Pilpres 2019: Benahi Ekonomi, Hapus Oligarki
berita
Ekonomika
18 April 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Pilpres 2019 usai sudah.  Indonesia akan memiliki presiden hasil pilpres pada Oktober tahun ini. Banyak harapan yang dipikulkan ke pundaknya, sekaligus pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, amanah yang tidak ringan.

Ketidakpastian perekonomian internasional sebagai dampak perang dagang AS dan China, melambatnya pertumbuhan ekonomi global, defisit transaksi berjalan, deindustrialisasi, merosotnya investasi asing, dan ketergantungan pada ekspor komoditas menempatkan Indonesia dalam situasi yang sangat menantang.

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini sebesar 3,3 persen berdasarkan perhitungan Dana Moneter Internasional yang dirilis pada April tahun ini, sementara Bank Dunia memperkirakan lebih rendah lagi sebesar 2,9 persen. Angka pertumbuhan tersebut merupakan hasil koreksi dari perkiraan sebelumnya masing-masing 3,5 persen dan 3 persen.

Prediksi pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya akan berdampak pada perdagangan global. Padahal Indonesia membutuhkan peningkatan perdagangan untuk mengerek ekspor, sekaligus memperbaiki neraca perdagangan yang terseok-seok dalam beberapa bulan terakhir. Apakah kondisi perekonomian global ini akan semakin mempersulit upaya pemerintah menggenjot ekspor?

Di sisi lain, ekspor memerlukan investasi. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) merilis nilai investasi yang justru di bawah target. Realisasi investasi pada 2018 mencapai Rp721,3 triliiun, di bawah target pemerintah sebanyak  Rp765 triliun, atau sebesar 94,3 persen dari target. Selain itu, indeks daya saing RI belum beranjak membaik di posisi 45 dari 140 negara. Mengapa Indonesia masih tertahan di posisi tersebut? Faktor apa yang menghambatnya?

Apakah melesetnya target investasi tersebut terkait dengan persoalan kultural dan struktural yang masih bercokol dalam praktek bisnis di Tanah Air? Apakah pemerintah dapat membenahi masalah intervensi dan oligarki penguasa dan pengusaha, dan tata kelola investasi besar yang ditengarai sarat dengan praktek penggelembungan nilai proyek (mark-up)?

Persoalan mendasar tersebut jika tidak dibenahi akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan dananya. Bukankah mereka membutuhkan perlakuan yang sama, ketegasan sikap, kepastian, dan bebas dari ekonomi biaya tinggi?

Bergelut dengan pembenahan struktural agar upaya mendorong ekspor bisa berjalan dengan baik, perlu dibarengi juga dengan kebijakan impor yang memberikan perlindungan kepada petani sebagai aktor ekonomi mikro. Kebijakan impor serampangan—membeli komoditas seperti beras, jagung, atau garam dari luar negeri pada saat panen di dalam negeri—justru mencekik petani.

Alih-alih melindungi kepentingan konsumen dari kenaikan harga yang tinggi, petani dibuat rugi dengan penurunan harga di bawah biaya pokok produksi.  Apakah pemerintahan yang akan datang dapat mengatasi problem klasik ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)

Yang penting dibenahi adalah independensi  pemerintah dari kepentingan pengusaha dan konglomerat. Yang dikhawatirkan justru intervensi sangat kuat seperti di sektor minerba, migas, dan pangan. Selama ini rakyat menjadi korban. Dalam komoditas garam, jagung, dan beras, rakyat justru menderita. Pemerintah melakukan impor komoditas tersebut pada saat petani panen.  

Selain itu, kebijakan yang menyangkut investasi besar sejauh mana biaya investasi atau pengadaan barang secara obyektif sesuai harga yang ada atau terkandung unsur mark up.  Inilah hal-hal besar yang perlu dibenahi oleh presiden yang terpilih pada 2019.

Selama era Presiden Joko Widodo intervensi pengusaha dan konglomerat dan kerugian petani semakin menjadi-jadi. Tidak ada komoditas yang tidak diimpor dan enteng-enteng saja bagi Jokowi untuk berbohong. Sudah pantas di- impeachment, bukan diperpanjang masa kepresidennya karena banyak sekali janji yang dibuat tidak terlaksana.

Tidak ada yang bisa mengoreksi kebijakan presiden Jokowi dalam 5 tahun ke depan. Guru besar ekonomi  saja tunduk kepada pemerintahan. Universitas juga tidak berani bersikap independen. Jangan mimpi ada perubahan pada era kedua Jokowi.  Malah akan lebih parah.

Kampus-kampus yang tergabung dalam Forum Rektor, LSM dan elemen masyarakat lain diharapkan berani bersikap. Bahkan mahasiswa sudah dijinakkan, tidak ada yang kritis. Belum lagi Menteri BUMN mengelontorkan kampus-kampus dengan beasiswa yang akan diberikan jika datang ke satu acara kampanye.

Saat ini yang terjadi adalah kolusi, oligarki penguasa dengan pengusaha. Yang seharusnya mengoreksi adalah DPR, pakar, para akademisi kampus. Tetapi semuanya sudah lumpuh, tidak ada yang mengoreksi. Pemerintah melakukan pinjaman kepada China dengan adalah pembangunan memerlukan pendanaan. Negara tersebut mensyaratkan dalam pinjamannya untuk membeli barang, tenaga ahli didatangkan dari negaranya.

Masalah ini sudah terbukti. Orang China masuk ke Indonesia tanpa visa, sementara orang Indonesia yang akan pergi ke Negeri Tirai Bambu baru bisa mendapatkan visa setelah berhari-hari mengajukan. Orang-orang China tersebut boleh tinggal di mana saja di pelosok Nusantara, di pertambangan dengan leluasa. Malah menjadi tempat yang ekslusif dimana orang Indonesia tidak boleh masuk.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Jokowi. Ekonomi dijanjikan meroket ternyata tidak benar. Nilai tukar rupiah yang dijanjikan akan mencapai Rp10.000 per dolar AS tidak terjadi. Justru rupiah melemah 23 persen diukur dari saat peralihan kekuasaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Jokowi. Fakta ini tidak dapat dipungkiri dan menambah beban utang RI yang dibuat dalam dolar AS. Tanpa membuat utang baru, naik dengan sendirinya kewajiban tersebut akibat ekonomi yang bermasalah.

Dalam 5 tahun ke depan kondisi ekonomi akan suram bagi Indonesia dan rakyat kecil. Kelompok non pribumi akan makin dominan, begitu juga dengan China. Ini faktual.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Kedua kubu paslon capres-cawapres 01 dan 02 mengakui ada persoalan ekonomi. Karena itu masalah ekonomi mendapatkan porsi terbesar dalam lima kali debat sekalipun tema besar tentang ekonomi baru diangkat pada debat terakhir.  Pada setiap debat justru muncul isu-isu ekonomi sekalipun tengah membahas masalah HAM.

Dua isu utama yang menjadi jualan paslon 02 adalah keterjangkauan harga bahan pokok dan ketenagakerajaan dan berhasil mengangkat elektabilitas di atas 40 persen. Demikian juga saat kubu 01 mengeluarkan kartu Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja mendapatkan sambutan meriah.  Ini menandakan masyarakat setuju dua masalah tersebut diselesaikan oleh pemerintah pada periode 2019-2024.

Mengenai keterkaitan dengan perdagangan internasional yang lesu dengan adanya perang dagang antara AS dan China, Indonesia jangan lagi terlalu berharap pada faktor eksternal sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, tapi justru harus mengoptimalkan sumber pertumbuhan di dalam negeri.

Sumber pertumbuhan di dalam negeri adalah konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi menjadi penting diprioritaskan karena 99 persen struktur ekonomi Indonesia adalah UMKM. Penanaman modal asing dari luar tetap penting, namun tidak banyak membantu karena tingkat daya saing Indonesia tidak bisa mendadak dibuat tinggi. Belakangan malah investasi asing di sektor riil turun.

Pemerintah perlu menjaga sumber pertumbuhan dalam negeri. Jika daya beli masyakat meningkat maka dengan sendirinya akan memacu produktivitas nasional. Atau sebaliknya, bagaimana kebijakan yang disusun pemerintah dapat memacu produktivitas nasional yang akan membuka kesempatan kerja. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan yang dapat dibelanjakan (disposable income) masyarakat yang lebih tinggi.

Produktivitas nasional, kesempatan kerja, dan daya beli masyakarat ini jika dijaga akan bergulir berkesinambungan, menjadi sumber pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Namun harus dibarengi dengan kebijakan menstabilkan harga kebutuhan pokok.

Konsumsi rumah tangga membutuhkan insentif berupa penurunan tarif dasar listrik (TDL) yang akan berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat. Kebijakan ini sangat mungkin dilakukan. Sama halnya dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dimana harga batu bara yang dibeli PLN tidak naik sehingga TDL juga tidak naik. Jika ditambah dengan DMO gas maka TDL akan bisa diturunkan. Pemerintah perlu membuat kebijakan seperti ini sebagai sebuah rekayasa agar segera terjadi pemulihan daya beli masyarakat. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!