat tertentu?

Kebijakan Menteri Susi memang terkadang dinilai kontroversial oleh banyak kalangan. Mulai dari penenggelaman kapal karena tindak pencurian ikan/illegal fishing, unregulated, unreported fishing (IUUF), pelarangan penangkapan lobster dan krapu (Permen KP No56 Tahun 2016), dan pelarangan alat tangkap cantrang (Permen KP No71 Tahun 2016).

Pelarangan cantrang bahkan menyebabkan puluhan ribu nelayan melakukan aksi protes ke Istana Negara pada Juli 2017, yang akhirnya memaksa Menteri Susi mencabut larangan tersebut.

Adapun pelarangan ekspor lobster dan krapu sampai saat ini konon menyebabkan banyak nelayan kehilangan mata pencaharian. Dan juga, munculnya protes nelayan di beberapa tempat.

Namun, ditilik dari kinerja ekspor perikanan sampai 2018, terdapat kenaikan 4,6 persen menjadi 1,12 juta ton dari tahun sebelumnya 1,07 juta ton. Impor hasil perikanan juga menurun dari 312 ribu ton pada 2017 menjadi 299 ribu ton pada 2018. Terdapat surplus neraca ekspor-impor meningkat menjadi 827 ribu ton dari 766 ribu ton.

Nilai ekspor meningkat menjadi sebesar 6,6 persen dari  4,5 miliar dolar AS menjadi 4,8 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan meningkat dari 4,09 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 4,4 miliar dolar AS pada 2018.

Apakah kenaikan tersebut karena penurunan target ekspor 2018 untuk menghindari kegagalan pencapaian target seperti yang terjadi pada 2017?

Lagipula, apakah gusarnya menteri Luhut karena melihat Papua New Guinea (PNG) yang sekarang tumbuh menjadi eksportir ikan terbesar di dunia, sementara Indonesia malah kekurangan kapal tangkap?

PNG, pada 2016 memang melonjak menjadi eksportir tuna terbesar di dunia. Capaian ekspornya sebesar 872.132 ton. Padahal pada 2015 masih 137.806 ton. Tahun 2014 malah hanya sebesar 59.358 ton. Kinerja PNG jelas melampaui Indonesia dan negara-negara yang selama ini menjadi eksportir tuna dunia seperti, China, Thailand, Equador, Spanyol dan Indonesia. Adakah hubungannya, lonjakan ekspor PNG dengan kebijakan-kebijakan KKP di bawah Susi?

Apapun jenis kebijakan perikanan dan hasil laut, semestinya tetap memperhatikan kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya. Main larang tanpa adanya alternatif atau jalan keluar bagi nelayan yang tidak bisa alih profesi lain, harus tetap menjadi fokus utama.  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Karut marut kebijakan Menteri KKP memang menjadi masalah sejak awal. Beberapa kebijakan yang diterapkan terlihat tanpa adanya solusi kepada nelayan. Sebenarnya beberapa pelarangan penangkapan ikan laut bisa disiasati dengan penerapan zonasi atau wilayah tangkap untuk lobster.

Lobster yang ada di wilayah Sukabumi misalnya, yang  dilarang ditangkap. Hal itu memunculkan konflik parah antara nelayan setempat dengan aparat keamanan. Kantor polisi pernah dibakar di sana. Juga konon, pernah terjadi penculikan dan penangkapan nelayan oleh aparat. Jadi terjadi semacam konflik horizontal. Itu semua karena kebijakan pelarangan penangkapan lobster, menyebabkan banyak nelayan tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keluarganya.

Padahal sebenarnya Menteri Susi bisa mensiasati atau mencarikan jalan keluar dengan memberikan kebijakan zonasi. Kalau memang Susi ingin melindungi plasma nutfah dari lobster atau Krapu,  berikan saja zonasi wilayah di mana area itu tidak boleh dimasuki oleh nelayan. Yang boleh diambil adalah wilayah-wilayah di luar zonasi tersebut.

Itulah pentingnya bagi Menteri Susi ketika menerbitkan peraturan, sebelumnya harus terlebih dulu berkoordinasi dengan daerah. Dalam hal ini daerah yang sudah mengesahkan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Artinya, memang harus diberikan wilayah atau zonasi yang tidak boleh diambil oleh nelayan. Diluar wilayah itu boleh diambil.

Karena kalau dilarang 100 persen, maka konflik seperti yang terjadi di Sukabumi atau Pati di Jawa Tengah pasti terjadi. Hal itu menyangkut perut atau nafkah nelayan dan keluarganya. Sebenarnya bukan hanya nelayan yang menderita, tetapi juga pengusaha perikanan dan PAD setempat yang akan turun.

Pada sisi lain, KKP seharusnya mendorong riset tentang lobster. Karena, natural breeding tentang pemijahan secara buatan atau artificial breeding belum ada di Indonesia. sudah banyak percobaan memang, tetapi belum berhasil.

Sepertinya, Menteri Susi kurang perhatian dengan perikanan budidaya. Padahal, perikanan budidaya adalah masa depan perikanan Indonesia. Produksi terbesar perikanan di Indonesia adalah perikanan budidaya, dan bukan perikanan tangkap. Selama ini di KKP perikanan budidaya selalu dianak tirikan. Kesannya, Menteri Susi memang tengah “me-maintain” dirinya dengan perikanan tangkap. Perikanan budidaya mungkin tidak begitu “bonafid” menurutnya.

Di seluruh duniapun, saat ini perikanan budidaya menjadi fokus karena memang telah menjadi masa depan perikanan dunia dan hasilnya meningkat drastis. Sedang terjadi penurunan sektor perikanan tangkap.

Sektor perikanan tangkap Indonesia sekarang mengandalkan hasil tangkapan tuna. Sayangnya, ada penyesatan publik dari salah satu media cetak terbesar di tanah air, bahwa seolah-olah semenjak Susi Pudjiastuti menjadi Menteri KKP ekspor tuna Indonesia nomor satu di dunia. Hal itu keliru dan telah membohongi publik.

Produksi terbesar tuna dunia sekarang justru diraih oleh Papua New Guinea (PNG). Negara tersebut mampu mengekspor ikan tuna dari 70 ribuan ton menjadi hampir 1 juta ton setiap tahun. Mereka jelas mengambil keuntungan dari kebijakan moratorium perikanan yang dilakukan Menteri Susi di Indonesia. Terkait besaran tonase kapal tangkap yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

Akhirnya sekarang semua kapal asing penangkap ikan menjadikan PNG sebagai port base, tetapi konon menangkap ikannya tetap di wilayah Indonesia.

Terus terang, gaya kebijakan Menteri Susi membuat pesimis.

Ada benarnya memang, kita tidak boleh secara serampangan menangkap lobster ataupun krapu benih yang ada di alam. Tetapi, kita juga tidak bisa melarang 100 persen. Harus ada solusi bagi nelayan, apalagi nelayan sangat sulit untuk alih profesi, karena itu menyangkut kultur yang sudah turun temurun terwariskan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Komisioner Ombudsman RI

Ombudsman telah mengeluarkan rekomendasi terkait masalah cantrang. Justru sebelum kami menjadi pimpinan di ombudsman, rekomendasi itu sudah ada. Bahwa sebetulnya pelarangan cantrang adalah satu kebijakan yang tidak tepat.

Karena sebagian dari nelayan yang menggunakan cantrang memperoleh alat tersebut dengan membeli secara kredit. Akhirnya jika terjadi kredit macet, akan bermasalah karena nelayan tidak lagi bisa mencicil. Dan tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas masalah itu.

Dari satu contoh masalah kredit macet nelayan saja Bu Susi tidak bisa mengatasi. Lalu, akibat pelarangan-pelarangan itu sampai ada nelayan mengadu ke Ombudsman RI tentang pelarangan budidaya untuk jenis kepiting tertentu.

Hal itu juga tidak ada solusi bagi nelayan. Jika nelayan yang memang sudah berprofesi turun temurun seperti itu, bagaimana mereka mau mencari nafkah, karena tidak ada jalan keluar dari KKP.

Jadi kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ibu Susi sepertinya tidak produktif, tidak berpikir panjang, dan tidak cukup bijak.

Rekomendasi ombudsman RI pun hanya dilaksanakan sebagian saja. tetapi intinya adalah, kebijakan-kebijakan KKP banyak yang tidak berpihak pada rakyat/nelayan.

Dikhawatirkan, sepertinya ada konlflik kepentingan dibalik pelarangan-pelarangan itu. Bagaimanapun juga, Bu Susi adalah seorang pebisnis perikanan yang mengangkut hasil laut dengan menggunakan pesawatnya. Hal itu adalah masalah tersendiri yang harus dideteksi lebih jauh. 

Akhirnya, bisa diambil satu pelajaran penting bagi pemerintah, bahwa memutuskan kebijakan harus betul-betul dengan pertimbangan yang matang. Hindari pelarangan yang tidak memunculkan solusi.

Ada juga laporan yang masuk tentang lamanya izin yang terbit untuk nelayan yang hendak berlayar. Biasa disebut surat izin berlayar. Bahkan ada kelompok nelayan yang secara bersama-sama melaporkan hal itu dari daerah. Di mana akhirnya Ombudsman mengontak KKP yang kemudian baru menerbitkan surat izin berlayar tersebut.

Menurut kami, kebijakan Bu Susi Pudjiastuti banyak yang harus lebih dulu memperhitungkan dampak bagi nelayan, karena dapat menciptakan masalah tersendiri. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Siapakah nelayan itu? Nelayan menurut UU Nomor 45 Tahun 2009, adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Mengapa hal ini yang ditegaskan mula-mula? Karena banyak orang mudah mengaku sebagai nelayan demi kepentingan tertentu meski tidak memenuhi pengertian nelayan menurut UU nomor 45 Tahun 2009. 

Data terkait nelayan yang masih lemah secara kuantatif dan kualitatif sering dieksploitasi untuk kepentingan tertentu oleh banyak pihak, tidak lepas dari pro-kontra penggunaan cantrang belakangan ini. 

Di Indonesia, nelayan mirip dengan petani yang sering terpinggirkan dan baru diketengahkan bila ada kepentingan tertentu. 

Isu utama kesejahteraan nelayan sebenarnya adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas nelayan yang diharapkan dapat menyikapi berbagai isu dan tantangan seiring perkembangan zaman. 

Meningkatkan kesejahteraan nelayan tidak sekadar memfasilitasi sarana prasarana penangkapan ikan, konservasi ekosistem laut agar produksi ikan bertumbuh serta berkelanjutan, melengkapi berbagai regulasi serta menegakkan implementasinya, menjaga keamanan dan pertahanan wilayah laut dari pencurian sumber daya laut oleh pihak asing, mengelola industri dan perdagangan sumber daya laut serta mendorong partisipasi masyarakat mendukung industri perikanan yang lestari. Namun lebih utama adalah memusatkan perhatian terhadap nelayan sebagai aktor utamanya, khususnya pengembangan kapasitas dan kapabilitasnya.

Apabila nelayan Indonesia secara merata telah memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mampu merespon berbagai isu dan tantangan terkait profesinya, maka mereka tidak mudah diperalat pihak-pihak tertentu demi kepentingan mereka yang bukan kepentingan nelayan sesungguhnya, sebagaimana sudah berlangsung bertahun-tahun yang lampau. 

Nelayan sudah saatnya tidak lagi dianggap bodoh dan tidak berdaya. Informasi dan pengetahuan menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas serta kapabilitas nelayan.

Pemerintah dengan ujung tombak Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah saatnya mengembangkan kebijakan untuk peningkatan kapabilitas dan kapasitas para nelayan secara tersistem agar mereka sadar pentingnya ekosistem lingkungan yang mendukung kelestarian usaha nelayan, agar mereka paham teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan lingkungan mereka, agar mereka mau terlibat aktif dalam industri dan perdagangan sumberdaya laut serta agar mereka mampu memperjuangkan kepentingannya secara sosial politik dengan tidak bergantung penuh pada pihak lain.

Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas nelayan tersebut maka dapat dibuka kerjasama dengan generasi milenial yang menguasai teknologi serta berdaya kreasi-inovatif dalam memandang permasalahan yang membelit nelayan di Indonesia. 

Sekolah nelayan digital mungkin dapat dikembangkan untuk mengetahui potensi sumberdaya laut yang akan dikelola nelayan di suatu wilayah dengan dipadukan sarana-prasarana pendukungnya. Start-up nelayan sepertinya sudah waktunya dikembangkan sebagaimana sudah banyak start-up yang muncul di sektor pertanian. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei