(Politisasi) Hoaks di Pilpres 2019
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 12 January 2019 14:30
Penulis
Watyutink.com - Sepertinya kabar bohong (hoaks) sulit dibendung selama gelaran Pilpres 2019. Meski sudah banyak pihak mendaulatkan diri "memerangi hoaks", hoaks dinilai justru kian menjamur, alih-alih sirna atau setidak-tidaknya diminimalisir.

Lantaran hoaks semakin merajalela di dunia darling maupun luring, banyak kalangan yang meyakini bahwa Indonesia tengah berada dalam situasi darurat hoaks. Sudah sedemikian tak terkendalikah arus informasi di negeri kita?

Atau, jangan-jangan isu maraknya hoaks ini sengaja dipolitisasi? Sebab, begitu diketahui bahwa isu yang tersebar adalah bohong adanya, elite kita terkadang justru mempolitisasinya. Pendeknya, hoaks dan politisasi hoaks sama-sama tak bisa lepas dari kepentingan elektoral: merebut simpati pemilih.

Belum lagi, belakangan ini ada kesan yang muncul di ruang publik bahwa kubu Prabowo lah yang selalu memproduksi hoaks. Sementara kubu Jokowi adalah korbannya. Dengan kata lain, kesannya kubu Jokowi tak pernah memainkan informasi hoaks.

Betul, dalam beberapa kesempatan kubu Prabowo kerap kedapatan telah menyebarkan informasi tak benar, yang dinilai bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Jokowi. Soal hoaks adanya tujuh kontainer surat suara Pilpres 2019 sudah tercoblos, misalnya.

Isu yang sempat digelembungkan politisi Demokrat, Andi Arief, itu bukan hanya mendelegitimasi Jokowi-Ma’ruf, melainkan bisa membuat publik tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi pertanyaannya, apa iya kubu Jokowi tidak pernah melakukan hoaks selama masa kampanye Pilpres 2019?

Atau pertanyaannya dengan diksi lain, benarkah kubu petahana tidak pernah menutup-nutupi fakta demi menjaga elektabilitas? Soal ekonomi, misalnya, persisnya ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar terus merangkak secara kontinyu. Banyak kalangan menilai bahwa situasi tersebut sangat mengkhawatirkan. Tapi kubu petahana selalu berdalih, kondisi ekonomi kita baik-baik saja.

Mirisnya lagi, sebagian masyarakat kita begitu mudah mempercayai kabar bohong sebagai sebuah kebenaran informasi, tanpa terlebih dahulu berusaha memverifikasinya kembali. Apalagi, saat ini fenomena post-truth--keyakinan dan perasaan pribadi yang mempengaruhi opini publik ketimbang fakta-fakta yang obyektif--tengah melanda Indonesia. Sehingga, kondisi masyarakat inilah boleh jadi yang membuat isu hoaks sulit diperangi.

Jangankan masyarakat awam, para elite politik pun terkesan mudah termakan isu hoaks. Soal kasus “penganiayaan” Ratna Sarumpaet, misalnya, yang belakangan diketahui bahwa luka lebam di wajahnya itu akibat operasi pelastik. Namun sejumlah elite oposisi kadung bersikap reaksioner; mengutuk tindakan penganiayaan terhadap Ratna. Pertanyaanya, mengapa sebagian warga negara mudah termakan isu hoaks? Apakah karena derasnya arus informasi yang sulit dikendalikan?

Maraknya hoaks di tahun politik tentu sangat disayangkan. Sebab, pilpres merupakan cara konstitusional dalam memilih pemimpin, sehingga semua warga negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban politik. Tapi realitasnya tidak demikian. Lantas, apakah munculnya hoaks akibat demokrasi liberal yang kita usung?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Di tengah memuncaknya ketegangan politik akibat Pilpres 2019, hoax kini menjadi senjata andalan untuk menjatuhkan lawan. Kebanaran, demokrasi, dan HAM nyaris tak terdengar kecuali sebagai alat untuk menyerang lawan.

Semua itu menunjukan bahwa arena politik telah didominasi oleh orang-orang dengan tingkat intelektualitas sangat rendah. Apapun tingkat pendidikan mereka, termasuk yang bergelar doktor dari unveritas terkemuka di dunia, sama saja. Mereka lebih mengedepankan keuntungan pribadi atau kelompok ketimbang kepentingan bersama.

Konyol memang, apapun kubu politiknya,  mereka juga  suka mengaku sebagai korban dan sedang berjuang untuk kebaikan Indonesia. Tujuannya adalah membangun opini bahwa siapapun yang berseberangan dengan mereka adalah penjahat dan ancaman bagi masa depan Indonesia.

Sentimen SARA tentu saja tak bisa dilepaskan dari baku-hantam politik yang sedang memanas ini. Maklumlah, ada yang ikut 'bertempur' dengan semangat jihad, perang salib, superioritas ras, dan sebagainya. Bagi kaum oportunis, SARA atau tidak, yang penting dapat jatah kursi atau proyek.

Ketakutan demi ketakutan pun ditebar ke segala penjuru Indonesia untuk menjadikan lawan politik menjadi musuh masyarakat nomor satu. Seolah hanya junjungan politiknya yang bisa membuat Indonesia maju,  bebas dari kemelaratan dan kebodohan. Satu-satunya orang yang bisa menjadikan Indonesia bangsa beradab yang dihormati oleh dunia.

Sungguh menggelikan, karena mereka sendiri memberi contoh bagai manusia barbar. Fitnah dan umpatan mereka hamburkan setiap hari. Ulah merekalah yang telah membuat pilpres tahun ini mungkin paling tidak beretika sejak tumbangnya Orde Baru.

Demikian kasarnya pilpres tahun ini,  saling curiga dan benci telah merebak di segala pelosok negeri. Indonesia seolah sedang menuju perang saudara, dan tak ada yang peduli. Ini tampaknya sejalah dengan titah kaum elite yang menganggap cara apapun boleh dilakukan demi sebuah kemenangan. Sedangkan rakyat cukup dijadikan obyek, yang sesekali perlu diberi pelipur lara agar tak mencoblos pihak lawan.

Perang politik yang makin kurang ajar ini, terjadi di tengah kian gemerlapnya kehidupan kaum superkaya. Kaum yang sekarang ini menjadi penyandang dana andalan para politisi elite dan parpol papan atas. Lihat saja hasil kajian Institute For Depelovment of Economics and Finance (Indef),  yang menemukan bahwa pada 2018 pengeluaran 20 persen orang terkaya di Indonesia setara dengan 46,09 persen dari total pengeluaran penduduk.

Sedangkan menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), dalam beberapa tahun belakangan laju penurunan angka kemiskian melambat,  sementara disparitas kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan masih sangat tinggi. Penduduk miskin di perkotaan sampai Maret tahun lalu adalah 7,02 persen, sedangkan di pedesaan mencapai 13,2 persen.

Kajian tersebut mengingatkan pada lagu Civil War karya Guns N'Roses tetang perang saudara: It feeds the rich while it buries the poor. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Republik ini sedang darurat hoaks. Hoaks di mana-mana dan terjadi di mana-mana. Hoaks menjamur, tumbuh, berkembang, dan tersebar secara masif karena masyarakat tidak memverifikasi terlebih dahulu informasi yang masuk. Dan yang paling bahaya adalah hoaks menyebar dan tersebar karena ada yang memproduksi.

Bukan hanya diproduksi. Hoaks mungkin saja dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Hoaks bisa menjadi strategi capres dan cawapres dalam membusuki lawan politik.

Jika ada hoaks yang disebar oleh siapapun, termasuk kubu Jokowi-Ma'ruf, dipersilahkan dibuka saja. Kita punya instrumen hukum untuk melacak dan menangkap pelaku hoaks. Jadi, siapapun dan dari kubu manapun yang menyebar hoaks pasti lambat laun akan ketahuan.

Di era sekarang, tidak akan ada yang bisa menutup-nutupi apapun. Pemerintah pun tidak akan bisa menutupi apapun. Jadi kinerja petahana juga terbuka dan sangat mudah dinilai oleh publik. Begitu juga tak akan ada yang bisa menutup-nutupi hoaks. Siapun pelakunya pasti akan ketahuan.

Hoaks merajalela karena masyarakat tidak mau ribet. Tidak mau tabayun. Tidak mau memverifikasi berita yang datang. Sehingga informasi yang ada langsung dimakan tanpa disaring terlebih dahulu.

Tapi menjamutnya hoaks bisa juga akibat dari arus globalisasi, yang telah menciptakan derasnya informasi, yang informasi tersebut sulit dibendung. Namun sesungguhnya, jika kita hati-hati dan memverifikasi setiap kabar yang datang, hoaks tak akan berkembang.

Selain itu, konsekuensi demokrasi liberal yang kita usung, selain para politisi berpolitik dengan menghalalkan segala cara, juga bisa dengan cara menebar hoaks agar menang. Karena menebar hoaks merupakan bagian dari strategi. Strategi untuk menghancurkan lawan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi             Pilih Saja Dildo             Golput dan Migrasi Politik             Golput Bukan Pilihan Terbaik             Golput dan Ancaman Demokrasi             Edy Rahmayadi Cuma Puncak Gunung Es Rusaknya Tata Kelola Sepakbola