Salah Data, Petani Sengsara
berita
Ekonomika

Sumber Foto:katadata.co.id

22 January 2018 19:00
Penulis
Akhirnya terang sudah apa penyebab kisruh kenaikan harga beras dan penolakan rencana impor beras dari berbagai daerah. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa ada kesalahan perhitungan data produksi beras yang dikeluarkan Kementerian Pertanian dan beberapa Badan serta Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal tersebut terjadi karena tidak ada dasar perhitungan yang jelas atas data tingkat konsumsi beras nasional, sehingga terjadi saling klaim data.

Tingkat konsumsi beras di Indonesia berada pada 114 kilogram per kapita per tahun, dengan konsumsi mencapai 28 juta ton untuk 260 juta penduduk. Tapi akibat dari ketidakjelasan data tersebut, terjadi distorsi pasar dan menyebabkan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sulit mengurai kisruhnya  tata niaga beras, karena dari awal datanya salah.

Yang jelas, walau pemerintah kembali menunjuk Perum Bulog untuk mengimpor beras—karena niat Kementerian Perdagangan menunjuk PT PPI dan pihak ketiga sebagai pengimpor terganjal Inpres Nomor 5 Tahun 2015 dan Perpres Nomor 48 Tahun 2016, sejumlah daerah seperti Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, DIY, dan Kabupaten Magelang menyatakan daerah mereka surplus beras dan mempunyai cadangan cukup, maka menolak beras impor. Provinsi Sulawesi Selatan bahkan menyatakan siap mengirim beras ke berbagai daerah.  

Mengapa bisa terjadi di era pemerintahan teknodigital seperti sekarang suatu data urgen menyangkut perberasan nasional tidak dibangun atas landasan yag sama? Bahkan, kata JK, simpang siur data itu sudah ditemui sejak 2015 lalu. Sempat ada upaya perbaikan, namun saat ini kembali terjadi kisruh.

Seperti apa koordinasi yang seharusnya dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian untuk masalah sikronisasi data-data vital seperti beras? Atau jangan-jangan ada kepentingan terkait rente ekonomi yang bermain di balik kacaunya data perberasan nasional, sehingga ujung-ujungnya harus impor beras?

Di zaman digitec, jika masih saja terjadi kesimpangsiuran akibat kesalahan mengambil pijakan data akibat miskoordinasi, maka bisa dipastikan manajemen informasi tidak berjalan baik, bahkan mungkin tidak dibangun satu sistem yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga/Badan. Sebagai contoh, pada 2015 terjadinya kelambanan dalam dwelling time di pelabuhan, menurut RJ Lino adalah akibat dari lamanya izin-izin yang diterbitkan Kemendag. Apalagi 74,2 persen dari 400 ribu izin dwelling time yang diterbitkan pada tahun itu berasal dari Kementerian Perdagangan, sementara Kemendag hanya menerbitkan izin dalam bentuk hardcopy, tidak segera dibuat online system.

Bagaimana pertanggungjawaban dari kekeliruan databeras? Akibat kekeliruan data akan membuat petani semakin terjepit karena impor beras semakin menekan harga gabah di tingkat petani, apalagi harga dasar sudah dipatok oleh tengkulak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Ya, orang boleh sinis terhadap statistik, tapi suka tidak suka harus ada data acuan. Pesis seperti anekdot zaman tahun 1950an. Seorang penumpang marah-marah kepada kondektur kereta api: "Bung, buat apa ini buku jadwal perjalanan kereta api kalau keretanya selalu telat tidak pernah tepat waktu?" Waktu itu yang mengurus kereta api namanya DKA (Djawatan Kereta Api). Dengan tenang sang kondektur menjawab: "Lho Pak, kalau tidak ada buku ini, bagaiamana anda tahu bahwa kereta api ini terlambat?" Sang penumpang tidak bisa menjawab.

Nah, faktor kepercayaan itulah yang sekarang ini luntur kepada semua pihak, termasuk produsen data statistik yaitu BPS. Mestinya BPS itu jadi induk, nenek moyang kiblat segala data. Jangan sampai BPS dipergoki "merekayasa" data.

Selaku pendiri PDBI, saya ingin menegaskan bahwa saya masih tetap percaya BPS sebagai pusat data statistik. Anda boleh kritik, boleh ngomel lamban dan selebor-teledor, tapi biar bagaimana harus ada "rujukan resmi" supaya Anda bisa bilang rujukan itu kurang tepat dan Anda bikin sendiri data yang menandingi BPS. 

Sejak berdiri 1980, PDBI selalu memanfaatkan dan menginterpretasikan data statistik BPS secara canggih dan memberi nilai tambah. BPS berhenti dengan data makro, PDBI menelusuri lebih mikro, mendetail sehingga bisa menelusui stamboom, segala riwayat iklan orang lahir nikah mati, dikumpulkan sehingga bisa membuat stamboom dan linkages antar konglomerat dan anak cucunya. Nah, itu soal konglomerat apa dan siapa.

Soal beras ini kalau ada yang mau merekayasa sebetulnya kan "dungu" sekali. Nanti mirip Foke minta dibikinin survei yang "adem ayem" yang meramalkan "dia unggul". Lha, perbuatan seperti itu kan "dungu sekaii". Masak Anda datang ke dokter, "Eh dok, gua kan bayar lu, kalau nanti Anda cek up saya ada yang sakit keras, saya jangan diberi tahu, saya takut mati. Jadi kasih tes lab dan hasil cek up yang ok-ok saja". 

Jadi kemelut statistik impor beras ini, siapapun yang mau merekayasa, meng-adem ayemi diri sendiri dengan data-daya yang palsu atau bikinan, yang optimistis padahal realitasnya mungkin "kurang sukses panennya", mereka semua akan menghadapi risiko, tenggelam oleh realitas pahit itu.

Sama dengan pemprov yang apriori anti reklamasi, sudah diingatkan oleh the New York Times 21 Desember 2017 bahwa Jakarta bakal tenggelam bila tidak ditanggulangi oleh National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan Giant Sea Wall Project (GSWP), termasuk reklamasi sebagai bagian dari strategi geopolitik dan geologis menyelamatkan Jakarta agar tidak tenggelam dan menciptakan sinergi Poros Maritim dengan OBOR Jalan dan Jalur Sutra Maritim Abad XXI. Sepanjang 1.000 kilometer pantura Jawa harus direklamasi untuk membangun industrial belt global.

Kita membuang waktu untuk "meragukan" data, sedang orang lain sudah memperingatkan kalau Indonesia tidak membangun "Jalur Sutera Maritim", maka yang sudah terbangun adalah Jalur Darat Maritim dan kita akan terisolasi dari Trans Asia System, dari OBOR abad 21.  PDBI tetap percaya BPS. Publik beri nilai tambah saja. Dungu kalau coba merekayasa data. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini disebabkan oleh tingginya disparitas harga beras internasional dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor. Menurut data FAO pada 2017, harga beras Vietnam sekitar 0,31 dolar AS per kilogram atau setara dengan Rp4.100 per kilogram (kurs rupiah per dolar AS sebesar Rp13.225) dan Thailand harganya sekitar 0,34 dolar AS per kilogram atau setara dengan Rp4.496 per kilogram. Sementara harga beras di dalam negeri sekitar 0,79 dolar AS per kilogram menurut FAO atau sekitar Rp10.447 per kilogram rata-rata.

Kedua, rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan. Sistem distribusi beras juga buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi. Keempat, Peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras nasional melalui operasi pasar beras.

Beradasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka solusi jangka pendek, menengah dan panjang, yaitu meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen, dan paska panen) di hulu dan juga memperbaiki tata niaga beras sehingga adil bagi petani, pedagang, dan konsumen; mengaudit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan.

Ketiga, percepatan penyederhanaan rantai distribusi melalui implementasi korporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari hulu ke hilir. Langkah ini menjadi tanggungjawab kemendag dan Bulog.

Pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online dalam pemasaran beras sehingga petani bisa secara langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang.

Keempat, pengembangan pasar induk beras nasional di sentra-sentra produksi beras nasional seperti di Sulawesi Selatan, Jatim, Jateng, Jakarta - Jabar dan Sumut. Pasar Induk diharapkan dapat menjadi  sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras nasional. Langkah ini menjadi tanggungjawab Bulog dan Kemendag.

Kelima, optimalisasi Peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani.

Keenam, penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggungjawab KPPU dan kepolisian. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Kesalahan data tidak dapat dijadikan sebuah alasan klasik terus menerus, karena saya pikir dengan penataan data sejak 2015, tidak mungkin hal itu bisa terjadi lagi. Investigasi dalam mengeluarkan data harus segera dilakukan, karena data sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan. Bisa saja asumsi saya menyatakan, bahwa hal ini karena ada elite yang memainkannya

Saya berasumsi ini lebih pada kementerian/lembaga yang tidak bisa menterjemahkan secara operasionalisasi dalam kerja-kerja mereka sehingga ini bisa menjadi penghambat dalam laju perkembangan perekenomian. Perlu ada monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat kinerja K/L secara operasional, baik secara program maupun secara organisasi.

Terkait strategi pemberdayaan petani yang terganjal pada semakin terbatasnya lahan dan dominasi kapitalisme pedesaan, saya pikir perlunya menghentikan kegiatan-kegiatan alih fungsi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, seperti mengatur kebijakan dalam pembangunan perumahan-perumahan dan lain-lain di wilayah-wilayah agraris, memberikan fasilitas bantuan ataupun subsidi terhadap petani ketika musim tanam dan musim paceklik serta kebijakan distribusi pasca panen.

Formula terbaik mengatasi karut marut pendataan ini, memperkuat SDM dalam ketrampilan pendataan, investigasi, analisis perekonomian dan yang terpenting adalah mencetak SDM yang kredibel dan profesional agar SDM tidak menjadi salah satu aktor yang bermain dalam kartel beras. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Gonjang ganjing rencana impor beras selalu mendapatkan respons yang beraneka ragam. Khusus tahun ini  terlihat agak unik karena impor dilakukan menjelang masa panen, kemudian persepsi masyarakat sudah terlanjur terisi oleh pemberitaan yang terjadi pertengahan hingga tahun 2017 bahwa Indonesia sudah atau akan swasembada beras. Kondisi ini semoga tidak ditarik ke arah yang lebih mengkhawatirkan dengan muatan politik di dalamnya, karena isu kebutuhan pokok selalu seksi untuk dijadikan manfaat untuk kepentingan tertentu.

Permasalahan beras, menurut saya, memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Ketahanan pangan beras bukan tugas Kementerian Pertanian. Apalagi kalau wacana pertanian kita yang cenderung dikerjakan oleh petani gurem diubah menjadi pertanian yang berbasis pada agribisnis dengan melibatkan korporasi, maka banyak sektor harus memikirkan hal tersebut, mulai dari Kementerian Pertanian, BUMN, Perdagangan, dan Koperasi dan UKM, dan juga Kementerian LHK jika terkait dengan pemanfaatan lahan untuk padi lahan kering. Juga Kominfo terkait dengan dukungan ICT dan dunia perbankan.

Namun sebelum itu terwujud, hal yang paling mendasar adalah konsep strategi atau roadmap yang lebih smart harus di buat secara komprehensif dan holistik/integral dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan yang dinamis baik aspek sosial, lingkungan, teknologi dan ICT. Hal ini sebenarnya sudah sering kita lihat dibeberapa renstra kementerian sektoral, namun kenapa dalam pencapaian masih sering tidak terkendala. Salah satu yang perlu dicatat adalah perencanaan yang terlalu linier tanpa mempertimbangkan perkembangan yang dinamis yang mempengaruhi roadmap tersebut, dan perlu menjadi perhatian bersama.

