Proyek Infrastruktur BUMN “Bleeding”, Mengapa?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: akucintakeuangansyariah.com

18 December 2017 19:00
Penulis
Kinerja beberapa BUMN yang diserahi tugas membangun proyek-proyek infrastruktur sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2017 mulai menuai masalah. Meski dalam laporan keuangan di pasar modal kelompok BUMN "Karya” masih mencatat perolehan laba serta mendapat limpahan proyek infrastruktur dari pemerintah (151 proyek), namun BUMN-BUMN seperti PT Pembangunan Perumahan (PT PP), PT Waskita Karya (WSKT), PT Adhi Karya (ADHI), PT Wijaya Karya (WIKA) saat ini ternyata mengalami arus kas bersih minus dari aktivitas operasi.

Satu sumber menyebut, PT PP mencatat arus kas minus sebesar Rp1,5 triliun karena pembayaran kas kepada pemasok dan subkontraktor lebih besar Rp11,8 triliun ketimbang pemasukan kas yang Rp11,7 triliun dari pelanggan. Debt to equity ratio (DER) sebesar 1,8 kali (liabilitas Rp22,8 triliun, ekuitas Rp2,49 triliun). PT ADHI arus kas minus Rp3 triliun (penerimaan Rp6,87 triiliun, pengeluaran Rp9,9 triliun dengan DER 3,4 kali, yakni liabilitas Rp18,8 triliun, ekuitas Rp5,55 triliun). PT WIKA mengalami minus arus kas Rp2,69 triliun dengan penerimaan kas Rp9,8 triliun dan pengeluaran Rp11,5 triliun (DER 2 kali, liabilitas Rp26,87, ekuitas Rp13,17 triliun). Sedangkan PT WSKT mengalami minus arus kas operasi Rp5 triliun (penerimaan Rp14,24 triliun, pengeluaran ke pemasok Rp16,55 triliun). DER PT WSKT 2,9 kali antara liabilitas Rp65,7 triliun, ekuitas Rp21,9 triliun. PT Adhi Karya sendiri mendapat tugas penyelesaian proyek LRT se-Jabodetabek yang sempat bermasalah dalam pendanaan, dan sudah mengeluarkan Rp5 triliun untuk proyek LRT (progres LRT 27 persen).  

Jika mengalami arus kas minus, apakah berarti BUMN-BUMN tersebut akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan proyek infrastruktur? Posisi laba dalam laporan keuangan BUMN boleh saja, namun realitas pembiayaan proyek yang diantaranya harus melunasi kewajiban ke pemasok membutuhkan kesiapan cashflow yang memadai. Lalu darimana sebenarnya BUMN membiayai proyek-proyek infrastruktur?

Selama periode 2015-2019 dibutuhkan pendanaan sekitar Rp5.000 triliun untuk membangun berbagai proyek infrastruktur dalam negeri, mulai dari pelabuhan, pembangkit listrik, jalur kereta api dan jalan tol. Pembiayaannya, diserahkan kepada BUMN. Selain itu, diharapkan juga partisipasi swasta dan pasar modal (saham, obigasi, reksadana, efek beragun aset/EBA, dan lain-lain) untuk ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur.

Kemampuan APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3 persen atau Rp1.978,6 triliun. Jika sudah menggunakan instrumen-instrumen pembiayaan secara luas seperti itu, mestinya sumber dana diperkirakan cukup memadai. Tapi mengapa lalu BUMN mengalami defisit arus kas operasional?

Apakah sumber dana dari pemerintah untuk pencairan pendanaan infrastruktur APBN mengalami kondisi seret akibat kesulitan keuangan Negara  yang defisit? Bagaimana mengatasi ancaman kinerja pekerjaan infrastruktur yang bermasalah akibat pembayaran ke pemasok terhambat? Apa jalan keluar dari kondisi yang memburuk tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Guru besar ekonomi UII Yogyakarta, Wakil Ketua PP ISEI

Saya tidak mencermati data total dari 254 proyek infrastruktur yang direncanakan. Jadi kalau cuma empat yang siap itu, yang lain memang ada yang belum waktunya, ada yang baru akan mulai dan sebagainya. Itu kan baru perencanaan, tapi memang ada sebagian yang terlambat, betul. Tapi bukan berarti semuanya mengalami keterlambatan, tidak juga.

Kalau ide dasarnya, saya sangat setuju dengan ide pembangunan dan percepatan infrastruktur ini. Karena salah satu sebab terhambatnya pemanfaatan sumber daya alam kita untuk kepentingan nasional adalah infrastruktur yang tidak memadai. Kalau misalnya perjalanan Yogja–Semarang yang bisa satu jam atau satu setengah jam saja jika ada highway misalnya, saat ini bisa jadi butuh waktu 4 – 5 jam, itu kan begitu banyak social cost-nya.  Dan kalau kita lihat pengalaman negara maju, infrastruktur dasar yang lebih dulu dibangun. Jadi ide pak Jokowi itu secara teoritik memang ada dasarnya. Tapi untuk membangun itu kan harus kita lihat daya dukung kita. Termasuk teknologi dan sebagainya. Nah, disini kita melihat itu agak kedodoran, karena sangat mengandalkan BUMN. Sebetulnya swasta kan secara selektif harus dilibatkan. Tapi masalahnya swasta kan ada juga yang sudah dicoba tapi tidak sanggup juga, sehingga diambil alih oleh BUMN.

Soal lain, infrastruktur sebetulnya tidak bisa juga jika dipaksakan tergesa-gesa. Karena butuh dana besar, teknologi yang canggih, dan sebagainya. Jika dipaksanakan, akan muncul banyak masalah. Jadi harus ada skenario-skenario yang jelas tentang perencanaan jangka menengah panjang. Karena infrastruktur itu memang harusnya dalam perencanaan jangka panjang. Tentunya dengan prasyarat yang memungkinkan juga swasta terlibat, agar tidak berat ketika melaksanakannya.

Jadi persoalannya demikian, ketika kita ingin cepat, tapi daya dukung bermasalah. Nah, posisi BUMN ketika dia diminta oleh pemerintah posisinya tidak bisa menolak, walaupun dia persero. BUMN itu hakikatnya menerima yang terkait dengan social motive, jadi tidak semata profit motive, karena mereka harus membantu dalam program-program pemerintah.  Tetapi kalau dengan membantu program pemerintah itu mereka menjadi bleeding, kan jadinya posisi BUMN seperti makan buah simalakama, terjebak dalam permasalahan kesehatan rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan sebagainya).

Pemeriksaan, audit penggunaan anggaran dalam pelaksanaan proyek infrastruktur juga wajib dipenuhi. Tidak bisa dihindari karena itu soal fisibilitas. Wajib dipenuhi. Jika fisibilitas tidak dipenuhi dan kemudian dipaksanakan, maka akan dihadapkan pada masalah-masalah cashflow BUMN. Itu terkait dengan kewajiban good governance, akuntabilitas dan responsibilitas.

Usul saya, sebaiknya di mapping ulang semua perencanaan proyek nya. Melihat mana yang riil untuk mampu kita laksanakan. Jadi mapping ulang itu kemudian menghasilkan review perencanaan proyek jangka pendek lalu dijadikan proyek jangka menengah, yang jangka menengah dijadikan jangka panjang. Jadi dengan demikian tidak mengganggu posisi keuangan BUMN yang mendapat amanat untuk melaksanakan tugas infrastruktur. Juga jangan sampai kesannya ini adalah pencitraan semata untuk mendapat return politik cepat. Jadi kalau mau mengharapkan return politik cepat, ya akibatnya seperti ini. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Pemerintahan Jokowi menargetkan proyek strategis nasional (PSN) sebanyak 245 proyek, dan hingga 31 november 2017 baru 4 proyek yang berhasil dirampungkan. Adapun sisanya; 147 masih dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek masih dalam tahap persiapan.

Lambannya realisasi proyek strategis nasional (PSN) tidak terlepas dari pelbagai persoalan terkait pembangunan infrastruktur yang selama ini dihadapi pemerintah, misalnya masalah kurangnya koordinasi terkait pendistribusian kewenangan dan pengambil keputusan, ketidaksesuaian perencanaan pendanaan dengan kebutuhan implementasi, sulitnya proses pengaduan dan pembebasan lahan, kurang memadainya kapasitas Kementerian/Lembaga dan/atau Penanggung jawab Proyek dalam penyediaan infrastruktur terutama yang dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), lambatnya proses penyusunan peraturan, serta keberadaan peraturan yang tumpang tindih sehingga menghambat investasi.

Bahkan untuk PSN, masalah pembebasan lahan masih menjadi isu utama dengan persentase 44 persen. Meskipun begitu, ada upaya dari pemerintah dengan diberikannya kewenangan terkait pembebasan lahan kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN). Kebijakan tersebut sedikit membantu karena proses pembebasan lahan menjadi lebih terkoordinir.

Selain pembebasan lahan, masalah krusial lainnya adalah terkait perencanaan dan penyiapan, persentasenya mencapai 25 persen. Tidak adanya kesepakatan antara Kementerian/ lembaga atau BUMN yang mengusulkan proyek dengan daerah berdampak terhambatnya proyek yang direncanakan. Kedua masalah ini juga berimbas terhadap masalah pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.

Sampai tahun 2020 total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh proyek strategis nasional mencapai Rp4.417 triliun. Hal yang mustahil ditanggung seluruhnya oleh negara dalam hal ini BUMN. BUMN sendiri saat ini nampak mulai keletihan untuk menanggung ambisi besar pemerintah.

Di tahun 2017 saja total dana yang dibutuhkan untuk PSN mencapai Rp391,42 triliun, dan kebutuhan tahun 2018 lebih besar lagi sebesar Rp576,15 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan dana ini peran swasta sangat diperlukan, bisa dilihat berdasarkan pemenuhan dana tahun 2016 dari total realisasi pendanaan sebesar Rp512,65 triliun, kontribusi swasta paling besar.

Pemerintah sendiri berencana memenuhi kebutuhan dana PSN sebagian besar dari swasta mencapai Rp2.615,43 triliun. Sisanya dari APBN/D serta BUMN/BUMD. Tentunya agar hal tersebut bisa berjalan lancar, perlu dilakukan perbaikan terkait masalah-masalah yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan proyek strategis nasional agar swasta lebih tertarik untuk terlibat.

Selain itu sinergitas antar pihak yang terlibat dalam PSN perlu dijaga. Prinsip yang selama ini selalu digaungkan pemerintah, yakni profesional, integritas, dan tidak ada hidden agenda dalam menjalankan proyek harus jadi pegangan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Sejak tahun 2015-2016 kami selalu mengkritik dan memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi mengenai persoalan program infrastruktur. Sejak ditunjuknya PT SMI dan PT Pembangunan Perumahan (PT PP) untuk menjalankan manajemen pembiayaan infrastruktur sesuai  RPJMN.

Selain itu kami selalu mempertanyakan roadmap kerja dari Menteri BUMN tentang penarikan pinjaman, PMN, dividen, hingga roadmap pembiayaan dan pengelolaan secara khusus untuk infrastruktur,. Kami juga mempertanyakan kebijakan pembiayaan infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kemenkeu seperti pembuatan paket kebijakan ekonomi 1-12.

Dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, tidak satupun bicara mengenai persoalan BUMN sebagai penopang perekonomian indonesia. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp5.000 triliun, namun APBN kita hanya bisa mencukup Rp350-400an triliun/tahun, yang sebagian besar didistribusikan di BUMN, Kementerian PU, Kementerian Pertanian, dan lain-lain. Jika kemudian terjadi bleeding seperti ini, secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari BUMN dalam pencapain target. Namun alasan bleeding juga tidak bisa dijadikan justifikasi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penarikan utang dalam pembiayaan infrastruktur.

Presiden harus sesegera mungkin melakukan evaluasi kinerja dalam hal ini, dan mendudukkan Kementerian BUMN beserta Kementerian Keuangan untuk mencari solusi mengatasi bleeding tersebut, tanpa harus melakukan penarikan utang. Dalam hal ini Kementerian Keuangan yang memiliki peran utama untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara, dan Kementerian BUMN wajib melakukan evaluasi kinerja di BUMN-BUMN yang ditunjuk untuk menjalankan infrastruktur ini.

Sedangkan fungsi kontrol DPR bisa juga dimaksimalkan dengan cara meminta kepada BPK untuk melakukan audit pengelolaan infrastruktur untuk melihat secara administratif dan fungsionalnya.  Jika ada yang terlambat dan baru hanya 4 proyek infrastruktur yang siap maka bisa jadi ada indikasi beban yang tinggi di tingkat operasional, bisa juga beban tinggi karena belanja modal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Bagi Indonesia, infrastruktur menjadi vital sebagai salah satu sarana untuk menghindari jebakan kelas menengah di masa mendatang. Keberadaan infrastruktur bisa menjadi pengungkit bagi kegiatan ekonomi agar bisa melaju lebih kencang. Alhasil, jebakan kelas menengah bisa dihindari di masa mendatang.

Sudah tepat keputusan Pemerintahan Jokowi-JK menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda penting selama 2014-2019. Jika bukan saat ini, kapan lagi berbagai infrastruktur yang diperlukan untuk menghilangkan the bottlenecking bisa dibangun? Apakah harus menunggu tahun 2020? Di mana sisa untuk keluar dari jebakan kelas menengah tersisa 10 tahun ke depan.

Dalam Nawacita disebutkan bahwa selama periode 2045-2019 dibutuhkan pendanaan sekitar Rp5.519,4 triliun untuk membangun berbagai proyek infrastruktur yang dibutuhkan mulai dari pelabuhan, pembangkit listrik, jalur kereta api dan jalan tol.  Pembiayaan tersebut diambil dari kas Pemerintah APBN sebesar Rp2.215,6 triliun (40,14 persen); APBD sebesar Rp545,3 triliun (9,88 persen); BUMN Rp1.066,2 triliun (19,32 persen) dan swasta Rp1.692.3 triliun (30,6 persen).

Bleeding dalam BUMN yang menggarap infrastruktur pastinya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Banyak BUMN yang harus melakukan pembayaran kepada pemasok dan subkon. Di sisi lain, arus kas masuk tidak sebesar yang harus dikeluarkan.

Perencanaan pendanaan di atas kertas yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang miss dari perhitungan pemerintah.

Perlambatan ekonomi menjadi salah satu sebab terbatasnya pendanaan PMN (penyertaan modal negara) kepada BUMN. Selain itu, pendanaan dari swasta juga minim untuk diharapkan dikarenakan proyek-proyek yang ada ditawarkan oleh Pemerintah memiliki internal rate of return (IRR) yang rendah dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain. Contoh proyek tersebut adalah jalan tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 km.  Proyek yang menjadi salah satu andalan pemerintah memiliki IRR yang kurang menarik dibandingkan dengan instrumen lain. Bisa dipastikan, bleeding BUMN karya akan memengaruhi kinerja. Ekstremnya adalah dibutuhkannya suntikan modal dari luar BUMN tersebut. Siapa penyuntik modalnya?

APBN sudah tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan perpajakan yang nyaris bisa dipastikan tidak tercapai hingga akhir tahun menjadi penjelasnya.  Data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan penerimaan pajak hingga akhir November 2017 sebesar 78 persen atau sekitar Rp1.148 triliun. Target dalam dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.472 triliun. Pada titik ekstrim, swasta akan diharapkan “suntikan” modalnya melalui pembelian konsesi berbagai infrastruktur yang dimiliki oleh BUMN karya. Opsi ini tidaklah populis di tengah isu populis-nasionalisme yang sedang naik daun.

Usaha yang harus dilakukan agar bleeding bisa diatasi adalah menunda proyek-proyek yang sekiranya menjadi beban berat bagi BUMN. Di sisi lain memprioritaskan proyek-proyek strategis yang bisa menjadi pengungkit ekonomi lebih besar semisal pelabuhan. Penundaan dilakukan agar BUMN bisa bernafas dan Pemerintah bisa menyuntikkan modalnya ke BUMN pada kurun waktu 2-3 tahun mendatang.  Usaha berikutnya adalah mengoptimalkan pembiayaan swasta untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang belum disentuh oleh BUMN. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional