Sektor Kelautan Gaduh, Ubah Kebijakan atau Susi Mundur
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 September 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Sektor Perikanan Indonesia memanas lagi. Mendadak, minggu lalu (2/9/2019) Gubernur Propinsi Maluku tiba-tiba mengumumkan pernyataaan perang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti karena tidak kunjung menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Padahal, LIN sudah masuk dalam Renstra KKP tahun 2015-2019.

Disamping itu ketentuan Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa wilayah di luar 12 mil laut merupakan wewenang Pusat dianggap telah merugikan Propinsi Maluku. Sementara Pusat terus mengambil hasil laut Maluku untuk di eskpor terutama di wilayah Laut Arafura.

Hal itu ditambah dengan aturan moratorium eks kapal asing berborot diatas 30 GT. Sebelum moratorium, hasil laut yang didapat biasanya selalu di uji mutu terlebih dulu di daerah. Namun, kini dengan wewenang di atas 12 mil laut, Pusat mengekspor sekitar 400 kontainer ikan setiap bulan, dan Maluku tidak mendapatkan apa-apa.

Akibat dari pernyataan perang Gubernur Maluku, Susi Pudjiastuti kemudian mengirim beberapa utusan KKP ke Maluku. Meski dari hasil pertemuan telah disepakati lima point tuntutan Propinsi Maluku yang antara lain meminta Pemerintah Pusat segera merealisasi Propinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), kemudian mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang. Juga, mendesak Mendagri segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya. Dan terakhir, PP yang mencantumkan objek kelautan dan retribusi daerah.

Meskipun persoalan Maluku dianggap relatif mereda, namun kritik terhadap kinerja KKP selama di bawah Susi Pudjiastuti dianggap selalu muncul karena publik menginginkan hal substantif diselesaikan ketimbang terus menenggelamkan dan melarang kapal asing beroperasi. Misalnya bagaimana tingkat kesejahteraan nelayan setelah Susi menjadi menteri? Karena jika sama saja atau bahkan menurunkan tingkat kesejahteraan nelayan, maka hal itu yang perlu diberikan masukan.

Sebagaimana diketahui, kebijakan kontrovesial Menteri Susi terkait nelayan dan pelarangan mengambil beberapa jenis hasil laut misalnya lobster dan kerapu (peraturan menteri No. 56 tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 57 tahun 2014), serta alat tangkap cantrang telah menimbulkan kegaduhan. Protes nelayan terkait hal-hal yang tidak lagi diizinkan sampai sekarang telah memicu serangkaian protes nelayan. Juga, dianggap banyak menimbulkan pengangguran di kalangan nelayan.

Meski dalam penjelasannya menteri Susi menyebutkan bahwa kebijakan moratorium izin kapal dimaksudkan untuk mengeksplorasi laut dengan cara-cara sustainable dan ramah lingkungan. Antara lain berupa Pertama, Penghentian izin kapal baru. Kedua, Tidak memperpanjang izin kapal kadaluarsa dan Ketiga, Pengkajian izin yang sudah dikeluarkan.  

Namun, kebijakan tersebut ditengarai justru menurunkan hasil tangkapan dan ekspor perikanan Indonesia yang sempat menurun jauh pada beberapa tahun terakhir. Nampaknya, serangkaian kebijakan yang dianggap berani dan kontroversial dari Susi, harus ditindaklanjuti dengan data peningkatan kinerja ekspor perikanan dan hasil budidaya perikanan secara riil. Hal itu perlu kiranya dilakukan, apalagi menjelang penentuan kabinet baru Presiden terpilih mendatang. Mau terus gaduh atau perlu sosok baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Agak membingungkan protes Gubernur Maluku terhadap Menteri Susi Pudjiastuti. Persoalan beberapa komoditas hasi laut yang bisa langsung di ekspor dan Propinsi Maluku menyatakan tidak mendapatkan apa-apa, kemungkinan karena hasil laut/perikanan yang diangkut dari luar batas 12 mil laut lalu dibawa ke sentra-sentra industri perikanan langsung di ekspor, sehingga daerah merasa tidak mendapat bagian. Saya curiga hal itu semua hanya masalah koordinasi saja antara Pemda dengan KKP di Pusat terkait bagaimana mensiatasi kewenangan tersebut.

Usulan yang bisa diajukan ke depan terkait sentra perikanan terpadu, sebaiknya meskipun hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun ada baiknya tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah. Inti sebenarnya tetap pada masalah koordinasi.

Satu hal yang perlu disoroti dari Menteri Susi adalah terkait beberapa hal misalnya kebijakan yang beliau sendiri yang langsung action tanpa berkoordinasi dengan daerah.

Kedua, kritik terhadap cara beliau memimpin Kementerian. Mungkin karena basic beliau adalah pengusaha sehingga menganggap sistem di Kementerian seperti perusahaan.

Beberapa kebijakan Susi memang banyak mendapatkan resistensi pada teman-teman di daerah termasuk nelayan. Bahkan seorang Prof Rokhmin Dahuri pun resisten terhadap beliau. Kedua tokoh tersebut memang bertolak belakang dalam konsep dan kebijakan.

Sepertinya Jokowi yang terlihat dalam kebijakan Perpres No. 3 tahun 2017 tentang Percepatan Industrialisasi termasuk sektor Perikanan, meminta beberapa hal terkait indutrialisasi Perikanan. Sementara jika ditelisik dari kebijakan Ibu Susi yang lebih banyak “menginjak rem” terhadap beberapa sektor yang tidak boleh dikelola oleh asing. Contohnya tentang kewenangan moratorium kapal Up 30 GT.

Lalu perikanan tangkap juga masih merupakan salah satu sektor yang negatif investasi. Artinya asing tidak boleh masuk ke situ. Secara kemampuan, Indonesia sebenarnya sangat rendah untuk ekspor sumber daya perikanan khususnya pada daerah-daerah yang jauh pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. hal itu yang menjadi kelemahan.

Agak mengherankan, kenapa data KKP tentang kinerja perikanan tangkap Indonesia justru meningkat. Membingungkan dapat data darimana. Bahkan ada klaim terkait dengan moratorium angka ekspor perikanan meningkat menjadi nomor 1 di dunia.

Tetapi kalau kita melihat data FAO justru tidak demikian. Indonesia memang salah satu pengekspor perikanan besar, tetapi bukan yang paling besar. Papua New Guinea malah disebutkan banyak mengambil keuntungan dari kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti.

Juga tentang kebijakan lain misalnya transhipment. Kalau dulu Menteri Susi keras sekali melarang, maka sekarang mulai agak melunak.

Ke depan, kiranya KKP membutuhkan seorang teknokrat. Bu Susi Pudjiastuti adalah orang teknis. Beliau juga bagus, tetapi untuk bisa membuat sektor perikanan dan kelautan lebih maju lagi, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya sekadar melarang saja, tapi juga harus bisa melihat di sektor atau bagian-bagian mana saja yang potensial mendatangkan devisa.

Saat ini di Perikanan yang paling besar menghasilkan adalah sektor pengolahan pasca panen. Kedua, sektor perikanan budidaya. Lalu, terdapat industri obat-obatan dan industri-industri yang terkait teknologi kelautan.

Kalau kita fokus di perikanan tangkap, maka sektor itu sebetulnya sudah menurun. Stagnan tapi cenderung menurun. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan sektor perikanan tangkap menjadi menurun. Dan memang tidak bisa lagi di push terlalu besar. Justru dari data produksi perikanan yang terbesar malah dari sektor Budidaya Rumput Laut yang mencapai 10 juta ton. Kemudian Perikanan Budidaya 7,4 juta ton, dan Perikanan Tangkap 7,9 juta ton. Itu data terakhir dari KKP.

Jadi artinya sektor Budidaya Perikanan dan Rumput Laut telah menyumbang 75 persen dari produksi perikanan atau 17 juta ton setiap tahunnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan

Apa yang disebutkan oleh Gubernur Maluku bahwa Propinsi itu tidak mendapatkan apa-apa sebagai dampak dari kebijakan 12 mil laut, itu benar. Apalagi saat ini di kawasan Indonesia Timur tidak ada lokasi pengolahan ikan dan pelabuhan yang mumpuni.Yang terjadi adalah semua hasil laut dan perikanan ditarik ke Jakarta dan Surabaya.

Sebenarnya sudah ada aturan bahwa kapal ikan harus kembali ke pelabuhan misalnya pelabuhan Ambon. Di Ambon ikan di kumpulkan untuk kemudian didistribusikan. Hanya, selama ini hal itu tidak dilaksanakan karena malas ke Ambon, tapi langsung ke Surabaya. Akibatnya Ambon tidak dapat retribusi.

Mengenai sumber daya/tenaga lokal sebenarnya tidak ada keharusan menggunakan tenaga lokal. Tetapi sumber daya/SDM lokal memang harus meningkatkan diri supaya dipekerjakan. Perlu didirikan Balai Latihan Perikanan di Maluku.

Dari lima tuntutan yang diajukan oleh Propinsi Maluku, hal itu juga berlaku bagi Propinsi lain. Oleh Karena itu dari sisi regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah perlu bersinergi untuk merevisi Undang-undang, dan peraturan yang ada agar sesuai dengan kondisi daerah. Sehingga SDA di laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan mendatangkan devisa bagi negara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998