Reformasi Struktural Ekonomi, Mulai dari Mana?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 16 November 2018 19:00
Penulis
Mencermati pelemahan rupiah yang (kembali) terjadi dan semakin melebarnya current account deficit (CAD) Indonesia, suara-suara agar Indonesia segera melakukan reformasi struktural ekonomi semakin sering digaungkan.

Hal itu tidak terlepas dari data kinerja fundamental perekonomian Indonesia yang diperoleh ketika mengakhiri kuartal ke III-2018. Fundamental ekonomi yang dicerminkan dari potret neraca pembayaran (neraca transaksi berjalan – CAD dan neraca transaksi modal dan finansial), tercatat kurang menggembirakan.

Pada kuartal ke III-2018 kemarin, diketahui bahwa CAD semakin melebar menjadi -3,37 persen dari PDB atau sebesar -8,85 miliar dolar AS dan selama 9 bulan tahun 2018 CAD minus sebesar 22,6 miliar dolar AS atau 2,86 persen dari PDB.

Neraca transaksi berjalan yang merupakan alat ukur untuk perdagangan internasional mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan (faktor produksi dari aset dan tenaga kerja), dan juga transfer uang. Jika neraca transaksi berjalan suatu Negara mengalami defisit maka berarti negara itu telah menjadi peminjam neto dari Negara-negara lain, dan membutuhkan modal atau aliran finansial untuk membiayai defisit.

Ditilik dari data yang ada pula, rupanya defisit current account sudah terjadi sejak triwulan IV-2012 sebesar minus 2,65 persen PDB. Dalam defisit current account 2018 (-22,591 miliar dolar AS), diantaranya terdapat defisit pada transaksi jasa dan pendapatan primer Indonesia yang terjadi sejak 2007 lalu, dan berlangsung sampai sekarang. Pada 9 bulan tahun 2018, defisit transaksi jasa tercatat sebesar -5,559 miliar dolar AS dan pendapatan primer minus 24,081 (Anthony Budiawan,2018).

Selain CAD melebar, nilai mata uang rupiah yang melemah beberapa hari lalu ke level Rp14,896 kembali menguat ke level Rp 14,594 per dolar AS (16/11), setelah BI menaikkan lagi suku bunga acuan menjadi 6 persen pada (15/11).

Langkah BI menaikkan sukubunga diperkirakan untuk meredam gonjang ganjing rupiah dan berharap kurs rupiah tetap berada di bawah level psikologis Rp15,000 per dolar AS.

Pergerakan ekonomi global, rupanya memaksa otoritas moneter untuk selalu waspada menjaga fluktuasi rupiah yang tak kunjung stabil, karena pengaruh ketergantungan dari perekonomian global. Negara-negara emerging market kini menjadi amat tergantung dari perkembangan perekonomian global khususnya Amerika Serikat (AS), dan mewaspadi terjadinya capital outflow.

Menilik perkembangan yang terjadi, tidak berlebihan kiranya suara-suara yang menyatakan perlunya suatu reformasi struktural ekonomi untuk pembenahan total perekonomian Indonesia.

Pertanyaannya, mau dimulai darimana? Bagaimana agar Indonesia dapat lebih mandiri dan tidak selalu bergantung dari situasi perekonomian global, atau minimal dapat lebih tahan jika terjadi guncangan?

Pekerjaan memperbaiki struktur perekonomian, tentu harus dimulai dari kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan devisa dari hasil ekspor sehingga angka ekspor bisa lebih tinggi dari angka impor. Jika kegiatan produksi yang dihasilkan dari industri manufaktur tidak bergerak alias stagnant atau mendem, maka bisa dipastikan Negara itu akan kesulitan membiayai operasional pembangunan dan akan terpaksa berhutang.

Apalagi jika yang terjadi adalah kondisi deindustrialiasi, maka keadaan akan semakin serius dan berdampak multiplier pada sektor konsumsi, pemerimaan Negara (pajak) dan tenaga kerja. Langkah apa yang harus segera dilakukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Kalau kita melihat kinerja current account yang selalu defisit, sebenarnya yang paling parah itu sejak 2011. Hal Itu kemudian turut menekan rupiah yang sangat volatile atau dinamis perkembangannya dan sampai sekarang masalahnya belum betul-betul terpecahkan.

Meskipun kalau kita melihat dari sisi apa sebenarnya yang diperlukan untuk membenahi defisit current account, masalahnya adalah dari sisi Produksi.

Produksi berarti bicara tentang tren industri. Industri kita justru setelah reformasi 1998 kontribusi sharenya terhadap GDP semakin lama semakin turun. Pada 2001 kontribusi sektor industri terhadap GDP sekitar 29 persen namun sekarang tinggal 19-20 persen. Hal itu menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi.

Keadaan itu yang kemudian turut menahan kinerja dari ekspor Indonesia. kemudian dilihat lagi komponen paling dominan dari current account defisit adalah dari sisi neraca perdagangan. Dari situ yang harus dilakukan pemerintah adalah bukannya menahan impor, tapi bagaimana bisa mengekspor lebih banyak.

Kalau melihat strategi Negara-negara tetangga, Thailand, Vietnam dan Malaysia, mereka membangun jaringan produksi global dan tidak bermasalah dengan mengimpor barang-barang input untuk keperluan produksi. Jadi masalahnya bukan dari sisi impor, tapi bagaimana mereka bisa menggunakan impor barang modal dan barang kebutuhan untuk membangun industrinya. Dari situ kemudian membangun surplus produksi.

Jadi sekali lagi solusinya bukan bagaimana menahan impor, tapi bagaimana menggenjot ekspor.

Tapi memang, untuk mengenjot ekspor itu perlu waktu. Membangkitkan kembali industri kita juga butuh waktu. Pemerintah salah satunya sudah mengupayakan hal itu dengan membangun infrastruktur. Dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir infrastruktur ini memang agak terbatas perkembangannya. Mulai 2014, sudah terjadi pergeseran dari sebelumnya yakni dari rezim subsidi menjadi rezim infrastruktur.  

Kurang lebih ada Rp400 triliun dana yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan itu memang sangat diperlukan untuk membangun industri. Hanya saja keterbatasannya mungkin proyek-proyek infrastruktur ini perlu juga dievaluasi. Jadi belum cukup signifikan untuk membangun industri kembali.

Catatan selama ini sejak 2012 usaha untuk membangkitkan kembali industri memang belum cukup konkrit. Pasca reformasi belum kelihatan usaha yang betul-betul siginifikan, dan mungkin baru pada 2014 setidaknya ada pembangunan infrastruktur yang selama ini tertinggal. Padahal infrastruktur bisa menjadi salah satu pemantik bagi bangkitnya industri.

Kalau ingin membangun industri ada beberapa hal yang harus dilakukan, pertama, membangun infrastruktur. Kedua, dari sisi SDM atau kualitas tenaga kerja. Kalau bicara kualitas tenaga kerja, masih sangat terbatas. Sementara kalau dilihat dari sisi produktivitas nya tenaga kerja Indonesia sekitar 3 persen, sementara dibandingkan dengan level inflasi, pertumbuhan ekonomi maka perbandingannya jauh di atas produktivitas labour. Juga jika dilihat dari sisi upah yang bisa naik 20-30 persen dalam 1 tahun. Tapi produktivitas hanya 3 persen.

Kemarin ada PP No 78 tahun 2015 yang mengatur batas upah minimum, itu sudah lebih baik, karena lebih fair. Mengitung upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Meskipun itu juga masih terhitung tinggi. Karena produktivitas nya yang cukup rendah tadi, hanya 3 persen. Hal itu juga pada akhirnya bisa merintangi produktivitas sektor manufaktur yang pertumbuhannya dalam beberapa tahun terakhir justru di bawah pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, jika bicara pertumbuhan sektor manufaktur dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi jadi agak mengkhawatirkan. Apalagi kalau dilihat dari CAD yang belum ada dorongan dari sisi ekspor.

Salah satu yang bisa menjadi solusi adalah soal kualitas SDM yang di jangka menengah panjang kita fokuskan mengenai kurikulum, penigkatan kapasitas, dan penambahan kapasitas BLK. Sehingga pekerja bisa meningkatkan kapasitasnya dan produktivitas nya sehingga compatible dengan kebutuhan industri.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kita juga harus membenahi vocational school (SMK) yang sekarang kurikulumnya cenderung tidak compatible dengan kebutuhan industri. Padahal kita berada di wilayah bonus demografi untuk rentang usia produktif 15-64 tahun yang pada 2025-2030 mencapai usia peak nya.

Sebenarnya defisit current account tidak masalah dan secara natural dialami juga oleh Negara maju, tapi mereka punya kompensasi dari neraca jasa nya yang tinggi sekali. Dari financial account juga cukup signifikan. Sementara kita sebagai Negara berkembang belum ke arah sana tapi sudah mengalami defisit.

Defisit kita sebenarnya prematur karena dipicu oleh gejala deindustrialisasi yang juga prematur.

Solusi ke 3 mungkin juga bisa memanfaatkan “Bank Pembangunan”. Selama ini fungsi itu sudah tidak ada lagi dan untuk membiayai infrastruktur ada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Tetapi PT SMI ini seharusnya bisa dikembangkan menjadi Bank Pembangunan atau seperti lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia. jadi tidak hanya membiayai infrastruktur tapi juga bisa membiayai industri dan sektor-sektor penting lain yang dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia.

Jadi dari sisi infrastruktur, kurikulum, pembenahan skill labour dan juga konsep pembiayaan pembangunan Indonesia, yang sebenarnya itu diperlukan.

Sebenarnya hal itu sudah masuk prolegnas tapi sepertinya belum menjadi prioritas. Ke depan, harus diwacanakan lagi pembentukan pembiayaan pembangunan Indonesia karena kita harus mengejar momentum tadi, bagaimana bisa menggenjot industri dan sektor-sektor yang bisa berorientasi ekspor. Sehingga permasalahan dari CAD bisa ditangani meskipun tentunya butuh waktu.

Sekarang, dari sisi infrastruktur mungkin sudah berjalan, tapi diharapkan dari sisi kapasitas tenaga kerja yang sejak lama menjadi wacana dari kementerian tenaga kerja tapi belum terlihat hal yang konkrit, dan masih sebatas gimmick saja.

Padahal itu harus dikejar mengingat bonus demografi akan cukup singkat periode nya. Belum lagi dari sisi pengangguran usia muda 15-39 tahun yang merupakan mayoritas (85 persen). Hal itu sebenarnya potensi yang luar biasa tapi tidak tergarap dan menjadi rintangan bagi upaya membangkitkan kembali industri.

Solusinya memang harus menyeluruh, lintas sektor, lintas kementerian dan butuh kepemimpinan presiden yang harus in charge untuk mengarahkan kementerian-kementerian itu supaya tidak saling bentrok dan punya agenda masing-masing, yang kadang saling bertentangan satu sama lain.

Belum lagi bicara mengenai data produksi yang harus menjadi perhatian kita ke depan.

Insentif-insentif bagi industri yang disediakan pemerintah sejauh ini belum konkrit dan belum terdesiminasi dengan baik. Industri juga belum begitu mengerti. Jadi dari sisi ide-ide sudah bagus tapi dari sisi implementasi masih amat kurang. Kementerian Perindustrian juga terlihat masih terlalu banyak prioritas, jadi sama saja tidak punya prioritas.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Reformasi struktural ekonomi bisa dimulai dari mempercepat re-industrialisasi. Hal ini jelas penting untuk meredam laju deindustrialisasi dini. Industrialisasi harus dioptimalkan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif yang kita miliki, seperti hilirisasi Sumber Daya Alam dan pembangunan SDM yang kompetitif untuk mensupport industrialisasi.

Output industri yang kompetitif dan semakin besar merupakan kunci untuk mendongkrak ekspor ke berbagai penjuru negara di dunia. Penetrasi ekspor produk bernilai tambah tinggi merupakan cara paling pas untuk memupuk devisa yang pada akhirnya dapat memperbaiki current account.

Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya industri itu cukup banyak. Bukan hanya yang ada di domain Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saja. Dukungan dari sektor lain terlihat minim, seperti bahan baku yang mungkin domainnya Kementerian Pertanian dan ESDM, dukungan tenaga kerja yang domainnya Kementerian Tenaga Kerja, energi untuk sektor industri berbeda lagi Kementeriannya. Juga fiskal yang yang menjadi domainnya Kementerian Keuangan.

Kemenperin dibebankan target pertumbuhan industri yg tinggi, sementara faktor penentunya banyak yang dari kementerian selain perindustrian.

Harusnya dari presiden menugaskan semua kementerian utk sama-sama mensukseskan industrialisasi (manufaktur). Selain tentunya juga mengembangkan pariwisata yang kompetitif dan digitalisasi ekonomi. Sekarang contohnya, terlihat sepertinya digitalisasi ekonomi tidak sejalan dengan industrialisasi

Digitalisasi ekonomi malah dimanfaatkan untuk penetrasi impor (melalui e-commerce dan lain-lain sebagai contoh). Jadi malah bertentangan dengan industrialisasi.

Sejak booming e-commerce, impor barang konsumsi tumbuh lebih cepat daripada impor bahan baku dan barang modal. Padahal kontribusi PDB terbanyak dari konsumsi rumah tangga, sebagai dampak multiplier dari tumbuhnya industri, juga tenaga kerja. E-commerce belum seberapa, tapi yang dikonsumsi banyak barang impor, buktinya pertumbuhan industri malah kecil.

Pertumbuhan industri selama ini paling hanya tumbuh 4-5 persen lebih. Seharusnya industri bisa tumbuh 7-8 persen kalau disupport banyak sektor seperti bahan baku, tenaga kerja, fiskal, infrastruktur, energi, dan lain-lain.

Kalau hal tersebut terjadi, dijamin pasti pertumbuhan ekonomi bisa melompat dari kisaran 5 persen, karena peranan industri terhadap PDB 20 persenan.

Adanya 16 paket deregulasi tidak cukup kuat untuk merangsang kembali tumbuhnya industri. Buktinya banyak isi paket yang tidak jalan, sebagai contoh: paket 2 tentang penurunan harga gas untuk industri, sampai saat ini tidak berjalan.

Paket deregulasi ekonomi tersebut terlalu fokus untuk mendatangkan investor baru, tetapi lupa fokus untuk mempertahankan investor yang sudah eksis, yang kondisinya sedang tertekan.

Hal-hal yang dapat diusulkan untuk membangkitkan kembali industri adalah pertama, buat supaya tim ekonomi di kabinet ini kerja kompak, harmonis, dan sinkron untuk sama-sama kerjabakti membangun prioritas utama (misal: industri).

Kedua, kebijakan yang diambil hendaknya jangan parsial dan tambal sulam, ini sulit untuk memperbaiki masalah struktural. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Tuntutan reformasi struktural sudah cukup lama disuarakan oleh banyak ekonom Indonesia. Tapi suara itu kemudian dari waktu ke waktu hanya bergema di berbagai forum seminar atau menjadi bahan diskusi di media. Reformasi struktural tidak pernah terimplementasikan dalam bentuk kebijakan nyata yang diambil oleh Pemerintah dan Lembaga-lembaga otoritas.

Kita semua sadar ada yang salah di perekonomian kita, tapi seperti gamang dalam mengambil tindakan. Tentu ini menjadi pertanyaan. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu jelas masalahnya tetapi tidak ada satupun yang berani mengambil tindakan untuk memulai memperbaiki. Memulai yang kita sebut reformasi struktural.

Adanya tuntutan reformasi struktural benar menunjukkan kita sadar ada yang salah dalam perekonomian kita, dan kesalahan itu bersifat struktural. Tapi saya menduga tidak banyak yang tahu sebenarnya apa saja yang salah dan salahnya dimana? Oleh karena itu tidak banyak juga yang tahu darimana reformasi struktural seharusnya dimulai.

Current account deficit (CAD) yang kita alami selama bertahun-tahun adalah symptom yang mengindikasikan ada permasalahan struktural di perekonomian kita. CAD memang menyebabkan perekonomian kita fragile, rentan terhadap berbagai shock khususnya shock di perekonomian global. Namun demikian CAD adalah akibat bukan sebab. Banyak faktor yang mengakibatkan kita mengalami CAD secara terus menerus. Mulai dari ketergantungan ekspor, daya saing ekspor yang rendah, sektor jasa yang tidak terbangun, hingga aliran modal asing yang terlalu bebas.

Kalau kita telusuri kembali, ternyata semua faktor-faktor penyebab CAD juga merupakan akibat bukan sebab.  Ketergantungan impor dan rendahnya daya saing ekspor kita ternyata disebabkan begitu banyak faktor, antara lain semakin menurunnya produktivitas pertanian, terjadinya proses deindustrialisasi, kebijakan perdagangan internasional yang tidak tepat, dan banyak faktor lainnya.

Disisi lain persoalan sektor jasa yang tidak terbangun bisa kita lihat di industri maritim. Kita yang selalu membanggakan diri sebagai negara maritim ternyata tidak punya perusahaan kapal kelas dunia. Akibatnya setiap kita melakukan perdagangan internasional kita menggunakan jasa transportasi laut milik asing.

Demikian juga dengan pariwisata. Kita yang punya Bali, destinasi wisata nomor satu dunia, ternyata jumlah wisatawan kita kalah dengan Vietnam yang baru saja memulai proses pembangunan ekonominya. Terakhir, di sisi permodalan, aliran modal asing yang masuk ke perekonomian kita didominasi oleh investasi portfolio atau hotmoney yang justru membuat perekonomian kita semakin fragile.

Untuk memulai reformasi struktural kita harus membedah seluruh permasalahan diatas satu persatu. Kita harus menemukan apa yang menjadi akar semua permasalahan. Tanpa melakukan ini terlebih dahulu reformasi struktural akan terus menjadi wacana yang hanya bergema di seminar-seminar, atau menjadi topik tulisan yang hanya menarik untuk dibaca. Tidak lebih. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang