Saatnya RI Lepas dari Cengkraman Utang Luar Negeri
berita
Ekonomika
Sumber Foto: OurClipArt.com 25 June 2018 16:00
Penulis
Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah, setelah sempat perkasa di awal pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru Perry Warjiyo. Rupiah terpuruk lagi di bawah level psikologis Rp14.000 per dolar AS, sementara IHSG bertengger di posisi 5.821 pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, jauh melorot dari posisi tertinggi di level 6.689 pada 19 Februari 2018 atau melemah sekitar 13 persen dari posisi tertinggi.

Fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG yang seperti roller coaster mengkonfirmasi prediksi para ekonom bahwa ekonomi Indonesia rawan gejolak lantaran ketergantungan kepada pembiayaan asing. Negara membutuhkan pinjaman untuk membiayai pembangunan, sementara sektor swasta menadahkan tangan untuk mendanai ekspansi usaha.

Ketergantungan kepada dana asing bisa dilihat dari total utang luar negeri Indonesia yang hingga akhir April 2018 mencapai 356,94 miliar dolar AS atau sekitar Rp5.000 triliun dengan kurs Rp14.000 per dolar AS. Utang ini naik 10,3 persen dalam setahun terakhir. Rinciannya, utang pemerintah dan Bank Indonesia 183,4 miliar dolar AS (Rp2.567 triliun) dan utang swasta 174,2 miliar dolar AS (Rp2.438 triliun). Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan dana oleh pemerintah adalah surat berharga negara (SBN). Ini pun tidak lepas dari penguasaan asing, mencapai 40 persen.

Apakah tidak ada sumber pembiayaan di dalam negeri yang bisa membiayai pembangunan? Bukankah ada pajak yang dipungut, dana pihak ketiga di perbankan yang mencapai Rp5.141,5 triliun pada awal tahun ini, dana pensiun, dana asuransi, dana peserta BPJS Ketenagakerjaan, dana BPJS Kesehatan, dana asuransi, dana para investor di perusahaan sekuritas, bahkan dana haji? Apakah dana tersebut tidak dapat dimanfaatkan?

Dana asing tentu bebas keluar masuk dari dan ke Indonesia apalagi yang ditanamkan di dalam investasi portofolio seperti saham, obligasi, reksa dana, surat utang, dan produk derivatif. Jika ada sentimen negatif di dalam negeri atau ada pilihan investasi yang lebih menarik di luar negeri, dalam sehari dana yang keluar dari Indonesia (outflow) bisa mencapai jutaan dolar atau  triliunan rupiah. Persis seperti syair sebuah lagu: “Kau datang dan pergi sesuka hatimu”.

Akibat ketergantungan kepada dana asing, sistem keuangan Indonesia mudah dipengaruhi oleh kebijakan negara lain.  Begitu AS menaikkan suku bunga, ekonomi Indonesia meriang. Begitu terjadi perang dagang AS-China ekonomi nasional panas dingin, Kadang responnya berlebihan. Bursa saham di AS melemah 1 persen, IHSG melorot hingga 2 persen. AS menaikkan suku bunga 25 basis point, Indonesia harus menguras cadangan devisa triliunan rupiah untuk menenangkan rupiah.

Belum lagi konsekuensi dari utang itu sendiri berupa pembayaran cicilan bunga dan pokok utang. Jika diasumsikan pembayarannya sebesar 10 persen dari outstanding maka dengan total utang sebesar Rp5.000 triliun, cicilan yang harus dibayar mencapai Rp500 triliun dalam 1 tahun. Wow !!!.  Sebanyak 67 persen dari dana APBN habis untuk membayar utang. Selain membayar cicilan utang, Indonesia juga harus menyisihkan dana membayar dividen untuk dana asing yang masuk. Semuanya dalam dolar AS sebagai mata uang internasional.

Apakah Indonesia tidak mempunya sumber penerimaan lain?  Indonesia memiliki aset yang tidak dimiliki negara lain berupa kekayaan sumber daya alam dan keunikan yang dimiliki di dalamnya dan letak strategis di garis katulistiwa. Bukankah semua itu bisa diolah oleh sumber daya manusia yang melimpah-- bahkan menempati posisi keempat dunia sebagai negara berpenduduk terbanyak—untuk menjadi  produk unggulan dunia? Apalagi di era Industri 4.0 peluang untuk mengembangkan industri manufaktur lebih terbuka. Belum lagi keindahan alam Indonesia seperti magnit yang tidak habis-habisnsya menarik wisatawan asing. Beberapa spot pariwisata nasional bahkan menempati ranking pertama dunia.

Indonesia harus menemukan sumber penerimaan baru untuk meningkatkan devisa agar dapat lepas dari ketergantungan dana asing sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh kebijakan negara lain.  Apakah perlu dilakukan reformasi struktural terhadap ekonomi nasional agar bangkit dan tumbuh lebih cepat? Siapa yang bertanggung jawab melakukannya? Bagaimana memulainya? Apakah membutuhkkan prasyarat agar reformasi struktural bisa berjalan mulus? Bagaimana dengan potensi ekonomi daerah?

Jika dalam kompetisi olah raga internasional suporter Indonesia sering meneriakkan yel yel  ‘Ayo, Indonesia bisa !!!’, di bidang ekonomi seharusnya berlaku juga hal yang sama.

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah mempunyai pendapatan dan pengeluaran/belanja yang di Indonesia dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini bisa dalam kondisi surplus atau defisit. APBN akan surplus kalau pendapatan negara lebih besar dari belanja negara. Dalam hal ini, utang negara akan berkurang karena surplus APBN dapat digunakan untuk membayar utang. Atau, dengan kata lain, pemerintah hanya bisa membayar utangnya kalau APBN mengalami surplus. Selain itu, utang negara hanya bisa dibayar melalui utang kembali, alias utang lama dibayar dengan utang baru. Sebaliknya, APBN akan defisit kalau pendapatan negara lebih rendah dari belanja negara. Dalam hal APBN defisit, maka utang negara akan naik sebesar defisit tersebut. Penambahan utang ini bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri.

Pada kenyataannya, hampir setiap negara pasti mempunyai utang karena dalam jangka panjang (secara kumulatif: 10, 20, 50 tahun) APBN akan mengalami defisit: Pendapatan negara lebih rendah dari belanja negara. Bahkan untuk jangka panjang utang negara akan terus meningkat.

Pertanyaannya, apakah utang negara yang meningkat terus bisa menimbulkan masalah atau krisis keuangan? Dengan kata lain, berapa besar utang negara yang dianggap masih dalam batas aman? Secara konsensus, batas utang negara yang dianggap dalam batas aman sekitar 60 persen dari PDB. Tetapi, batas yang dianggap aman tersebut sebenarnya untuk kategori negara maju yang mempunyai rasio pendapatan pajak cukup tinggi, yaitu sekitar 30 persen dari PDB. Dengan kata lain, batas utang yang dianggap aman dibandingkan dengan pendapatan pajaknya sekitar 2 kali lipat.

Rasio pendapatan pajak Indonesia saat ini hanya sekitar 10 persen dari PDB. Sedangkan rasio utang terhadap PDB sudah mendekati 30 persen sehingga rasio utang terhadap pendapatan pajak sudah tiga kali lipat. Memang masih jauh lebih rendah dari 60 persen yang dianggap sebagai batas aman. Kalau dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan pajak, maka utang negara Indonesia secara relatif sudah cukup tinggi. Apakah fakta ini berarti utang negara kita sudah mendekati zona bahaya, alias sudah lampu kuning?

Utang negara dapat terdiri dari utang kepada penduduk dalam negeri dan dalam mata uang domestik, dan atau utang kepada orang asing dalam mata uang asing. Utang dalam negeri pada prinsipnya tidak akan menjadi masalah, berapa pun besarnya. Hal ini disebabkan pemerintah mempunyai hak mencetak uang, sehingga pemerintah tidak bisa default atas utang domestiknya.

Yang dimaksud dengan mencetak uang adalah bukan hanya mencetak secara fisik, tetapi dengan menerbitkan Surat Utang Negara yang dibeli oleh Bank Sentral. Alasan ini yang membuat pemerintah Jepang tidak pernah mengalami krisis utang meskipun rasio utang Jepang mencapai 250 persen dari PDB, karena sekitar 90 persennya dipegang oleh penduduk Jepang sendiri. Dari jumlah itu sekitar 40 persen dipegang oleh Bank of Japan.

Begitu juga dengan Amerika Serikat, utang negara yang sudah mencapai lebih dari 120 persen dari PDB tidak akan menjadi masalah karena semua utang tersebut dalam dolar AS. Jika China atau Jepang sebagai pemegang surat utang AS terbesar tidak memperpanjang utang yang jatuh tempo (dengan membeli surat utang baru), Bank Sentral AS dapat membeli surat utang baru tersebut dan melunasi utang yang jatuh tempo. Jadi, utang negara AS dalam dolar AS tidak akan pernah bisa default karena pemerintah AS dapat mencetak dolar AS.

Bagaimana dengan Indonesia? Total utang negara Indonesia per April 2018 sekitar Rp4.180 triliun. Sekitar 61 persen dari utang tersebut terdiri dari utang luar negeri, atau dipegang oleh investor asing. Rasio ini relatif sangat tinggi dan mengkhawatirkan, naik signifikan dibandingkan tahun 2013 yang hanya 37 persen. Ketika investor asing kehilangan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan tidak memperpanjang utangnya, hal ini akan memicu krisis utang negara dan krisis moneter jilid 2: Kurs rupiah akan merosot tajam dan pertumbuhan ekonomi akan anjlok. Dalam hal ini, cadangan devisa Bank Indonesia niscaya tidak akan mampu mengatasinya. Hal ini diperparah oleh defisit neraca transaksi berjalan yang tahun ini akan melebar menjadi 2,2 persen dari PDB atau bahkan lebih, naik dari tahun lalu yang hanya 1,7 persen.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Diponegoro

Ada indikator meningkatnya risiko utang luar negeri Indonesia walaupun menurut aturan yang ada belum terlampaui misalnya rasio terhadap PDB. Tapi trennya memang meningkat. Debt service ratio, yakni jumlah cicilan dan utang negara yang dibayar terhadap ekspor di atas ambang batas dari ketentuan 20 persen. Saat ini DSR mencapai 27 persen. Indikator lain menunjukkan utang masih di bawah 20 persen dari PDB, tetapi cenderung meningkat dan ini akan jadi beban APBN yang akan datang.

Agar tidak menimbulkan spekulasi pemerintah perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa utang itu digunakan untuk belanja yang fundamental, karena sering muncul pertanyaan apakah utang benar-benar digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk membayar gaji dan lain lain. Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara clear sehingga orang tahu. Kalau untuk infrastruktur jauh lebih baik, akan membuka akses produktif.

Jadi sangat penting bagaimana sektor moneter dan instrumen fiskal responsif terhadap perubahan ini agar tidak timbul spekulasi yang merugikan di masyarakat .

Saya sependapat dengan Bank Indonesia yang cepat merespon perkembangan eksternal untuk mengurangi spekulasi jangka pendek dan mampu menahan pelemahan rupiah sehingga pasar menangkap bahwa BI dan pemerintah mempunyai kemampuan dalam mengelola ekonomi makro. Pada saat yang sama peningkatan kapasitas fiskal harus dilakukan. Dalam politik anggaran, concern terhadap pemberantasan korupsi harus betul-betul dijalankan, berada pada jalur politik yang benar.

Utang tidak selalu buruk sepanjang dikelola dengan benar. Di sisi lain, intensitas pengenaan pajak ditingkatkan. Potensi pajak masih besar. Peningkatan kapasitas fiskal memerlukan penggalian potensi pajak.

Selain utang, sumber lain pembiayaan pembangunan adalah dengan meningkatkan penghasilan dari aset negara, mengoptimalisasikan aset negara. Untuk menciptakaan pendapatan baru harus ada politik bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aset negara. Saat ini pendapatan dari aset negara relatif masih rendah sementara dari pajak stagnan.

Pengelolaan aset negera ini dilakukan secara profesioal oleh suatu badan. Proses ini tidak sama dengan privatisasi. Aset negara tidak diserahkan kepada pemerintah sebagai pengelola. Demikian juga dengan aset di daerah. Karena dikelola pemerintah daerah sendiri tidak efisien. Aset negara ini bisa diberdayakan dan diioptimalisasikan.

Namun semua ini ada syaratnya, yakni reformasi birokrasi, yang sampai sekarang belum jalan. Masih belum optimal. Masih banyak pelayanan yang tidak standard, costly, memakan biaya lebih dari besar dari standard. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF