Rektor dan Investor Pendidikan Asing, Butuh Nggak Butuh..
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 August 2019 12:00
Penulis
Watyutink.com - Polemik investasi asing di bidang pendidikan mengemuka setelah pemerintah RI mewacanakan rekrutmen rektor asing dan rencana pendirian perguruan tinggi asing oleh investor perguruan tinggi di Indonesia.

Bagi pemerhati pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, sepertinya wacana tersebut tidaklah terlalu mengejutkan, sektor SDM di Indonesia diakui sebagai hal paling krusial yang menjadi perhatian utama saat ini. Jejak kualitas SDM Indonesia bisa dilihat pada peringkat Human Capital Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2017, hal mana Indonesia berada pada peringkat 65. Tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (33), Thailand (40), Filipina (50), dan Vietnam (64).

Hal lainnya, jika ditinjau dari aspek penting bagi peningkatan negara yang ingin beranjak dari negara berpendapatan menengah ke negara maju adalah kinerja mumpuni bidang riset dan inovasi. Dari beberapa indikator aspek riset dan kemampuan inovasi ternyata peringkat Global Innovation Index Indonesia masih berada pada peringkat 85.

Rendahnya mutu SDM di Indonesia juga bisa ditelisik dari mayoritas pekerja Indonesia yang didominasi oleh lulusan SMP ke bawah (67 persen), sisanya diisi oleh lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ironisnya, mereka yang menganggur juga didominasi oleh lulusan SMP ke bawah. Sementara angka angkatan kerja yang berasal dari lulusan perguruan tinggi setiap tahun mencapai 700 ribuan orang.

Bak buah simalakama, kebutuhan pertumbuhan industri dan perkembangan ekonomi yang telah memasuki era teknologi tinggi 4.0--terlebih dengan cita-cita Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 5 besar dunia pada 2030--masih terganjal oleh rendahnya mutu SDM. Sementara hitungan bonus demografi dinyatakan tinggal 10-15 tahunan lagi.

Hal tersebut memunculkan pertanyaan, sampai sejauh mana upaya otoritas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi menyiapkan langkah-langkah strategis guna memenuhi persyaratan SDM yang siap memenuhi tantangan bonus demografi? Apakah itu yang memunculkan ide untuk mengambil jalan pintas dengan mengundang rektor dan investor asing di bidang pendidikan tinggi?

Wajah pendidikan tinggi di Indonesia sendiri, masih sarat dengan masalah pemenuhan syarat-syarat kualitas Perguruan Tinggi (PT), baik negeri maupun swasta jika dibandingkan dengan PT luar negeri semisal di ASEAN saja. Bidang riset dan inovasi PT yang bisa dimanfaatkan oleh industri untuk menciptakan produk-produk inovatif guna memberi nilai tambah lebih tinggi bagi PDB, diketahui masih banyak yang perlu ditingkatkan.

Di bidang riset, anggaran riset Indonesia masih tergolong rendah yakni di bawah 1 persen. Sementara jumlah publikasi ilmiah internasional dari berbagai kampus di Indonesia masih amat jauh dari segi kuantitas dan kualitas dibanding kampus-kampus di Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Padahal, Negara-negara yang memiliki mutu pendidikan dan iptek mumpuni harus memiliki jumlah publikasi internasional cukup tinggi. Data SCOPUS 1996-2013 menunjukkan Indonesia berada pada urutan ke-61 dengan jumlah publikasi sebanyak 25.481. Sementara Malaysia di urutan ke 37 dengan 125.084 publikasi ilmiah. Singapura di urutan ke 32 dengan 171.037 judul, dan Thailand di urutan ke 43 dengan 95.690 publikasi ilmiah (www.scimagojr.com ).

Dengan demikian, apakah memang relevan mengundang rektor dan perguruan tinggi asing di Indonesia? Atau, bukan itu sebenarnya jalan pemecahannya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Beberapa hal dapat diberikan masukan terkait rencana investasi asing bidang pendidikan di Indonesia, seperti uraian di bawah ini:

1. Indonesia secara ekonomi akan bertumbuh moderat bahkan lebih jika kebijakan dikelola dengan baik dan diperkirakan menjadi negara pada posisi 5 besar dunia tiga sampai empat dekade yang akan datang? Apakah ini akan menjadi kenyataan? Ada yang meragukannya karena kualitas sumberdaya manusia Indonesia masih tergolong rendah, terutama pada dimensi “high level human resources”, yang belajar dan lulus perguruan tinggi.

2. Jika itu terjadi maka akan ada hal yang aneh dan antagonis. Ekonomi Indonesia besar (“Large ekonomi”) tetapi kualitas sumberdaya manusianya kurang dan perguruan tingginya ada di rangking bawah. Karena itu, ada upaya untuk mengimpor rektor asing dan memasukkan perguruan tinggi asing ke dalam negeri. Ini yang selama beberapa minggu ini menjadi kontroversi berkepanjangan dan karena inilah kita membahasnya.

3.  Saya ingin menganalisis apakah mungkin hadir perguruan tinggi asing sebagai investasi asing berdasarkan Undang-undang nomor 25 tentang Penanaman Modal Nomor Tahun 2007? Apakah bisa presiden atau menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek menjalankan kebijakan tersebut melalui jalur undang-undang investasi seperti peluang usaha kursus, pendidikan non-formal yang sudah dibuka?

4. Undang-undang investasi memasukkan juga investasi asing lex spesialis hanya untuk bidang usaha, penanaman modal, kegiatan ekonomi, perbankan, dan kegiatan ekonomi secara luas. Bahkan untuk bidang usaha pun dibatasi dengan rambu-rambu yang ketat agar tidak melanggar kepentingan nasional, lingkungan hidup, keamanan dan lain-lain.  Saya melihat Pasal 12 ayat 3: “Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

5. Juga bisa dilihat pada pasal 12, investasi dibuka untuk dalam negeri dan asing untuk kegiatan ekonomi dengan rambu-rambu.  Pasal 12, ayat 5: “Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

(Semua pasal di dalam UU tentang Penanaman Modal No. 5 tahun 2007 ini yang diperkenankan masuk harus dalam bentuk badan usaha ekonomi, bukan lembaga pendidikan).

6. Aturan main UU penanaman modal bukan untuk lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan. Dalam pengertian dasar di pasal 1, ayat 1, yang dilingkupi aturan tersebut adalah penanaman modal untuk bidang usaha. Pasal 1, ayat 1: “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”

7. Melakukan penanaman modal dalam UU tersebut adalah melakukan usaha atau bisnis, bukan melakukan kegiatan pendidikan.

8. Penanaman modal asing bukan universitas, bukan negara, tetapi badan usaha. Pada Pasal 1, aya 4: ”Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.”

9. Penanaman modal Badan Usaha atau perorangan, bukan badan hukum pendidikan berupa penanaman modal (untuk usaha) bukan pendidikan. Jika sebagai ANU, Harvard masuk dan melakukan investasi tidak bisa melalui kegiatan dan aturan investasi.

10. Pendidikan bukan berada di bawah yurisdiksi UU investasi. Pendidikan asing masuk ke dalam negeri tidak bisa masuk melalui bingkai UU Penanaman Modal, sebagaimana sudah dijalankan untuk pendidikan non-formal, kursus-kursus.

11. Pendidikan bukan masuk ke dalam DNI yang tidak boleh atau boleh, seperti sudah dilakukan pemerintah memasukkan lembaga-lembaga pendidikan non-formal selama ini.

12. Jadi PT asing tidak bisa masuk ke dalam negeri melalui UU ini. Pasal 5, ayat 2: “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

13. Jadi investasi asing yang masuk diatur oleh Undang-undang adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bisnis, buka kegiatan pendidikan. Jika lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi asing dimasukkan ke dalam negeri dengan basis aturan investasi dan lepas dari DNI, maka ini sama dengan melanggar Undang-undang.

14. Lalu bagaimana mengatasi gap antara ekonomi yang akan menjadi 5 besar dunia dengan rangking universitas yang rendah?

Sebenarnya Indonesia sudah dipresiksi akan mempunyai SDM ilmuwan yang besar jumlahnya karena penduduk usia muda yang besar dan bonus demografi yang sedang berlangsung. Peluang ini bisa melihat bagaimana masa depan penduduk muda, pendidikan dan sains di masa datang?

14a. Data OECD tentang prediksi ilmuwan di berbagai negara kaitannya dengan perkembangan penduduk, dapat di lihat pada grafik :

15. Pada saat ini penduduk muda produktif usia 25-34 tahun di negara-negara OECD dan G-20 didominasi oleh Cina 17 persen, tapi pada 2030 penduduk muda ini akan menjadi 27 persen dari total dunia. Sebaliknya Amerika Serikat punya proporsi penduduk muda 14 persen pada saat ini, tapi akan menyusut menjadi hanya 8 persen. Hal yang sama terjadi pada Jepang dimana penduduk mudanya menyusut dari 6 persen menjadi hanya 3 persen. Begitu juga negara-negara maju lainnya Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya.

16. Masa depan penduduk muda produktif, masa depan pendidikan, dan masa depan sains di Indonesia? Jawabannya mengikuti pola perkembangan penduduk, yang di dalam ilmu ekonomi disebut bonus demografi untuk ekonomi. Hal yang sama perkembangan tersebut bisa disebut sebagai bonus demografi untuk pendidikan dan sains di Indonesia. Penduduk muda Indonesia pada saat ini hanya 4 persen dari penduduk muda dunia, tapi pada 2030 meningkat menjadi 5-6 persen, jauh lebih besar (200-500 persen lebih besar dari negara maju seperti Jepang, Jerman, Perancis, Inggris, dan lain-lain).

17. Jadi, sumber-sumber anak muda terdidik di masa depan berasal dari Cina (27 persen), India (23 persen), Amerika Serikat (8 persen), Indonesia (5 persen), Brazil (5 persen), Rusia (4 persen). Jadi Indonesia akan menjadi negara besar kelima dunia sebagai sumber orang muda terdidik. Tidak hanya dalam ekonomi, tapi Indonesia menjadi sumber scientist terbesar kelima di dunia menurut OECD.

17A. Tapi apakah demikian? Jawaban saya, potensi itu ada, tetapi tidak otomatis sebab kualitas pendidikan tinggi Indonesia masih belum dibenahi secara substansial. Kementerian Pendikan tinggi sudah dipisah dan mendapat dana lebih besar dari kementrian pendidikan tetapi tidak ada prestasi riset yang memuaskan dan bisa bersaing.

18. Karena itu, tugas terbesar negara, pemerintah, dan presiden ke depan bukanlah hanya kebijakan ekonomi, apalagi hanya infrastruktur dan  paket-paket bulanan, pelabuhan, jalan tol, dan sebagainya, tapi tugas mencerdaskan bangsa --tugas yang diamanatkan oleh konstitusi dan pendiri bangsa. Khusus untuk penduduk muda 25-34 tahun dan di bawahnya harus ada kebijakan yang kuat untuk pendidikan dan kebijakan pengembangan sains. Ini adalah tugas besar pada momentum sejarah yang besar dan sangat menentukan.

19. Kita punya sekitar 4 ribu lembaga pendidikan tinggi, yang harus dibenahi kualitasnya. Tapi, di sana sini masih banyak pengelolaan pendidikan dan keilmuan yang amatiran. Tugas mendidik dan mengembangkan ilmu hanya dilihat sebaga kerja dan tugas rutin biasa. Padahal dari data-data di atas Indonesia mendapat momentum sejarah dan peluang yang sangat besar pada saat ini untuk memimpin dunia dalam bidang pendidikan dan ilmu karena sumber penduduk muda yang sangat besar.

20. Kalau peluang bonus demografi ini hilang, maka Indonesia akan masuk ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah. Middle income trap. Hanya cerdik pandai yang bisa melihat peluang dan momentum sejarah ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)

Dapat diuraikan beberapa tantangan daya saing SDM di Indonesia dan bagaimana peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing SDM di Indonesia. Pandangan akan banyak berasal dari sudut pandang praktisi, sebagai orang yang 10 tahun mendapat amanah memimpin PTN yaitu IPB dan 3 tahun mengkoordinasikan para rektor PTN Indonesia dalam wadah MRPTNI.

Secara umum, ada dua hal yang ingin disampaikan. Pertama, terkait tantangan daya saing SDM di Indonesia. Kedua, adalah terkait pengelolaan perguruan tinggi khususnya bidang riset, inovasi, dan komersialisasi inovasi.

Saya sangat sependapat dengan Prof Didik J Rachbini yang mengingatkan kita tentang salah satu amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam suasana peringatan hari kemedekaan RI ke 74.

Daya saing SDM memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara termasuk Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM menentukan keberhasilan pembangunan negara-negara di seluruh dunia.

Peningkatan daya saing Indonesia sangat krusial bagi Indonesia yang mempunyai struktur demografis dengan peluang besar adanya bonus demografi di satu sisi dan di sisi lain Indonesia sedang berjuang untuk lepas dari jebakan pendapatan menengah. Jika merujuk kepada studi yang dilakukan oleh Ono mengenai tahapan negara-negara dalam pembangunan, Indonesia sedang menghadapi kesulitan untuk berpindah dari negara yang memproduksi barang dengan tingkat kesulitan lebih lanjut menjadi negara yang memproduksi barang dengan teknologi tinggi.

Menurut Ono, negara yang mampu melewati tahapan tersebut adalah negara-negara yang menciptakan nilai tambah internal melalui human capital upgrading atau peningkatan SDM. Hal ini menunjukkan bahwa SDM merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. Indonesia harus memanfaatkan bonus ini untuk keluar dari pendapatan menengah. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi negara tua sebelum kaya.

Namun jika kita melihat beberapa peringkat kualitas SDM yang dikeluarkan berbagai lembaga, Indonesia masih tertinggal. Misalnya peringkat Human Capital Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2017, Indonesia berada pada peringkat 65. Tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (33), Thailand (40), Filipina (50), dan Vietnam (64).

Selain SDM, aspek utama yang penting agar Indonesia meningkat dari negara berpendapatan menengah adalah riset dan inovasi. Namun sayangnya jika kita merujuk kepada sejumlah indikator yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut, Indonesia masih tertinggal. Misalnya, peringkat Global Innovation Index dimana Indonesia berada pada peringkat 85, lalu porsi anggaran belanja Research and Development terhadap PDB yang hanya 0,08 persen.

Melihat berbagai kondisi yang sudah saya jelaskan, Indonesia membutuhkan  terobosan-terobosan yang progresif tapi konsisten dalam 5 sampai 10 tahun ke depan sebagai pondasi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Jika tidak, Indonesia akan gagal menjadi negara pendapatan tinggi dan dan terperangkap di posisi negara pendapatan menengah seperti negara-negara Amerika Latin.

Pertanyaannya, apakah ide mengimpor rektor asing dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing SDM dan meningkatkan riset dan inovasi Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara lain dan bisa keluar dari perangkap negara dengan pendapatan menengah.

Seperti Penyampaian di awal, sektor pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu negara. Di antara berbagai jenjang pendidikan, jenjang pendidikan tinggi mulai dianggap krusial bagi kemajuan suatu negara. Pendidikan tinggi dapat menjadi penghela kemajuan pendidikan secara keseluruhan.

Pada beberapa dekade terakhir hal ini menjadi perhatian serius karena pendidikan tinggi dapat melahirkan berbagai lulusan yang memiliki kepakaran-kepakaran penting yang mampu mendorong kemajuan ekonomi di suatu negara. Peran penting pendidikan tinggi juga semakin krusial dalam konteks perkembangan knowledge economy dalam beberapa tahun terakhir dimana pengetahuan (knowledge) dianggap sebagai kunci dalam pertumbuhan ekonomi.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zucker Lynne G. Zucker et al di California menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari keberadaan universitas riset terhadap perusahaan di sekitar universitas tersebut. Dampak akan semakin besar jika terdapat kolaborasi antara perusahaan dengan para akademisi yang memiliki tingkat kepakaran yang tinggi.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terjadi peningkatan permintaan terhadap pendidikan tinggi. Di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah peserta didik dari 2,3 juta pada tahun 2000 menjadi 6,9 juta pada tahun 2017 (Kemenristekdikti, 2017). Hal ini juga terjadi di level dunia dimana Bohm dalam bukunya berjudul Global Student Mobility: Forecasts of the Global Demand for International Higher Education, memprediksikan terjadi peningkatan jumlah peserta didik dari 97 juta pada tahun 2000 menjadi 263 juta pada tahun 2025 (Böhm et al, 2004).

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan terhadap pendidikan tinggi yang semakin besar maka semakin besar pula permintaan kepada perguruan tinggi untuk membuka akses yang lebih luas dan menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi. Selain itu, muncul tuntutan agar pendidikan tinggi dapat melakukan pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih baik sehingga menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi dan menghasilkan riset dan inovasi yang bermanfaat bagi pembangunan negara.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyampaikan bahwa rektor asing dibutuhkan untuk meningkatkan kampus-kampus di Indonesia menjadi kampus kelas dunia (world class university). Selama ini salah satu rujukan pemeringkatan kampus kelas dunia adalah QS World University Ranking. Pada satu sisi, merujuk QS World University Ranking membuat definisi kampus kelas dunia menjadi lebih sempit.

Namun pada sisi lain, unsur-unsur penilaian dalam pemeringkatan tersebut maupun pemeringkatan lain menjadi rujukan yang terukur dalam menjalankan program dan menjadi indikator kinerja perguruan tinggi. Salah satu indikator yang memiliki bobot yang tinggi adalah reputasi yang sifatnya subjektif dan dilakukan melalui survei kepada para akademisi internasional. Selain itu, riset dan kerjasama internasional juga merupakan unsur penilaian yang penting.

Pertanyaannya, adalah apakah mengundang rektor asing akan meningkatkan reputasi akademik secara global?

Perlu diketahui bersama bahwa sebetulnya dalam memimpin kampusnya seorang rektor harus bekerja dengan basis peraturan dan sumber daya yang ada baik SDM maupun anggaran. Jika kondisi masih seperti saat ini dimana peraturan masih kaku seperti terkait pengangkatan dosen yang hingga saat ini belum leluasa maupun peraturan terkait penggunaan dana yang bersumber dari negara maupun masyarakat maka rektor asing juga akan sulit untuk bekerja.

Masalah pendanaan yang secara nominal kurang memadai maupun kekakuan penggunaan dana juga akan membatasi ruang gerak rektor asing. Selain itu, rektor asing juga akan menghadapi kendala lain seperti bahasa maupun budaya lokal.

Dengan kondisi tersebut maka rektor asing akan sangat sulit menyelesaikan masalah struktural dan fundamental di sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Padahal yang lebih penting adalah membangun basis untuk menjadi kampus kelas dunia yang memang betul-betul dicapai melalui tahapan yang runut. Percepatan perlu tapi jangan lompat-lompat atau malah keropos.

Oleh sebab itu, isu rektor asing perlu digeser kepada solusi-solusi bagaimana kita dapat meningkatkan iklim dan lingkungan akademik yang kondusif di kampus-kampus kita, menjalankan agenda riset yang unggul, menghasilkan ribuan inovasi, melakukan komersialisasi inovasi, dan membangun budaya kampus kelas dunia secara progresif tapi konsisten.

Kalau soal kerjasama dengan pakar maupun professor dari negara-negara maju kita sudah terbiasa saya kira, hanya kurang intensify dan kurang konsisten. Saya percaya, kompetensi rektor-rektor maupun para akademisi di Indonesia bagus-bagus. Dengan iklim dan lingkungan akademik yang kondusif, sektor pendidikan tinggi di Indonesia akan maju dan memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, tanpa harus mengimpor rektor asing.

Terkait rangking Perguruan Tinggi, ranking itu ibarat cermin yang membantu kita untuk mengetahui kondisi kita lalu kita memperbaiki diri. Ranking bukan piala yang harus kita capai dengan berbagai cara.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikan tinggi maupun ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik Pemerintah meningkatkan program pengembangan Science and Techno Park (STP) yang sudah dimulai.

STP dapat berperan penting untuk menjembatani riset dan bisnis. Keberadaannya memiliki berbagai manfaat yaitu antara lain komersialisasi inovasi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan ikut mendukung pembangunan ekonomi. STP juga dapat mendorong kehadiran perusahaan baru terutama perusahaan dengan tingkat teknologi tinggi.

Berbagai negara maju yang memiliki riset dan inovasi yang unggul sudah mengembangkan STP sejak puluhan tahun yang lalu dan menjadi tulang punggung knowledge based economy.  Pemerintah sebenarnya perlu lebih berfokus kepada pengembangan dan investasi STP ini terutama dengan membangun kerjasama G to G dengan pemerintah negara-negara maju.

Masalah Pengangguran Terdidik

Pengangguran terdidik merupakan akibat tidak adanya man power need of national economy and services serta rendahnya kerjasama kampus dan sekolah dengan dunia usaha/dunia industri. Dengan man power need of national economy and services kita mempunyai gambaran berapa kebutuhan sarjana/ahli madya. Selain itu, kita kemudian mempunyai dasar dalam menentukan berapa banyak mahasiswa baru suatu program studi.

Terkait ide pendirian enclave industrial scientis di Indonesia, sepertinya belum pernah mendengar adanya rencana seperti itu. Pengembangan advanced research dan inovasi khas Indonesia selama ini masih sporadis. Oleh karena itu, perlu ada Grand Strategy dan Research Agenda yang dijalankan secara konsisten. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Rencana pemerintah yang bakal membuka investor asing ke sektor pendidikan, akan menjadi masalah bagi Indonesia. Hal ini ketika pemerintah tengah merampungkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor investor asing di bidang pendidikan.

Jika pemerintah tetap merampungkan DNI ini, maka akan mengambil langkah kebijakan financial driven yang mana masuk dalam kerangka Growth Oriented. Kerangka ini memang selama ini makin kuat dalam pembangunan ekonomi di negeri. Namun, dalam kerangka ini bakal mendapatkan masalah untuk ekonomi Indonesia, sebab akan membuat kesenjangan sosial makin melebar.

Ada dua fallacy (kesalahan) di sini yang akan makin menjauhkan terhadap tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Hal ini karena justru dengan financial driven tersebutlah telah menciptakan kesenjangan sosial yang besar baik antar golongan pendapatan (kaya - miskin) maupun antara wilayah (Jawa - Luar Jawa).

Selain itu, kesalahan yang bakal merugikan Indonesia adalah tenaga kerja pendidik di Indonesia akan banyak tidak diperlukan dan tidak berkembang. Pasalnya, Indonesia akan banyak mengimpor tenaga pendidikan asing.

Penekanan seharusnya lebih kepada bagaimana memobilisasi kapasitas modal manusia lokal secara otentik (inner driven) secara terus menerus dan sistematis. Misalnya soal spiritualitas dan religiusitas, justru sangat besar menjadi potensi lokal yang bisa mendorong keunggulan sains (local genius) seperti pernah terjadi di masa lalu, tinggal bagaimana merevitalisasinya.

Dengan Invasi expert asing ini malahan akan cenderung  mengantikan nilai-nilai luhur bangsa dengan nilai-nilai Sekularistik.

Secara perundang-undangan, investasi asing bidang pendidikan memang dianggap melanggar Undang undang, terutama mengimpor Perguruan tinggi (PT) asing di satu pihak. Tapi dilain pihak dengan bonus demografi, peluang memproduksi Ilmuwan Indonesia yang unggul di dunia sangat terbuka, tinggal bagaimana Presiden dan Menristekdiksi mempunyai program besar dan tepat.

Kemudian secara lebih teknis, misalnya alasan untuk memperbaiki kualitas PT termasuk banyaknya publikasi para Guru Besar dan Dosen pada umumnya, banyak cara yang bisa ditempuh. Misalnya dengan pertukaran para Pengajar (sebenarnya secara terbatas sudah berjalan), perbaikan kesejahteraan /insentif para Guru Besar/Dosen dikaitkan dengan kegiatan riset, mmperbanyak lokakarya dan pelatihan, mengkongkritkan pembentukan Research University dan World Class University,  menaikkan dana riset sekaligus mengkongkritkan pelaksanaan Triple Helix (kerjasama Pemerintah, dunia riset / PerguruanTinggi dan Dunia Usaha), dan masih banyak lagi ide-ide tanpa harus mengimpor PT dan/atau Rektor Asing yang lebih mnimbulkan kontroversi daripada solusi terkait peningkatan Kualitas PT di Indonesia.

Mudah-mudahan gagasan mengimpor PT asing dapat dipikirkan matang-matang, jangan sekedar latah, lebih baik mencari jalan keluar tidak dengan cara instan, tapi dengan perencanaan dan program-program yang sistematis dan berjangka menengah  panjang. Dalam kaitan itu malahan mendesak dibuat Grand Design dengan Peta Jalannya lewat debat publik sehingga akhirnya menjadi gerakan nasional yang didukung oleh civitas academica serta seluruh stakeholdernya

Soal Pendidikan, bukan hanya sekadar mengejar ketertinggalan (itupun belum tentu seluruhnya Indonesia tertinggal dalam segala hal, misalnya soal kearifan lokal), tapi menyangkut soal membangun manusia dengan segala karakternya secara otentik yang dalam Pembukaan UUD45 disebut untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Cerdas kehidupan tidak bisa hanya diukur dengan ekonomi seperti mengejar Pertumbuhan yang tinggi yang salah satunya dengan memperkecil Current Account Deficit (CAD).

Bangsa majupun dahulu seperti kita sekarang tetapi mereka konsisten dengan pencapaian tujuan nasionalnya. Soal CAD yang makin bengkak, itu soal kemampuan memecahkan deindustrialisasi yang harus dipecahkan dengan misalnya Hilirisasi SDA yang selama dikelola dengan hanya mengekspor bahan mentah. Banyak strategi untuk itu dapat dilakukan. Jadi Impor PT itu seperti “menggaruk pantat” padahal masalahnya ada di kepala. Maaf istilah itu agak sarkastik.

Yang dibangun sekarang pendekatan daya saing dianggap sudah ketinggalan (konsepsi Red-Ocean), karena kecenderungannya the winner take all, sehingga UMKM selama ini bangkrut baik oleh pemodal raksasa maupun asing. Tapi lebih ke Kolaboratif (blue ocean), dimana kalangan lokal (PT-PT di daerah misalnya meningkatkan kualitas dengan PT-PT terbaik di tingkat nasional. Sementara PT-PT terbaik tingkat nasional berkolaborasi di tingkat global (tidak harus dengan impor PT Asing), tapi macam-macam kerjasama (pertukaran dosen, joint research), Dialog peradaban dimana PT-PT kita menyerap kemajuan teknis karena puncak-puncak kemajuan akibat Modernitas peradaban Barat, sementara PT-PT negara maju dapat mempelajari Kearifan Timur (agama, tradisi, dan seterusnya).

Jadi dengan dengan PT ini tidak harus selalu dipandang secara linier ekonomi, tapi PT itu adalah Pusat Memajukan Peradaban.

Terkait masalah tingkat pendidikan pekerja kita, kalau melihat keadaan sekarang terkait pndidikan formal tenaga kerja kita, nampaknya tidak terlalu siap untuk menjadi Negara nomor 5 in term GDP tahun 2030 bahkan 2045 sekalipun.

Namun kita belum bisa memperkirakan dinamika Pemerintahan, kreativitas warga terutama kalangan Elite strategisnya dari sekarang (2019), menjelang 10 tahun atau 25 tahun yang akan datang. Misalnya apakah pada tahun 2000 di waktu yang lalu, pernah terbayang ada 4 Unicorn (dengan segala kritik terhadap mereka, kecuali Bukalapak yang relatif masih dominan memasarkan produk UMKM Dalam negeri).

Hal itu notabene terbanyak di ASEAN dan mereka akan menjadi Decacorn (valuasi lebih 10 miliar dolar AS) tahun 2020 dan paling dinamis di Asia Tenggara. Hal mana tahun 2018 saja sudah hampir 1000 startup di pelbagai bidang.

Tentu kewajiban Pemerintah bagaimana mengarahkan para startup tersebut menjadi aktor yang lebih memasarkan produk dalam negeri dan mnciptakan kesempatan kerja yang besar serta menjadi pelaku industri yang mengolah SDA yang sangat kaya di berbagai bidang.

Masalah insentif pajak dalam hubungan kerjasama industri dengan SMK, hal itu hanyalah salah satu insentif saja. Lebih penting lagi segera ciptakan Ekosistem agar Triple Helix dan/atau Penta Helix (sinergi antara Pemerintah, Dunia Riset, Dunia Usaha dan Masyarakat) untuk menciptakan pelbagai inovasi guna melecut proses industrialisasi sehingga mnciptakan Pertumbuhan Ekonomi sekitar 7 persen atau bahkan yang lebih berujung kepada Kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan adil.

Indonesia juga harus membangun kantung-kantung industrial technology,  dan sepertinya sedang dipersiapkan semacam Silicon Valley di Serpong. Hanya sedikit catatan, agar Pembiayaan serta Grand Design nya jangan didominasi swasta tapi merupakan pola Triple Helix supaya dicegah terjadinya Oligarki Financial.

Disamping itu juga alokasi budget R & D yang mencukupi merupakan salah satu faktor sangat strategis untuk mencapai Indonesia sebagai Negara Industri Maju di masa depan. Tetapi bukan hanya jumlah dan prosentasenya saja yang memadai, namun juga efisiensi dan efektivitas serta Fokus pencapaiannya yang jauh lebih penting.

Sekarang ini dana Riset tercecer di berbagai lembaga yang akhirnya kecil dampaknya dalam menghasilkan inovasi yang dbutuhkan untuk proses industrialisasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Mengapa Indonesia berada pada peringkat 65, tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (33), Thailand (40), Filipina (50) dalam Human Capital Index WEF 2017. Inti masalah adalah penyakit “SmS” yang mencemari karakter bangsa Indonesia.

Ukuran kemajuan nation state, seharusnya berdasarkan Meritokrasi, siapa yang paling handal, unggul dan cerdas-pintar harus diberi posisi setara dengan kualitas kapabilitas dan kinerja yang bersangkutan.

Ini berlaku untuk perorangan, grup, regu, dan seterusnya agar meritokrasi tinggi yang dimenangkan dan dihargai untuk memimpin bangsa ini dalam lomba persaingan kinerja antar bangsa.

Nah, kalau kita memakai ukuran lain, seperti ujaran kebencian yang terjadi dan menyulut insiden rasis Papua akhir-akhir ini, maka itu juga merupakan biang keladi dan akar masalah kenapa bangsa ini seolah ketinggalan dari bangsa lain.

Kita memang mengalami kemajuan, tapi bangsa lain jauh lebih maju. Penyakit “Kabilisme” atau SmS (senang melihat orang susah, sedih melihat orang sukses) itu adalah sentimen penghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam perlombaan internasional dan kemudian tentu saja akan kalah bersaing di tingkat global, bila yang dimajukan adalah orang medioker dengan alasan “Kabilisme” tadi.

Benci, dengki, cemburu - iri kepada orang berkinerja, seperti Kabil sentimen terhadap adiknya Habil bahkan tega membunuhnya.

Inilah penyakit mental esensial yang masih menghinggapi bangsa ini, sehingga kinerja Indonesia terpuruk dibanding bangsa lain yang mungkin lebih belakangan merdeka dibanding kita yang merdeka sejak 17 Agustus 1945. 

Jadi yang perlu kita kampanyekan bukan dengan pidato, tapi dengan teladan, panutan menunjukkan kinerja unggulan, andalan membangun bangsa, memperlihatkan kinerja masing masing yang meritokratis unggul itulah tugas utama individu dan seluruh masyarakat Indonesia.

Tetapi kalau kita semua masih dihinggapi penyakit “Kabilisme” tadi, maka yang terjadi adalah mediokrasi bukan meritokrasi.

Mediokrasi ini adalah masyarakat yang dipimpin dan dihuni oleh orang medioker, orang yang biasa-biasa saja, yang tidak berkemampuan unggulan dan andalan, dalam bersaing di abad XXI ini.

Baca komentar “Stop Semantik, Munafik, Lunatik. Tunjukkan aksi otentik jiwa dan semangat Pancasila". Meritokratis dan watak unggulan, andalan kelas global. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998