Di dalam sistem manajemen, kita mengenal apa yang dinamakan manajemen risiko dari SNI ISO 31000.  Standar ini sangat membantu dalam mengantisipasi dan menavigasi kemungkinan terjadinya risiko. Di berbagai sektor, khususnya perbankan dan pasar modal, sudah lama melakukan penerapan risk management dan bahkan menjadi suatu keharusan. Saat ini sektor-sektor lain sudah mulai mengimplementasikan dan telah memperoleh manfaat. Untuk perencanaan yang bagus dan dalam pelaksanaan  dapat mengadopsi risk management menjadi suatu alat bantu untuk menavigasi resiko. Untuk menerapkan sistem ini diperlukan identifikasi variabel yang bepengaruh, dan disinilah diperlukan pemetaan terhadap kondisi aktual dengan berbagai variabel.

Dalam pemetaan data kita masih terkendala secara nasional dengan adanya data yang akurat dan dapat dipercaya dan interoperable. Bahkan dalam berbagai diskusi permasalahan beras kali ini debat mengenai data menjadi bagian yang selalu dibicarakan. Data yang kurang akurat dapat mengakibatkan tindakan atau kebijakan yang diambil seperti pemadaman kebakaran. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum peraih keuntungan sementara. Ketidaktersediaan data yang akurat tergambar dengan fakta tidak terpetakan distribusi stock di daerah dan potensi panen. Mengingat produksi pertanian masih juga menghadapi risiko terhadap bencana alam dan penyakit tanaman dan lain-lain, maka data pemetaan distribusi potensi dari berbagai daerah menjadi sangat penting untuk melihat interkonetifitas penyediaan stok.

Di beberapa kesempatan Kepala BPS selalu menghimbau agar stakeholder memberikan data yang transparan. Apakah hal ini menggambarkan bahwa data yang benar di lapangan itu sulit diperoleh. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Diperlukan sinergi antara berbagai pihak mulai dinas-dinas di daerah termasuk pertanian dan yang terkait, dan BPS cabang di daerah. Kalau perlu dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah.

Dalam roadmap tersebut diperlukan juga suatu definisi yang lebih komprehensif berapa bulan lama ketahanan pangan beras itu ditetapkan, misalnya ukuran stok 8 bulan untuk kondisi sangat aman/tahan, 6 bulan untuk katagori aman, dan 4 bulan untuk kategori waspada.  Dengan ukuran ini maka harga beras diharapkan dapat dijaga kestabilannya dengan memainkan distribusi stok dan memudahkan navigasi risiko seandainya terjadi bencana. Dengan stok yang melimpah dalam kurun waktu relatif panjang, maka harga beras tidak mudah dimainkan oleh pasar yang kemungkinan dimainkan oleh mafia beras.

Permasalahannya bagaimana memulai membuat persediaan yang cukup besar. Untuk itu diperlukan perencanaan mengisi stok jangka panjang dengan meningkatkan produksi ketika musim sedang baik. Untuk ini diperlukan jaminan harga yang baik dari pemerintah agar petani tidak kecewa ketika musim panen. Dengan demikian ada masa dimana stok cukup sampai melimpah dan pekerjaan selanjutnya tinggal mengendalikan produksi, distribusi.

Untuk pengisian stok awal, petani dapat diberikan insentif atau subsidi untuk keperluan budidaya. Program-program perluasan budidaya di lahan-lahan kurang produktif seperti di lahan kering dengan jenis padi gogo perlu digalakkan dengan menggunakan lahan-lahan marginal di kawasan hutan, tumpang sari di perkebunan. Pengembangan varietas unggul lebih digalakkan dengan memperhatikan kebutuhan pasar, produktifitas lahan/sawah yang menurun dan lingkungan yang tidak bersahabat.

Varietas padi yang spesifik seperti ketanahan tanah masam untuk budi daya di lahan gambut, tahan salinitas tinggi seperti daerah dekat pantai, tahan hama dan penyakit, tahan rendaman kalau terjadi banjir, tahan kekeringan untuk menjaga kalau terjadi pergeseran cuaca, tanpa mengesampingkan selera rasa konsumen. (pso)

           

           

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Lepas benar atau salah dari data yang ada, yang jelas terjadi kesenjangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Ada excess demand, lack of supply, akibatnya harga naik.

Nah, mengapa itu bisa terjadi, ya perkiraan tentang produksi dan konsumsi salah. Masalahnya ini sering terjadi, akibatnya, setelah didengang-dengungkan akan kelebihan produksi, ternyata yang terjadi sebaliknya dan disadari belakangan, setelah harga beras naik.

Karena naiknya tak terkendali dan melewati batas atas yang dikhawatirkan, keran impor dibuka. Nyatanya harga belum signifikan turun dan impor berlanjut. Nah, bisa jadi timing impor ini tidak tepat, karena respons yang telat untuk mempengaruhi pasar. Bisa jadi saat impor semua sudah masuk, panen besar pun sudah mulai, jadi, bisa jadi impor tersebut akan menekan harga yang merugikan petani.

Petani bisa rugi ganda akibat antisipasi yang telat ini, yakni membeli mahal saat harga naik, dan menjual murah saat panen di bulan Mei. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Ekonomi Politik Indonesia 

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagaimana dikutip media, mengatakan keputusan pemerintah untuk mengimpor 500 ribu ton beras disebabkan oleh ketersediaan beras dalam negeri berkurang. Indikatornya menggunakan harga patokan. Biasanya kalau harga sudah di atas harga patokan maka Bulog harus menjual. Tetapi karena stok kurang, maka harus impor dulu baru dijual.

Kalau kita perhatikan, kenaikan harga beras terjadi pada awal 2018, salah satunya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Data daring yang dikeluarkan PIBC pada 3 Januari 2018, beras termurah masih di harga Rp7.800 per kg, stabil sejak 9 November hingga 3 Januari 2018. Pada tanggal 3 hingga 4 Januari naik tinggi Rp8.400. Setelah itu pada 5 hingga 8 Januari menjadi Rp8.800, tanggal 9 hingga 12 Januari menjadi Rp8.900 per kg.

Fenomena kenaikan harga tersebut bertolak belakang dengan ketersediaan stok beras. Stok beras harian PIBC pada periode tersebut berada di atas normal. Angkanya berkisar antara 32.001 ton hingga 47.013 ton. Dengan kondisi itu, pasokan tidak ada masalah tetapi di pasar terjadi kenaikan harga.

Dengan gambaran tersebut, mengindikasikan adanya permainan harga dibalik naiknya harga beras di pasar. Permainan harga dimungkinkan karena jalur distribusi yang dikuasai oleh para distributor dan pedagang pengumpul beras.

Lalu adanya praktik rekayasa pengolahan beras kualitas medium menjadi beras kualitas premium juga turut mempengaruhi harga. Hanya dengan mengayak dan mengurangi kadar beras pecahnya, akan jadi beras premium. Cara ini akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi mereka. Akibat rekayasa itu mempengaruhi kuantitas beras kualitas medium di pasar. Ketersediaan yang menyusut di pasaran mendorong terjadinya kenaikan harga yang terjadi belakangan ini.

Gambaran lain juga menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga belum berjalan baik. Khususnya untuk komoditi beras. Instrumen kebijakan operasi pasar tidak efektif menahan fluktuasi harga. Padahal yang selama ini jadi andalan pemerintah adalah operasi pasar untuk menurunkan harga. Kebijakan untuk menyalurkan beras rastra oleh pemerintah, tidak memperhatikan momentum dan timing yang tepat. Selain itu, pemerintah juga kurang menaruh perhatian pada kelancaran arus distribusi dan logistik beras.

Akumulasi persoalan itu, membuat komoditi beras rawan jadi bahan spekulasi. Salah satunya adalah kenaikan harga. Praktik spekulasi beras, tentu akan memukul konsumen. Kenaikan harga beras secara langsung berpengaruh pada peningkatan biaya hidup masyarakat.

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah sulit diyakini bisa menormalisasi harga. Apalagi berharap akan terjadi stabilitas harga beras. Kebijakan impor beras, pertama sekali akan memukul petani yang jumlah panen mereka saat ini cukup baik.

Kuantitas produksi petani yang memadai dihadapkan dengan kebijakan impor beras pada saat musim panen jelas keliru. Apalagi pemerintah berencana hasil impor langsung digelontorkan ke pasar. Pemerintah tidak peduli ini bisa mematikan para petani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi