RAPBN-P 2017 Lampu Merah
berita
Ekonomika
29 August 2017 00:00
Penulis
Angin kencang tengah menghempas perekonomian Indonesia. Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 mengalami defisit sebesar 2,92 persen atau sekitar Rp397,2 triliun. Total belanja Negara mencapai Rp2.111 triliun, sementara pendapatan Negara hanya Rp1.750 triliun. Padahal pemerintah sudah memangkas besaran anggaran dalam RAPBN-P sebesar Rp47,5 triliun, termasuk di dalamnya anggaran untuk infrastruktur yang menjadi andalan program pemerintah.

Dengan masih mengandalkan penerimaan dari pajak, sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak strategi. Salah satunya, tax amnesty yang dimulai sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Berharap bisa menjaring wajib pajak (WP) baru sebanyak  20,1 juta, yang terjaring cuma 891.577 WP. Yakin dana repatriasi yang masuk  hingga Rp1000 triliun, faktanya hanya bisa mengantongi Rp146 triliun atau 14,5 persen dari target. Kenapa hal ini bisa terjadi? Selain kampanye yang masif, pegawai pajak diperintah standby 24 jam tanpa hari libur sudah dilakukan. Lantas, kenapa hasilnya jauh dari target?

Sementara, sepanjang tahun 2016, dari target yang sebesar Rp1.533 triliun, hanya mendapatkan 81.54 persennya saja.  Apakah targetnya yang terlalu tinggi atau terjadi shortfall pajak? Jika sektor pajak selalu meleset dari target, tak bisakah dicarikan solusi lainnya, misalnya sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)?

Tahun ini ada wacana mahasiswa harus punya NPWP. Apakah ini terkait jatuh tempo pembayaran utang Oktober mendatang? Dengan rentang WP yang kian meluas, apakah tahun ini defisit anggaran bisa menjauh dari dari angka 2,92 persen? 

Kita musti ingat, amanat undang-undang dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB. Artinya, defisit RAPBN-P 2017 ini sudah lampu merah. UU Nomor 17 Tahun 2003 ini yang kemudian dipertegas Undang-Undang Dasar (UUD) dalam  Pasal 7a dan 7b, jika defisit APBN mencapai 3 persen, DPR bisa ke MK untuk mengajukan impeachment terhadap pemerintah.

Dengan kondisi suhu politik dalam negeri yang cepat berubah, bukan tidak mungkin lawan politik akan menggunakan isu defisit anggaran sebagai ‘amunisi’ baru untuk memojokkan pemerintah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Sejak 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi–Jk menyusun APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), target penerimaan pajak dibuat sangat tidak realistis dan mustahil tercapai. Tidak heran kalau realisasi pencapaiannya pun sangat buruk, sekitar 81,5 persen dari target untuk dua tahun terakhir ini. Di lain pihak, pemerintah tidak mau mengurangi anggaran belanjanya, sehingga memicu defisit meningkat tajam. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi, karena kalau anggaran belanja dikurangi maka pertumbuhan ekonomi yang lagi seret ini pasti akan lebih anjlok. Dan penerimaan pajak akan semakin terperosok. Alhasil, keuangan pemerintah merah membara alias defisit semakin membengkak, dan mendekati 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), suatu angka keramat yang harus dijaga agar jangan terlewati, kalau tidak mau terkena masalah.

Kondisi ekonomi yang sedang lesu, ditambah harga komoditas yang turun sejak 2013, membuat penerimaan pajak stagnan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak ini, termasuk program Tax Amnesty yang membodohi masyarakat dengan memasang target penerimaan setinggi langit, yang ternyata hanya mimpi di siang bolong.

Tudingan dan kambing hitam pun dicari. Dikatakan tingkat kepatuhan pembayar pajak di Indonesia sangat rendah, yang tercermin di rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang sudah di bawah 11 persen pada 2016. Bahkan ada yang mengatakan rasio pajak 2016 hanya sekitar 10,3 persen saja. Pertanyaannya, pembayar pajak mana yang tidak patuh? Bagi pekerja (seperti saya) tidak bisa untuk tidak patuh bayar pajak, karena pajak penghasilan pekerja dipotong langsung oleh pemberi kerja. Dan ada puluhan juta orang lainnya yang seperti saya (yaitu pekerja), yang tidak bisa tidak patuh bayar pajak. Jadi, kemungkinan besar yang tidak patuh membayar pajak adalah pengusaha, baik itu besar, sedang, kecil, maupun mikro. Tetapi, dampak ketidakpatuhan pengusaha menengah dan kecil sangat tidak signifikan, meskipun kita tahu, tidak patuh bayar pajak sekecil apapun tetap saja salah. Tetapi inti permasalahnnya bukan itu. Salah satu kontribusi terbesar anjloknya rasio pajak sebenarnya akibat diberlakukannya UU PPh tahun 2008 (yang berlaku tahun 2009) oleh Kementerian Keuangan ketika itu, yang kebetulan menteri-nya sekarang menjabat lagi di posisi yang sama.

Sebelum UU PPh 2008 diberlakukan, rasio pajak tahun 2008 sebesar 13,3 persen. Dengan UU PPh 2008 ini, rasio pajak 2009 turun menjadi 11,06 persen. Hal ini disebabkan karena UU PPh 2008 ini memangkas tarif pajak dividen, yang notabene adalah penghasilan bagi kelompok berpendapatan tinggi, dari 20 persen final menjadi 10 persen final. Atau terpangkas setengahnya! Hal ini jelas membuat rasio pajak anjlok.

Bagaimana ke depannya? Upaya meingkatkan pajak dari masyarakat kelompok berpendapatan menengah dan rendah sangat berisiko meningkatkan kesenjangan sosial, di samping juga sangat tidak adil. Yang harus dilakukan oleh pemerintah seharusnya merevisi kembali kebijakan yang lalu yang sangat pro kelompok berpendapatan tinggi, termasuk keuntungan yang diperoleh dari saham yang hanya dikenakan pajak penghasilan yang sangat minim. Sudah waktunya, Menteri Keuangan “menebus dosa” atas kebijakannya yang lalu, yang sangat tidak adil bagi kelompok berpendapatan rendah. Bukan mengkambinghitamkan pembayar pajak (pekerja) yang sudah banting tulang dan patuh bayar pajak (karena tidak bisa untuk tidak patuh). (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar di Bidang Administrasi, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI

Menurut saya, jika hanya mengandalkan penerimaan dari pajak dan pembiayaan dari instrumen konvensional, tentu akan akan sangat berat bagi pemerintah untuk lepas dari defisit.

Kita musti sadar, bahwa tax ratio kita selalu rendah. Tax ratio tahun 2016 hanya sebesar 10,36 persen atau terendah dalam sembilan tahun sejak 2008. Di tahun 2017 juga kemungkinan akan rendah, di kisaran 10 persen. Jadi perlu ada inovasi yang mampu untuk mengerek naik tax ratio.

Selain itu, resep yang diberikan oleh Bank Indonesia (BI) dengan penurunan BI Rate menjadi 6,5 persen dari sebelumnya 6,75 persen, sebagai instrumen konvensional, tak lantas menjadi obat yang mujarab. Penurunan BI Rate ini hanya untuk menjaga inflasi pada kisaran 4 persen, agar dunia usaha merasa lebih longgar dalam berinvestasi. Peningkatan investasi menjadi penting setelah anggaran tidak sesuai dengan harapan.

Langkah BI menurunkan BI Rate sudah menunjukkan arah yang benar, namun begitu, dengan besarnya kebutuhan pagu belanja Negara, rencana pembayaran bunga dan pokok utang yang jatuh tempo, serta target pajak yang meleset, tentu perlu dipikirkan langkah yang tepat untuk mengatasinya. Langkah-langkah inovatif yang nantinya mampu menambal kekurangan pada instrumen konvensional.

Langkah-langkah inovatif tersebut, antara lain, dengan memompa sektor riil yang masih produktif, seperti sektor kelautan dan perikanan, yang di tahun 2016 kemarin bisa memberikan kontribusi cukup signifikan bagi Negara dengan meraup hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp360,86 miliar. Jumlah tersebut naik 4,6 kali lipat dari PNBP SDA KKP di 2015 sebesar R 77,49 miliar. Sektor ini diproyeksikan akan terus naik berkali-kali lipat di tahun 2018 dan 2019.

Selain itu sektor pariwisata yang di tahun ini ditargetkan diharapkan pada tahun 2019 nanti mampu melampui sektor energi dengan target pendapatan sebesar 20 miliar dolar AS. Ini tentu sangat berkontribusi buat pendapatan Negara.

Sebenarnya masih banyak lagi sektor yang bisa dikelola, yang bisa mendukung penerimaan Negara. Tentu semuanya itu dilakukan melalui trajektori yang besar dan berkesinambungan. Namun begitu, Presiden harus pintar-pintar memilih siapa-siapa menteri yang mampu diajak untuk berorkestrasi memainkan irama-irama inovatif yang kadang juga harus berani dan tegas. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF