RKP 2020, Membangun SDM atau Pindah Ibu Kota?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 27 August 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Masih ingat pidato Joko Widodo seusai diumumkan sebagai presiden terpilih oleh KPU pada pertengahan Juli? Ada lima tahapan besar yang disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan.

Kelima langkah itu, pertama, pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar yang sudah dibangun sebelumya. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, dan anak usia sekolah. Manusia Indonesia harus bisa bersaing secara global.

Ketiga, mengundang investasi besar-besaran sebagai kunci untuk membuka lapangan pekerjaan. Keempat, reformasi struktural birokrasi agar semakin sederhana, simpel, dan  lincah. Kelima, menjamin penggunaan APBN tepat sasaran dan fokus. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi.

Visi besar Jokowi selama 5 tahun pemerintahan jilid keduanya tersebut akan dilakukan secara bertahap, tahun demi tahun. Khusus untuk 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020.

RKP 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2045. Sedikitnya ada lima prioritas nasional dalam RKP 2020. Pertama, pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Kedua, infrastruktur dan pemerataan wilayah.

Ketiga, nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja. Keempat, ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Kelima, stabilitas pertahanan dan keamanan.

Tampaknya dari lima prioritas, tiga prioritas pertama bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada prioritas pertama pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan, seberapa cepat pemerintah dapat mengurangi jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan? Apakah pengurangannya akan cukup signifikan pada tahun depan?

Prioritas kedua menyangkut infrastruktur dan pemerataan wilayah. Apakah sudah memasukkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur? Apakah pemerataan wilayah ini juga menyasar pemerataan pendapatan?

Pada proritas ketiga menyangkut nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja, apakah akan mengandalkan pada investasi asing atau penanaman modal dalam negeri yang berbasis bahan baku lokal?

Secara umum, sudah tepatkah pilihan bidang-bidang yang meniadi prioritas pemerintah tersebut,dikaitkan dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini? Apakah fokus pembangunan tersebut sesuai dengan visi besar Jokowi? Strategi apa yang diperlukan pemerintah untuk bisa merealisasikan target - target pembangunan 2020?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara dan merupakan salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing.

Isu dan tantangan saat ini yang dihadapi, terkait pembangunan SDM di antaranya: 1) Produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat. 2) Institusi pendidikan/pelatihan belum mampu menjawab tantangan meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. 3) Gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja maih lebar. Missmatch antara institusi pendidikan dan dunia kerja. 4) Era baru ekonomi (disrupsi teknologi) mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja

Terkait dengan produktivitas—salah satunya diukur dengan produk domestik bruto  per pekerja (GDP per worker employed), Indonesia masih relatif tertinggal dari negara tetangga. Isu mismatch antara dunia pendidikan dan lapangan kerja juga masih terjadi di Indonesia. Tantangan disrupsi teknologi juga mulai terlihat dan harus menjadi perhatian penting bagi kita semua.

Ada beberapa hal yang menyebabkan produktivitas sulit meningkat karena belum didukung oleh bekal keterampilan yang memadai, khususnya dalam menghadapi industrialisasi terlebih lagi digitalisasi

Hampir 60 persen--tepatnya 58,78 persen-- pekerja di Indonesia masih tamatan pendidikan rendah. Dengan mayoritas tenaga kerja yang memiliki keterbatasan skill maka akan sulit untuk meningkatkan produktivitas dan bersaing. Oleh sebab itu, perlu ada terobosan untuk mengatasi pekerja yang berjumlah 58,26 persen tersebut.  Mereka terbanyak berasal dari tamatan SD dan SMP.

Industrialisasi dan digitalisasi tentunya memerlukan tingkat keahlian dan produktivitas yang lebih baik. Apabila industrialisasi tidak disokong dengan kualitas SDM yang memadai maka proses transformasi struktural tidak berjalan ideal.

Sektor yang menjadi kontributor PDB terbesar  adalah industri sebanyak 19,66 persen  hanya mampu menyerap tenaga kerja sekitar 14 persen, sementara hampir 29 persen tenaga kerja berada di sektor pertanian yang peranannya terhadap PDB sekitar 13 persen.

Beberapa program pelatihan/sertifikasi yang telah dilakukan juga belum efektif. Masih banyak angkatan kerja yang telah mengikuiti pelatihan/sertitikasi yang justru belum bekerja. Hal ini mengingatkan kita pada rencana program kartu pra kerja, bagaimana jika pemegang kartu tersebut tidak kunjung mendapatkan pekerjaan?

Profil ketenagakerjaan dan permasalahan yang ada saat ini tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor dalam merealisasikan investasi di sektor padat karya. Hal ini akan berdampak terhadap berkurangnya minat investasi di sektor padat karya.

Dari data yang ada terlihat bahwa investasi yang masuk memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang semakin kecil. Hal in tentunya akan berpengaruh terhadap semakin sulitnya menekan angka pengangguran.

Daya tarik investasi di sektor padat karya dan sektor industri yang berdaya saing tentunya perlu didukung oleh kualitas SDM yang memadai. Selain faktor SDM, tentunya banyak faktor penentu dalam meningkatkan kinerja industri nasional yang memerlukan keterlibatan dan keberpihakan semua sektor/lembaga/kementerian terkait.

Berikut beberapa rekomendasi terkait percepatan peningkatan kualitas SDM:

1. Menciptakan tenaga kerja yang adaptif dalam menghadapi lapangan kerja yang fleksibel. Menciptakan lapangan kerja inklusif yang seluas-luasnya di sektor yang bernilai tambah tinggi.

2. Meningkatkan kualitas, relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Meningkatkan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi

4. Fokus pada keterampilan baru yang mendukung otomasi, termasuk keterampilan teknologi informasi dan komunikasi

5. Memperkuat keterampilan khusus manusia (softskill)

6. Mendorong transfer keahlian dan profesional berpendidikan dan berkeahlian tinggi.

Mengenai  kemungkinan bergesernya perhatian pemerintah dari pengembangan SDM ke pembangunan ibu kota baru, ada opportunity cost dari setiap kebijakan/program yang dilakukan, maka dari itu perlu membuat skala prioritas, mana agenda yang lebih mendesak/urgen.

Meskipun program prioritas pemerintah dalam jilid II Presiden Jokowi adalah pembangunan SDM, salah satunya terlihat dari meningkatnya anggaran kemnaker dari Rp3,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun, dikhawatirkan dengan rencana pemindahan ibu kota, pemerintah akan menjadi kurang fokus terhadap pembangunan SDM dan program-program urgen lainnya, mengingat anggaran pindah ibu kota juga membutuhkan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp466 triliun.

Hingga saat ini estimasi pembiayaan pindah ibu kota sebesar itu terbagi dalam tiga  sumber (APBN, Swasta, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU). Namun untuk yang bersumber dari luar APBN belum dapat dipastikan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pada program prioritas ketiga yakni nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja ini setidaknya ada  beberapa isu menarik antara lain UMKM, industri-investasi berbasis ekspor, dan industri 4.0.

Pertama, UKM. Salah satu pekerjaan rumah KUMKM adalah memposisikan bagaimana Lembaga Pengelola Dana Bergulir  (LPDB) agar dapat bekerja lebih strategis lebih dari sekadar memberikan bantuan pemodalan non-bank. LPDB seharusnya juga menilai sejauh mana efektivitas dari pemberian dana tersebut. Tujuan utama dari usaha kecil adalah naik kelas.

Solusi yang bisa dilakukan adalah bagaimana LPDB ini dapat dikuatkan secara kelembagaan, minimal dapat berupa badan pembiayaan khusus.

Peran transportasi daring, e-commerce dan teknologi finansial (fintech) saat ini banyak membantu UMKM. Melalui transportasi daring dan e-commerce, pasar dan proses distribusi produk UMKM bisa semakin luas. Sementara fintech membantu pendanaan cepat bagi jenis usaha ini. Tapi sampai dengan sekarang belum ada kerjasama peningkatan daya saing UMKM agar produknya layak berada dan bersaing di e-commerce oleh KUMKM. Yang ada justru sebaliknya, pihak e-commerce memberikan program pelatihan bagi penggunanya yaitu UMKM.

UMKM perlu menjadi prioritas utama di marketplace agar produknya nampang lebih sering dibanding produk impor dari luar Indonesia. Setidaknya upaya ini diberlakukan bagi e-commerce yang lahir di Indonesia. Pemerintah dapat melakukan perlakuan diskriminatif bagi produk lokal dan luar. Bukan dari segi harga, namun dari segi non-harga seperti produk lebih sering muncul di etalase e-commerce.

Kedua, industri-investasi. Saat ini sebetulnya Indonesia perlu menjalin kerja sama yang lebih serius dengan China dan Amerika Serikat di tengah perang dagang ini. China masih ingin penetrasi pasar di Amerika Serikat tanpa terkena bea masuk yang mahal sehingga menaikkan harga jual produk mereka di Amerika Serikat. China merupakan importir terbesar bagi Amerika Serikat.

Peluang ini yang dilihat oleh Vietnam. China memiliki kontribusi yang besar bagi Vietnam hingga membuat negara ini menjadi hub basis manufaktur siap ekspor untuk menembus pasar Amerika Serikat. Tentu kita bisa melihat saat ini bagaimana capaian pertumbuhan FDI dan ekspor Vietnam mampu melampaui Indonesia.

Praktik ini sebetulnya sudah dilihat oleh Amerika Serikat, dan tentu ancamannya adalah pemberlakuan bea masuk yang tinggi terhadap produk yang diimpor dari Vietnam.

Buktinya? Bisa dilihat pada kasus impor produk baja dari Vietnam yang ternyata berasal dari China sehingga Amerika Serikat memberikan bea masuk anti dumping terhadap produk tersebut dari Vietnam pada Mei 2018. Ada kenaikan tariff bea masuk 40,2 persen  (yoy) impor barang dari Vietnam oleh Amerika Serikat di kuartal pertama.

Apa yang dilakukan oleh Vietnam? Pada akhirnya karena surplus perdagangan terhadap Amerika Serikat terlalu tinggi, Vietnam harus melakukan kompensasi dengan membeli produk dengan nilai yang cukup besar dari Amerika Serikat. Pesawat Boeing, contohnya.

Vietnam yang mulai hati-hati dalam melakukan perdagangan dengan Amerika Serikat ini menjadi keuntungan bagi Indonesia, jika mampu dimanfaatkan. Kita bisa melihat kasus dumping dari China yang dibebankan kepada produk stainless steel dari Indonesia kini bisa menyasar pada pasar Amerika Serikat. Ini merupakan kasus  industri dari sudut pandang mikro.

Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas dan makro, muncul pertanyaan, sebenarnya investor tertarik di Indonesia dalam hal apa? Jika dari segi teknologi tentu tidak karena dari kualitas sumber daya manusia, jumlah paten, regulasi pro inovasi masih rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya, sebut saja Singapura dan Thailand. Lalu apa yang sebenarnya dicari?

Indonesia ini memiliki setidaknya tiga keuntungan yang menjadi alasan dalam menarik investor yang tidak dimiliki oleh negara lain di ASEAN. Pertama, pasar domestik yang besar dengan tumbuhnya kelas menengah di daerah perkotaan. Kedua, sumber daya alam prospektif dan besar. Ketiga, tenaga kerja yang besar dan bonus demografi di 2030.

Tentu jika kita mengejar investasi sekaligus ekspor, maka alasan pertama tentu tidak mungkin. Alasan kedua dan ketiga yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana memunculkan pusat industri berbasis sumber daya alam dan juga menghadirkan industri padat karya.

Sumber daya alam tentu jika hanya kita ekspor mentah saja akan menghadapi risiko ketidakpastian global. Harga dan permintaan global akan langsung berpengaruh, apalagi di saat perang dagang ini. Perang dagang selalu memberikan plot twist lebih banyak daripada film Holywood.

Ekspor komoditas mentah seperti itu juga menghadapi dilema. Jika harga global tidak kompetitif, industri merugi, pekerja dirumahkan, imbasnya ekonomi daerah juga lumpuh. Jika untung hanya sebagian yang menikmati karena margin keuntungan yang besar, muncul ketimpangan daerah dan resource curse.

Pemerintah sebetulnya sudah memberikan solusi melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di Kawasan Ekonomi Khusus.

Permasalahannya ada dua hal utama: 1) Kawasan Ekonomi Khusus dikelola tidak secara profesional oleh badan otonom tapi oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kepentingan politik praktis selama 5 tahun (atau 5x2 periode) akan selalu menjadi bayang-bayang pengusaha; 2) tidak diberikan kewenangan layaknya kawasan perdagangan bebas seperti kewenangan impor dengan bea tarif rendah atau nihil. Dua alasan ini mendorong mengapa beberapa kawasan saat ini cenderung kosong meskipun sudah dibanjiri segudang insentif fiskal.

Jika kita melihat ke alasan ketiga yaitu tenaga kerja, masalah SDM sangat penting, bagaimana memacu produktivitas. Di sisi lain, investasi  tidak mampu maksimal menyerap tenaga kerja.

Permasalahannya sekarang adalah investor ogah untuk berinvestasi di industri padat karya ketika ingin mempekerjakan tenaga kerja masih dipersulit oleh peraturan tenaga kerja yang bisa dikatakan rigid.

Beberapa hal yang paling terkecil adalah pesangon bagi karyawan tetap sepanjang 95 minggu. Cukup lama. Kalau kita bandingkan di Vietnam saja hanya 26 minggu. Ini yang menjadi alasan mengapa sebetulnya investor menjadi berjudi pada tenaga kerja di Indonesia jika ingin berinvestasi.

Tantangan ketidakpastian global saat ini tidak sedikit membuat perusahaan merugi. Ketika ingin downsizing karena perusahaan merugi, perusahaan memecat karyawannya dengan mengeluarkan uang yang lebih besar lagi.

Investor akhirnya mengakali dalam merekrut pekerjanya. Mulai dari tenaga kontrak hingga outsourcing. Ini justru yang membuat rentan tenaga kerja kita karena tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh perusahaan, contoh terkecil asuransi, paling tidak BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Ini juga menjadi salah satu alasan yang kuat mengapa semakin rendahnya investasi kita di sektor manufaktur atau sekunder. Malah polanya bergeser ke sektor tersier dan cenderung padat modal. Mengapa? Risiko untuk investasi di sektor ini sangat rendah. Akhirnya, sektor manufaktur tidak tergarap, cenderung mengarah pada deindustrialisasi.

Proyeksi dalam 5 tahun ke depan, deindustrialisasi ini masih terus berjalan jika strategi yang digunakan oleh pemerintah masih sama dan permasalahan tenaga kerja kita tidak terselesaikan.

Ingat, tidak hanya indonesia yang mengalami deindustrialisasi, tapi beberapa negara ASEAN lain hingga Jerman pun sebagai negara manufaktur terbesar juga mengalami penurunan akibat perang dagang kali ini.

Kebijakan perubahan UU Ketenagakerjaan ini memang secara politis akan berat. Tapi jika tidak dilakukan cepat (secepat pemindahan Ibukota yang terkesan terburu-buru) maka insiasi ini tidak akan mendapatkan dukungan politik ke depannya. Semakin besar ongkos politik yang perlu ditanggung karena kebijakan ini tidak populis. Semakin besar pula konsekuensi ekonomi seperti tidak terserapnya tenaga kerja di pasar hingga peluang global yang akan terlewatkan.

Ketiga, industri 4.0.  Belum terlihat ada kejelasan mengenai industri 4.0, bahkan bisa dikatakan hanya menjurus pada gimmick semata. Mengapa demikian?

Ada tiga hal mengapa belum ada kejelasan mengenai inisiasi ini. Pertama, belum ada roadmap internet of things (IoT) yang dapat merangkul setidaknya oleh dua kementerian: Kemenperin dan Kemkominfo. Padahal IoT adalah industri pertama yang perlu dibangun sebagai dasar bagi pengembangan industri 4.0.

Kedua, masih belum ada kawasan industri sebagai pilot project uji coba industri 4.0. Ketiga, belum ada roadmap industri 4.0 yang jelas saat ini dari bagaimana tahapan yang perlu dilakukan tiap tahunnya hingga mitigasi tenaga kerja yang akan terdampak. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Program prioritas pembangunan infrastruktur dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2020 yang disampaikan Bappenas bisai dilihat dari data sebelumnya. Dalam kurun tahun 2015-2019, alokasi anggaran infrastruktur tumbuh rata-rata 11,8 persen.

Dari rata-rata total anggaran infrastruktur tersebut, 47,3 persen dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat, 39,4 persen dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan 13,3 persen dialokasikan melalui pembiayaan.

Dalam RAPBN 2020 besaran anggaran infrastruktur diperkirakan mencapai Rp419.240,6 miliar, yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp405.120,8 miliar, infrastruktur sosial sebesar Rp8.771,0 miliar, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5.348,9 miliar.

Alokasi tersebut masih kurang sehingga pemerintah mendorong sumber pembiayaan lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP) terutama untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). RPJMN 2015-2019 menetapkan 245 PSN, namun pada 2018 dikurangi menjadi 223 PSN dan terdapat 37 proyek prioritas.

Sayangnya, PSN tersebut gagal menarik investor asing dan domestik. Realisasi PSN masih sangat rendah. Berikut statusnya per Maret 2019:

- 20 persen PSN (45 proyek) terealisasi;

- 12 persen PSN (25 proyek) dan 1 Program Ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi;

- 16 persen PSN (37 proyek) dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019;

- 29 persen PSN (66 proyek) dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019;

- 4 PSN (8 proyek) dalam tahap transaksi, dan;

- 19 persen (42 proyek) dan 1 Program Industri Pesawat dalam tahap penyiapan.

Rendahnya realisasi proyek infrastruktur karena terjebak pada siklus politik 5 tahunan, sehingga kualitas desain proyek tidak memenuhi standard internasional seperti K3 dan lingkungan, lahan belum clear dan clean, administrasi seperti pembebasan lahan, perijinan dan regulasi belum siap, namun groundbreaking sudah dilakukan dengan kesiapan proyek yang dipaksakan.

Contoh konkritnya adalah kereta api cepat Jakarta - Bandung yang pada 2014 dijanjikan akan beroperasi pada 2019. Begitu juga dengan Bandara Kertajati yang sepi dari kegiatan penerbangan komersil, LRT Palembang yang sepi peminat sebab dibangun bukan untuk mobilitas masyarakat melainkan Asian Games 2018, dan lain-lain.

Tidak heran jika pemerintah melakukan penugasan kepada BUMN dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut sebab tidak menarik bagi investor asing maupun domestik. Bahkan penugasan tersebut membuat kondisi keuangan BUMN menjadi buruk.

Di sisi lain, sangat disayangkan pembangunan infrastruktur transportasi darat masih didominasi oleh pembangunan jalan tol, bukan kereta api. Tahun 2020 akan dibangun jalan sepanjang 837 km; sedangkan kereta api hanya 238,8 km. Seharusnya pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang harus didorong oleh pemerintah, sebab, kereta api lebih inklusif, efektif dan efisien dalam mendorong mobilitas masyarakat. Tidak heran, negara maju lebih mengutamakan pembangunan kereta api dibandingkan jalan tol.

Secara umum peningkatan anggaran infrastruktur bagus, namun akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan perencanaan desain proyek yang matang sehingga tidak menarik bagi investor asing maupun domestik, sedangkan kemampuan pemerintah sangat terbatas. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!