Program Kemitraan Petani, Pungguk Merindukan Bulan?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Twitter  (gie/Watyutink.com)

13 March 2018 13:00
Penulis
Dalam konferensi Food Security Summit 2018 baru-baru ini di Jakarta, Kadin Indonesia menawarkan gagasan konsep kemitraan dengan petani, nelayan dan peternak yang disebut closed loop atau mata rantai tertutup dan terintegrasi. Pada sistem closed loop, stakeholder akan dilibatkan secara aktif melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti perusahaan, perbankan, asuransi, dan kooperasi.

Tujuan dari gagasan closed loop yang ditawarkan Kadin Indonesia, tak lain adalah salah satu upaya membantu meningkatkan jaminan kecukupan pangan bagi penduduk bumi yang kini mencapai 7 miliar jiwa—di mana 870 juta orang di antaranya kini dalam kondisi kelaparan kronis--dan pada 2050 mendatang diperkirakan akan mencapai jumlah 9 miliar jiwa (Kompas, 10/3/2018).

Ringkasnya, petani, peternak, dan nelayan menjadi bagian dari program kemitraan. Alurnya begini, industri mitra akan menyerap hasil produk pertanian sebagaimana yang berjalan di industri kelapa sawit. Perbankan akan mem-back up pendanaan mitra yang membeli barang dari petani (off taker). Perbankan juga mendukung koperasi memberikan pendampingan petani dengan bunga murah, lalu koperasi membantu mengupayakan pencairan kredit dan peningkatan kualitas SDM.

Pertanyaannya, apakah akan sesimpel itu konsep closed loop Kadin? Sebab masalah petani, peternak, dan nelayan bukan cuma soal pendampingan dan rencana bermitra dengan perusahaan, tapi lebih dalam dari itu. Di dalamnya ada persoalan lahan pertanian yang menyempit, fluktuasi harga pangan/harga dasar gabah, soal benih dan pupuk, lingkaran setan kepada tengkulak/rentenir, nilai tukar petani (NTP), dan kemiskinan struktural yang melanda sebagian besar rumah tangga petani. Sudahkah itu semua terpetakan dalam rencana besar memuliakan petani?

Petani kita sudah lama mengalami masalah ‘laten’ yang tak kunjung teratasi. Kemajuan ekonomi/industrialisasi dan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi memaksa banyak lahan pertanian dikonversi menjadi pemukiman dan kawasan industri/perekonomian. Karut marut sektor pertanian lebih 10 tahun terakhir menyebabkan 5 juta petani alih profesi (2004-2014). Usia petani hanya tinggal yang berusia sepuh karena generasi petani muda lebih memilih bekerja di kota. Harapan kesejahteraan keluarga petani tak lagi bisa disandarkan pada profesi bertani. Banyak petani menjual sawahnya karena rata-rata pendapatan petani hanya tinggal kurang dari Rp1 juta per bulan (BPS, 2014).

BPS juga mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) Januari 2018 turun 0.14 persen menjadi 102,92 dibanding bulan sebelumnya. Februari  NTP turun lagi 0,57 persen menjadi 102,33 dibandingkan Januari 2018. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dibanding indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP turun pertama tanaman pangan, kedua holtikultura, dan ketiga peternakan.

Sebagai sebuah ide atau terobosan gagasan, tawaran konsep Closed Loop layak diapresiasi. Namun akan lebih bermakna jika gagasan itu disertai proposal komprehensif yang menyelesaikan permasalahan ‘laten’ yang selama ini dialami petani. Terlebih, konon bank-bank kita emoh membiayai sektor ekonomi lemah karena tidak bankable.

Jika tawaran konsep ini tidak diturunkan dalam jabaran detail yang membumi dan jernih memetakan semua masalah, wajar kalau ada yang menilai bahwa program ini hanya sebatas "cari muka" Kadin untuk kepentingan politik dan ekonomi kekuasaan. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Prinsip-prinsip dasar menuju kedaulatan pangan adalah:

  1. Pertanian darat/ laut tidak boleh dipegang oleh swasta, harus koperasi atau kelompok tani darat/ laut.
  2. Lahan-lahan HGU yang selama 5 tahun berturut-turut tidak produktif harus diambil alih negara, tanpa proses peradilan. Lahan dibagikan kepada koperasi/ kelompok tani untuk dikelola dan tidak disertifikatkan. Hanya boleh diturunkan kepada anaknya yang mau bertani
  3. Harus dibangun pertanian komunal yang luas agar cost efficient effective.                            
  4. At any cost, negara harus membiayai pertanian ( bukan subsidi) minimal sampai satu kali panen.                   
  5. Bulog/ BUMN pangan harus membuka outlet di tiap desa dengan kewajiban membeli produk petani dengan harga yang menguntungkan petani.  
  6. Perlu SKB 5 Kementerian untuk menjembatani proses produksi dari hulu ke hilir. Yaitu SKB Kementan, Kemendag, Kemenperin,  Kementerian Koperasi, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bulog.                       
  7. Perlu disediakan Silo untuk produk pertanian  di tiap desa dan Cool Storage untuk produk nelayan tiap koperasi nelayan. Silo maupun Cool Storage tidak boleh dipegang swasta. Oleh karena itu, kalau mau mensejahterakan nelayan sebaiknya bu Susi menghibahkan Cool storage-nya pada koperasi nelayan.         
  8. Dengan terbentuknya pertanian komunal, maka dibentuk koperasi-koperasi pertanian sejenis (cabe, bawang padi dan lain-lain).  Gabungan koperasi sejenis akan membentuk pusat keuangan petani. Pemerintah membantu manajemen keuangan tersebut hingga terbentuk bank petani/ nelayan.      

Kesimpulannya adalah: Closed Loop adalah program tambal-sulam/ sektoral, dan pasti gagal. Seharusnya penanganan menuju kedaulatan pangan dilaksanakan secara komprehensif dan holistik. Diawali dengan reformasi agraria, pembagian lahan oleh aparat dan ditujukan pada koperasi-koperasi/ Gapoktan. Pembiayaan at any cost oleh negara dengan membentuk SKB 5 Kementerian plus Bulog.   

Gabungan pendanaan awal dari 5 departemen, fokus untuk menuju kedaulatan pangan. Sudah include benih pupuk, fabrikasi pembuatan silo cold storage, dan industri terusan pertanian. Dengan harga jual petani yang tinggi oleh Bulog, maka petani akan sejahtera dan banyak orang akan kembali jadi petani. Sehingga dapat mengurangi urbanisasi ke kota, serta ekspor pertanian darat/ laut meningkat. 

Itulah jalan menuju Gudang Pangan Dunia. Semoga!!!

(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Mencermati sejarah pemilikan lahan, kalau dulu lahan petani diambil alih dan digunakan oleh penjajah Belanda dan kekuatan-kekuatan feodal, sekarang 75 persen lahan sedang dimiliki oleh pengusaha. Data konversi hutan tercatat 90 persen diserahkan kepada pengusaha.

Pada masa Orde Baru, seluruh budidaya lahan mulai dari persiapan lahan, masa tanam dan saat panen telah dibangun sistem yang integral-komprehensif. Sehingga dengan keterpaduan sistem itu, Indonesia dapat berswasembada beras pada 1983 hingga meraih penghargaan dari FAO, badan pangan PBB. Malah penurunan kemiskinan di pedesaan mencengangkan dunia. Oleh karena itu, sekarang tidak ada alasan apapun yang bisa diterima mengapa lahan pertanian diserahkan kepada pengusaha.

Adapun soal peran perbankan dalam kemitraan dengan petani, perbankan hanya berperan ketika ada program penguatan produktivitas petani dengan penggunaan teknologi pertanian. Pola perkebunan inti rakyat (PIR) bisa dijadikan contoh kemitraan yang baik ketika ada bagi hasil antara petani dan pengusaha.

Ihwal rencana Kadin/pengusaha menawarkan konsep kemitraan Closed Loop kepada petani, terus terang saya masih ragu. Karena, rekam jejak sementara pengusaha yang meminggirkan petani dan merusak lingkungan tidak bisa dihilangkan catatannya begitu saja. Kalau mau memberdayakan petani, contoh yang paling baik adalah konsep ‘contract farming ’,  di mana ada kerjasama yang saling menguntungkan antara petani dan pengusaha. Berbagi untung dan risiko.

Jangan mengharap perbankan akan berlaku seperti yang diharapkan. Selama ini terkesan mereka hanya mau ambil spread/untung saja, dan tetap tidak mau ambil risikonya. Saya mencatat, ketika dulu pada masa 70-80an ada bantuan dari World Bank untuk pemberdayaan petani kita, perbankan hanya mau bertindak sebagai penyalur dana bank dunia, lebih dari itu mereka menolak. Jadi saya himbau kepada pak Jokowi, agar dapat hendaknya mengembalikan perbankan Indonesia (BRI) kembali ke fitrahnya sebagai Bank Tani dan Nelayan.

Program kemitraan yang ditawarkan Kadin/pengusaha sekarang, terkesan lebih sebagai pencitraan saja. Pengusaha hanya ingin mempertahankan lahan yang telah mereka kuasai. Lagipula ini mau pilpres dan pileg. Karena mereka takut, orang akan menagih janji Presiden Jokowi berkenaan dengan Reforma Agraria. Saya mendukung jika lahan milik pengusaha 40 persen dibeli-kembali oleh pemerintah, dan dibagikan 30 persen ke buruh tani, sisanya ke petani di sekitar perkebunan.

Saya amat menyayangkan jika menilik rekam jejak pemerintahan sebelumnya sampai masa SBY, kebanyakan hanya menjalankan kebijakan letter of Intent (LOI)-IMF saja. Padahal agenda neoliberalisme IMF itu memang sengaja melemahkan Indonesia dari upaya berkedaulatan pangan. Dulu Bulog itu sangat efektif dalam mengendalikan harga, sehingga petani mendapatkan insentif untuk meningkatkan produksi sementara konsumen tetap dapat membeli beras dengan mutu baik. Tetapi sekarang, Bulog dan koperasi digerogoti efektivitasnya..

Komoditas pertanian merupakan anak tangga petani dan buruh tani untuk keluar dari kemiskinan. Produktivitas pertanian bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir sesungguhnya adalah harkat dan martabat rakyat Indonesia.

Mengapa petani tidak kunjung membaik nasibnya yang dibuktikan dari NTP yang tidak kunjung naik? Karena para pengambil kebijakan dan politisi, atau partai-partai yang mengaku memperjuangkan rakyat kecil itu belum sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat.  Saya menyayangkan jika Menteri Pertanian sekarang itu seolah hanya menjadikan petani itu bawahan atau pegawainya saja.
Begitu juga dengan Bupati dan DPRD di daerah.

Sejak era otonomi daerah, kebanyakan Bupati dan DPRD sudah melenceng dari maksud sesungguhnya  pembentukan konsep otonomi daerah. Padahal, otonomi daerah itu dimunculkan dengan harapan agar kedekatan jarak antar Bupati/ DPRD dan rakyat itu dapat mensejahterakan rakyat. Kenyataannya sebagian besar Bupati dan DPRD itu malah lebih banyak menekan rakyat. Hanya sebagian kecil dari mereka yang sesuai harapan dari maksud pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi daerah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Konsep itu sebetulnya bagus. Saya juga cukup banyak melihat konsep-konsep seperti itu. Tapi yang sering saya amati, itu hanya kumpulan orang-orang yang bekerjanya banyak di hilir, sedang peternak (sapi)nya sendiri kurang diurus. Kalaupun disertakan, peternak itu bukan betul-betul peternak, tapi lebih cenderung ke pengepul atau pedagang.

Jadi akhirnya nanti hasilnya tersedot semua ke ‘hilir’ karena ‘hulu’ nya tidak diurusi. Saya sepakat dengan statement Watyutink.com. Nah, mengurusi hulu itu sebenarnya mengurusi peternaknya dulu kalau memang kita ingin mengembangkan peternak lokal. Kalau peternak lokal dibiarkan, peternak kecil-kecil dibiarkan, maka itu sudah lain persoalan. Impor saja sapinya terus menerus. Tapi konsep itu bagus. Hanya, peternaknya itu memang harus peternak yang bermodal besar. Tapi kalo untuk peternak-peternak kecil, saya kok harus melihat dulu bagaimana mekanismenya. Disamping memang belum ada juklak dan juknisnya, sejak dulu saya cukup banyak melihat konsep-konsep yang seperti itu. Nanti akhirnya peternak tetap ditinggalkan.

Hasilnya mengecewakan karena tidak menyentuh ke peternak yang mayoritas. Akademisi banyak bicara. Tapi lagi-lagi peternak yang betul-betul mayoritas jumlahnya banyak dan kecil-kecil itu tidak tersentuh. Peternak kecil itu mereka yang tidak tahu apa-apa, yang tahu ya para pengepul itu. Nah, pengepul-pengepul itulah yang seringkali mengatasnamakan peternak.

Ikhwal perbankan, dari dulu sebetulnya rumusnya sama saja, membantu ketika ada agunan, selesai. Sampai hari ini, perbankan itu begitu. Kalau tidak ada agunan berarti tidak ada bantuan. Padahal, mayoritas peternak kecil tidak punya agunan.

Bagi saya, masalahnya sekarang mari sama-sama kita mengurusi peternak-peternak kecil yang mayoritas itu. Selama itu tidak diurusi, maka selama itu pula akan ‘tersedot’ terus. Jumlah pertumbuhan peternak tidak akan imbang dengan jumlah yang disedot/dikonsumsi. Peternak kecil itu, ketika populasi langka, maka harga naik. Nah peternak kecil itu ketika harga naik, maka dia harga tinggi, kalau dalam keadaan terpepet, maka berapapun harga ternak akan dilepas.

Kalau soal kerjasama Kadin dengan kalangan petani, peternak dan nelayan, yang saya tahu memang banyak pengusaha yang bekerjasama. Saya tahu cukup banyak perusahaan-perusahaan yang kerjasama bidang kemitraan inti plasma, misalnya. Tapi, beruntunglah peternak-peternak yang berlokasi dekat dengan perusahan-perusahaan besar itu. Perusahaan-perusahaan itu tidak bisa menjangkau terlalu jauh. Porsi yang digunakan untuk membantu tetap porsi yang sedikit. Sebetulnya masih banyak orang yang membutuhkan kemitraan-kemitraan yang seperti itu. Cuma karena pola pembinaan kemitraan tidak menyentuh peternak mayoritas, maka yang terjadi tetap impor sapi.

Rekomendasi saya, kita mendidik peternak dulu. Supaya peternak yang kecil-kecil ini kita ajari mereka berkoperasi. Diajari dari bawah, bukan membentuk koperasi lalu peternak disuruh ikut. Jika dibentuk koperasi dari atas lalu peternak diikutkan, seringkali anggota koperasinya tidak tahu apa-apa yang untung pengurus koperasinya lebih dulu, anggotanya tetap babak belur. Jadi mendidik berkoperasi itu betul-betul dari bawah. Dan hal ini perlu waktu untuk memberi pemahaman mereka apa maknanya berkoperasi.

Disetiap pengarahan saya, sering saya katakan, kalau anda-anda itu banyak yang berjualan tetapi jumlah pembelinya sedikit, harganya pasti jatuh. Tapi kalau kita berjualan dalam jumlah sedikit sedang pembelinya banyak, maka harganya pasti naik. Artinya apa? Anda harus bersatu. Bisnis dalam satu pintu. Jadi kurangi jumlah penjual. Nah, memberi pemahaman teori seperti itu kan tidak gampang.

Itu yang harus dilakukan, dan yang melakukan harus para tokoh-tokoh peternaknya sendiri, tidak bisa orang luar. Orang luar pasti tidak mampu dan tidak dipercaya. Jadi ini urusan budaya yang luput jadi perhatian, selama ini hanya membicarakan teknis dan ekonominya saja. Budayanya sering tidak diurus. Makanya saya sering membaca konsep macam-macam itu tapi saya tidak begitu perduli, yang penting saya fokus pada mencerdaskan peternak-peternak kecil ini dulu. Yang mulai memberikan hasil-hasil yang lumayan signifikan. Satu saat nanti bisa dilihat bagaimana perubahan mental mereka setelah kami bina selama 4 tahun. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Jurusan IESP, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.

Petani Indonesia perlu memiliki pola pikir bisnis seperti petani dinegara maju. Pola pikir yang terbuka dan semangat untuk maju akan membuka pada harapan mereka agar dapat mengejar ketertinggalan dan mengembangkan sektor ini dengan lebih baik. Mereka tidak hanya cukup berkutat dengan satu bidang keahliannya saja, tapi juga harus siap berada di tengah panggung industrialisasi pertanian. Diperlukan perbaikan praktik pengelolaan dan wawasan pertanian pada mereka, dengan menciptakan kemitraan yang lebih baik.

Perusahaan-perusahaan pensuplai produk “hulu” pertanian dan perusahaan yang mendiversifikasi produk “hilir” hasil pertanian, harus mau bekerja sama dalam kegiatan kemitraan yang saling menguntungkan secara bersama terutama bagi petani kecil. Entah apapun namanya, penggabungan konsep kemitraan dan pemberdayaan petani tentunya melibatkan kelompok pengusaha, koperasi, organisasi nirlaba, akademisi dan pemerintah untuk terus meminta dan mengupayakan agar lebih banyak perusahaan untuk mau bergabung dalam bisnis “hulu” dan “hilir” usaha pertanian.

Untuk mempertahankan pertanian dan meningkatkan produktivitas tanaman, perusahaan besar harus didesak untuk tidak hanya berdagang dengan petani tapi juga melatihnya dalam praktik pertanian dan manajemen bisnis yang baik. Sebagian besar dari 40 juta pekerja di sektor pertanian adalah petani kecil dengan tingkat produktivitas dan keuntungan yang rendah sebagai akibat dari rantai pasokan yang panjang dan kurangnya akses terhadap pembiayaan. Pihak perbankan harus membuka akses seluas-luasnya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terkhusus bagi petani. Hal ini sebagai upaya memperbesar tingkat penetrasi kredit kepada para petani. Salah satu caranya dengan membangun pola kemitraan antara pihak bank dengan organisasi petani.

Harus berani mengakui, bahwa masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dalam bidang pertanian ini, apalagi kalau melihat derasnya produk pesaing dari luar negeri. Setidaknya solusi jangka pendek melalui, pengurangan tingkat konsumsi dan menaikkan (kebijakan) tarif impor yang saat ini dinilai (masih) rendah. Jangka panjangnya, pemerintah bisa menerapkan:

  1. Mengupayakan kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi dalam negeri, karena saat ini teknologi pertanian kita masih sangat tertinggal dibandingkan negara lain.
  2. Mempertahankan pemberian pupuk bersubsidi kepada para petani agar menghasilkan produk yang maksimal, karena mahalnya harga pupuk membuat petani semakin tidak berdaya.
  3. Mendorong petani dalam peningkatan kuantitas dan kualitas produknya agar tidak kalah dari produk komoditas impor.
  4. Pengelolaan Bulog secara profesional dan terintegrasi dengan lumbung-lumbung beras pemerintah, dengan memaksimalkan penyerapan beras dari petani lokal untuk ketahanan pangan nasional dan meminimalkan impor Bulog pada saat stok produknya habis.
  5. Bantuan lainnya kepada petani melalui, pengajaran metode penanaman dan penanaman kembali yang lebih baik, penggunaan pupuk, sistem penelusuran perdagangan yang menggunakan teknologi dan informasi harga real-time untuk memastikan margin keuntungan yang adil bagi petani. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)