Pertumbuhan Ekonomi Yes, Ketimpangan No
berita
Ekonomika
Sumber Foto : iBerita.id 02 December 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com – Indonesia mengalami pertumbuhan ekonom relatif tinggi sekitar 7 persen selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, satu capaian yang belum dapat disaingi oleh para penggantinya hingga kini. Prestasi tersebut yang belakangan banyak disuarakan kaum melankolis yang merindukan kembalinya Orde Baru.

Ekonomi Indonesia memang harus tumbuh tinggi untuk mencapai posisi sebagai negara maju yang memberikan kemakmuran lebih baik kepada rakyatnya. Pertumbuhan membuat kue ekonomi  nasional semakin besar sehingga cukup untuk dibagi.

Presiden pengganti Soeharto juga ingin menorehkan prestasi yang sama dalam hal pertumbuhan ekonomi, bahkan kalau bisa melebihi apa yang sudah dicapai sebelumnya. Target pertumbuhan ekonomi pun dipasang, namun tidak dapat dicapai.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Yang paling banyak menikmati adalah golongan elite. Pendapatan dan pengeluaran mereka naik pesat bak roket mengangkasa, sementara golongan bawah bak layang-layang yang hanya dapat terbang tinggi jika dibantu angin. Apakah yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi?  Apakah kebijakan yang ada tidak cukup mendorong pemerataan pendapatan bagi penduduk?

Fenomena ketimpangan pendapatan ini tidak terlihat jika diukur dengan rata-rata pendapatan per kapita, karena angka tersebut hanya menjumlahkan total pendapatan orang kaya dan miskin, dibagi dengan total jumlah mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ekonom Iwan Jaya Azis, ketimpangan di Indonesia memburuk sejak desentralisasi digulirkan pada 2008 hingga 2017. Kenaikan tertinggi ada di perkotaan. Pulau Jawa tercatat sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi, sementara Kalimantan yang terendah.

Dalam kurun waktu dua tahun (2015-2017), ketimpangan memburuk di Sumatra Selatan, Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Namun ada juga perbaikan ketimpangan di Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat.

Ketimpangan tersebut menimbulkan konflik yang semakin meningkat. Pada Pilkada pertama di 2005 terjadi  178 kasus, naik menjadi 292 kasus 2011, dan melonjak menjadi 351 kasus pada 2014. Konflik tersebut berupa tawuran antarkampung, antarwarga, antarpelajar, dan antarkelompok etnik. Pemicunya adalah polarisasi pendapatan, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, populasi, lembaga demokrasi, hak politik, dan hak penambangan.

Perlu ada upaya untuk mengatasi ketimpangan agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar di kemudian hari. Apakah kuncinya ada pada pertumbuhan ekonomi yang harus dtingkatkan lebih dulu, baru kemudian berbagi?  Seberapa tinggi pertumbuhan yang harus dicapai? Bagaimana caranya agar ekonomi masyarakat kelas bawah ikut berpartisipasi?

Apakah ketimpangan ini merupakan gejala alami di satu negara yang sedang berkembang sehingga tidak perlu dipermasalahkan? Jika merupakan gejala alami, kapan ketimpangan ini bisa diatasi? Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan secara bertahap? Bagaimana memperlakukan kelompok masyarakat kelas bawah dan elit secara bersamaan untuk mengurangi ketimpangan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Ketimpangan akan terus terjadi selama masih ada gap kesempatan, akses terhadap sumber ekonomi seperti sumber daya alam, keuangan, pembiayaan. Ada orang yang gampang mengakses ke sumber daya, tetapi ada juga yang susah untuk mengakses sumber daya. Mereka tidak berada pada level of playing field sehingga ketimpangan terjadi.

Untuk itu perlu ada upaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha ekonomi. Pengertian sama bukan berarti dapatnya sama tetapi adil. Kalau melihat konsumsi segmen semua lapisan masyarakat; miskin, menengah, dan atas semuanya mengalami pertumbuhan.

GINI Rasio berkurang tetapi tidak signifikan. Semua segmen masyarakat tumbuh. Kelompok miskin, menengah, dan atas semuanya tumbuh, tetapi kecepatan pertumbuhannya yang berbeda, diibaratkan golongan atas naik mobil, sementara golongan miskin naik sepeda.  Keduanya sama maju ke depan tetapi dengan kecepatan yang berbeda.

Kecepatan yang berbeda tersebut membuat gap antara keduanya semakin jauh, walaupun sama-sama maju. Untuk mempersempit gap tersebut harus ada upaya bagaimana golongan bawah bisa punya kecepatan yang lebih tinggi lagi sehingga gap atau ketertinggalannya tidak terlalu jauh.

Pertumbuhan golongan atas sangat cepat. Pertumbuhan income maupun konsumsinya mungkin lebih dari 10 persen, sementara gologan menengah bawah sulit untuk menyaingi kecepatan golongan atas. Untuk mengurangi gap yang ada tidak berarti kecepatan golongan atas direm, menunggu golongan bawah berlari.

Golongan atas biarkan berlari kencang karena mereka  mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang perlu diperhatikan adalah golongan bawah. Bagaimana mereka juga mempunyai kecepatan tinggi. Kecepatan pertumbuhan golongan bawah bisa ditingkatkan jika mereka mempunyai kesempatan dalam mengakses pembiayaan yang murah dan mudah, sumber daya ekonomi, jaringan pasar, pendidikan dan keterampilan agar semakin pintar.

Kondisinya tidak yang miskin makin miskin. Dua golongan ini, kaya dan miskin, sama-sama tumbuh tetapi kecepatan pertumbuhannya yang berbeda. Harus diberikan kesempatan yang sama agar golongan bawah bisa tumbuh lebih cepat lagi.

Pemberian Kredit Usaha Rakyat, berdirinya market place untuk pemasaran online, dan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan  di daerah-daerah. Kebijakan ini adalah awal yang baik, cukup bagus, namun bukan segala-galanya. Jangan berhenti di situ.

Kebijakan seperti ini perlu dievaluasi apakah sudah tepat, penerimanya apakah sudah sesuai sasaran, apakah yang menerimanya memiliki kemampuan untuk memberikan efek berganda kepada perekonomian.

Kebijakan tersebut perlu dilanjutkan dengan pendalaman, peningkatan kualitas. Anggaran pemerintah hanya sebagai stimulus karena memiliki keterbatasan. Tidak mungkin semuanya diberikankepada pemerintah. Anggaran yang sifatnya langsung ke daerah hanya sebagai stimulus untuk memacu pertumbuhan.

Untuk itu perlu dibuat program yang strategis dan dievaluasi sehingga terjadi perbaikan di kemudian hari. Anggaran pemerintah dijadikan umpan saja untuk mendapatkan tangkapan yang leibh besar yakni pertumbuhan eknomi masyarakat golongan bawah di perdesaan. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Mengatasi ketimpangan pendapatan golongan bawah dan atas melalui kebijakan yang  pro infrastruktur. Yang sekarang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup baik. Kebijakan yang pro poor dan pro growth. Kebijakan membangun infrastruktur untuk industri, deregulasi, debirokratisasi adalah beberapa hal   yang cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan.

Masalah ketimpangan memang begitu adanya. Fenomena pembangunan di negara-negara berkembang menunjukkan 20 persen teratas kelompok elite memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dari kelompok bawah. Mereka yang berpendapatan paling bawah bukannya tambah miskin tetapi pertumbuhannya tidak secepat yang kaya.

Saat ini yang harus menjadi prioritas utama adalah meningkatkan pertumbuhan. Kalau nanti sudah mencapai pertumbuhan pada level tertentu dan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah bawah, baru memberantas ketimpangan.

Ketimpangan yang terjadi saat ini tidak bisa dihindari jika dilihat dari sisi pendapatan. Namun GINI ratio yang ada saat ini secara relatif menunjukkan tidak ada masalah yang berarti.

Kecepatan pertumbuhan kelompok bawah tidak karena kurangnya kesempatan mendapatkan akses ke sumber daya ekonomi, namun lebih kepada masalah keterampilan masyarakat golongan bawah yang terbatas. Harus ada peningkatan keterampilan mereka melalui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Jika keterampilannya sudah ketemu dengan kebutuhan industri maka kesempatan itu selalu ada.

Kesempatan dan akses yang diberikan kepada golongan bawah sudah cukup baik. Masalahnya tidak di sana tetapi pada kapasitas. Masyarakat kelas bawah harus ditingkatkan keterampilannya melalui pembenahan kuriklulum.  Hal ini bisa dicapai jika Indonesia sudah tumbuh.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di level 5 persen, belum cukup baik, harus digenjot lagi. Jika sudah bisa ditingkatkan maka masalah ketimpangan akan menjadi prioritas berikutnya. Yang paling penting adalah bagaimana bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.  Minimal kita harus tumbuh 6,5 persen sampai 2030. Pertumbuhannya juga jangan asal tumbuh tetapi yang berkualitas, bagaimana menyerap tenaga kerja. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir