Rangkap Jabatan di BUMN. Bisa Karena Biasa?
berita
Ekonomika

Ilustrasi: Muid/Watyutink.com

02 October 2017 20:30
Penulis
Para pejabat BUMN di Indonesia rupanya senang main "dobel". Padahal, disadari atau tidak, jelas bertentangan dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menyatakan bahwa “anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menteri BUMN Rini Suwandi tidak melarang adanya rangkap jabatan selama di posisi komisaris. Hal itu sudah berlangsung lama dan selama ini tidak mengganggu kinerja pengawasan karena hanya komisaris, maka hal itu diperbolehkan. Yang dilarang adalah rangkap jabatan di posisi direktur BUMN.

Kabarnya ada direksi di holding BUMN, migas misalnya, sekaligus menjadi direktur pula di anak perusahaan holding tersebut. Beberapa pejabat di sejumlah Kementerian ternyata menjabat juga sebagai komisaris BUMN, misalnya di Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan beberapa Kementerian lain, bahkan di TNI/Polri. Rangkap jabatan bahkan terjadi juga di BUMD/Perusda. Banyak kepala dinas dan kepala biro yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/Perusda.

Tak heran jika Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa petinggi negara lain risau dengan banyaknya rangkap jabatan tersebut. Tapi, mengapa Menteri Rini kok santai saja?

Selain soal rangkap jabatan, UU yang sama menyatakan, tujuan pendirian BUMN di samping menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, juga mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha.

Jadi, jika banyak terjadi rangkap jabatan di level Direksi BUMN, apakah target keuntungan sesuai amanat UU akan maksimal? Dengan beban berat BUMN harus memaksimalkan keuntungan, rasanya sulit berkonsentrasi jika menjabat di dua perusahaan atau lebih.

Ombudsman RI mensinyalir, adanya rangkap jabatan menyebabkan tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)  dalam layanan publik tergolong rendah. Jika pada 2014 terdapat 6.678 laporan keluhan pelayanan publik, maka pada 2016 laporan melonjak menjadi 9.030. 

Selain melanggar UU dan sulit memaksimalkan laba, bukankah rangkap jabatan membuka peluang korupsi dan kolusi jika keputusan antar perusahaan berada dalam kendali satu tangan. Apakah hal semacam ini yang bikin BUMN kerap merugi?

Banyaknya rangkap jabatan di BUMN/BUMD yang berisiko konflik kepentingan dan KKN bakal jadi handycap tersendiri bagi pelaksanaan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang pembentukan beberapa holding BUMN untuk usaha sejenis. Bisakah mengelola holding 85 BUMN (belum termasuk anak perusahaan) yang tergolong besar dan membutuhkan akuntabilitas keuangan dan manajemen yang sehat, serta pro layanan publik yang peduli, bila persoalan rangkap jabatan BUMN tidak segera diatasi?

Kemudian terkait usulan perampingan BUMN menjadi 4 holding besar dengan aset raksasa, bisakah ide itu mereduksi persoalan rangkap jabatan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sistem ekonomi, apakah sosialis kiri atau liberal kanan tetap harus tunduk pada hukum besi ekonomi. Sistem tersebut harus making profit, apakah itu perusahaan milik negara atau korporasi swasta.

Dalam hal public utilities, tetap harus ada profesionalisme dan efisiensi. Harus dibandingkan secara empiris dengan BUMN sejenis di negara lain.

Dalam negara yang cenderung kiri, BUMN merupakan bagian dari struktur politik yang jadi target pengendalian secara politis oleh the ruling party. Di negara liberal praktis tidak ada  BUMN, dan elite korporasi bisa tukar tempat langsung jadi Menlu seperti eks CEO Exxon.

Hukum besi ekonomi dan akuntabilitas berlaku universal. Termasuk "BUMN" sekelas "Temasek" Singapura yang bisa mengalami kerugian. Investasi "Temasek" pada krismon 2008 di UBS Merril Lynch dinyatakan salah investasi.

Krisis 2008 itu lebih dahsyat dari krisis 1998, karena yang bangkrut perusahaan sekaliber Lehman Brothers  dan AIG. Mereka baru saja selamat dari kondisi kritis. GM (General Motor) sempat diselamatkan oleh Obama sehingga timbul joke bahwa Amerika jadi "komunis", sedang China jadi kapitalis.

Pada setiap isu kebijakan atau sistem tetap eklektik, tidak dogmatik dan kata kuncinya tetap efisiensi, profit, dan public service.

Untuk kasus Indonesia, masalah pemanfaatan utilities adalah inti masalah yang crusial, karena Indonesia masih dibelit masalah korupsi yang menggurita. Terkait pembentukan empat holding raksasa di tengah kasus rangkap jabatan pengurus BUMN, yang terjadi selama ini adalah politik perebutan jabatan di BUMN. Itu pasti tetap akan terjadi. Oleh karena itu butuh pengawasan semua pihak terutama media dan publik. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Liberalisasi ekonomi global adalah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Beberapa prinsip dituntut untuk dilakukan negara dalam liberalisasi ekonomi global: perdagangan bebas, investasi bebas, dan minimalisasi peran pemerintah dalam bisnis.

Di antara tiga prinsip yang disebutkan di atas, privatisasi adalah prinsip yang paling kontroversial, baik di negara-negara maju, terlebih di negara berkembang. Pasar bebas, di mana pelaku usaha bersaing untuk profit dengan negara sebagai wasit dan penonton, bukanlah tatanan ekonomi yang adil dan manusiawi.

Berangkat dari prinsip-prinsip liberalisasi ini, tatanan ekonomi dunia nantinya adalah satu sistem kapitalisme global, sebuah ekonomi pasar dengan perusahaan-perusahaan besar (yakni: MBPs atau TNCs) yang mendominasi pasar.

Apa yang disebut pasar nantinya adalah tunggal, satu dunia tanpa sekat batas-batas negara, yang nanti tak lagi relevan. Batas-batas negara nasional masih akan ada, tetapi tak lagi relevan dalam konteks aktivitas bisnis.

Indonesia, sebagai negara berkembang pasca kolonial, tampaknya belum menyiapkan diri dengan baik menghadapi pasar kapitalisme global ini. Tak ada cukup jumlah perusahaan nasional yang dapat dan siap bertarung di pasar global, dan berkontribusi bagi pendapatan nasional, juga nama baik bangsa.

Kalau kita tak mempunyai perusahaan skala global di pasar internasional. Saat akhirnya dunia memasuki satu pasar tunggal bebas, Indonesia hanya akan jadi pasar produk asing, dan kembali menjadi sumber bahan mentah bagi modal asing. Tanpa perusahaan nasional yang besar dan berkapasitas global, inovasi teknologi tinggi juga stagnan. Kita bisa kembali jadi bangsa pecundang.

Kesadaran ini telah muncul dan menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, yang selalu berbicara tentang daya saing nasional. Namun, perhatian presiden tidak mendapatkan sambutan sepadan dari kementerian-kementerian di bawahnya, termasuk Kementerian BUMN yang seharusnya mengambil peran besar dalam hal ini.

Pada ranking 25 top perusahaan di Asia, tidak ada perusahaan Indonesia di sana. Ranking ini diisi perusahaan-perusahaan dari China, Jepang, India, Korsel, dan Singapura. Malaysia, dan Thailand ada di atas kita. Dalam konteks ini, Kementerian BUMN dapat menyiapkan beberapa BUMN kita untuk menjadi besar dan go international.

Kalau prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan benar-benar diterima oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tahun 2020, Indonesia masih punya waktu dua tahun menyiapkan BUMN menjadi go international corporation. Caranya dengan penguatan modal, konsesi bisnis dan penugasan dari negara, dan beberapa kemudahan lain. Ini bisa dilakukan sebelum rezim atau tatanan ekonomi global melarangnya.

Tanpa penguatan dan fasilitasi dari negara, sangat mustahil BUMN kita dapat menjadi pemain global, dan menjadi agen kepentingan nasional dalam transaksi bisnis internasional.

Kendati demikian, untuk mendapatkan penguatan dan fasilitasi, BUMN harus dibangun menjadi profesional, yakni memiliki manajemen dan CEO yang bagus, dan beroperasi sesuai prinsip-prinsip korporasi yang baik.

Negara, baik pemerintah maupun publik, akan diuntungkan jika memiliki banyak BUMN yang sehat, besar, dan makmur. BUMN dapat menjadi sumber pemasukan negara dan agen kesejahteraan. Juga, agen bagi pemerintah untuk terlibat dalam aktivitas bisnis, selain membuat regulasi, demi untuk kesejahteraan rakyat. Sesungguhnya, BUMN bisa ditempatkan pada prioritas kedua seandainya kita telah punya banyak perusahaan berjaya dan go internasional.

Saya kira, inilah yang seharusnya dituntut dari kementerian BUMN, bukan justru menjadikan BUMN kita contoh perusahaan-perusahaan yang  tidak profesional. Saya kira itu yang terjadi, ada separuh BUMN yang telah beroperasi dengan baik, selebihnya tidak. Dibutuhkan manajemen yang baik, langkah pembenahan dan pengawasan yang sistematis dan progresif agar BUMN menjadi sehat.

Rangkap jabatan direksi hanya soal kecil dibanding konteks permasalahan yang dihadapi. Persoalannya, apakah rangkap jabatan membawa penguatan BUMN atau sebaliknya, ini yang lebih utama. Sejumlah terobosan berani dari kementerian BUMN harus dilakukan, kaitannya dengan posisi strategis BUMN dalam globalisasi.(pso)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Polemik mengenai rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kasus lama yang memang mencuat dalam setengah tahun ini. Dimulai dari temuan Ombudsman yang mengatakan bahwa ada 222 pejabat negara yang rangkap jabatan baik menjadi komisaris BUMN maupun BUMD. Temuan yang diungkapkan pada Mei 2017 tersebut langsung mengundang reaksi terutama dari kementerian terkait.

Ada kubu yang setuju, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Kubu Kedua menolak adanya rangkap jabatan.

Jika diurutkan dari tafsir, secara gamblang ASN tidak boleh merangkap menjadi komisaris saat masih aktif di instansi pemerintah. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa pelaksana yang dimaksud dalam UU ini adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi pelaksana.

Akan tetapi ada undang-undang terkait yaitu UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. ASN sendiri terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Polemik ini juga harus melihat dari sisi UU ini juga. PNS sendiri terdiri dari 3 jabatan, yaitu jabatan administrasi, fungsional, dan pejabat tinggi. Hal yang menjadi perdebatan adalah, PNS dengan jabatan apa yang tidak dibolehkan rangkap jabatan.

Menurut saya pribadi, definisi mengenai pelaksana pelayanan publik hanya dikhususkan untuk PNS dengan jabatan administrasi dan fungsional. Untuk pejabat tinggi setingkat direktur jenderal atau eselon satu diperbolehkan untuk rangkap jabatan jika memenuhi kualifikasi tertentu yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN.

Hal tersebut dinilai untuk lebih menjaga agar arah BUMN ataupun BUMD sejalan dengan keinginan pemerintah. Adanya komisaris dari Kementerian Keuangan di perbankan BUMN, misalnya, pasti akan mempengaruhi kebijakan perbankan BUMN tersebut agar mendukung program pemerintah. Adanya simbiosis mutualisme ini yang juga harus dilihat dalam meningkatkan kinerja dan koordinasi dari BUMN atau BUMD.

Selain itu, untuk jabatan akademisi kampus juga dapat rangkap jabatan karena memang ada simbiosis mutualisme antara keduanya, namun dengan catatan adanya kemampuan yang mumpuni dalam mengembangkan BUMN atau BUMD.

Akademisi dapat mempraktikkan kemampuan teorinya dalam perusahaan.
Yang dikhawatirkan oleh kubu penolak rangkap jabatan adalah terjadinya konflik kepentingan dari pejabat yang merangkap sebagai komisaris.Tentu hal itu ada benarnya, namun komisaris adalah sebuah organisasi dalam perusahaan yang beranggotakan beberapa individu. Pengambilan keputusannya harus kolektif kolegial.

Jadi ada sistem yang bisa meminimalisir adanya pengaruh berlebihan seorang komisaris. Selain itu, sifat jabatan komisaris yang hanya sebatas pengawasan tidak akan banyak menyita waktu ASN dalam menjalankan tugasnya di instansi pemerintah.

Pada intinya, rangkap jabatan juga dapat mendatangkan hal yang positif bagi pemerintah karena ada beberapa hal yang dapat diatasi apabila memiliki “seseorang” sebagai pengawas BUMN atau BUMD. Ada dampak simbiosis yang terjadi.

Menyikapi masalah holding BUMN apakah dapat terealisasi meskipun ada kondisi rangkap jabatan, menurut saya dengan adanya perwakilan dari pemerintah dalam tubuh BUMN tersebut, rencana dan target holding BUMN akan lebih dapat terealisasi. Adanya pengaruh dan pengawasan dari dalam sangat diperlukan untuk mewujudkan holding yang sehat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Masalah rangkap jabatan di BUMN telah lama muncul dan menjadi polemik  di berbagai media. Pada umumnya, yang terjadi adalah rangkap jabatan elite politik yang duduk di eksekutif pemerintahan dan mengisi jabatan di BUMN-BUMN, sedang masalah jabatan rangkap di berbagai BUMN dan anak-anak perusahaannya belum banyak terungkap ke publik.

Seperti informasi yang kami ketahui, beberapa petinggi BUMN seperti Pertamina justru merangkap jabatan sebagai komisaris dan pengurus di anak perusahaan BUMN migas itu sendiri. Sebut saja misalnya, Komisaris Utama BUMN PT Pertamina Syamsu  Alam, ternyata juga menjabat sebagai Direktur Hulu PT Pertamina. Lalu, Komisaris BUMN Pertamina Yudi Wahyudi, ternyata merangkap sebagai SVP Controller di PT Pertamina.

Jabatan rangkap komisaris BUMN Pertamina juga dilakukan oleh M Teguh Pamudji, yang merangkap sebagai Sekjen Kementerian ESDM, serta Rizal Affandi Lukman dan Muhammad Oemar sebagai Komisaris Independen, yang juga merangkap sebagai Deputi IV Menko Perekonomian dan Sekretaris Wapres.

Contoh lainnya, Direktur Utama PHE ONWJ dan Direktur Utama PHE WMO dirangkap oleh Beni J Ibradi  yang juga sebagai Direktur Operasi dan Produksi di holding, yakni PHE.

Rangkap jabatan sepertinya nikmat dan mengenyangkan bak Hamburger, atas bawah roti dan di tengahnya ada daging cincang yang gurih.

Memperoleh rangkap jabatan tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan, bahkan bisa jadi sesulit membalikkan telapak kaki, tetapi memperoleh rangkap jabatan akan sangat mudah jika berada dalam kelompok yang mengatur secara sistemik.

Rangkap jabatan bisa saja bertujuan hanya sekadar meraup gaji dobel dan mengejar tantiem, tapi lebih dari itu secara sistemis mengatur sesuatu untuk kepentingan orang atau grup lain.

Jika BUMN memiliki anak perusahaan yang yang beberapa direksinya menjabat di holding atau anak-anak perusahaan lainnya, sering dilakukan hanya untuk mengawal kepentingan orang atau grup lain, yang berbisnis dengan BUMNnya.

Padahal, dengan adanya rangkap jabatan seperti itu, peluang penyelewengan karena konflik kepentingan besar sekali. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar