Sekali Lagi Tentang Utang Pemerintah
berita
Ekonomika

Sumber Foto: aktual.com  (gie/Watyutink.com)

22 March 2018 13:00
Penulis
Perkara utang pemerintah kembali menimbulkan polemik. Hingga akhir Februari lalu, utang pemerintah tercatat tembus ke angka Rp4.035 triliun, naik 13,46 persen dibanding periode yang sama pada 2017 lalu sebesar Rp3.556 triliun. Tembus ke angka Rp.4.000 an triliun, tentu saja bak amunisi atau bahan bakar serius yang bisa digoreng siapapun yang berkepentingan, terutama pihak yang mengkritisi kebijakan utang pemerintah.

Utang berbasiskan Surat Berharga Negara (SBN) tetap masih mendominasi struktur utang pemerintah sebesar Rp3.257,26 triliun  atau 80,73 persen dari total utang pemerintah. Sekitar 39,5 persen SBN merupakan obligasi yang menggunakan mata uang asing. Selain itu, Rp771,76 triliun (19,13 persen) utang merupakan pinjaman luar negeri dari beberapa negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kondisi keuangan negara tetap aman, dan utang masih terjaga pada level yang lebih rendah dari batas UU Keuangan Negara Nomor 17 Nomor 2003 (maksimal 60 persen PDB).

Benarkah dengan utang pemerintah yang menembus Rp4.035 triliun, kondisi keuangan negara aman? Bagaimana dengan utang jatuh tempo senilai total Rp810 triliun, di antaranya Rp390 triliun pada 2018 dan Rp420 triliun di 2019? Apalagi, penerbitan SBN yang dimiliki asing (39,5 persen) dianggap berisiko cukup tinggi bagi stabilitas perekonomian. Mampukah utang sebesar itu meningkatkan produktivitas  dan akselerasi pertumbuhan ekonomi?

Rilis Indef pada 21 Maret 2018 menyatakan, total utang negara Indonesia setidaknya telah mencapai lebih dari Rp7.000 triliun, yang terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. Utang pemerintah untuk membiayai defisit anggaran, dan utang swasta dilakukan oleh korporasi swasta dan BUMN. Dalam Nota Keuangan APBN 2018, total utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Data outstanding SBN pada September 2017 tercatat Rp3.128 triliun terdiri dari berdenominasi rupiah Rp2.279 triliun dan denominasi valas Rp849 triliun. Posisi utang luar negeri pemerintah pada 2017 sebesar 177 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.389 triliun (kurs Rp13.500). Sementara utang luar negeri swasta pada 2017 sebesar 172 miliar dolar AS atau Rp 2.322 triliun.

Indef juga menyatakan, peningkatan utang tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas utang terbukti belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan, sehingga output perekonomian relatif stagnan. Demikian pesimistis kah kondisi perekonomian RI sekarang?

Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan utang Indonesia sejak merdeka memang terus membesar, dan itu biasa saja. Semua negara di dunia seperti itu. Artinya utang pemerintah selama ini tidak pernah dibayar. Kalaupun dibayar, dilakukan dengan menerbitkan utang baru. Pemerintah hanya bisa membayar jika ada surplus anggaran, selain itu tidak bisa, karena selama merdeka mungkin hanya satu atau dua tahun saja anggaran pemerintah surplus, selain itu defisit.

Di sisi lain, peringkat EoDB telah jauh membaik, naik ke posisi 72 dari 190 negara, dan Bank Dunia mempediksi rating layak investasi Indonesia akan naik ke BBB+ pada 2018. Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintah. Nah, apakah infrastruktur yang dibangun di banyak tempat tidak mampu menggerakkan perekonomian dalam jangka menengah panjang?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Posisi utang pemerintah jika hanya dilihat dari dua indikator yang disebutkan pada Pasal 12 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal sebesar 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari PDB, maka masih bisa dikatakan relatif aman (tahun 2017 defisit anggaran sebesar 2,92 persen tahun dengan rasio utang terhadap PDB 28,9 persen).

Namun indikator aman utang tidak bisa dilihat dari sini saja ada beberapa hal yang luput dari perhatian, di antaranya rasio keseimbangan primer terhadap PDB yang menggambarkan ruang gerak pemerintah dalam membayar utang bernilai negatif. Nilai keseimbangan primer APBN menunjukkan angka yang terus negatif sejak 2012 yang berarti adanya keterbatasan ruang gerak pemerintah untuk membayar utang. Hal ini diperparah dengan kondisi penerimaan domestik yang berasal dari pajak yang rendah (tax rasio rendah).

Kedua, pertumbuhan utang pemerintah lebih tinggi dari dari pertumbuhan PDB. Seperti yang dipaparkan oleh INDEF bahwa dengan perhitungan PDB harga berlaku, rata-rata PDB Indonesia mengalami peningkatan 8,74 persen per tahun. Sementara itu rata-rata utang pemerintah meningkat 14,81 persen per tahun. Hal ini akan menyebabkan rasio utang pemerintah terhadap PDB juga ikut meningkat, yang akan menggerogoti stabilitas fiskal kedepannya.

Ketiga, utang pemerintah ditopang oleh penjualan SBN. Data per-September 2017 Kemenkeu menyebutkan bahwa dari total utang pemerintah pusat sebesar Rp3.866, 45 triliun rupiah, total utang yang bersumber dari SBN sebesar Rp3.128,46 triliun rupiah, dan sisanya Rp737,99 triliun rupiah bersumber dari pinjaman dalam dan luar negeri. Jika di-breakdown berdasarkan kepemilikannya, SBN banyak dimiliki oleh asing yaitu sebesar 39,5 persen (per Juni-2017). Dari sini ada dua hal yang harus diwaspadai, yakni sumber utang pemerintah yang mengandalkan penjualan SBN membuat Indonesia rentan terhadap goncangan pasar, dan ingginya persentase kepemilikan SBN oleh asing membuat Indonesia rentan terhadap goncangan nilai tukar yang dapat menyebabkan capital outflow.

Keempat, peringkat rating investasi memang meningkat, namun diikuti dengan penawaran return suku bunga yang sangat tinggi bahkan dibanding Brazil, negara yang memiliki rating lebih rendah dibanding Indonesia. Hal ini akan menambah beban utang pemerintah.

Kelima, utang yang diklaim untuk membangun infrastruktur ternyata tidak mengubah struktur belanja menurut jenis. Belanja infrastruktur masuk ke dalam belanja modal. Sementara itu, belanja modal 2016-2017 tidak jauh berbeda dengan 2012-2013. Kenaikan signifikan pada belanja modal hanya terjadi di 2015, itu pun dengan kondisi proporsi belanja subsidi menurun drastis. Peningkatan proporsi belanja justru meningkat tinggi di belanja pegawai dan belanja barang.

Sementara itu, pengaruh belanja infrastruktur terhadap perekonomian yang diharapkan terjadi pada jangka pendek tidak begitu nyata (penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi tidak banyak berubah, peningkatan sektor lain yang terkait dengan pembangunan infrastruktur hanya meningkat dengan porsi yang kecil).

Jika dilihat dari hal-hal tersebut, maka utang pemerintah dapat dikatakan dalam tahap waspada, sehingga perlu diambil tindakan antisipasi agar ke depannya fiskal Indonesia bisa sustain. Pemerintah harus mengurangi ketergantungannya pada utang yang tinggi dengan membuat perencanaan anggaran yang lebih realistis sehingga penambahan utang melebihi target bisa dihindari. Pemerintah juga harus membuat utang menjadi lebih produktif agar bisa menggerakkan perkonomian lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen dan Peneliti Pada Master Ekonomi Terapan (MET) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Indonesia

Dalam setiap kejadian seperti ini,  saya melihat bahwa krisis utang negara ini akan meningkatkan tingkat ketidaknyamanan. Hal ini dapat mendorong ketidakstabilan lebih lanjut di pasar keuangan kita, terbukti dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS pada posisi Rp14.000.

Adapun dampaknya bagi kelangsungan jangka panjang dari proyek pemerintah dan program kerja yang ada akan berada di bawah sorotan, dan ke depan investor akan melakukan diskriminasi lebih hati-hati kepada obligasi yang dikeluarkan oleh negara. Percepatan tingginya utang ini dalam standar kenaikan telah mengungkap masalah struktural mendasar pertumbuhan produktivitas yang berbeda-beda di seluruh ekonomi Indonesia, dan kurangnya mekanisme penegakan yang efektif untuk disiplin fiskal. Yang jelas dipersulit oleh tidak adanya mekanisme penyesuaian kebijakan moneter.

Solusi yang mungkin adalah (i) restrukturisasi ekonomi yang drastis di tingkat kebijakan moneter dan fiskal untuk meningkatkan daya saing  (ii) peningkatan transfer keuangan terhadap mobilitas komoditi lokal yang berbasis kekuatan ekonomi nasional. Tidak jelas bahwa pemerintah memiliki kemauan politik untuk solusi lebih baik, tetapi biaya proyek pemerintah akan menjadi semakin jelas dan membawa masalah yang lebih kompleks.

Gejolak percepatan tingginya utang akan merugikan prospek pertumbuhan jangka pendek negara dan menjaga rupiah relatif lemah terhadap dolar AS, serta menciptakan pukulan ganda pada prospek ekspor negara ke pasar asing yang paling penting.

Bila dibanding negara lain, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB dan tingkat per kapita, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rendah nilainya di kawasan regional maupun dunia. Utang pemerintah memang meningkat. Namun perbandingannya dengan PDB, utang Indonesia masih tetap terkendali.

Namun demikian dengan masih terlilitnya Indonesia akan utang luar negeri, bangsa ini tidak akan mencapai titik kejayaan sampai kapanpun, karena setiap ada tabungan negara, hal pertama yang terpikirkan adalah untuk melunasi utang luar negeri, hal ini akan membuat rakyat semakin menderita, pengangguran dimana-mana, jaminan kesehatan rakyat terbengkalai, sistem pendidikan masih memperihatinkan, kesejahteraan yang tidak merata, dan warga miskin yang semakin banyak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Peningkatan utang diklaim karena kebutuhan belanja infrastruktur yang menjadi prioritas kerja pemerintah saat ini. Utang pemerintah melonjak dari Rp3.165,13 triliun (2015) menjadi Rp3.466,96 triliun (2017). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018-Februari menembus angka Rp4.034, 8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp4.772 triliun.

Hal ini mengindikasikan bahwa rasio utang pemerintah terhadap GDP semakin meningkat. Saat ini besaran rasio tersebut menembus 30 persen dari GDP.  Artinya, beban hutang dan beban bunga akan membebani postur dari kinerja fiskal. Apabila fiskal terbebani tentu akan menghambat kinerja fiskal itu sendiri, sehingga produktivitas dari penggunaan utang tersebut akan terganggu. Tetapi, sebaliknya jika fiskal kita tidak terbebani untuk meningkatkan produktivitas dari utang, maka tentunya tidak perlu dikhawatirkan dan cemas.

Tentu saja, idealnya utang jatuh tempo senilai total Rp810 triliun (2018-2019) harus dibayar tepat waktu, baik pokok maupun bunganya. Permasalahannya, dari mana sumber dana dan pembiayaanya? Apakah uangnya tersedia? Jika belum tersedia, tentu harus dicari sumber yang akan menopang pendapatan. Salah satunya, mendorong sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Jika kembali dari pinjaman utang luar negeri, maka harus dikaji efektifitasnya.

Memang benar, penerbitan SBN di Indonesia masih didominasi oleh SBN yang dikuasai asing dengan mata uang asing. Data Kemenkeu akhir Februari 2018, utang pemerintah didominasi penerbitan SBN (81 persen). Itu aman selama gejolak ekonomi kecil. Tapi jika ada tekanan seperti saat ini, maka potensi arus modal keluar akan meningkat dan membuat rupiah semakin berfluktuasi.

Kemampuan meningkatkan produktivitas dan akselerasi pertumbuhan sektor-sektor riil menjadi salah satu kunci dari manfaat utang pemerintah. Kenyataannya, utang pemerintah untuk infrastruktur yang seharusnya bisa mengekspansi nilai ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan harga output yang semakin murah, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Demikian juga indikator makro ekonomi, secara agregat justru nilai ekspor tidak berubah signifikan. Impor riilnya malah cenderung meningkat. Artinya, dampak terhadap indikator GDP riil yang tumbuh ternyata tidak signifikan, itu pun tumbuhnya didominasi oleh konsumsi masyarakat.

Ke depan, ekonomi RI harus mampu bersaing. Permasalahan yang ada harus segera dicarikan solusi  tepat. Pengelolaan utang negara harus dikelola dengan baik dan produktif. Pengelolaan utang ini tentu harus dengan perencanaan dan perhitungan agar efektif dan efisien.

Memang benar peringkat kemudahan bisnis dan layak investasi RI membaik pada 2018. Namun nilai GNI per kapita (dolar AS) masih kecil sekitar 3.400 dolar AS, akses listrik/energi harus terus diperpendek, prosedur investasi disederhanakan dengan waktu yang pendek, serta menekan biaya aksesibilitas. Suku bunga yang murah, dan pengelolaan pasokan yang semakin andal. Ini harus ditingkatkan dan dijaga, agar peringkat terus membaik dan indikator-indikator EoDB jangan sampai mandek atau turun.

Hasil temuan kami, pembangunan infrastruktur terbukti masih sangat kecil dan tidak signifikan untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian, jangka pendek maupun jangka panjang. Baik pada produktivitas dan penyerapan tenaga kerja pada sektoral secara merata. Meskipun ada yang meningkat, tetapi hanya pada sektor-sektor properti, sarana prasarana pertanian dan bangunan lainnya, juga terhadap sektor-sektor penunjang pembangunan proyek-proyek infrastruktur, seperti industri semen.

Kaitannya dengan pendapat utang Indonesia sejak merdeka memang terus membesar, jika dilihat dari besarannya memang demikian. Tapi tentunya harus dikelola secara bijak dan profesional sehingga mampu mendorong produktivitas pembangunan ekonomi ke depan. Semakin membaik perekonomian, semakin mampu negara kita untuk membayar utang. Ada baiknya kita juga bisa meniru Singapura dalam mengelola utang. Semoga pemerintah semakin lebih baik ke depannya dalam mengelola utang. Mudah-mudahan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Kebijakan dan pengelolaan utang yang tidak tepat bisa jadi akibat salah memahami definisi dari fundamental ekonomi. Fundamental itu bukan laju inflasi untuk rupiah tapi fundamental yang urusannya dengan luar negeri. Share pertumbuhan ekspor kita di dunia turun dari 1,3 persen ke 0,9 persen (2016). Ekspornya semakin tidak bervariasi, impornya semakin bervariasi. Fundamental apa seperti itu? Fundamental yang kuat itu ujung-ujungnya adalah sektor riil. 

Seharusnya belanja infrastruktur adalah bagian dari belanja modal. Ternyata peningkatan utang itu lebih banyak digunakan untuk peningkatan belanja pegawai dan belanja barang daripada belanja modal. Betul belanja modal naik, tapi lebih naik belanja pegawai dan belanja barang. Untuk belanja pegawai dan belanja barang itu tidak disebut produktif. Sayangnya oleh pemerintah sekarang sepertinya dicari formula penyajian data yang suka-suka. Dan cenderung menunjukkan “ketidakjujuran”. Bukan berarti saya mengatakan pemerintah tidak jujur. 

Jadi yang terjadi sekarang adalah current account (CA) defisit. Capital inflow itu bisa dari FDI (foreign direct investment), bisa juga dari portofolio yakni utang atau saham. Mengurangi defisit caranya cuma satu yakni penerimaan pajak dinaikkan. Tidak bisa lain. Tidak bisa ngarang-ngarang, itu keniscayaan. Kalau Anda makin ambisius, maka sektor luar negeri makin jelek, karena CA defisit semakin besar. Kalau CA defisit makin besar, maka modal yang harus masuk semakin besar. Kalau modal yang masuk lebih banyak portofolio, maka ekonomi akan semakin tidak stabil. Investasi yang bagus itu FDI karena bentuknya nyata, bangun pabrik segala macam. 

Kondisi sekarang untuk komposisi utang pemerintah jadi berbalik, pada 2010 SBN cuma 30 persen, utang konvensional 60 an persen, tapi sekarang terbalik SBN 60-an persen, konvensional 30-an persen. Selama faktor-faktor yang terkait dengan feasibility aman, utang oke. Tapi sekarang ada indikator beban bunga naik terus, sudah di atas 10 persen dari total pengeluaran, yang jauh lebih tinggi dari anggaran belanja sosial/jaring pengaman sosial. Itu Jadi aneh. Bunga riil utang kita sekarang sudah paling tinggi bahkan dibandingkan dengan emerging countries. Bahkan dibandingkan dengan negara yang ratingnya lebih jelek dibanding kita. 

Para pengambil kebijakan ekonomi kita sekarang malah bilang seenaknya, kalau tidak utang maka infrastruktur tidak jalan dan sebagainya. 

Utang oke, kalau kemampuan membayar utangnya lebih besar daripada pertambahan utang. Misalnya utang saya naik dari 10 menjadi 15, tapi pendapatan saya naik dari 10 ke 20, itu tidak ada masalah. Kemampuan membayar utang itu tercermin dari peningkatan PDB. Peningkatan PDB yang jauh lebih rendah dari utang akan menyebabkan kesulitan untuk kemampuan membayar utang. Jadi sekarang untuk infrastruktur mungkin saja dibutuhkan timelag, misalnya 2 tahun. Itu tidak menutup kemungkinan, tapi sejauh ini belum kelihatan.

Kalau saja industri manufaktur kita tumbuh bagus, maka pajak juga naik dan tidak perlu tax amnesty. Tax amnesty paling ampuh adalah meningkatkan industri. Karena 1 persen share industri naik di PDB akan meningkatkan share industri manufaktur terhadap penerimaan pajak sebesar 1,5 persen. 

Lihat industri yang kita punya bahan baku melimpah, furnitur contohnya. Pertumbuhannya jelek sekali. Pulp and paper juga begitu, wood and wood product dan rubber and rubber product juga sama jeleknya. Empat-empatnya kita punya industri furnitur, tapi pertumbuhannya paling rendah. 

Hambatannya pada birokrasi dan regulasi, surat legalitas kayu dan syarat lainnya yang membuat ribet industri dan ongkosnya mahal. Pulp and paper dibangun pabrik di Riau 1000 hektare, ternyata separuhnya harus dihancurkan karena melanggar peruntukan. 

Hambatan industri bangkit itu karena sesama pemerintah saling bunuh/jegal melalui regulasi yang tumpah tindih. Tapi, itulah gunanya kita ada presiden. Harus dipanggil para menteri yang masih berbeda-beda lalu duduk sama-sama selesaikan. Proses itu tidak terjadi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Utang itu baik selama bisa dikelola dengan baik. Diperlukan karena Indonesia memiliki prioritas yang harus disegerakan, semisal pembangunan infrastruktur. Dalam ekonomi ini dinamakan pertimbangan antar waktu (intertemporal), alokasi sumber daya jangka pendek untuk bisa menuntaskan pembangunan di masa depan. Permasalahan mengkerutnya potensi ekonomi Indonesia saat ini biang keroknya adalah keterbatasan dari infrastruktur yang membuat Indonesia harus berutang.

Apakah berutang untuk infrastruktur bagus? Tentu, itu adalah prekondisi untuk pembangunan ekonomi ke depan, sudah saya bahas dalam tulisan saya yang dipublikasikan oleh Palgrave McMillan: “Real exchange rate, Trade balance and Deindustrialization in Indonesia”. Tetapi tentu pembangunannya harus yang menghasilkan rate of return yang baik.

Ada beberapa contoh proyek yang justru sangat tidak menghasilkan, salah satunya adalah jalan tol Cipali. Seharusnya, ada 60 persen dari truk angkut yang menggunakan ini, tapi malah mereka masuk jalur pantura, infrastukrur pun idle, sia-sia. Henderson et al (2017) telah membuktikan dalam karya seminar-nya bahwa membangun infrastruktur itu tidak bisa sekadar bangun karena efeknya bisa berbeda antara pedalaman dengan kota, antara negara maju dengan negara berkembang.

Masalahnya adalah utang Indonesia saat ini menunjukkan gejala ricardian equivalence, sehingga efektifitasnya pun semakin minimal. Kesimpulan penting dari fenomena ini adalah bahwa kebijakan defisit anggaran yang dibiayai utang, tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, termasuk di dalamnya tingkat konsumsi, investasi, suku bunga, dan tingkat harga.

Untuk Indonesia setidaknya gejala awal dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi yang justru merupakan salah satu yang paling rendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun utang tumbuh lumayan signifikan. Kenapa? Karena dalam konteks ricardian equivalence, masyarakat semakin rasional dalam memperhitungkan faktor intertemporal. Mereka yakin bahwa defisit atau utang di masa sekarang akan dikompensasikan dengan kenaikan pajak di masa depan, sehingga masyarakat, terutama di lapisan 20 persen terkaya, memilih untuk menahan konsumsinya yang tercermin dalam peningkatan aktifitas dana pihak ketiga di perbankan

Lantas, bagaimana dengan rasio utang Indonesia terhadap PDB, amankah? Baik dari sisi undang-undang maupun secara perhitungan ekonomi, rasio ini tergolong moderat dan belum sampai taraf yang mengkhawatirkan. Namun tentu kita mesti waspada, karena menurut Reinhart dan Rogoff (2010) dalam “Growth in time of Debt”, pada rasio tertentu, utang justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Meski kemudian ada koreksi teknis dari Herndon (2012), namun kesimpulan ini masih tetap relevan. 

Yang juga menarik atas koreksi Herndon (2012) terhadap Reinhart dan Rogoff (2010) adalah tentang faktor pembobotan. Anda tidak bisa memperlakukan negara kecil dengan negara besar, antara negara maju dan negara berkembang dalam kotak yang sama ujarnya. Dalam konteks itu sebenarnya tidaklah ideal jika membandingkan rasio utang terhadap PDB Indonesia terhadap negara-negara lain karena faktor cost of financing, economies of scale, dan term structure dari utang itu sendiri. Menurut kajian yang lain, rasio yang ideal untuk negara berkembang, dengan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut, setelah dinormalisasi adalah di bawah 20 persen. 

Bagaimana dengan Indonesia? Perlu diukur, yang jelas rasio 30 persen tehadap PDB belumlah ideal. Lebih lanjut, berutang terlalu besar akan menyebabkan “delayed welfare effect” mengingat alokasi ke sektor lain yang lebih produktif menjadi relatif tertahan.

Selain ukuran rasio utang terhadap PDB, untuk menilai ideal atau tidaknya utang biasanya juga menggunakan debt service to extport ratio, yaitu rasio antara total bunga dan cicilan pokok utang suatu negara dibagi dengan total ekspor suatu negara. Dalam konteks ini sebenarnya kita relatif lemah karena rasio nya yang terlalu besar. Bagaimana cara membenahinya? Memperbaiki ekspor dengan cara membangkitkan industri lewat infrastruktur. Oleh karenanya perlu berutang karena sumberdaya jangka pendek kita belum memadai, jadi seperti ayam dan telur. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar