Ronde Berikutnya, Perang Dagang Amerika vs China
berita
Ekonomika
Sumber Foto : wcweekly.com 29 June 2018 10:00
Penulis
Amerika Serikat (AS) dan China, melanjutkan “serial” perang dagangnya (Trade War). Pada (18/7) lalu, Trump mengumumkan akan menerapkan tarif impor 10 persen atas barang-barang China yang bernilai 200 miliar dolar AS dan meminta US Trade Representative (USTR) mengidentifikasi produk China lainnya yang akan ‘diincar’ tarif baru. Langkah Trump, adalah balasan terhadap kebijakan China yang menaikkan tarif impor atas produk AS ke China senilai 50 miliar dolar AS atau Rp705 triliun. Padahal, tindakan kenaikan tarif oleh China terjadi gegara kebijakan Trump sebelumnya yang menaikkan tarif impor atau bea masuk ke AS bagi produk China senilai 50 miliar dolar AS. Kebijakan itu sontak membuat China melakukan tindakan balasan dengan menaikkan tarif sebesar 25 persen bagi 659 item produk AS yang mencakup produk otomotif, minyak mentah, gas alam, batubara, dan produk turunan minyak.

Aksi saling balas antara dua negara adidaya tersebut nampaknya masih akan berlanjut. Trump terlanjur ‘ngamuk’ setelah mengetahui AS mengalami defisit perdagangan dengan China sebesar 375 miliar dolar AS (Rp5.300 triliun) dan ingin memangkas defisit tersebut. Target Trump, defisit dikurangi hingga 200 miliar dolar AS sampai 2020.

Kebijakan proteksionis Amerika di era Trump (America First) dengan kenaikan tarif atau bea masuk sepihak, agaknya akan melebar dan berdampak kepada beberapa kesepakatan perdagangan bebas yang semula disepakati AS seperti kerjasama ekonomi Trans Pasifik (TPP) dan kesepakatan yang ada di World Trade Organization (WTO). Pada Januari 2017 lalu, AS menyatakan keluar dari kesepakatan TPP yang dianggap merugikan perekonomian AS. Langkah ‘dewa mabuk’ AS yang melanggar perjanjian perdagangan internasional tentu akibat defisit neraca perdagangan terhadap sekitar 14 negara termasuk China dan Indonesia. Oleh karena itu untuk menaikkan 'bargaining position' ekonomi AS terhadap negara-negara mitra dagangnya, kebijakan proteksionis yang tak populer ditempuh.

Padahal--ihwal kenaikan tarif misalnya--dalam ketentuan WTO harus disepakati bersama antar anggota WTO. Tarif yang sudah diumumkan, tidak boleh dinaikkan atau diubah seenaknya, jika tidak ingin dicap sebagai tarif ilegal yang menyalahi ketentuan dan prinsip-prinsip WTO. Apakah dengan langkah-langkah yang cenderung destruktif terkait prinsip perdagangan bebas WTO, Trump memang berniat akan mengubah peta kesepakatan perdagangan internasional?

Meski langkah proteksionis AS diklaim berhasil mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ‘Paman Sam’, namun kebijakan kenaikan tarif dan ancaman terhadap negara-negara yang keberatan dengan langkah AS beresiko terjadinya perang dagang yang lebih serius. Terlebih negara-negara seperti China, Kanada dan Uni Eropa.     

Adapun dampak perang dagang berkelanjutan bagi negara berkembang seperti Indonesia di tengah kekalutan moneter akibat pelemahan Rupiah saat ini, perang dagang yang memburuk pasti akan menaikkan resiko defisit neraca perdagangan. AS dan China bisa jadi akan mencari pasar yang lebih ‘empuk’ dan terbuka bagi produk-produknya. Jika itu terjadi dan gagal disiasati, maka impor akan lebih melonjak dan memperburuk defisit neraca perdagangan. Lalu apa langkah yang paling taktis dalam menyiasati berlanjutnya ‘trade war’? Bagaimana agar ‘pelanduk’ yang cerdik tidak mati terjepit di antara dua ‘gajah’ yang tengah bertarung?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

 

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Agama Samawi keturunan Abraham mencatat perang saudara pertama adalah Kabil membunuh Habil karena Kabil cemburu Tuhan lebih memilih persembahan adiknya ketimbang kinerja Kabil. Itulah "Kabilisme" yang menolak meritokrasi karena merasa dia anak sulung mestinya lebih diberkati.

Sejak itu seperti "cerita Alkitab" maka turunan Kabil dan Habil akan terus berseteru. Kalah berdagang, pindah ke perang fisik, senjata. Dari situ riwayat benua Eropa di abad modern meletus dua kali perang dunia karena Jerman dan Perancis musuh bebuyutan saling berperang memperebutkan hegemoni Eropa sebagai pusat dunia. Tapi yang menikmati perseturuan Jerman - Perancis justru Inggris yang terus menguasai dunia dengan semboyan Britain rules the Waves. 

Setelah dua kali perang dunia maka negarawan Eropa memaksa Jerman - Perancis bersatu dalam ekonomi pasar Eropa, cikal bakal Uni Eropa sekarang. Jadi kalau dua musuh bebuyutan sudah bisa berdagang saling menguntungkan maka perang bisa dihindari begitu lahirnya Uni Eropa 1957.

Persatuan Jerman - Perancis - Inggris dipicu oleh bangkitnya ideologi komunisme yang menguasai Uni Soviet sejak 1917, dan Eropa Timur serta Tiongkok sejak berakhirnya Perang Dunia II. Perang dingin ini segera mengambil alih situasi pasca perang dunia II. AS tampil sebagai cukong merangkap godfather, merangkap pula sebagai sherif/polisi dunia yang mengurasi dana sehingga defisit AS merebak.

Maka pada 1971 Nixon menyatakan penghentian penukaran Dolar AS dengan emas. Pada waktu itu 34 dolar AS bisa ditukar dengan 1 once emas. Nixon juga membuka kartu Tiongkok untuk menghadapi Uni Soviet. Tanpa perang, komunisme akan gulung tikar di Uni Soviet dan RRT/China yang ikut ekonomi pasar sejak 1979-1989.

China mengebut pembangunan ekonomi dan siap masuk WTO tahun 2000. Dengan konsentrasi penuh di ekonomi, China mendominasi perdagangan dunia termasuk dalam perdagangan bilateral AS - China dengan defisit total triliunan dolar AS. Sebetulnya dua raksasa ini sudah mirip kembar siam yang tidak bisa dipisahkan tanpa keduanya sama-sama terluka. Jadi kalau dua-duanya berperang dagang, maka pasti akan mempengaruhi pasar global. Tapi yang mampu mendamaikan adakah kedua raksasa itu sendiri, sedang negara lain seperti kita yang masih kecil perannya dalam perdagangan global karena peringkat kita masih kecil, ya harus lihai mewaspadai situasi perang dagang agar jangan sampai jadi “dagang perang”.

Yang ideal memang kita harus memperkuat ekonomi kita dan itu adalah masalah domestik untukmeningkatkan efisiensi, penurunan ICOR 6,4 agar daya saing kita naik dan kapabilitas ekspor kita meningkat sehingga bisa surplus devisa dan otomatis mata uang Rupiah menguat.

Semua itu tidak bisa pakai pidato, kampanye, slogan, hoax, fitnah dan selingkuh politik model pilkada "Al Maidah" dan pilkada rasa pilpres yang mau mengulangi pilgub DKI dan Sumut pada tingkat pilpres 2019.

Kalau pilpres 2019 jatuh ketangan model “Kabil” yang tidak menghargai meritokrasi, tapi hanya cemburu - benci iri kepada lawan politik berbasis SARA, maka Indonesia tidak akan kemana-mana kecuali berputar-putar dalam "fluktuasi dan frustrasi volatilitas kurs rupiah seumur hidup".

Semoga tidak demikian, kita harus mengubur “Kabilisme” dan menghargai meritokrasi kompetitif beradab-kreatif antar peradaban dan antar manusia secara sportif, ksatria, gentleman. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mungkin Presiden Trump akan menimpakan kesalahan kepada Presiden Clinton karena pada tahun 2000 memberikan status MFN bagi China sehingga dapat mulai mengekspor produk buatannya ke pasar Amerika Serikat dan hanya dalam waktu kurang dari dua dekade sudah berhasil merebut pangsa pasar berbagai jenis produk. Hal ini membuat produk Amerika Serikat menjadi kurang laku di pasarnya sendiri. Oleh karena itu Presiden Trump gusar dan berang lalu menabuh genderang perang dagang melawan China. Babak pertama sudah dijalani saat Trump pada 22 Maret 2018 mengumunkan penerapan tarif masuk sebesar 50 Miliar Dolar AS terhadap produk-produk China. Sontak hal ini dibalas oleh Xi Jinping, Presiden China dengan menerapkan kenaikan tarif masuk 25 persen terhadap 106 jenis produk Amerika Serikat, termasuk pertanian, otomotif, kimia dan pesawat terbang.

Tindakan menaikkan tarif masuk merupakan instrumen perang dagang yang mudah dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk impor. Namun demikian tindakan tersebut membawa efek yang sering tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan bahkan akan membuat tujuan awal penerapan tarif tersebut tidak tercapai.

Kenaikan tarif masuk pasar Amerika Serikat membuat barang-barang impor China menjadi lebih mahal dan hal ini membuat importir memerlukan lebih banyak Dolar AS untuk membeli barang dalam volume yang sama. Hal ini akan mendorong kebutuhan permintaan Dolar AS lebih tinggi di pasar uang. Hukum penawaran dan permintaan selalu bekerja di berbagai kesempatan kegiatan ekonomi, termasuk dalam suasana perang dagang Amerika Serikat melawan China.

Kenaikan permintaan mata uang Dolar AS akan mendorong kenaikan nilai mata uang tersebut, di mana penawaran relatif stabil. Fenomena inilah yang belakangan disaksikan di beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dan India. Mata uang negara-negara tersebut mengalami depresiasi signifikan terhadap Dolar AS sebagai akibat tidak langsung dari perang dagang Amerika Serikat dan China.

Peningkatan kebutuhan mata uang Dolar AS tidak hanya disebabkan perang dagang tersebut, namun faktor psikologis karena kepemilikan hutang korporasi berjumlah besar dalam Dolar AS turut juga mendorong kenaikan nilai mata uang Dolar AS terhadap berbagai mata uang negara Asia.

Bagi Indonesia yang keragaan ekonominya relatif stabil karena pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen dan cadangan devisanya di atas 100 Miliar Dolar AS terpaksa mengalami ekspose efek perang dagang Amerika Serikat dan China. Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dolar AS bukan semata karena kinerja ekonomi Indonesia.

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan otoritas moneter selain melakukan intervensi pasar uang adalah terus memperkuat strategi Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) dengan negara mitra dagang Indonesia, seperti dengan China yang BCSA-nya bernilai 20 Miliar Dolar AS agar perdagangan bilateral kedua negara tidak mengalami guncangan kuat akibat dinamika mata uang tersebut. Selain itu perlu dipertimbangkan pemerintah untuk memberikan insentif bagi korporasi yang berhutang tidak dengan menggunakan mata Dolar AS sehingga kebutuhan Dolar AS untuk pembayaran hutang perusahaan Indonesia yang memiliki pendapatan dalam rupiah tidak akan bergejolak juga.

Depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS akibat perang dagang Amerika Serikat dan China diprediksi banyak pihak akan berlangsung hingga akhir 2018. Namun memasuki tahun 2019, depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS juga masih berpotensi terjadi dan kali ini faktor internal: pilpres dan pileg serentak 2019 menjadi kuda hitam gejolak nilai tukar. Semoga otoritas moneter dan pemerintah dapat bersinergi dan mengantisipasinya agar nilai tukar tetap stabil walau ada agenda politik di 2019.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Pada dasarnya perdagangan dalam sejarah peradaban dimulai dari perdagangan tukar menukar barang, dan ini pada prinsipnya berbasis pada keseimbangan kebutuhan. Dalam perkembangan kemampuan mengolah sumber daya alam (SDA) dan kemampuan teknologi dan SDM membuat suatu negara yang satu lebih unggul dari yang lain. Kemampuan teknologi, SDM dan iklim binis dalam perkembangan selanjutnya suatu negara tidak bergantung lagi pada SDA karena mereka mampu mengolah bahan baku SDA yang diimpor dari negara lain. Hal ini menyebabkan disparitas kemampuan memproduksi berbagai produk yang berbeda juga harga, mutu, dan konten teknologinya.

Perkembangan selanjutnya di era pasar bebas telah menimbulkan gap antara kemampuan ekspor dan impor. Negara yang mampu lebih efisien yang didukung oleh kemampuan SDM, Infrastruktur, kemampuan teknologi dan iklim binis yang baik akan mampu memproduksi barang yang komptetitif di berbagai belahan dunia. Negara seperti itu sebut saja Tiongkok.

Kebanyakan orang beranggapan bahwa produk dari China  yang di pasar kebanyakan substandar, namun pada kenyataannya produk China mempunyai  variasi lebar dalam hal mutunya, umumnya disesuiakan dengan kemampuan importir. Di Indonesia, importir menyesuaikan daya beli masyarakat. Sementara kalau kita ikuti pameran-pameran produk China banyak produk berkualitas termasuk produk-produk yang konten teknologinya tinggi.

Kemampuan negara Tiongkok memproduksi barang yang kompetitif di pasar global membuat beberaga neraca perdagangan beberapa negara defisit. Seperti defisit yang dialami oleh AS hingga mencapai sebesar 375 miliar dolar AS sangat besar. Sangat dimaklumi kalau AS ingin memangkas defisit tersebut. Karena di balik defisit perdagangan, disatu sisi bagi masyarakat berpenghasilan rendah diuntungkan dengan mampu membeli barang yang relatif murah. Namun secara makro bisa mematikan produk-produk lokal.

Maka tindakan Trump dengan memberikan tarif bea masuk dikabarkan telah memberikan angin industri dalam negeri dan juga mengurangi pengangguran. Tindakan ini memicu tindakan balasan dari Tiongkok dengan menerapkan hal yang sama. Hal ini bisa memicu balas membalas untuk komoditi yang lain. Meskipun dengan adanya perang dagang ini negara eksportir lain juga dapat memanfaatkan peluang ekspor baik ke AS maupun ke China sebagai produk subtitusi.

Cara memainkan tarif ini sebenarnya sudah lama tidak populer karena sistem ini tidak sesuai dengan ketentuan di WTO yang pada prinsipnya menggunakan tools TBT (technical barier to trade) dan SPS (sanitary phyto sanitary) sebagai acuan untuk mengatur perdagangan yang lebih fair.  Perang dagang berbasis pada standar dan conformity assesment sudah berjalan lama dan dianggap paling fair. Dalam konteks ini suatu negara dapat balas membalas. Namun dalam penerapannya memerlukan persiapan analisis dan pembuktian ilimiah serta memperhatikan berbagai konvensi global seperti isu lingkungan, HAM dan lain-lain. 

Metode ini sering kurang populer untuk mengejar kebijakan yang ingin cepat implementatif. Untuk mempercepat  implelementasi TBT yang cepat diperlukan perundingan bilaterial AS - China untuk membahas secara gradual dari Perang Tarif ke TBT. Bukan tidak mungkin implementasi TBT yang biasanya lama dapat dipercepat. Lamanya proses yang ada pada TBT - WTO disebabkan waktu yang sangat panjang diperlukan untuk pengumunan (notifikasi) dan tanya jawab (enquiry) yang biasanya dibuka untuk semua negara. Dialog langsung dua negara dalam konteks ini akan mempercepat implelementasi. Dalam hal ini, saya berasumsi misalnya AS bisa melakukan standard uji tambahan yang disesuaikan dengan kondisi keunikan iklim, geografi, budaya dan lain-lain yang secara sah diijinkan dalam WTO.

Saya sering mengatakan berbagai produk terkait penggunaan produk yang berbahan polimer alam, komposit natural,  furniture, kabel dan lain-lain perlu diuji ketahanan terhadap biological resistance seperti termite (rayap) yang berbeda dengan kondisi di dataran Tiongkok. Produk produk untuk yang ekstrem dingin dan lembab bisa mendapat uji khusus dan lain-lain. Contoh sukses Indonesia tentang uji tambahan terhadap ban mobil dengan alasan kondisi infrastruktur kita  berbeda bisa diterima seluruh negara eksportir ban mobil ke Indonesia meksipun awalnya ditentang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Indikasi trade war yang ditandai dengan aksi balas tarif impor berpotensi meluas ke berbagai produk yang diperdagangkan di antara kedua negara (AS dan China). Apabila hal ini hal ini terjadi, volume atau nilai perdagangan antara kedua negara bisa semakin berkurang. Dampaknya, China atau Amerika Serikat akan mencari pasar potensial yang relatif lebih bebas tarif untuk mengkompensasi penurunan/kerugian perdagangan dengan Amerika Serikat. 

Indonesia sebagai pasar potensial, bisa menjadi sasaran empuk dari China sebagai pasar yang relatif bebas tarif (tarif lebih kecil karena ada CAFTA). Hal ini perlu diwaspadai agar defisit necara perdagangan Indonesia degan China tidak semakin besar. Penyiapan industri bahan baku dan barang jadi di dalam negeri harus menjadi fokus agar mampu menerapkan subtitusi impor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Dalam beberapa bulan terakhir, berita mengenai arah kebijakan Presiden Trump sangat berbeda dari pemerintahan Amerika Serikat (AS) sebelumnya. Dari awal kampanye, Trump sudah sangat jelas akan mengusung slogan “America First” dan “Make America Great Again”. Dengan kondisi bahwa perekonomian pada masa terakhir pemerintahan Obama yang terus menurun, dua slogan tersebut terbukti efektif untuk menjadikan Trump sebagai Presiden AS selanjutnya.

Berusaha menepati janjinya, Presiden Trump mengambil langkah paling tidak sejalan dengan tradisi AS, yaitu proteksionisme perdagangan internasional. Kebijakan ini sebagai langkah untuk mengurangi defisit neraca berjalan AS yang semakin memburuk. Terakhir, defisit perdagangan AS mencapai 811 miliar dolar AS, dan hampir setengahnya berasal dari perdagangan dengan China. Ditambah kondisi tenaga kerja yang saat ini belum membaik meskipun data terakhir menunjukkan tingkat pengangguran AS terendah dalam 10 tahun terakhir.

Langkah awal yang diambil adalah memberikan tarif impor ke produk baja dan alumunium sebesar 25 persen dan 15 persen. Baja dan alumunium diproteksi awal karena industri ini adalah industri strategis dan menurut pemerintah AS dapat menyumbang tenaga kerja yang besar. Langkah AS ini diprotes oleh beberapa patner dagang AS seperti China dan Kanada. Bahkan China (share produk baja dan almunium di dunia mencapai 50 persen) memberikan tarif impor kepada produk dari AS seperti pesawat terbang dan kedelai. Tak cukup dengan produk baja dan almunium, pemerintah AS saat ini sedang mempertimbangkan pemberian tarif terhadap produk otomotif termasuk mobil SUV, van, truk kecil, dan komponen otomotif.

Impor produk otomotif mempunyai porsi sebesar 12,23 persen terhadap total impor AS dan nilai ini semakin naik selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhannya diklaim mencapai 48 persen dalam 20 tahun terakhir. Tahun 2017, impor produk otomotif mencapai 3,87 persen. Adanya impor produk otomotif ini walaupun dapat menjadi indikator membaiknya ekonomi AS karena menunjukkan ada kegiatan produksi, namun pemerintah AS menganggap produk otomotif yang diimpor tidak menyerap tenaga kerja dan hanya menguntungkan pihak eksportir.

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia secara langsung nampaknya sangat kecil karena barang yang dikenakan tarif oleh Amerika bukan sebagai barang ekspor utama Indonesia. Namun dampak secara tidak langsung tidak kecil. Sebagai contoh adalah produk sparepart dan aksesoris. Negara importir utama produk sparepart dan aksesoris dari Indonesia merupakan negara dengan ekspor produk otomotif terbesar ke AS yaitu Jepang (14,69 persen) dan Meksiko (6,32 persen). Artinya dengan adanya pengenaan tarif impor akan menyebabkan dua negara tersebut akan berpikir ulang untuk lebih meningkatkan produksi otomotif untuk dikirim ke AS. Dampak ke belakangnya adalah ekspor sparepart dan aksesoris ke Jepang dan Meksiko akan berpotensi berkurang juga.

Selain sparepart dan aksesoris otomotif yang terancam dengan pengenaan tarif impor produk otomotif oleh AS, produk ekspor unggulan lainnya yang terancam adalah produk karet. Karet ini berguna untuk membuat ban mobil ataupun bagian mobil lainnya. Seperti produk sparepart dan aksesoris, Jepang juga merupakan negara importir terbesar nomor 3 untuk produk karet dari Indonesia. Dengan adanya pengenaan tarif permintaan karet akan diprediksi menurun juga.

Sementara itu, Indonesia juga berpeluang untuk menambah ekspor minyak nabati yang dihasilkan dari minyak sawit. Seperti diketahui dari pembahasan di atas, produk kedelai AS merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor AS ke China, dan kebutuhan minyak nabati China juga masih sangat besar. China yang berencana memberikan tarif impor terhadap produk kedelai AS, akan menaikkan harga minyak nabati di China. Indonesia bisa memenfaatkan celah ini mengingat ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke China meningkat tahun 2017 jika dibandingkan pada 2015. Ekspor CPO Indonesia juga menjadi produk dengan ekspor terbesar ke China nomor dua.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Bayang-bayang krisis keuangan global yang baru sudah mulai jelas. Hal itu bisa dibaca antara lain dari efek yang ditimbulkan oleh kenaikkan suku bunga global yang dipicu oleh kenaikkan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dan efek kebijakan perdagangan Presiden Trump yang proteksionis.

Krisis keuangan bisa merupakan transmisi ke krisis ekonomi. “Kepanikan” AS dalam mengatasi defisit perdagangan dengan China memang bisa melebar menjadi perang dagang yang membahayakan perekonomian dunia. Pada 2009 kejayaan perekonomian China telah membuahkan cadangan devisa yang luar biasa besarnya (sekitar 2,5 triliun Dolar AS) yang sebagian besar berasal dari surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Untuk mengatasi krisis ekonomi akibat supreme morgage pada 2008, pemerintah AS mengeluarkan surat hutang secara besar-besaran yang sebagian besar diborong oleh China. Kondisi ini terus memperparah defisit neraca pembayaran AS.

Sebenarnya kebijakan Trump yang berasal dari Partai Republik ini bertentangan dengan “ideologi” kaum Republikan yang merupakan motor dari proses globalisasi dengan perdagangan bebasnya (ingat Reagenomic dan juga Thatcherian). Amerika Serikat merupakan motor dari Liberalisasi Perdagangan sejak mulai GATT yang kemudian berlanjut dalam WTO utamanya dalam bentuk penurunan tarif. Meskipun dalam jangka pendek kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan dan juga kebijakan Trump secara keseluruhan ini faktanya telah menguatkan perekonomian AS, mengurangi pengangguran dan menaikkan kurs dolar AS terhadap berbagai mata uang kuat dunia.

Namun dalam jangka menengah dan panjang kebijakan proteksionis akan menjadi bumerang. Industri AS yang menggunakan bahan baku dari China akan mengalami ekonomi biaya tinggi yang berarti menurunkan daya saing, menurunkan ekspor dan menambah parah defisit neraca perdagangan.

Menguatnya nilai Dolar AS akan membuat produk AS menjadi lebih mahal di luar negeri dan menurunkan ekspor. Pada gilirannya kebijakan menaikkan suku bunga akan mengurangi gairah investasi, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pengangguran.

Pengeluaran konsumsi AS juga akan turun akibat kenaikan harga barang-barang yang dipicu oleh ekonomi biaya tinggi ini dan pada gilirannya akan menyumbang pada turunnya pendapatan nasional. Sedikit banyak efek serupa juga akan dialami oleh China serta menjalar pada mitra dagang, baik mitra dagang AS maupun China termasuk Indonesia.

Akumulasi konflik dagang AS - China ini harus dihentikan. Kalau Trump bisa damai dengan Kim Jong-Un sepantasnya dunia mendorong dia untuk berdamai juga dengan China dalam menyelesaikan konflik dagang ini.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Belum ada tanda-tanda perang dagang China-Amerika akan berhenti, bahkan cenderung meningkat dengan saling balas pengenaan tarif tambahan dan semakin banyaknya barang yang terkena kenaikan tarif. Bagi Indonesia meskipun ada dampak positifnya, tetapi lebih banyak dampak negatifnya.

Dampak positifnya, pasar Amerika yang ditinggalkan China dan pasar China yang ditinggalkan Amerika dapat diisi oleh produk-produk Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan catatan bahwa kenaikan tarif tersebut tidak diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia. Produktivitas, daya saing, serta "supply chain" produk-produk Indonesia juga harus ditingkatkan. Selain itu, ketergantungan pada bahan baku impor, khususnya dari China dan Amerika harus dikurangi. Jika kesemua itu terpenuhi, dalam kondisi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang meninggi, maka perang dagang merupakan berkah ekspor untuk Indonesia. Jika sebaliknya, maka peningkatan ekspor sekaligus meningkatkan impor.

Dampak negatifnya, produk-produk China akan semakin membanjiri pasar Indonesia, sehingga neraca perdagangan Indonesia-China semakin defisit untuk Indonesia. Demikian juga impor barang-barang Amerika di Indonesia akan semakin besar pula, sehingga neraca perdagangan Indonesia-Amerika semakin terancam defisit bagi Indonesia.

Keadaan akan lebih memburuk jika Donald Trump bukan hanya menggunakan instrumen tarif, tapi juga non-tarif. Donald Trump bisa saja menggunakan S. 301 Undang-undang Perdagangan Amerika yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden Amerika untuk melakukan tindakan terhadap mitra-mitra dagangnya yang dianggap merugikan kepentingan Amerika. Dengan dalih melanggar hak-hak kekayaan intelektual Amerika, produk-produk impor dari Indonesia preferensinya dicabut atau bahkan diblokir, sehingga tidak bisa masuk Indonesia.

Jika perang dagang mengalami eskalasi, bukan hal yang mustahil jika Amerika menggunakan instrumen proteksionis berupa Sanitary and Phitosanitary Measures (SPS) dan Technical Barrier to Trade (TBT) secara ketat. Sangat menyulitkan.

Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia, pertama industri substitusi impor harus ditingkatkan dengan memotong ketergantungan terhadap bahan baku impor. Kedua, pasar-pasar alternatif harus dibuka. Ketiga, pendekatan hukum harus diambil ketika China dan Amerika melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum World Trade Organization (WTO). Hanya melalui instrumen hukum, negara-negara anggota WTO, terlebih negara-negara berkembang seperti Indonesia, dapat melindungi dirinya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang