Pilkada dan Ekonomi Daerah di Era Gejolak Ekonomi Dunia
berita
Ekonomika
Sumber Foto : eksbis.sindonews.com (gie/watyutink.com) 27 June 2018 14:00
Penulis
Pilkada serentak yang berlangsung pada (27/6), mestinya mampu memunculkan figur-figur pimpinan daerah terpilih yang diharapkan akan meningkatkan “trust” atau rasa percaya warga masyarakat pada prosesi Pilkada langsung sebagai palagan yang (seharusnya) sarat makna perubahan. Memilih pemimpin, adalah memilih harapan ke depan. Bagi kepala daerah yang berhasil memajukan ekonomi daerahnya, atau menurunkan angka kemiskinan penduduk nya, maka bolehlah berharap akan terpilih lagi. Tapi bagi yang kinerjanya mengecewakan, jangan berharap akan lanjut pada periode berikutnya.

Calon pemimpin daerah yang bertarung pada Pilkada langsung kali ini, relatif terbebani oleh kondisi perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi stuck di kisaran 5 persen (Triwulan I/2018, 5,06 persen), terjadinya pelemahan daya beli masyarakat yang tidak bergeser dari angka 4,95 persen (terlemah sejak 2012) dan terjadinya pelemahan Rupiah. Ditambah industri yang tumbuh hanya 20 persenan, defisit neraca perdagangan serta minimnya multiplier effect pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi rakyat. Tingginya kesenjangan dengan rasio gini 0,392 membuat para calon kepala daerah harus berpikir keras menyusun gagasan-gagasan yang dapat memperkecil kesenjangan antar penduduk. Begitu pula ihwal rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan dipergunakan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri per definisi adalah Garis Kemiskinan Makanan (2100 kilokalori per kapita per hari), dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) dari kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Susenas,2017).

Sebagai contoh, wilayah Sumatera Utara yang memiliki garis kemiskinan sebesar Rp423.696 pe kapita per bulan hasil dari agregasi garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan Sumatera Utara (BPS Sumut,2017)--meski mengalami penurunan tingkat kemiskinan per September 2017 sebanyak 1.326,57 ribu orang (9,28 persen dari populasi) dibanding Maret 2017 (10,22 persen dari populasi)--masih harus menghadapi masalah pengangguran, bencana “Sinabung” dan menurunnya harga komoditas sawit sebagai andalan utama daerah.

Jawa Timur, yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 18,51 persen (2009) menjadi 11 persen (2017) dengan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dan PDRB lebih Rp1.000 triliun pe tahun, masih harus menyelesaikan ketimpangan antara Surabaya dan sekitarnya (57 persen) dengan Madura yang hanya 4,21 persen. Juga beberapa daerah di pesisir selatan Jawa Timur. Meski Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah indikator pertumbuhan ekonomi nasional, tapi perkembangan ekonomi daerah lain di Indonesia adalah hal yang tidak boleh luput dari kesiapan perencanaan ke depan.   

Sebetulnya, langkah strategis apa yang harus dipiroritaskan para pemenang Pilkada 2018 dalam mensikapi gejolak perekonomian nasional sekarang ini, yang erat kaitannya dengan gejolak ekonomi dunia? Karena jika hanya mengandalkan euphoria pilkada atau Asian Games sebagai motor penggerak ekonomi, amatlah tidak sebanding dengan beban ekonomi daerah yang butuh strategi besar agar survive di era ‘turbulensi’ ekonomi dunia saat ini.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Jurnalis

Dari paparan ketika debat calon kepala daerah, tidak terlihat ada calon yang secara detail bicara pengentasan kemiskinan dan penggerakan roda ekonomi daerah. Padahal problem utama daerah adalah meminimalisir angka kemiskinan (data BPS 10,12 angka kemiskinan nasional).

Kemiskinan daerah imbas dari kebijakan nasional, yang belum berhasil menaikkan daya beli petani dan minimnya akses pada lahan. Harga produksi pangan yang tinggi tidak mampu dinikmati petani akibat mereka tidak bisa menyetok hasil panen (langsung dijual akibat terdesaknya kebutuhan). Masalah konektivitas (prasarana jalan dan pasar) juga jadi problem utama terutama di luar Jawa, sehingga hasil produksi mereka nyaris tidak terjual.

Ironis, di negeri agraris ini, tiap hari dibanjiri buah impor yang sudah masuk ke pelosok-pelosok. Penyediaan lapangan kerja juga lambat, yang pada akhirnya jumlah penganggur terus menumpuk. Ini akibat pertumbuhan industri manufacturing lambat. Penghambur-hamburan dolar AS juga didominasi barang-barang konsumtif. Para cagub memang punya pekerjaan besar, menggerakkan roda ekonomi daerahnya. Cuma saya pesimis apakah mereka punya konsep yang komperehensif, karena yang terjadi adalah secara sporadis dan parsial, sekadar memenuhi janji kampanye yang paling mudah diingat publik. Ibaratnya, para gubernur terpilih itu membeli barang secara eceran di supermarket untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat, sekaligus pencitraan bahwa janji “membeli” barang ini sudah ditunaikan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Semoga gempita demokrasi Pilkada Serentak 2018 tak seperti pesta miras oplosan. Kalau pesta miras,  setelah berhura-hura lalu bertumbangan satu persatu dan berakhir di ICU atau bahkan kamar mayat;  kalau pilkada berlanjut ke OTT KPK.

Entah siapa lagi kepala daerah yang bakal digelandang oleh KPK ke sel.  Pastinya makin jelas bahwa miras oplosan dan politik sama-sama sarat dengan kriminalitas. Oleh karena itu, sebaiknya jangan berharap macam-macam dari pilkada manapun. Ingat, Indonesia sudah lama mengalami inflasi janji kosong politisi, dan belum ada indikasi bakal mereda.

Bagimanapun juga, yang perlu disadari oleh para politisi,  masyarakat berharap pembangunan berjalan lancar karena tak ingin hidup berjubel di perkotaan yang tanah, air, dan udaranya kian sarat dengan polusi. Untuk itu,  mereka sudah lama bermimpi punya kepala daerah yang kreatif dalam menciptakan pusat-pusat perekonomian berkeadilan sosial. Bukan yang memperlebar jurang kaya miskin, di mana yang berduit makin sejahtera, sedangkan wong cilik hanya bisa mengelus dada.

Lihat saja,  sudah berulang kali pilkada dilaksanakan tapi orang daerah tetap saja berbondong  ke kota besar atau negeri seberang. Mereka tak perduli meski harus mati di laut karena nekat menyeberang ke negara tetangg atau disiksa majikan. Janji-janji kampanye para pemenang pilkada seolah lenyap begitu saja.

Sementara itu, jalinan kasih antara elite politik lokal dengan para pengusaha kian mesra. Sebagaimana telah berulang kali terbukti di pengadilan tipikor,  mereka bisa seenaknya memainkan anggaran pembangunan untuk keuntungan pribadi. Rakyat cuma dihibur dengan janji manis tentang masa depan yang cerah.

Grup rock dari Inggris,  Black Sabbath,  menggambarkan situasi semacam ini dengan "The world is full of kings and queens, who blinds your eyes then steals your dreams" dalam tembang  Heaven and Hell. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Hari ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sudah dilaksanakan dengan relatif lancar di seluruh Indonesia. Sudah dapat dipastikan hari ini juga pemenangnya dapat diketahui oleh masyarakat. Siapapun yang terpilih, itulah hasil demokrasi. Yang menang silakan merayakan kemenangannya secara wajar, yang kalah segera mengucapkan selamat kepada yang menang. 

Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kemenangan dan kekalahan merupakan konsekuensi langsung dari visi, missi dan program kerja yang diusung dan dijanjikan oleh para calon kepala daerah. Tetapi sudah dapat dipastikan bahwa calon kepala daerah terpilih akan berhadapan dengan kenyataan kondisi perekonomian Indonesia dan global yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap daerahnya masing-masing. Oleh karena itu mereka harus mengolah kembali visi, missi dan program kerjanya disesuaikan dengan kondisi kekinian, sehingga menghasilkan strategi pembangunan yang tepat dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Perekonomian nasional yang hampir stagnan ditambah dengan anomali perekonomian global selain menuntut perubahan strategi pembangunan nasional, juga strategi pembangunan daerah. Strategi kunci yang hendaknya diterapkan sebaiknya yang mengarah pada kemandirian daerah. Artinya ketergantungan terhadap perekonomian pemerintah pusat dan perekonomian global harus dikurangi. 

Elaborasinya untuk mendukung strategi tersebut adalah: pertama, pembangunan fisik diarahkan untuk meningkatkan artikulasi daerah, meningkatkan kemampuan modal dan teknologi daerah. 

Kedua, pembangunan sumber daya manusia hendaknya diarahkan pada peningkatan kemampuan kreatif, inovatif, dan komunikatif generasi muda daerah. 

Apapun strategi pembangunan yang diterapkan daerah, kalau sumber daya, terutama keuangan daerah, dikorupsi, bisa dipastikan pembangunan daerah yang bersangkutan akan gagal. Oleh karena itu kepala daerah terpilih hendaknya memperkuat integritasnya dengan cara memperbaiki niat untuk tidak korupsi.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ajang memilih pimpinan daerah oleh rakyat di daerah, baik level provinsi maupun kabupaten/kotamadya. Apalagi pilkada 2018 merupakan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada yang dilakukan pemilihan di 17 provinsi dengan 171 daerah kabupaten dan kotamadya.

Harapan rakyat terhadap hasil pilkada ini, meskipun berbeda pilihan calon, tentu harapannya sama yaitu memilih pimpinan yang bisa sesuai dengan harapan rakyat. Utamanya kesejahteraan mereka yang semakin membaik dibandingkan pimpinan periode sebelumnya.

Kesejahteraan rakyat identik dengan persoalan ekonomi masyarakat, selain pendidikan dan kesehatan. Tentu saja, pemimpin terpilih harus melakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi daerahnya.

Dalam tantangan dan kondisi global saat ini, aktivitas ekonomi daerah (regional economic) tentu saja tidak bisa terlepas dari ekonomi nasional (national economic), begitu juga sebaliknya. Denyut ekonomi di daerah sangat menentukan denyut ekonomi nasional, termasuk dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.2 persen. Pun indikator-indikator ekonomi lainnya.

Artinya pimpinan daerah harus menargetkan pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pimpinan daerah harus segera menyusun rencana pembangunan ekonomi 5 tahun masa kepemimpinannya sesuai dengan target-target nasional. Tentu saja dengan indikator ekonomi yang transparan dan terukur.

Perencanaan pembangunan daerah yang disusun dimana salah satunya pembangunan ekonomi tadi harus mampu direalisasikan. Aspek yang harus menjadi fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah regulasi, yaitu regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi segera tumbuh.

Salah satunya regulasi yang perlu diperhatikan daerah adalah terkait dengan kemudahan berinvestasi. Selain itu, terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur.

Pertama mengenai regulasi terkait investasi. Investasi yang ditarik ke daerah sebaiknya harus mampu mendorong tumbuhnya industri di daerah. Industri tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja di daerah. Artinya pelayanan pemerintah daerah dalam berinvestasi baik dalam negeri maupun asing harus benar-benar dirasakan rakyat.

Selain itu, industri yang dibangun adalah industri yang mampu mendorong industri/sektor ekonomi lainnya untuk tumbuh. Berarti industri tersebut sebagai industri/sektor kunci. Artinya, sektor/industri kunci sebagai industri yang mampu mendorong multiplier effect dan value added komoditas yang tersedia.

Kedua mengenai regulasi terkait dengan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur. Hendaknya regulasi pembangunan infrastruktur daerah diarahkan ke pembangunan pendidikan, kesehatan dan transportasi/komunikasi. Khusus transportasi/komunikasi harus mampu ‘mengakseskan’ hasil-hasil produksi masyarakat dengan pasar.

Selain itu ihwal regulasi pemanfaatan infrastruktur, pimpinan daerah harus mampu menyusun regulasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat. Seperti jalan tol, transportasi publik, logistik dan sarana lainnya.

Dengan demikian, pimpinan daerah terpilih memiliki tantangan ke depan dalam aspek ekonomi secara luas. Karena tantangannya adalah merealisasikan harapan rakyat saat mereka kampanye, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol