Sekali lagi, Ihwal Serapan APBD Bermasalah
berita
Ekonomika

Sumber Foto: rakyatmuria.com

07 December 2017 16:00
Penulis
Mbak Ani (Menkeu) kembali galau. Beberapa waktu lalu, dia kesal akibat mutu pendidikan Indonesia kalah jauh dari Vietnam (PISA Standar). Padahal 20 persen APBN sudah dialokasikan untuk pendidikan nasional. Ani kali ini geleng-geleng kepala lantaran menemukan 70,9 persen APBD digunakan hanya untuk belanja pegawai. Ini artinya APBD terlalu banyak digunakan untuk program-program tidak produktif alias hampir nihil, tanpa menyisakan ruang berbagi untuk kegiatan daerah. Ada 19.500 program atau 227.000 kegiatan yang tersebar di daerah, namun tidak membuahkan hasil.

Ihwal kegagalan daerah mengoptimalkan APBD telah sering diungkap. Serapan APBD di bawah 50 persen, bahkan di beberapa daerah hanya berkisar 20-30 persen. Sampai Agustus 2017 sekitar Rp220 triliun dana APBD diketahui masih “nganggur”. Untuk memotivasi pemerintah daerah agar mampu mengoptimalkan APBD telah berbagai upaya dilakukan, mulai dari menerapkan sistem non-cash menempatkan transfer daerah dalam skema surat utang (SBN) dana DAU daerah, sampai memangkas dana transfer daerah hingga Rp5,3 triliun untuk tahun anggaran 2018.    

Namun anggaran daerah yang mangkrak malah semakin parah, sehingga Mbak Ani kembali kecewa. (baca juga: Karut Marut Penyerapan Anggaran Daerah)

Sesungguhnya, apa yang terjadi di daerah? Benarkah daerah tidak mampu membuat program yang berguna bagi kesejahteraan warganya, dan hanya memikirkan belanja pegawai? Bagaimana dengan efektifitas koordinasi Gubernur dan para Bupati? Lalu bagaimana sinkronisasi pusat-daerah, apakah selama ini terlaksana dengan baik?

Sudah selayaknya pemerintah daerah lebih didorong untuk mampu memanfaatkan dana transfer pusat bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Pemanfaatan dana APBD yang optimal dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dengan program kerja yang fokus dan terarah. Terlebih daya beli masyarakat menurun dan butuh pendampingan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah hanya memikirkan belanja pegawai tapi abai atas program-program untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan, niscaya risiko politik dari kekecewaan masyarakat akan merugikan semua pihak.

Upaya apalagi yang harus ditempuh agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan dana transfer daerah? Apakah memang diperlukan shock therapy seperti moratorium dana transfer daerah bagi daerah-daerah yang abai terhadap kinerja optimalisasi anggaran? Apa perlu pengaturan/mekanisme baru untuk tahapan pencairan APBD termasuk dana desa? Sejauh mana kontrol dan kendali pemerintah provinsi dapat dimintai pertanggungjawaban?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Ada beberapa penyebab rendahnya penyerapan anggaran di daerah. Pertama, perencanaan yang tidak baik sehingga menyulitkan proses pengadaan barang dan jasa. Penyebab rendahnya kualitas perencanaan dapat disebabkan karena belum baiknya database yang digunakan untuk menyusun perencanaan, selain masalah keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia di daerah dalam menyusun proses perencanaan.

Kedua, proses pengadaan barang dan jasa. Seringkali kesulitan memperoleh rekanan yang mampu memenuhi perizinan dan kadang ada pihak yang mempunyai kepentingan dalam memenangkan tender sehingga mempersulit proses pengadaan.

Ketiga, ada ketakutan pengguna anggaran akan terjadi kesalahan administrasi sehingga mereka tidak berani mengambil risiko jika belum ada juknis yang jelas. Pengguna anggaran tidak akan berani melakukan inovasi dalam mempercepat proses penyerapan. Risiko yang diterima lebih besar dibandingkan dengan reward yang didapat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Masalah APBD bermasalah itu ko-eksidensial sebetulnya. Satu sisi mereka membuat alasan takut tindakan KPK dan semacamnya, karena pengawasan harus sampai ke tingkat daerah. Padahal pengawasan itu dilakukan agar pola-pola koruptif yang terjadi di pusat jangan sampai terjadi pula di tingkat daerah.

Dulu kenapa otonomi daerah muncul, karena orang pusat dianggap tidak mengerti persoalan-persoalan daerah. Maka otonomi daerah diharapkan jauh lebih bisa menjawab persoalan-persoalan riil di daerah yang diharapkan masyarakat. Tapi kemudian asumsi itu keliru ketika ternyata aparatur daerah tidak punya kapasitas. Terlebih regulasi rekrutmen birokrasi daerah pada 10 tahun ke belakang itu penuh dengan nepotisme dan kolutif. Itu yang terjadi di daerah maupun pusat, sama saja. Sehingga yang terjadi aparatur daerah banyak yang tidak kompeten untuk menjadi birokrat daerah. Karena situasi itu, reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan.

Jadi persoalan serapan APBD yang bermasalah ini didasari oleh kompetensi birokrasi daerah. Yang pertama harus dilakukan adalah rekrutmen harus dikembalikan ke rel yang benar, yakni rekrutmen yang profesional. Nepotisme keluarga di birokrasi daerah harus dihentikan. Untungnya belakangan ini sudah terlihat agak beres, kalau dulu PNS itu sampai bisa “mewariskan” nomor induk pegawai kepada anaknya. Kedua, persoalan kapasitas aparatur daerah. Saya dulu sempat melaksanakan pelatihan capacity building terhadap kemampuan perencanaan aparatur daerah. Lebih-lebih sistem database perencanaan kita error. Hampir semua angka-angka di dabatase perencanaan error. Contohnya angka anak yang di luar sekolah. Saya bekerja dengan Unicef waktu itu, ternyata itu ditolak Menteri, baru belakangan ini mereka akui bahwa ada anak yang tidak sekolah. Jadi, basis data kita sebagai dasar perencanaan yang benar hampir semua "ngarang" sekarang ini.

Jadi karena database tidak benar, lalu dibuat perencanaan, maka ketika diimplementasikan tidak bisa diuangkan karena memang realitas perencanaan dan kebutuhan di lapangan berbeda. Itu yang terjadi. Bagaimana mau melaksanakan program dengan benar sedang database perencanaan saja tidak bisa dipakai. Apalagi kemampuan implementasi. Jangan jauh-jauh, periode Ahok saja di Jakarta hanya 65 persen serapan anggaran. Persoalan kapasitas aparatur birokrasi menjadi persoalan. Sekarang dana desa mau diberi ke daerah. Apakah daerah siap? Saya kira tidak siap.

Jadi persoalan yang utama menurut saya adalah persoalan kompetensi. Kemampuan perencanaan sebagai dasar dalam impelementasi dan evaluasi program. Dan itu akan menjadi kinerja kalau angka nya benar, jika angka (database) nya tidak benar, maka akan timbul "ngarang-ngarang" saja soal alokasi anggaran, sedang di lapangan realitas berbeda. Malah akan jadi perkara kalau ternyata angka nya manipulatif, itu salah satu penyebab inefisiensi.

Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Nah, itu PR besar kita. Kalau sekarang berani untuk mereformasi birokrasi saya kira itu persoalan mendasar. Mutlak perlu adanya sertifikasi birokrasi, seperti di Undang-Undang ASN, semua aparatur negara harus disertifikasi. Tetapi pada tingkat implementasi, pemerintah atau menteri tidak bisa bekerja sendirian menertibkan aparatur negara. Harus ada pelibatan publik untuk mendukung, atau pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat/LSM tapi dengan pengawasan yang ketat. Karena birokrasi daerah, menurut saya, tidak siap. Jadi kalau disebutkan anggaran untuk daerah kurang, bagaimana tidak kurang, karena anggaran habis untuk birokrasi saja dan birokrasinya tidak kreatif. Apalagi di daerah-daerah miskin yang tidak punya pendapatan, anggarannya pun tidak ada cash and balances, jadi pemanfaatan APBD nya sudah mirip yayasan. Tidak ada kegiatan, tidak ada program, apalagi inovasi. Mestinya kalau daerah itu miskin yang di-merger saja.

Jadi menurut saya sertifikasi birokrasi menjadi kata kunci untuk kelancaran pembangunan sekarang ini. Hal itu sangat perlu karena kenyataannya birokrasi daerah itu apalagi yang baru-baru, pada 3-6 bulan pertama selalu bilang “saya orang baru”. Itu karena sebelumnya tidak ada perencanaan untuk rekrutmen yang kompeten dan perencanaan capacity building birokrasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara keseluruhan gagal dalam memaksimalkan APBD masing-masing. Sampai Agustus 2017 terdapat Rp220 triliun masih dalam bentuk giro, deposito, maupun tabungan alias "nganggur".

Secara persentase rata-rata pemerintah daerah kompak merealisasikan anggaran di bawah 50 persen, bahkan tidak sedikit juga yang hanya mampu merealisasikan 30-35 persen. Hal tersebut berbanding terbalik dengan total kegiatan yang dimiliki seluruh daerah mencapai 227.000 dari 19.500 program. Dengan organisasi pemerintah daerah yang dimiliki pemda hanya sejumlah 30, berarti rata-rata satu daerah mengerjakan 150 sampai 600 program.

Meskipun ada beberapa daerah yang cukup maksimal dalam penyerapan anggaran, namun masih ada catatan buruk lain, rata-rata APBD daerah 60 sampai 70 persennya dihabiskan untuk biaya personel. Masih belum selesai disini, setelah anggaran pendidikan dan kesehatan, dana untuk ATK menempati posisi ketiga disusul biaya makan dan minum.

Melihat kinerja banyak daerah yang sangat buruk, pemerintah Jokowi sudah saatnya bertindak tegas. Melakukan penghentian transfer daerah secara total patut dicoba hal ini sebagai bentuk punishment kepada daerah yang bandel. Dengan begitu pemerintah pusat bisa menggelontorkan transfer ke daerah yang lebih siap untuk memanfaatkankan anggaran semaksimal dan sebaik mungkin.

Sebagai tambahan, Jokowi juga harus adil. Permasalahan di pemerintah pusat terkait belum adanya sinergitas yang baik antara Bappenas dan Kemenkeu, serta kementerian lain dan termasuk pemerintah daerah sedikit banyak ikut menyumbang terhadap minimnya serapan anggaran daerah.

Kurangnya sinergi terlihat dari adanya deviasi antara Rencana kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKA  K/L). Anggaran yang direncanakan Bappenas dengan anggaran yang dilaksanakan masing-masing kementerian dan lembaga pada pelaksanaannya jauh berbeda dan melenceng.

Meskipun baru-baru ini ada penguatan peran Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, namun hanya sebatas program prioritas nasional.

Terkait hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terlihat tidak ada integrasi yang baik. Antara pemerintah pusat dan daerah Kementerian dan Lembaga, Provinsi, Kota/Kabupaten seolah jalan sendiri-sendiri. Dampaknya banyak program atau kegiatan yang saling bertubrukan, bahkan tumpang tindih.
Setidaknya perlu dipertegas lagi kejelasan tugas dan wewenang antara Bappenas dan Kemenkeu misalnya, serta koordinasi pusat dan daerah lebih dimaksimalkan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Ketidakoptimalan pemanfaatan dana APBD bukan saja akibat pemilihan proyek yang keliru, sehingga habis hanya untuk keperluan belanja pegawai tanpa ada prioritas buat anggaran pembangunan yang produktif. Namun juga akibat belum selesainya Raperda yang menjadi dasar pengeluaran APBD tersebut. Misalnya, Raperda terkait dengan megaproyek reklamasi Pantai Utara Jakarta berupa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Dapat dibaca antara lain di Harian Media Indonesia.

Tentunya tanpa payung hukum yang memadai, bakal sulit pemda setempat membiayai proyek-proyek pembangunan strategis lewat APBD. Keterlambatan hampir semua penyerahan RAPBD dari eksekutif ditambah dengan persekongkolan penyusunan anggaran antara legislatif dengan eksekutif menurunkan kualitas penggunaan APBD seperti yang sedang diperiksa oleh KPK di Jambi.

Jika gelontoran APBD bisa tepat waktu serta tepat sasaran, maka APBD bisa menjadi pelumas kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah demi kesejahteraan rakyat. Ini yang patut dijadikan perhatian oleh publik sehingga kebijakan anggaran lebih berkualitas serta lebih terbuka untuk dipantau.

Penerapan shock therapy berupa moratorium transfer dana ke daerah juga tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mengetahui apa penyebab utamanya. Jika tidak hati-hati dalam penerapan shock therapy bisa-bisa Mbak Ani bukan cuma kecewa namun malah ikut-ikutan shock gara-gara perekonomian di daerah menjadi macet tanpa ada dana sebagai pelumasnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Sebelas Maret (UNS) -  Surakarta

Terhadap apa yang disebutkan ibu Sri Mulyani (SMI) itu, saya punya pendapat, Pertama, menurut saya yang salah regulasinya. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dibuat Menteri Keuangan (saat itu) Boediono mengambil alih fungsi perencanaan pembangunan dari Bappenas ke Menteri Keuangan. Sehingga indikator keberhasilan sistem keuangan kita hanyalah penyerapan anggaran. Kualitas dari pembangunan itu sendiri tidak pernah dievaluasi. Padahal Bappenas punya standar evaluasi sejak zaman Pak Harto dengan “Monev”. Di UU Nomor 17 Tahun 2003, fungsi Bappenas hanya sampai Musrenbangnas saja. Jadi hanya efektif sampai bulan Mei, setelah itu tidak ada monev. Padahal seharusnya ada. Yang terjadi sekarang, program dengan anggaran keuangan sampai akhir tahun harus habis. Hanya itu.

Kalau pemerintah menyatakan kenapa tidak pernah optimal pemanfaatan APBD oleh daerah, ya karena memang tidak pernah dievaluasi. Pokoknya anggaran habis. Akhirnya daerah-daerah membuat program yang tidak kreatif. Tiap tahun itu pasti program copy paste dari tahun sebelumnya. Yang penting anggaran habis dipakai karena kalau tidak tahun depan anggaran bisa dikurangi. Birokrasi yang seperti itu mengalami “Autisme Birokrasi”. Tanpa inovasi, tanpa inisiatif. Sementara ini kebiasaan yang terjadi terlebih jika menjelang akhir tahun seperti sekarang, semua berlomba-lomba buat kegiatan, seminar ini itu, dan lain-lain.

Kedua, kalau pemerintah mengatakan APBD sebagian besar habis untuk belanja pegawai, sebenarnya Kemendagri itu sudah melakukan audit, ditemukan anggaran ganda, ada yang fiktif dan lain-lain. Jadi mayoritas hanya buat yang itu–itu saja. Supaya produktif, saya usul di Indonesia ini dibuat Undang-Undang Sistem Penggajian Nasional. Kita tidak punya UU Sistem Penggajian Nasional. Sebenarnya kalau itu dibuat akan bisa mengevaluasi banyak hal.

Sekarang ini gaji pengawai Pemda, Pemkot itu relatif rendah. Gaji hakim rendah, begitu pula jaksa. Akhirnya karena rendah, tidak cukup untuk hidup di Jakarta. Akhirnya cari peluang-peluang yang tidak halal. Harusnya dievaluasi lagi, diperbaiki. Sekarang saya lihat gaji yang sudah bagus itu Kementerian Keuangan. Itu dulu SMI yang merombak sistemnya, yang lain (Kementerian) malah belum.

Jadi di Indonesia ini yang berlaku skema gaji by accident, bukan by design. Contohnya para dosen dan guru seperti kami, itu ditambah satu kali. Karena Menteri Dikbud bisa memasukkan satu pasal dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, kalau guru atau dosen berprestasi, ditambah satu kali gaji. Muncullah kemudian sertifikasi guru, sertifikasi dosen. Tetapi kenaikan ini kan sebenarnya hanya by accident saja, bukan by design. Yang naik ya cuma guru dan dosen, yang lain tidak. Pemkab dan pemkot juga ada tambahan ini itu, tapi payung hukumnya tidak jelas.

Persolannya kita sama-sama kerja untuk negara tapi gajinya beda-beda. Itulah perlunya dibuat UU Sistem Penggajian Nasional agar PNS itu apalagi yang hidup di Jakarta tidak cari tambahan yang macam-macam. Jadi kalau kemudian diributkan daerah hanya menghabiskan belanja pegawai, harusnya dievaluasi dulu pegawai kita ada berapa jumlahnya, lalu masing-masing berapa gaji per bulannya. Mesti dipikirkan bagaimana menggaji orang dengan lebih tenang, agar mereka produktif. Contoh, teman saya dulu salah satu direktur keuangan di Kementerian Keuangan, gaji hanya Rp6-7 juta sebulan. Orangnya jujur, karena anaknya dua orang kuliah, gaji segitu mana cukup di Jakarta, akhirnya dia inisiatif ngajar dimana-mana di PTS Jakarta. Itu tahun 2008. Setelah 2008 SMI lalu merombak skala penggajian, baru dia dapat gaji yang cukup, dan tidak berpikir cari tambahan, apalagi korupsi. Kerja pun tenang.

Jadi supaya birokrasi itu bisa optimal produktif, perbaiki dulu sistem penggajian. Tahun lalu saya ikut seminar Indef 100 ekonom Indonesia. Disitu ada SMI dan juga Pak Jokowi. SMI di forum itu menyatakan ketika akhir masa Suharto 1998, APBN kita hanya sekitar Rp100 triliun. Sekarang APBN kita Rp2.000 triliun tapi kok keadaan tidak berubah banyak? Itu SMI yang nyatakan. Artinya, ada yang salah dengan negara ini. Kok sama saja? Kasus korupsi tetap banyak, kemiskinan juga tidak berkurang drastis. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Persoalan APBD hanya untuk belanja pegawai adalah isu lama. Sejak Mbak Ani Menkeu di era SBY sudah terjadi, tapi sampai sekarang belum ada solusi untuk mengatasi itu. Pada 2009 kami merekomendasikan hasil penelitian Fitra ihwal persoalan belanja pegawai ke Bappenas dan Kemenkeu. Saat itu Bappenas mengatakan ada formulasi usulan dari Wordbank 50:50 (komposisi belanja publik:pegawai), namun persoalan tetap terjadi di daerah.

Ada banyak aspek yang menjadi catatan kami. Pertama, dalam belanja pegawai, ada dua sistem diterapkan. Sistem sentralistik untuk fiskal dan desentralisasi untuk perekrutan pegawai. Daerah diberi ruang cukup luas untuk rekrutmen dengan kuota oleh pusat, bahkan memiliki otoritas merekrut siapapun. Kami menemukan juga contoh di beberapa daerah yang tidak ada laut tapi bikin dinas kelautan/perikanan. Hal itu jadi celah untuk dimanfaatkan guna menciptakan nepotisme birokrasi daerah, atau menjadi cara meminta DAU lebih besar.

Kedua, siklus perencanaan penganggaran. Kesalahan tidak sepenuhnya pada daerah dalam hal penyerapan anggaran. Kita tahu aliran dana (transfer fiskal) ke daerah kuartal 1 di bulan April, kemudian sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan APBD (58/2009) ataupun di Permendagri No. 13/2006, secara normatif harus melakukan perubahan anggaran. Daerah melakukan perubahan anggaran dengan mengajukan perubahan nota kesepahaman di bulan Juni, dibahas hingga Agustus bahkan ada yang hingga September/Oktober karena ada faktor politis di dalamnya. Nah, saat itulah spending APBD berjalan hanya pada urusan rutin (belanja pegawai, belanja operasional yaitu kantor dan sebagainya) sedang untuk program-program yang substansi menunggu perubahan APBD selesai. Bisa dibayangkan jika perubahan APBD diketok bulan Agustus/September, daerah hanya punya waktu sekitar 3-4 bulan saja menghabiskan anggaran.

Ketiga, persoalan kualitas birokrasi/pegawai. Banyak daerah tidak mempunyai tenaga profesional untuk menjalankan program. Saya contohkan pada 2012, BPK melaporkan ada daerah yang mengembalikan uang Rp2 triliun karena tidak bisa menjalankan program peningkatan kesehatan ibu dan anak, sebab tidak mempunyai tenaga terampil untuk pelaksanaan program. Contoh kedua, di Papua rata-rata pegawai (51 persen) lulusan SD-SMA, mereka kesulitan dengan minimnya skill pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan program/proyek.

Keempat, sampai sekarang belum dibangun sistem yang komprehensif untuk evaluasi kinerja pengelolaan APBD. Yang dijadikan acuan hanyalah persoalan kuantitatif, berapa persen penyerapan. Namun tidak ada ukuran sampai sejauh mana distribusi anggaran memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian kami semasa SBY, dalam 7 tahun alokasi anggaran pengentasan kemiskinan naik hingga 7 kali lipat, namun angka kemiskinan hanya berhasil diturunkan 1 persen saja. Anehnya, tidak ada evaluasi dalam sistem pengelolaan keuangan. Sampai sekrang ukurannya masih kuantitatif beyond kualitatif. Sehingga banyak daerah hanya mengejar reward dan opini WTP karena ukurannya lebih teknis administratif, tidak berdasarkan ukuran kinerja bagi daerah dalam mengatasi problematika di masing-masing daerah.

Dari pemaparan di atas, daerah tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena tidak ada sistem yang dibangun di tingkat pusat. lagipula semua program dan proyek di daerah sifatnya sentralitistik (semua daerah tergantung di pusat) dan beberapa jenis transfer fiskal memiliki juklak dan juknis dalam pengelolaannya.

Hal penting yang harus diperhatikan dalam evaluasi/konsolidasi  bersama antar kementerian (Kemenkeu, Kemen PANRB, dan Kemendagri), evaluasi tidak bisa parsial hanya dari Kementerian Keuangan saja. Moratorium transfer daerah juga tidak bisa sembarangan, ini bukan urusan kuantitatif karena ada sistem yang tidak berjalan yang harus segera ditangani oleh pusat. Hal yang sudah lama kami tunggu. Urusan kontrol lembaga yang dibentuk di tingkat pusat, propinsi hingga di daerah sudah cukup tertata, namun pertanyaannya sejauh mana efektifitas kontrol terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ada banyak instansi pengawasan daerah: KPK, kepolisian, jaksa sampai Inspektorat. Tapi pengawasan antarinstitusi masih lemah begitu pula koordinasi antarlembaga, yang ada hanya ego sektoral masing-masing institusi. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan APBD, bahkan APBN, sudah menjadi rahasia umum. Salah satu di antaranya ditunjukkan dengan kesibukan-kesibukan luar biasa di bulan-bulan akhir tahun anggaran, antara November–Desember setiap tahun. Kesibukan yang tiada lain hanya untuk menghabiskan anggaran. Lantas manfaat apa bagi rakyat, dari kesibukan akhir tahun seperti itu? Nyaris tidak ada. Apa kelemahan itu tidak diketahui oleh Menteri Keuangan? Rasanya mustahil, kecuali memang sengaja tutup mata dan telinga.

Tetapi kerancuan cara berfikir, atau entah apa, tak sanggup kita mengungkapkannya. Pernyataan galau Menteri Keuangan yang kecewa dengan mutu pendidikan Indonesia yang kalah dari Vietnam tersebut saja, kita pun sudah pantas ikut galau. Betapa tidak. Sudah berjalan berapa tahunkah Negara mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan nasional? Mendidik bangsa bukan urusan setahun dua tahun anggaran, melainkan satu generasi, minimal 15 tahun jika dihitung sejak masuk sekolah dasar sampai jenjang Diploma III. Itupun bila anggarannya dipakai secara tepat guna dan tidak bocor. Maka mustahil pula mengharapkan hasil alokasi anggaran pendidikan hanya dalam bilangan di bawah sepuluh tahun dalam masyarakat korup dewasa ini.

Demikian pula mengharapkan Pemerintah Daerah beserta DPRDnya  di orde reformasi ini menyejahterakan rakyatnya melalui APBD, rasanya juga mustahil. Bagaimana mungkin kita mengharapkan buah yang enak dimakan dari pohon beracun? Mengharapkan makan mangga dari pohon jarak kepyar dan jarak pagar yang buahnya sangat beracun? Mengharapkan makan gethuk nan lezat dari ubi singkong karet atau buah sawo dari pohon upas yang bahkan getahnya saja sudah amat sangat mematikan? Jadi bagaimana mungkin mengharapkan aparat dan sistem berpemerintahan serta bernegara yang baik dari sistem ketatanegaraan yang amburadul seperti sekarang ini?

Dari kerusakan sistem ketatanegaraan, mustahil mengharapkan sesuatu yang baik atau thoyib. Begitulah seharusnya sikap tegas kita menghadapi sistem dasar ketatanegaraan kita, dalam hal ini Undang-Undang Dasar (UUD). UUD adalah bagaikan pohon kehidupan di mana seluruh denyut kehidupan bangsa dan negara tergantung kepadanya.

Kenyataannya, UUD Amandamen 2002 yang sekarang menjadi sumber segala produk hukum dan aturan berbangsa dan bernegara adalah juga pohon beracun, dari benih sampai buah, semuanya beracun. Dari pohon dan buah beracun, apa mungkin meharapkan buah yang lezat? Omong kosong. Dari penamaannya saja UUD 1945 Amandemen itu sudah manipulatif.

Sistem yang rusak akibat amandemen UUD 1945 telah  melahirkan bebagai UU dan peraturan yang memunculkan ancaman krisis moral yang belum pernah terjadi. Konstitusi yang  buruk pasti akan menghasilkan UU dan peraturan yang buruk misalkan:

Pertama, UU Penanaman Modal, mempermudah WNA menjadi WNI, mempermudah WNA memiliki properti, menggampangkan prosedur utang Luar Negeri, menyerahkan kawasan-kawasan dan proyek-proyek vital dan strategis kepada asing seperti di zaman VOC dulu, serta melonggarkan masuknya ribuan tenaga kerja asing, dan lain-lain.

Kedua, UU Kepartaian dan Pemilu yang buruk, menghasilkan partai-partai politik beracun dan buruk yang hanya akan dikuasai para pemodal dan rent seeker, pemburu rente yang menganut paham berkuasa dan kaya raya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan segala cara.

Demikianlah mata rantainya, UUD yang buruk akan menghasilkan Pemilu buruk, selanjutnya DPR/DPRD serta Pemerintah dan Kepala Daerah yang buruk, akan menelurkan kebijakan yang buruk pula. Sistem kepartaian dan Pemilu/Pilkadal (Pemilu Kepala Daerah– Langsung) yang sangat berbiaya tinggi, menghasilkan Kepala Daerah dan DPRD yang harus berusaha keras mengembalikan investasi plus bunganya dalam pemilu yang berbiaya tinggi. Apakah mereka memikirkan rakyat? Itu nanti saja pada ritual demokrasi lima tahunan.

Oleh karena itu, siapapun dan partai manapun yang berkuasa  yang dihasilkan dari UUD yang buruk, tidak akan bisa mengubah keadaan karena  menggunakan pola dan sistem yang rusak. Dalam kerangka sistem ketatanegaraan yang buruk seperti itu, bagaimana mungkin kita mengharapkan para Kepala Daerah serta DPRD mengelola APBD bagi sebesar-besarnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat? Rasanya mustahil. A bad system can destroy good people. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi