Reformasi Struktural Ekonomi, Obat Mujarab Industri?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 August 2019 14:00
Penulis
Watyutink.com - Menyebut kinerja sektor industri di Indonesia adalah kasus pertumbuhan sektor industri manufaktur di Indonesia yang stagnan di bawah pertumbuhan ekonomi (5 persenan). Dirunut dari referensi sejarah pertumbuhan ekonomi, lebih dari 10 tahun yang lalu dan juga di masa Orde Baru sektor industri manufaktur pernah memberikan kontribusi sebesar 25-30 persen terhadap PDB.

Meski selama empat tahun belakangan industri nasional mampu memberi kontribusi bagi PDB sebesar 17 – 20 persen, namun perlambatan yang terjadi menyebabkan dampak multiplier effect sektor industri terhadap penerimaan negara menyangkut devisa ekspor dan penerimaan pajak, amat menurun. Terlebih, harga komoditas internasional seperti batubara dan minyak sawit juga sedang runyam.

Padahal, selama ini komoditas masih menjadi andalan ekspor Indonesia. Begitupula dampak perang dagang Amerika Serikat – China yang memperburuk pertumbuhan ekonomi dunia. Relokasi industri dari negara China ke Asia Tenggara tidak dapat diharapkan lebih jauh, karena China lebih memilih ke negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam.

Sektor industri akhirnya bagai sakit bekepanjangan karena tidak kunjung mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, begitupun kontribusi sektor industri terhadap PDB yang tidak lagi mampu melampaui angka 20 persen.

Berbagai analisa dan pendapat pihak-pihak yang prihatin terhadap performa industri nasional, apalagi setelah investasi (FDI) cenderung melambat dan banyak industri melakukan relokasi ke luar negeri, menyebutkan Indonesia sedang mengalami gejala deindustrialisasi. Suatu kondisi sektor manufaktur yang digambarkan tidak lagi dinamis dan tidak mempunyai daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang penyediaan tenaga kerja, penerimaan pajak negara dan ekspor yang menurun jauh.

Jika berkaca pada kasus negara industri maju, kasus deindustrialisasi akan secara “alamiah”  terjadi jika industri di suatu negara telah mencapai  masa puncak dari kinerja industri di semua level, dan pergerakan motor perekonomian negara tersebut telah bergerak ke arah pemberdayaan masif ekonomi, terutama didominasi sektor jasa sebagai kelanjutan dari industri yang telah mencapai level puncak. Teknologi 4.0 semakin menunjukkan identifikasi dari arah kemajuan ekonomi yang mengarah pada ekonomi digital sebagai konsekuensi dari era teknologi digital 4.0.

Dari gambaran di atas, muncul masukan-masukan yang menganjurkan bahwa sektor manufaktur butuh revitalisasi serius agar lepas dari gejala deindustrialisasi. Fokus utama pembahasan adalah kebutuhan akan Reformasi Struktural Ekonomi (RSE) untuk menyehatkan kembali perekonomian, khususnya sektor manufaktur.

Pertanyaannya, Pertama, Bagaimana sebenarnya rumusan dari ide Reformasi Struktural Ekonomi? Kedua, Darimana entry point reformasi struktural ekonomi itu? Ketiga, Dikaitkan dengan kondisi industri kita dihadapkan pada dunia teknologi di abad tekno digital 4.0, apa yang sebetulnya bisa diperbuat dengan kondisi real industri kita saat ini? Keempat, Jika memilih industri prioritas, industri mana saja yang harus di fokuskan dulu untuk dibangun, selain indusri komoditas yang telah eksis namun shutdown harga internasional? Kelima, Ruang atau Kondusivitas seperti apa yang dibutuhkan untuk melancarkan RSE itu?

Lima pertanyaan di atas sebaiknya memang diberikan dulu--minimal--deskripsi awal, agar jelas benar “wujud’ sebenarnya dari apa yang dimaksudkan dengan Reformasi Struktural Ekonomi. Tanpa adanya keterangan yang jelas, dikhawatirkan konsep yang diberikan sebagai resep dari revitalisasi sektor manufaktur atau perekonomian kita, akan tidak tepat sasaran.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Memang sudah lama menjadi cita-cita pemerintah bahwa negara Indonesia menjadi negara industri. Program Pelita di masa rezim Orde Baru sampai seri ke-6 belum juga berhasil mewujudkannya meski sudah membuat jargon pembangunan terkenal: tinggal landas menuju negara industri. Bila melihat data BPS ternyata kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia masih yang terbesar dengan kisaran 17-20 persen sepanjang 2014-2018. Namun demikian laju pertumbuhannya cenderung melambat di mana tercatat pertumbuhan year-on-year pada Triwulan III/2018 (4,33 persen); Triwulan IV/2018 (4,27 persen); Triwulan I/2019 (3,86 persen) dan Triwulan II/2019 (2,54 persen).

Bagaimana usaha pemerintah meningkatkan pertumbuhan sektor industri manufaktur sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional? Apakah reformasi struktural ekonomi berbasis industri manufaktur bernilai tambah yang mengolah sumberdaya alam menjadi pilihan strateginya?

Pendekatan peningkatan pertumbuhan sektor industri manufaktur selama ini yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan wilayah industri dengan pemberian setumpuk fasilitas kemudahan fiskal dan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah program yang gencar dikerjakan sekarang oleh pemerintah. Namun sayang belum memberi pengaruh efektif terhadap pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia. Dan memang ada berderet masalah menghadang KEK sehingga tidak terwujud sebagaimana konsepnya yang indah. 

KEK secara konsep dibayangkan menjadi area berbagai pabrik mengolah bahan baku menjadi produk bernilai tinggi untuk tujuan ekspor. Namun sayang banyak kendala yang menghadang cita-cita tersebut antara lain: masalah lahan, koordinasi kebijakan dan peraturan dengan pemda provinsi maupun kabupaten, infrastruktur yang belum siap, pasokan bahan baku, sampai masalah terkait investor. Masalah-masalah tersebut dapat dikatakan bukan lagi barang baru. Mengapa tidak kunjung tuntas diselesaikan? Sepertinya perlu ditanyakan kemauan dan komitmen semua pihak untuk menyelesaikannya secara tuntas tanpa ada agenda tersembunyi apapun.

Hal yang sering luput dari diskusi meningkatkan laju pertumbuhan industri adalah kapabilitas dan kapasitas SDM di daerah. Seringkali urusan pembangunan industri banyak dikerjakan di pemerintah pusat yang relatif kapasitas dan kapabilitas SDM-nya baik. Banyak OPD di pemda yang tidak hanya mengurusi industri tapi juga sektor-sektor pembangunan lain sehingga fokus kerja terbagi. Belum lagi dinamika mutasi pegawai pemda yang relatif kerap terjadi membuat “the right man in the right place” untuk mengurusi sektor industri tidak tercapai. Komunikasi dan pembelajaran hal baru akan dibangun lagi agar dapat “tune in”. Patut diduga hal semacam ini turut menghadang pewujudan KEK di beberapa daerah.

Hal lain secara konkrit yang dapat ditawarkan adalah peningkatan pertumbuhan industri dengan pendekatan berbasis sumberdaya agro. Indonesia memiliki sawit, sagu, karet, dan kakao yang dapat menghasilkan berpuluh bahkan beratus produk turunannya bernilai tinggi. Indonesia memiliki potensi besar dalam percaturan perdagangan dunia untuk komoditas tersebut. Oleh karenanya industri manufaktur komoditas agro tersebut harus diprioritas dibangun habis-habisan (at any cost) dari hulu ke hilir sehingga dapat menjadi lokomotif pembangunan nasional. Di samping itu perlu implementasi konsep Indonesia Corporated dalam transaksi perdagangan internasional untuk menghadapi hadangan negara-negara yang sengaja menghambat berbagai produk industri Indonesia masuk ke pasar mereka.

Semoga industri manufaktur pengolahan sumberdaya agro Indonesia dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional karena sifat komoditas yang berkelanjutan (sustain) dan dapat dikembangkan ke berbagai produk turunan bernilai tinggi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Konstitusi

Bung Karno dalam salah satu pidato pernah menyampaikan rumusan arah dan strategi kebijakan politik ekonomi nasional. Pertama, prinsip usaha bersama atau Gotong Royong. Kedua, melepaskan ketergantungan ekonomi dengan asing yang menjalankan politik imperialisme dan feodalisme (dalam konteks saat ini adalah neoliberalisme dan kapitalisme). Kesejahteraan bersama atau seluruh rakyat Indonesia

Prioritas sektoralnya pun, melalui adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terarah dan terukur sesuai perhitungan (kalkulasi) secara efektif dan efisien meliputi:

Pertama, Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan; Kedua, Sektor perhubungan antar wilayah yang menghubungkan sentra-sentra produksi daerah; Ketiga, desentralisasi aturan perundang-undangan dan birokrasi administrasi di daerah dan pusat yang lebih menempatkan daerah sebagai sentral pembangunan dan mengurangi campur tangan pusat untuk cabang-cabang ekonomi tertentu; dan

Keempat, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berimbang (berarti yang dijalankan alm. Pak Harto) bukan pendekatan defisit yang saat ini terjadi. Struktur dan kelembagaan Ekonomi yang diutamakan dalam pidato Bung Karno itu adalah yang sesuai dengan prinsip Usaha Bersama atau Gotong Royong adalah Koperasi dan BUMN bukan swasta.

Untuk itulah, kita perlu menata secara mendasar perekonomian nasional sebagai fundamental kemandirian pembangunan negara dalam periode kedua (5 tahun) pemerintahan Presiden Joko Widodo ini.

Bagaimana upaya mengatur secara terencana dan terarah tidak saja melalui kemendesakan (urgent) adanya Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional sebagai payung untuk mengatur peran, fungsi dan kewenangan sektoral dari hulu sampai ke hilir industri yang sesuai pasal 33 UUD 1945. Namun juga, adanya sebuah kementerian/badan/lembaga yang memfungsi perankan Perencanaan Pembangunan Nasional yang lebih tersinkronisasi dan integratif secara sektoral dan regional.

Lembaga yang selama lebih dari 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto mampu menjadi tangki pemikir (think thank) dan pemberi masukan yang efektif dan efisien bagi Kepala Negara dan Pemerintahan dalam pengambilan keputusan strategis dan berbagai kebijakan program pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah kita perlu sebuah kementerian atau lembaga yang merupakan inti (core) dari semua implementasi (executed) yang mampu meramu dan mengharmonisasi untuk mengikuti gerak langkah Presiden Joko Widodo yang sangat cepat bergerak dan bertindak.

Maka, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah yang paling tepat dan penting serta tak diragukan profesionalitasnya memerankan tugas pokok dan fungsi tersebut daripada selama ini hanya berperan sebagai “panitia besar” musyawarah perencanaan pembangunan nasional dan beberapa “titipan” proyek kajian (termasuk kajian pemindahan ibu kota negara, pengelolaan dana haji dan lain-lain) yang sifatnya temporer.

Jadi secara umum, adalah kembalikan posisi strategis dan penguatan Bappenas sebagai lembaga perencanaan, koordinasi dan evaluator kinerja pembangunan nasional yang dijalankan oleh kementerian/lembaga teknis untuk menegakkan pelaksanaan Ekonomi Konstitusi (pasal 33 UUD 1945).

Ada tiga permasalahan krusial yang harus menjadi prioritas pemerintahan periode 2019-2024, sebagai berikut:

Pertama, Birokrasi yang efisien dan efektif (termasuk minimalnya tindak korupsi) dan rasionalisasi jumlah kementerian dan lembaga negara yang ada agar tidak tumpang tindih

Kedua, Pembangunan sektor hulu industri Indonesia (TKDN contents), terutama sektor pangan, energi dan air untuk menambah added value

Ketiga, Pengembangan industri strategis bagi pertahanan negara dan kerjasama luar negeri dengan negara-negara non blok atau Asia Afrika yang lebih konstruktif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Deindustrialisasi ditandai oleh menurunnya kontribusi sektor manufaktur, sementara itu sektor jasa yang sebetulnya belum waktunya untuk tumbuh membesar, tapi pada kenyatannya telah mendominasi perekonomian dalam negeri. Padahal yang perlu sekali untuk ditingkatkan adalah kontribusi sektor manufaktur Indonesia.

Entry point nya, dari latar belakang akan ketergantungan ekspor kita kepada komoditas primer yang begitu tinggi, sedikit banyak faktor itu yang menyebabkan sektor manufaktur di Indonesia agak terhambat pertumbuhannya.

Maka dari itu strategi yang bisa ditempuh adalah Pertama, Indonesia harus mampu membangun industri yang bisa memberikan nilai tambah pada komoditas primer. Hal itu adalah peluang untuk membangun industri manufaktur ke depan.

Kedua, ketika ekspor meningkat, maka bisa berdampak pada angka impor yang juga naik. Hal itu disebabkan oleh ketergantungan industri manufaktur kita terhadap bahan baku impor yang masih amat tinggi. Oleh karena itu, kita harus bisa memetakan kembali struktur industri manufaktur di Indonesia dalam konteks input dan output. Selanjutnya, baru masuk ke perencanaan untuk membangun industri hulu atau hilir, yang menjadi amat penting.

Diharapkan dengan langkah-langkah di atas sektor manufaktur akan menguat kembali sekaligus akan memperbaiki neraca pembayaran, atau paling tidak neraca perdagangan karena ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor.

Meskipun itu semua tentunya tidak dalam jangka pendek, karena pasti membutuhkan waktu. Tetapi paling tidak telah meletakkan dasar keterkaitan antar industri manufaktur.

Ihwal bagaimana kemudian FDI (Foregin Direct Investment) akan bisa banyak masuk ke Indonesia, hal itu harus didukung oleh kondisi-kondisi berikut ini, Pertama, Membangun Investasi di Indonesia cost nya harus murah. Kedua, Perizinan atau birokrasi yang mudah dan penerapan OSS harus dipastikan efektif. Diperkuat oleh monitoring dan evaluasi secara konsisten, Ketiga, Tax Treatment. hal itu bisa banyak sekali jenisnya. Ada tax holiday, tax insentive dan lain-lain. Insentif fiskal menjadi sangat penting untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna membangun industri manufaktur.

Keempat dan juga penting adalah Pasar. Pasar Indonesia adalah pasar yang cukup besar. Dengan besarnya pasar kita, maka investor bisa memanfaatkan economic of scale nya. Industri akan berproduksi dengan lebih murah. Lain halnya kalau pasar nya kecil, maka produk harus di ekspor. Nah, jika pasar dalam negeri sudah besar, maka produksi juga bisa lebih banyak dan bisa memanfaatkan economic of scale sehingga average cost nya akan lebih murah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Rumusan ide reformasi struktural ekonomi berangkat dari permasalahan dalam struktural utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain mengenai konsep pembangunan manusia yang belum terumuskan dengan baik. Padahal, jumalh penduduk indonesia didominasi oleh penduduk usia muda, kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah, serta persoalan kesenjangan antar wilayah dan sistem koordinasi pusat - daerah masih tidak tertata dengan baik.

Komoditas masih mendominasi ekonomi sementara industrialisasi mengalami stagnasi sejak reformasi, dan perkembangan sektor keuangan Indonesia belum maju.

Hal penting dalam reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah reformasi untuk meningkatkan daya saing serta produktivitas dengan melakukan pengembangan infrastruktur dan kapasitas SDM, melakukan reformasi industrialisasi terkait ekspor perdagangan, pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong perekonomian Indonesia yang inklusif, dan reformasi dari sisi pembiayaan.

Yang harus dilakukan Indonesia saat ini adalah meningkatkan volume data dan daya kompetisi dan konektivitas. Indonesia harus membangun sistem digitalisasi data yang komprehensif, dan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia di aspek Data dan Teknologi yang berkembang saat ini, contohnya seperti data scientist.

Seperti yang telah disampaikan oleh pemerintah mengenai peta jalan Indonesia dalam membangun industri manufaktur, ada lima industri yang menjadi fokus implementasi industri 4.0 yaitu; makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronika, dan kimia. Dimana ke lima industri tersebut menjadi tulang punggung dan harapan ke depan bagi Indonesia dalam hal daya saing dan kontribusi ekonomi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998