Sekali lagi, Freeport Memang Sakti!
berita
Ekonomika
Sumber Foto: merdeka.com (gie/watyutink.com) 21 April 2018 10:00
Penulis
Freeport menang lagi, dan Pemprov Papua terpaksa gigit jari. Gugatan Pemprov Papua kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) menyangkut tunggakan dan denda pajak air permukaan PT FI tahun 2011-2015 sebesar Rp2,6 triliun dikabulkan oleh Pengadilan Pajak pada 18 Januari 2017. Upaya banding PT FI pun ditolak. Tetapi di tingkat Peninjauan Kembali (PK), MA memenangkan PT FI.

Argumen MA memenangkan PT FI, Kontrak Karya (KK) PT FI dengan pemerintah Indonesia pada 1991 merupakan kategori “lex specialis” sehingga tidak bisa dijangkau yang berlaku umum (lex generalis). Selain itu, ada kebijakan fiskal di bawah otoritas Menkeu/pemerintah pusat, serta ada sifat khusus yang memiliki yurisdiksi dan kedudukan perlakuan hukum yang sama dalam pelayanan hukum.

PT FI berpedoman pada biaya penggunaan pajak air permukaan yang hanya Rp10 per meter kubik per detik. Sementara hitungan Pemprov Papua berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah sebesar Rp120 per meter kubik per detik untuk tiap pengambilan air dan tarif pajak 10 persen dari jumlah volume air bawah tanah/permukaan, serta sanksi kelalaian berupa bunga 25 persen dari pokok pajak plus sanksi administrasi 2 persen per bulan dari kekurangan bayar pajak. Tuntutan Pemprov Papua  juga mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bejo” nian nasib PT FI. Putusan Pengadilan Pajak dan rekomendasi dari BPK, dua institusi yang amat paham aturan teknis perhitungan pajak, dimentahkan oleh para hakim MA dengan alasan lex spesialis dan otoritas pemerintah pusat. Apakah hal ini adalah buah dari berlarut-larutnya perundingan pemerintah dengan PT FI dalam kasus perpanjangan izin PT FI? termasuk pengenaan pajak progresif untuk PT FI tetapi PT FI keukeuh dengan KK yang memakai asumsi tarif pajak flat? Atau jangan-jangan, adakah yang ‘masuk angin’?

Padahal, pemerintah RI dan PT FI pada Desember 2017 lalu baru saja ‘agak sepaham’ ihwal syarat-syarat perpanjangan kontrak PT FI sampai 2041. Di antaranya, PT FI setuju harus membangun smelter dalam tempo lima tahun (selesai 2022 )serta progresnya diawasi pemerintah tiap 6 bulan. ihwal divestasi 51 persen saham yang diatur bertahap (masih terus dinegosiasi), PT FI diizinkan mengekspor konsentrat tapi dengan membayar bea keluar, dan landasan kerjasamanya adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan lagi Kontrak Karya.

Bagaimanapun, kepentingan nasional harus tetap menjadi yang utama. PT FI yang telah mengeksploitasi bumi Cenderawasih selama lebih dari 30 tahun dan memanen untung teramat besar tidak boleh terus dimanja. Termasuk dalam kasus tarif dan denda pajak penggunaan air permukaan yang semestinya dipatuhi oleh PT FI. Hanya karena dianggap kasus lex spesialis dan wewenang pusat, MA malah mengeluarkan putusan yang membuat potensi pendapatan rakyat Papua sebesar Rp2,6 triliun menjadi ‘amsyong’ begitu saja.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Soal Freeport ini harus dilihat dari beberapa perspektif, tidak bisa dari satu perspektif saja. Harus diihat dari tinjauan politik luar negerinya Amerika Serikat, dari tinjaun bilateral dan multilateral Indonesia, karena bicara Freeport berarti bicara sekian ratus negara yang ikut dalam merumuskan kebijakan. Juga bicara soal masyarakat Papua, masyarakat adat Papua, hubungannya dengan Freeport, dengan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang memberikan izin/mandat kepada PT Freeport.

Jadi ini memang complicated, dan saya kebetulan tidak bisa memberikan pandangan hukum, karena ini kasusnya spesifik dan bermuara pada Kontrak Karya (KK). Dari KK saja kita sudah tahu, turunan dari KK itu seperti apa, dari level Papua seperti apa, level nasional bagaimana dan level AS seperti apa. Level international company nya seperti apa.

Saya sudah cukup diskusi banyak dengan teman-teman di Freeport Mc Moran Arizona. Dengan beberapa senator dan kongres juga di Washington DC, juga sudah bicara dengan Pak Presiden dan teman-teman di KSP yang membawahi ini dan juga sudah bicara dengan masyarakat pemilik.

Menurut saya, tidak ada kajian yang komprehensif sampai dengan hari ini. Kalau LIPI baik Mas Ikrar atau Mbak Adriana Elizabeth, atau  teman-teman yang concern dengan isu Papua di LIPI, itu juga kemudian hanya menjadi penyedia data saja, tapi pemerintah sendiri kurang membaca data dan tidak membuat satu design atau kerangka analisis yang kemudian kalau tidak diantisipasi itu bisa complicated. Bisa berakibat keputusan hukum nya tidak sesuai, lalu nanti ada perebutan jabatan antara sipil dan militer dan lain-lain.

Jadi ini sudah muncul dari internal kabinet ketika Freeport menjadi perebutan kekuasaan antara sipil dan militer, akhirnya juga semua sampai ke ranah hukum. Atau mungkin jika kita tanya Pak Surya Paloh juga beliau akan punya pandangan lain sebagai koalisi partai yang hari ini memimpin di tingkat nasional. Sudah tentu ini pasti berpengaruh cukup besar terhadap respon pemerintah. Dan saya pikir pemerintah tahu apa yang harus dilakukan.

Tapi pandangan saya adalah, apapun yang diputuskan oleh pemerintah pasti mempertimbangkan kompleksitas persoalan tadi. Hanya sebagai orang Papua saya mengatakan bahwa pemerintah hendaknya jangan menginvestasikan bom waktu. Ini berbahaya. Karena isu Freeport itu akan bergerak dari isu community development, atau isu-isu klasik ke arah isu politik. Dan pengalaman Amerika di Irak, Laut China Selatan sekarang tentunya akan sangat mempengaruhi Indonesia dalam merespons soal yang substansinya adalah soal lokal. Soal masyarakat adat, bupati Mimika, Gubernur Papua, Menteri ESDM, DPRD-DPRP, dan DPR RI yang menangani ini semua. Karena ini soal kita sendiri. Yang secara profesional harus ditangani dengan baik.

Ihwal keputusan MA untuk kasus pajak Freeport ini kita sudah tahu, dari Kontrak Karya saja kita sudah tahu turunannya kemana. Kalau respon situasional tentunya siapa saja bisa memberikan pandangan hukum, pandangan kebijakan. Dengan melihat manajemen konflik di Freeport saja kita sudah tahu bahhwa ini adalah soal budidaya. Contohnya kita budidaya ikan air tawar, lele dan mujair misalnya, itu diberi makan supaya jika setelah besar ua untuk dikonsumsi, dan kita sudah tahu hal Freeport ini konsumsinya siapa. Sehingga saya berpikir yang paling penting di Indonesia hari ini adalah masyarakat adat harus didorong bicara ditingkat internasional. Karena masyarakat adat tidak punya kepentingan, sama seperti hari ini kita akan masuk dalam perdebatan hukum. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT Freeport Indonesia (PT FI) mengundang kontroversi. Pasalnya, majelis hakim MA dalam putusannya telah memperkuat posisi Kontrak Karya (KK) milik PT FI dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak mengenai pajak air permukaan.

Berdasarkan putusan MA, pengenaan pajak terhadap PT FI tetap berpedoman pada KK sesuai dengan asas hukum “lex spesialis”. Kontroversi mulai terjadi ketika Pemprov Papua mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan berdasarkan UU No. 28/2009. Terjadi perbedaan pendapat antara PTFI dan Pemprov Papua mengenai aturan mana yang harus diberlakukan, KK atau peraturan daerah setempat. Salah satu yang menjadi perdebatan publik adalah persoalan keadilan, ada pula yang membicarakan kepastian hukum. Apakah Putusan MA yang memenangkan PTFI mencerminkan keadilan atau justru ini adalah perlakuan yang mengedepankan kepastian hukum bagi para investor, seperti PTFI.

Untuk memahami hal ini, kita harus menelisik regulasi yang ada. Dasar hukum usaha pertambangan di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Secara khusus, Pasal 169 mengakui keberadaan KK sampai jangka waktunya habis. Dalam hal ini, KK PTFI berlaku selama tiga puluh tahun, terhitung sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2021. Ketentuan lanjutan di huruf b mengatur sebagai berikut.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara”.

Pasal 169 huruf b UU Minerba di atas menghendaki adanya penyesuaian-penyesuaian pasal dalam KK dengan UU Minerba, kecuali terkait dengan penerimaan negara. Artinya, penerimaan negara, termasuk pajak daerah, tidak termasuk dalam ketentuan yang perlu disesuaikan.

Salah satu hal yang dijadikan pertimbangan investasi adalah beban-beban yang perlu dibayarkan kepada negara, termasuk pajak. Fungsi KK adalah sebagai penjamin kepastian hukum bagi Pemerintah dan investor terkait iklim investasi yang berubah-ubah, istilah teknisnya stabilisation clause. Hal ini tercermin dalam skema nailed down sebagaimana dianut rezim KK, yakni klausul-klausul dalam kontrak berlaku meskipun ada perubahan UU, yang dilawankan dengan skema prevailing, di mana perubahan UU berarti otomatis mengubah klausul kontrak, yang dianut rezim perizinan/IUP.

Sebagaimana adagium hukum pacta sunt servanda atau dikenal dengan asas kepastian hukum, KK berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak, sehingga wajib dihormati keberadaannya sebagai dasar hukum. Selain itu adagium hukum lex specialis derogat legi generali semakin memperkuat bahwa KK harus diberlakukan secara khusus, mengesampingkan aturan lainnya.

Dalam sistem peradilan dikenal istilah preseden atau kekonsistenan putusan-putusan sejenis. Berkaitan dengan putusan yang dimenangkan PTFI, beberapa pihak khawatir bahwa putusan ini akan dijadikan preseden bagi kasus-kasus serupa sehingga menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah.

Di pihak lain, kemenangan PTFI juga menjadi kepastian hukum bagi para investor dan calon investor yang mengikatkan diri dalam kontrak dengan pemerintah. Skema nailed down adalah pilihan rezim KK yang harus dihormati, terutama dalam transisi dari rezim KK atau perjanjian karya ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang belum tuntas. Apalagi terdapat preseden sengketa sejenis dimenangkan oleh wajib pajak dengan dasar pertimbangan yang sama. Meskipun pemerintah daerah merasa rugi karena tidak mendapatkan tambahan penerimaan pajak, namun terhadap KK ini, pemerintah maupun pemerintah Daerah mendapatkan benefit lainnya, misalnya peningkatan investasi, pemasukan lain berupa royalti, penyerapan tenaga kerja, pembagian profit, dan multiplier effect lainnya.

Cuaca investasi yang kondusif, antara lain didukung kepastian hukum, justru akan menguntungkan daerah dalam jangka panjang. Daerah tidak boleh mengatasnamakan kewenangan lantas seenaknya menabrak sistem hukum yang berlaku. Sudah saatnya kita dengan kepala dingin mencerna tiap dinamika ini dengan lensa pandang yang lebih jernih, luas, dan rasional. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Kontrak adalah hukum bagi para pembuatnya, artinya para pihak terikat untuk mentaatinya sebagaimana keharusan untuk mentaati undang-undang (UU). Demikian juga Kontrak Karya yang dibuat oleh PT Freeport Indonesia (FI) dan Pemerintah Indonesia (PI) mengikat FI dan PI untuk melaksanakannya. Itulah salah satu azas utama hukum kontrak yang disebut 'Pacta Sunt Servanda'.

Bukankah UU, termasuk UU Perpajakan, juga mengikat? Bukankah kontrak juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ('public policy') dari negara yang bersangkutan? Benar UU Perpajakan juga mengikat. Demikian juga UU Perpajakan termasuk 'public policy' yang tidak boleh dilanggar oleh kontrak. Tetapi semua itu hanya berlaku untuk 'kontrak perdata' murni yang dibuat hanya oleh pihak-pihak swasta atau non-negara dan tidak berlaku untuk 'kontrak publik' yang dibuat oleh negara, baik salah satu pihak maupun kedua pihak. Kontrak Karya termasuk kontrak publik.

Dalam kaitannya dengan PI dan FI, baik kontrak karya maupun UU pembuatannya melibatkan negara yang sama, yaitu Indonesia. Dalam hal kontrak dibuat antara negara (PI) dan pihak swasta (FI), maka negara bertindak selaku badan hukum privat atau 'Juri Gestiones' dan bukan sebagai badan hukum publik atau 'Juri Imperii'. Dengan demikian kedudukannya sejajar dengan pihak privat. Jika ingin merubah ketentuan kontrak maka harus mendapat persetujuan pihak lainnya, tidak bisa sepihak.

Mengeluarkan UU adalah tindakan sepihak. Jika UU menimbulkan kewajiban yang berbeda dengan isi kontrak, sama artinya dengan merubah isi kontrak secara sepihak. Jika tanpa persetujuan pihak lainnya, tidak berlaku. Oleh karena itu dalam kasus PI dan FI, kontrak karya diposisikan sebagai 'lex spesialis', sedangkan UU Perpajakan sebagai 'lex generalis'. Dengan demikian berlaku azas 'lex spesialis derogat lex generalis', hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang memenangkan FI sudah benar dari perspektif Hukum Kontrak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar