Rupiah Butuh Fondasi Kuat
berita
Ekonomika
Sumber Foto : nusabali.com (gie/watyutink.com) 22 October 2018 18:15
Penulis
Faktor eksternal sering dituding sebagai penyebab terpuruknya nilai tukar rupiah. Kebijakan AS menaikkan suku bunga acuan dan kupon obligasi T-Bill membuat rupiah loyo karena likuiditas tersedot ke Negeri Paman Sam.

Alasan faktor eksternal yang menyebabkan pelemahan rupiah ini yang sering dikemukakan oleh pemerintah melalui para menterinya di bidang ekonomi. Menkeu Sri Mulyani, misalnya, berkali-kali mengatakan melemahnya rupiah karena tekanan  dari AS yang menaikkan suku bunga acuan The Fed Rate yang diperkirakan masih akan terjadi dua kali lagi dalam tahun ini.

Pernyataaanya itu didasarkan kepada perkataan Gubernur Bank Sentral AS, The Fed, Jerome Powell, bahwa kebijakan moneter AS belum mencapai keseimbangan baru, sehingga dibutuhkan kenaikan suku bunga acuan lagi yang diperkirakan total sebanyak 4 kali dalam tahun ini.

Alih-alih memperbaiki iklim usaha di Tanah Air, pemerintah cenderung melobi AS agar melunak dan meminta pertolongan kepada lembaga donor internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) untuk berbuat sesuatu agar ada stabilisasi dalam sistem keuangan global, yang diharapkan berimbas pada penguatan nilai tukar rupiah.

Apakah benar pelemahan rupiah semata-mata karena faktor eksternal? Mengapa ada negara-negara yang nilai tukar mata uangnya tidak terpengaruh oleh kebijakan AS yang menaikkan tingkat suku  bunga acuan? Faktor apa yang menyebabkan mata uang mereka tangguh menghadapi badai moneter internasional?

Pemerintah tentu diharapkan untuk jujur mengenai kondisi perekonomian nasional, apakah memang fundamentalnya baik? Jika fundamentalnya baik, mengapa rupiah sangat fluktuatif dalam merespon sedikit saja gejolak di luar negeri?

Sejumlah pihak menuding pelemahan rupiah lebih disebabkan oleh kondisi internal ekonomi Indonesia. Gejalanya tampak dari semakin defisitnya neraca perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai bauran kebijakan dicoba diramu oleh pemerintah untuk menekan defisit transaksi berjalan. Sayangnya, hingga Agustus  masih terjadi defisit sebesar 1,02 miliar dolar AS. 

Bauran kebijakan pemerintah itu menyangkut penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan campuran sebanyak 20 persen untuk bahan bakar diesel dalam program Biodiesel B20, menunda pembangunan sejumlah proyek senilai 25 miliar dolar AS dolar AS, mengembangkan pariwisata, dan mengendalikan impor melalui penaikan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap 1.147 komoditas yang didatangkan dari luar negeri hingga empat kali lipat.

Namun kebijakan itu kurang ‘nendang’. Ia baru terasa hasilnya pada September dimana neraca perdagangan mengalami surplus hanya sebesar  230 juta dolar AS atau Rp3,45 triliun, dengan kurs Rp15.000 per dolar AS.

Hal ini ditengarai ada sesuatu yang lebih fundamental yang harus diperbaiki pemerintah, karena bauran kebijakan tersebut terbukti tidak begitu ampuh memperbaiki neraca perdagangan RI. Lalu dimana letak permasalahan sesungguhnya? Apakah rupiah melemah memang karena faktor internal? Jika karena faktor internal, kelemahan apa saja yang harus diperbaiki?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru besar dan Ketua Program Studi Doktor ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Terpuruknya nilai rupiah dan anjloknya Indeks Harga Sahan Gabungan (IHSG) karena  struktur ekonomi Indonesia yang sejak lama tidak sehat. Meski sempat diberi obat oleh IMF, namun tidak ampuh dan nampaknya masih perlu menambah obat lagi agar mampu menyembuhkan Indonesia dari penyakit kronis.

Melemahnya rupiah dan IHSG tentu perlu dicari akar masalahnya. Faktor ekternal sesungguhnya hanyalah pemicu, karena sumber penyakit kronis yang membikin struktur ekonomi  tidak sehat itulah yang perlu diprioritaskan dan kemudian dipilih obatnya.

Tanpa ada kenaikan bunga di AS pun, neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang tidak sehat telah mengakibatkan pelemahan rupiah. Jika tidak ada perubahan mendasar kebijakan makro dan sektoral, maka ancaman krisis di pasar modal dan valas, cepat atau lambat akan merembet ke semua sektor, termasuk tradisional dan Usaha Kecil Mikro (UKM).

Penyakit kronis yang menggerogoti ekonomi Indonesia dan membuat tidak sehat adalah defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang terus berlanjut. Posisi defisit transaksi berjalan (current account deficit) di kuartal II tahun 2018 sebesar  8 miliar dolar AS atau 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini membengkak dibandingkan triwulan IV 2017 yang 5,8 miliar dolar AS (2,2 persen dari PDB), apalagi pada triwulan IV 2016 hanya  1,8 miliar dolar AS (0,7 persen dari PDB). Meningkatnya defisit ini diakibatkan oleh menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas serta meningkatnya defisit neraca perdagangan migas dan neraca jasa.

Sementara, surplus neraca perdagangan nonmigas menurun karena impor nonmigas meningkat melampaui peningkatan ekspor nonmigas. Defisit neraca perdagangan migas meningkat, terutama didorong oleh peningkatan impor minyak yang lebih besar dari peningkatan ekspor minyak.

Kenaikan defisit neraca jasa terutama dipengaruhi oleh peningkatan defisit jasa transportasi seiring kenaikan impor barang.

Terjadinya defisit transaksi berjalan karena didorong oleh terus menurunnya ekspor akibat pelambatan ekonomi global, penurunan tajam harga komoditas global di tengah masih tingginya impor, baik migas maupun nonmigas. Selain itu, adanya pembayaran bunga utang yang cukup besar sejak triwulan II-2013.

Akhir Mei 2015, cadangan devisa sebesar  110,77 miliar dolar AS, yang ekuivalen dengan 7, 1 bulan impor. Bandingkan dengan posisi cadangan devisa akhir Juni 2018 yang tercatat  118,06 miliar dolar AS, yang menurun dibandingkan dengan posisi akhir Januari 2018 yang mencapai 131,98 miliar dolar AS. (sar)

Dikutip dari status di FB atas seijin penulis.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru besar dan Ketua Program Studi Doktor ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya menerapkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22) untuk 1.147 komoditas, mandatori penggunaan biodisesel 20 persen untuk mengurangi penggunaan solar agar mampu menghemat impor  2,2 miliar dolar AS dalam 4 bulan kedepan. Disamping itu, upaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di berbagai lini industri, menggenjot pendapatan devisa dari sektor pariwisata untuk mengeruk devisa dari wisatawan mancanegara.

Dalam otoritas moneter, sejumlah langkah dilakukan BI untuk menjaga stabilitas rupiah. Terkait ini, melalui UU No. 6/2009 memberi mandat kepada BI menjaga kestabilan nilai rupiah dengan menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (inflation targeting framework) dengan menganut sistem nilai tukar mengambang.

Pemerintah perlu memprioritaskan sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan rantai ekspor dan sejumlah faktor penyebab ekonomi biaya tinggi. Di antaranya  biaya mengurus kontainer di pelabuhan masih tertinggi di Asean, pungli, dan industri dihadapkan pada tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri sebesar 28-90 persen.

Sebesar 80 persen ekspor nonmigas adalah produk industri manufaktur maka industri perlu diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing. Juga mengaitkan pengembangan industri kecil dan menengah, menciptakan struktur industri yang sehat, percepatan pengembangan industri di luar Jawa.

Menghapus 93,39 persen pos tarif, 6.683 dari 7.156 pos tarif di jalur normal dan bahkan 100 persen tahun 2012. Rencana pemerintah untuk meningkatkan bea masuk produk impor perlu dikaji lebih mendalam, apalagi jika produk impor ini digunakan sebagai bahan baku utama industri dan UKM seperti kedelai, kapas, gula, perak, dan bijih besi. (sar)

Dikutip dari status di FB atas seijin penulis.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Dari sisi investasi saja bisa dilihat kepemilikan asing dalam portofolio cukup banyak di Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Filipina, Thailand, dan lain-lain. Memang saat dana ini masuk ke Indonesia, kita mendapatkan kapital yang cukup besar.  Namun ketika semuanya benar-benar keluar kita mengalami krisis.

Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita benar-benar ditopang oleh modal asing. Ketika ada insentif yang lebih menguntungkan di luar Indonesia, seperti yang dilakukan AS saat ini dimana tingkat pengangguran turun, pertumbuhan membaik, dan suku bunga acuan dinaikkan, maka dana yang tadinya diparkir di emerging market keluar karena dianggap tidak prospektif  ke depan jika menaruh dananya di sana. Hal ini mempunyai pengaruh cukup besar terhadap mata uang negara tersebut.

Ke depan Indonesia jangan terlalu berharap banyak kepada investasi portofolio, tetapi kepada investasi langsung dengan membangun pabrik di sini, sehingga jika ada insentif atau gula-gula yang ditawarkan di luar yang jauh lebih menarik, mereka tidak akan langsung membawa uangnya keluar, ada leg waktu yag dibutuhkan. Kalau membangun pabrik tidak bisa pabrik itu langsung dibawa keluar.

Investasi langsung memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya sudah banyak keluar negeri, memamerkan Indonesia untuk menarik investor asing, tetapi hingga saat ini proporsi investasi terhadap produk domestik bruto  belum cukup tinggi. Investasi asing langsung  juga kalah dari Vietnam yang mencapai dua kalinya dari Indonesia. Kita harus  memperbaiki hal ini.

Karena itu Vietnam tidak cukup terpengaruh mata uangnya . Mereka sudah cukup baik industrialisasinya, dan investasinya dipenuhi dengan investasi langsung.  Jika Presiden RI dinilai kurang berhasil menarik investasi asing, data menunjukkan hal itu. Investasi yang masuk ke Indonesia juga bukan teknologi tinggi seperti di Vietnam, yang mampu memproduksi konduktor.

Indonesia masih berkutat di industri sumber daya alam yang memang mempunyai nilai sangat besar. Kita masih bergantung kepada sektor tersebut. Mengapa tidak bisa seperti Vietnam atau Thailand yang menjadi raja perakitan otomotif. Indonesia sebenarnya mempunyai potensi ke arah  sana dan mampu merebutnya.

Indonesia perlu  memberikan insentif yang mengena kepada investor luar negeri. Kita hanya terpaku pada insentif yang tidak tepat sasaran, seperti pemberian tax holiday selama 20 tahun. Insentif yang ditawarkan pemerintah belum kelihatan dampaknya.

Masalahnya bukan insentifnya yang kurang tetapi infrastruktur dasarnya tidak dipenuhi, yakni bagaimana ketersediaan bahan baku kurang diperhatikan, khususnya  di kawasan ekonomi. Selain itu, harga energi tidak kompetitif, harga gas dan biaya dana yang masih double digit. Infrastruktur dasar ini harus diperbaiki bukan memberikan insentif yang tidak terukur.

Hanya karena Thailand memberikan insentif tax holiday 5 tahun, lalu Indonesia tidak mau kalah memberikan insentif tax holiday lebih lama lagi selama 20 tahun, tetapi tidak memperbaiki infrastruktur dasarnya, tidak banyak membantu.

Jika perusahaan megap-megap karena infrastruktur dasarnya tidak terpenuhi maka tidak bisa menikmati  tax holiday.  Selama mereka rugi mereka tidak bisa menikmati tax holiday. Mereka baru bisa menikmati tax holiday jika meraih untung.

Intinya, Indonesia harus lebih unggul dalam infrastruktur dasar dan mempunyai daya tarik di infrastruktur tambahan, karena bertujuan memancing investor asing. Jika infrastruktur dasar tidak terpenuhi seperti energi dan ketersediaan bahan baku maka untuk apa mereka datang ke Indonesia. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF