Sekali lagi Ancaman Resesi, Nyata atau Hanya Ilusi?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 November 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Ancaman resesi ekonomi bagi Indonesia, beberapa waktu terakhir menjadi topik menguat, setelah publik mengerti bahwa perekonomian dunia sedang mengalami perlambatan yang tidak main-main.

Angka capaian pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang direvisi menurun oleh Bank Dunia dan IMF, ditengarai sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari perang dagang Amerika Serikat (AS) vs China yang belum juga usai. Akibatnya, transaksi perdagangan global juga ikutan anjlok, menyusul stagnasi perekonomian Uni Eropa yang dimulai dari kawasan Eropa Selatan - Yunani, Italia dan sekitarnya.

Harga-harga komoditas dunia yang selama ini menjadi andalan perdagangan domestik di Indonesia, ikut mengalami tren penurunan terutama minyak sawit dan batubara. Dimana pada akhirnya kemelut perdagangan dunia tersebut berimbas pada penerimaan negara.

Upaya menembus pasar baru bagi produk-produk Indonesia juga belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Bahkan, beberapa industri China yang karena kesulitan menembus pasar AS, mencoba mencari pasar baru yang memungkinkan di kawasan Asia Tenggara. Malangnya, tak satupun dari 33 industri China tersebut yang “nyangkut” buka pabrik di Indonesia. Sebanyak 22 industri malah membuka pabrik di Vietnam dan sisanya “ngetem” di Kamboja, Thailand (Fithra Faisal,10/2019).

Padahal, investasi terutama FDI teramat penting bagi Indonesia yang sedang mengalami stagnasi pertumbuhan ekonomi. Sementara pihak menengarai Indonesia sebenarnya telah terjebak dalam golongan negara berpendapatan menengah, tidak bisa maju lagi, kecuali ada langkah-langkah luarbiasa.

Di lain hal, dengan kondisi produksi dan ekspor yang menurun, perekonomian Indonesia akan tetap kesulitan untuk lepas dari defisit neraca keuangan seperti neraca pembayaran, neraca dagang, dan neraca transaksi berjalan (CAD) yang bahkan pada akhir 2018 menjadi terbutuk dalam sejarah.  

Hal itulah yang kemudian, banyak pihak mengusulkan agar pemerintah segera menelurkan langkah-langkah memitigasi risiko-risiko yang bakal timbul apabila resesi benar-benar menimpa perekonomian Indonesia tahun depan.

Mitigasi dipandang amat perlu, seperti sinyalemen Awalil Rizky (2019) bahwa terdapat kaidah umum mitigasi resesi ekonomi yakni bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat untuk mayoritas lapisan bawah dan tengah. Jika berbagai kebijakan ekonomi bermuara pada hal sebaliknya, seperti menaikkan harga yang diatur pemerintah, maka itu artinya asumsi yang dipakai adalah tidak akan ada resesi.

Menjadi pertanyaan, sebenarnya sudah adakah mitigasi resesi dalam kebijakan ekonomi tahun 2020? Sementara disinyalir, APBN 2020 disusun tidak berdasarkan asumsi resesi ekonomi. Apa perlu menunggu revisi APBN 2020 bila ancaman benar-benar terjadi?

Per definisi, kondisi resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika PDB menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun.

Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, dimana harga-harga naik secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi.
Nah, dengan kondisi perekonomian satu dan dua tahun belakangan, betulkah Indonesia tidak siap jika belum menyusun langkah-langkah mitigasi resesi ekonomi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Sebelum masuk ke pembicaraan ihwal langkah-langkah mitigasi resesi perekonomian,  Maka persoalan kemungkinan resesi harus kita petakan dulu bahwa memang Amerika Serikat (AS) sudah mengalami penurunan ekonomi tapi belum menuju resesi. Memang mengalami perlambatan ekonomi, tetapi perlambatan nya tidak terlalu besar. Beda dengan Eropa yang mengalami penurunan ekonomi lebih parah dibanding AS. China sendiri juga mengalami perlambatan ekonomi, tetapi tidak separah Eropa.

AS dan China memang mengalami perlambatan ekonomi, tetapi bukan sebuah perlambatan ekonomi yang akan menuju kepada resesi.

Maka kesimpulan sementara pada tahun 2020 mungkin belum resesi, tetapi slow down perekonomian. Sehingga ke depan negara-negara seperti Indonesia juga akan mengalami perlambatan ekonomi, belum ke resesi atau slowdown.

Oleh karena itu terlihat pada APBN 2020 tidak secara drastis memitigasi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi.

Dilain pihak, ternyata sekarang Bank Indonesia (BI) telah melakukan double ekspansive. Pertama, BI menurunkan sukubunga sampai 5 persen. kedua, BI juga telah melakukan pelonggaran macro prudential (LTV dan sebagainya.)

Hal itu berarti ada dua kebijakan yang cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi melepaskan stabilitas inflasi. Memang tingkat inlasi Indonesia masih terbilnag rendah. Tetapi kebijakan itu sebenarnya agak keluar dari jalur tanggung jawab BI.  

BI bukanlah the agent of growth, dia adalah the agent of stability. The agent of growth adalah kewenangan pemerintah cq Kementerian Keuangan dan Kementerian yang lain.

Oleh karenanya hal itu seharusnya juga menjadi warning buat pemerintah. Sayangnya belum diperoleh data mengenai berapa sebetulnya serapan anggaran Kementerian/Lembaga sampai Oktober kemarin. Jika serapan anggaran masih berkisar 70-80 persen dan bukan 90 persen, maka hal itu menunjukkan bahwa pemerintah kurang care terhadap pelemahan ekonomi. Meskipun secara makro masih terbilang lumayan.

Hal yang harus benar-benar diperhatikan adalah di level mikro. Sinyal akan adanya PHK di daerah kebetulan menguat belakangan ini. Itu juga satu sinyal di level mikro.

Daya beli masyarakat juga sudah mulai turun, ditunjukkan oleh angka penjualan para pedagang kecil yang mulai menurun sekitar 10 persenan. bagi pedagang kecil omzet turun 10 – 15 persen sudah sangat terasa.   

Saat ini PHK juga sudah mulai terjadi terutama di pabrik-pabrik tekstil di Solo dan Boyolali sekitarnya. Maka sesungguhnya pemerintah juga harus concern terhadap perkembangan level mikro perekonomian domestik.

Jika dilihat dari indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi memang tidak begitu menngkhawatirkan, tetapi jika ditinjau dari indikator mikro, maka persoalan daya beli, PHK dan sebagainya, harus benar-benar diperhatikan.

Kalau dikatakan bahwa telah digenjot sektor pariwisata yang tumbuh, misalnya, tetapi sektor itu bukanlah persoalan jangka pendek. Agar supaya tidak terjadi slowdown perekonomian maka langkah-langkah untuk melakukan kebijakan jangka pendek mencegah perlambatan perekonomian harus segera dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan moneter tidak akan cukup, karena mekanisme transmisi penurunan sukubunga kredit dan simpanan juga butuh waktu.

Mitigasi yang harus dilakukan agar perekonomian tidak slowdown adalah dari segi mikro diantaranya bagaimana membuat masyarakat kita masih mempunyai daya beli. Program-program Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus segera dilakukan. Karena begitu masyarakat kembali mempunyai daya beli maka hal itu akan mendorong tumbuhnya ekonomi.

Jadi intinya, langkah apapun harus segera dilakukan untu meningkatkan daya beli masyarakat domestik.

Apabila nanti pada 2020 dirasakan slowdown yang terlalu mengkhawatirkan maka pengeluaran pemerintah untuk hal-hal yang produktif harus ada. Kedua, bantuan/subsidi harus sudah diberikan atau ditingkatkan, terutama BLT. Ketiga, insentif-insentif yang diberikan ke perusahaan semisal insentif pajak dan lain-lain, agar perusahaan tidak merasa lebih terbebani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Memang tantangan di tahun 2020 sepertinya cukup signifikan. Tantangan besarnya adalah dari sisi ketidakpastian global, tetapi kalau dilihat dalam jangka pendek perekonomian domestik sebenarnya cukup tahan terhadap guncangan global.

Setidak-tidaknya kalau dilihat berdasarkan simulasi bahwa adanya guncangan global mungkin akan bertahan sekitar dua sampai tiga bulan pada perekonomian Indonesia. Tetapi kalau guncangan berasal dari dalam negeri seperti Current Account Defisit dan industri yang turun maka akan hal itu akan menjadi signifikan karena hal itu akan bertahan selama enam sampai tujuh bulan.

Kaitan antara perekonomian global dengan perekonomian dalam negeri memang tidak terlalu signifikan. Antara lain kalau dilihat dari sisi perdagangan internasional tidaklah terlalu dominan karena masih banyak dipicu oleh konsumsi dalam negeri.

Akan tetapi memang jika dimasukkan juga faktor ekspektasi di sini, maka bisa jadi tekanan eksternal tersebut akan berdampak dominan. Setidaknya bisa merujuk pada beberapa Forecast World Bank bahwa pada 2020 kemungkinan akan adanya capital reversal atau capital outflow yang cukup signifikan.

Hal itulah yang perlu diperhatikan. Ketika terjadi resesi maka kecenderungan para investor akan lari ke negera-negara safe heaven seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS). Meskipun AS menjadi kutub krisis berikutnya, tetapi para investor tetap akan masuk ke AS meski pilihan instrumen investasi saja yang berbeda, mungkin lebih ke jangka panjang.

Dalam konteks itu memang perlu juga kiranya melakukan langkah-langkah antisipasi seperti pertama, perlu upaya menarik investasi dalam jangka menengah dan panjang dalam konteks FDI yang bisa menetap di Indonesia. tetapi tentu saja membutuhkan ekosistem bisnis investasi yang nyaman. Beberapa diantaranya yang harus dilakukan di jangka pendek adalah deregulasi dan debiorkratisasi yang dilakukan secara konsisten.

Kedua, tata kelola terkait koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang selama ini masih mengganjal.

Dengan langkah demikian maka hal-hal itulah yang menjadi kunci dalam kebijakan di jangka pendek yang pada akhirnya akan mengundang investasi.

Berbicara langkah jangka menengah dan panjang maka akan masuk ke masalah infrastruktur dan investasi SDM yang juga dapat memperkuat fundamental perekonomian dalam negeri yang mana hal itu juga akan bisa mengundang investasi.

Jadi jika bicara resesi adalah keadaan dimana adanya kontraksi ekonomi selama dua semester berturut-turut dengan pertumbuhan negatif. Sebenarnya pada 2020 nanti perekonomian Indonesia masih akan tumbuh dan belum berkategori resesi.

Tetapi dalam konteks indeks industri atau kontribusi industri maka mungkin harus waspada karena kecenderungan pertumbuhannya terus turun. Kontribusi industri terhadap GDP terus turun dan pertumbuhannya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Hal itu memang suatu hal yang perlu diwaspadai.

Tetapi dalam konteks resesi pada umumnya sebenarnya Indonesia belum masuk pada kategori resesi.

Perihal indikator mikro seperti gejala PHK dan daya beli yang masih melemah, sepertinya kita tidak punya masalah dari sisi demand. Karena dari sisi demand maka pengangguran kita adalah satu yang terendah. Begitu pula ihwal angka kemiskinan yang juga merupakan salah satu yang terendah dalam beberapa periode terakhir.

Hal yang menjadi masalah adalah dari sisi supply seperti industri, produksi dan ekspor. Karakter krisis ke depan lebih didominasi oleh supply side. Dari sisi demand tidak ada masalah, baik di Indonesia sendiri maupun di Amerika  Serikat sebagai sumber krisis ke depan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Konstitusi

Pertama, secara umum gejala perlambatan ekonomi dunia telah terjadi sejak 2014. Bahwa benar ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Eropa mengalami kejenuhan.

Ditinjau secara kurva normal maka terlihat posisi negara-negara maju terutama AS dan Eropa sedang berada pada posisi puncak. Mereka butuh pengembangan ekonomi yang memungkinkan untuk tetap survive. Perlambatan ekonomi tersebut terjadi pada fase yang konsolidatif. Ekonomi di kedua kawasan itu sedang melakukan konsolidasi. Oleh karena itu kemudian ada kebijakan protektif pada beberapa sektor ekonominya.

Kedua, tumbuhnya China sebagai new developed country dan sebagian negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja sebagai new emerging market, yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang pada beberapa produk perdagangan antara AS dan China.

Hal yang kemudian menjadi masalah adalah Indonesia sudah kehilangan momentum sejak awal. Hal mana seharusnya sudah bisa membenahi fundamental ekonomi nasional dengan cara tidak membangun infrastruktur secara ekspansif pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kalau saja visi pada kabinet pertama adalah pengembangan SDM, pembangunan fundamental ekonomi Indonesia di sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta sektor energi dengan lebih baik, maka Indonesia akan lebih baik dalam pengelolaan ekonomi secara makro.

Tentu saja pembenahan kelembagaan stabilitas ekonomi mikro juga menjadi penting.

Pembenahan entitas bisnis koperasi dan UMKM menjadi sangat signifikan mempengaruhi jalannya perekonomian nasional dan mencapai pertumbuhan serta target-target ekonomi bangsa seperti yang tercantum pada Trisakti dan Nawacita, sayangnya hal itu tidak terjadi.

Pembangunan infrastruktur yang tidak berskala prioritas menjadi masif karena keperluan politik dalam konteks keadilan ekonomi. Walaupun hal itu mengorbankan ongkos ekonomi yang tidak sedikit meskipun tidak layak.

Sebagai contoh, kasus pembangunan kereta cepat Jakarta – Bandung yang terkesan dipaksakan. Juga kasus pembangunan jalan Trans di luar Jawa yang belum memiliki leverage faktor ekonomi yang tinggi seperti di kawasan Timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur di luar jawa yang memakan biaya besar itu menciptakan beban yang tertanam dalam konstruksi bahan bangunan, jalan dan jembatan serta bahan bangunan lainnya.

Ketiga, Indonesia secara umum melakukan pembangunan di desa, daerah tertinggal dan terluar dengan cukup baik. Sebelum pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla I, hampir 20 tahun Indonesia membangun bufferstock ekonomi di Kelurahan/Desa. Jadi kalau kemudian akan terjadi resesi ekonomi, maka paling mungkin hal itu akan terjadi pada sektor ekonomi tertentu di kelompok menengah atas. Terutama yang memiliki import content yang sangat tinggi untuk membentuk Harga Pokok Produksi/Penjualan dari barang impor tersebut.

Jadi sangat kecil kemungkinannya produksi nasional yang menggunakan local content akan terpengaruh oleh resesi sebagaimana dikhawatirkan oleh sebagian besar ekonom.

Keempat, Kinerja makro ekonomi Indonesia masih diyakini akan stabil. Walaupun tidak tumbuh secara cepat. Hal itu karena asumsi makro ekonomi Indonesia cukup moderat dalam pengertian ada sektor-sektor yang kemungkinan melambat dan memang tidak bisa dihindari, tetapi akan ada sektor sektor tertentu yang akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Jadi yang harus dipersiapan pemerintah dalam kerangka resesi ekonomi yang akan terjadi adalah membangun fundamental perekonomian Indonesia pada sektor-sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk membangun ketahanan ekonomi nasional. Harus juga dibangun ketahanan energi nasional secara cepat dengan membangun infrastruktur di sektor hulu.

Dengan demikian Indonesia akan siap menghadapi resesi ekonomi yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mengelola ekonomi nasional.

Kelima, membangun jaringan ekonomi dan bisnis baru atau perdagangan dengan negara-negara yang lebih luas di luar kerjasama perdagangan klasik yang selama ini dilakukan dengan AS dan Eropa. Harus dibangun kerjasama dan pasar baru yang lebih luas dengan ASEAN, Asia Afrika dan negara anggota KTT Non Blok.

Peluang untuk melakukan hal itu adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dan membangun kualitas sektor UMKM.

Perihal daya beli dan gejala PHK yang terjadi, maka berdasarkan data BPS pada awal November ini, terlihat bahwa inflasi Year on year 2,2 persen sementara inflasi Oktober 0,1 atau 0,2 persen. Angka itu menunjukkan inflasi yang terkendali. Jadi tetap ada daya beli dan tidak bisa dikatakan daya beli melemah, karena masih menunjukkan adanya inflasi yan berarti terdapat barang-barang yang meningkat harganya pada beberapa bulan terakhir.

Ihwal PHK adalah perkara kecil pada mikro ekonomi terhadap perusahaan yang tidak dikelola secara baik. Hal itu tidak bisa dibawah ke masalah makro apalagi disebut sebagai dampak dari sebuah kebijakan. (pso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF