Pertumbuhan Ekonomi, Kejar atau Semakin Tertinggal!
berita
Ekonomika

Sumber Foto: tubasmedia.com

28 November 2017 13:00
Penulis
Ibarat lomba lari, pelari lain kian jauh meninggakan kita. Indonesia heboh mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,17 persen pada 2017. Jika berhasil tercapai, apakah kita patut bangga? Bisa ya, bisa pula tidak. Negara tetangga ternyata menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding kita, dan tercapai.

Vietnam dan Filipina contohnya, pada akhir kuartal III/2017 Vietnam berhasil menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, yakni 7,46 persen. Melesat jauh meningkat dari dua kuartal sebelumnya yang 5,15 persen dan 6,28 persen. Sementara Filipina mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi mengesankan 6,9 persen dibanding dua kuartal sebelumnya sebesar 6,4 persen dan 6,7 persen.  

Sementara Indonesia menurut BPS mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnan di 5,01 persen pada kuartal I dan II/2017, serta 5,03 persen di kuartal III /2017. Sampai akhir 2017, pertumbuhan ekonomi RI bahkan diramal tidak akan mencapai target 5,1 persen dan hanya akan menyentuh angka 5,08 persen, karena rupanya belanja pemerintah sampai dengan akhir Oktober 2017 hanya Rp1.537,1 trilun atau 72,1 persen, padahal target 2017 Rp2.133,3 triliun.

Belanja negara merupakan salah satu unsur pertumbuhan ekonomi selain konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Masalahnya, penerimaan negara juga ikut seret, baru Rp1.238,2 triliun atau hanya 71,3 persen dari target.

Mengapa kita kalah segalanya dari Vietnam? Negara itu selain menyabet peringkat ekspor perikanan nomor tiga dunia, dan peringkat mutu pendidikan posisi 8 dari 55 negara yang disurvei (PISA Standart), mereka juga meroket dengan pertumbuhan ekonomi mencengangkan.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi Vietnam di antaranya disokong oleh tingginya ekspor, terutama dari industri milik asing. Pertanyaannya, apa kurangnya Indonesia dalam membuka pintu terhadap investasi asing saat ini? Apakah kita memang lalai dalam menimbang faktor perkembangan ekonomi kawasan, sehingga kurang memperhitungkan pesaing terdekat seperti Vietnam dan Thailand/Filipina? Sedangkan pesaing ekonomi potensial merampas peluang Indonesia di pasar ekspor dunia.

Uniknya, pengusaha Indonesia juga rupanya getol berinvestasi di Vietnam. Tercatat hingga akhir 2016 investasi perusahaan Indonesia mencapai 50 proyek dengan total nilai investasi mencapai 350,09 juta dolar AS, dan Indonesia di peringkat 31 sebagai negara investor terbesar di Vietnam. Hal yang ironis. Mengapa banyak pengusaha Indonesia yang malah menanam investasi di Vietnam, sedang Indonesia tengah kesulitan mengejar target pertumbuhan ekonomi? Apakah memang Indonesia sudah tidak lagi menarik sebagai negara tujuan investasi, bahkan oleh warganya sendiri, sehingga harus beramai-ramai menanam investasi di negara lain? 

Padahal, Mbak Ani (Menkeu) sudah woro-woro agar pada 2018 mendatang, selain memperkuat modal, mencari pasar-pasar potensial ekspor, Indonesia juga harus bersiap apabila ada krisis ekonomi. Tetapi apabila pengusaha justru beramai-ramai menanam investasi di negara lain, artinya imbauan mbak Ani tidak cukup didengar. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kolumnis, Pemerhati Sosial

Problem utama kita dari dulu masih belum berkurang:

Pertama, harga dana (cost of fund) masih mahal ketimbang negara lain di Asean. Ongkos atas modal yang jauh lebih tinggi daripada upah atas tenaga kerja dan produksi menunjukkan ada something wrong dalam struktur keuangan dan ekonomi kita. Suku bunga utang kita tergolong sangat tinggi, tapi faktanya tidak signifikan memancing capital in-flow.

Kedua, kita juga masih mengidap "dutch disease" yakni ekonomi yang bertumpu pada kelimpahan hasil bumi (produk ekstraktif) sehingga ekonomi negara sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Sedikit penurunan harga komoditas atau berkurangnya permintaan pasar internasional, langsung berpengaruh pada perekonomian negara.

Ketiga, sektor ekonomi rakyat (terutama pangan, perikanan, peternakan) yang seharusnya jadi bantal pengaman ketangguhan ekonomi nasional karena melibatkan puluhan juta rakyat, tidak cukup mendapat perlindungan dan rangsangan sehingga nilai tukar dan marjin usaha tertahan dan seringkali tertekan.

Keempat, capaian makro ekonomi (pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, nilai tukar terkendali, neraca transaksi berjalan aman dan lain-lain) tidak "sound" dengan data dan fakta: angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) stabil rendah, kemiskinan tak berkurang signifikan, ketimpangan masih tinggi, dan kualitas manusia Indonesia (derajat literasi, numerasi, dan problem solving) yang buruk.

Kelima, capaian ekonomi makro yang tidak "nyambung" dengan cita-cita keadilan sosial-ekonomi ini merupakan PR besar yang seharusnya menjadi concern pokok pemerintah pusat dan daerah agar membuat kebijakan dan program yang lebih menyentuh hakikat pembangunan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Vietnam dan Filipina bisa melesat. Stabilitas ekonomi dan politik adalah syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun kita perlu fokus pada tidak hanya tingginya pertumbuhan ekonomi, namun juga berkualitasnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas haruslah bisa menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Sayangnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak terlalu tinggi saat ini juga tidak terlalu berkualitas. Jumlah orang miskin meningkat, tingkat pengangguran stagnan, dan ketimpangan ekonomi lambat perbaikan. Itu adalah pekerjaan rumah di balik hiruk pikuk pembangunan infrastruktur saat ini.

Pengusaha pastilah rasional, kalau mereka pindah ke Vietnam, memang di sana lebih nyaman dan menguntungkan untuk berusaha. Masalahnya mengapa mereka di Indonesia tidak nyaman? Bisa karena high cost economy, jeleknya koordinasi di pemerintahan, jeleknya infrastruktur, ketidakpastian kebijakan, dan upah buruh yang mahal. Pemerintah perlu mengakselerasi perbaikan iklim investasi. Belum lagi ditambah dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang berimplikasi pada penurunan tenaga kerja (belanja online, mekanisasi industri, dan digitalisasi ekonomi).

Siklus memang terjadi dalam perekonomian, tapi siklus tersebut bisa diantisipasi. Yang benar-benar harus dibenahi adalah kemudahan berusaha di Indonesia. Mengurangi kerumitan yang bersumber di pemerintahan. Tidak hanya di pemerintah pusat, namun khususnya di pemerintah daerah yang masih banyak kerumitan di sana. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Saya kira yang menyebabkan negara-negara tetangga, terutama Vietnam dan Fillipina, dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan mengesankan yakni adanya sistem yang terbangun cukup baik di negara-negara tetangga. Mereka memiliki konsistensi dalam perencanaan pembangunan yang dibarengi oleh komitmen tinggi penyelenggara negara. Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, mereka juga ditopang sebuah kelembagaan yang cukup kuat dalam produktivitas, distribusi, dan industrialisasi. Kekuatan negara tetangga dalam melakukan analisis geopolitik dan geo-ekonomi--baik konteks regional maupun internasional--menjadi salah satu kekuatan mereka.

Investasi bisa berjalan dengan baik jika konstalasi politik di indonesia juga stabil. Enam belas paket deregulasi menurut saya belum menciptakan iklim investasi  yang cukup baik, karena masih ada satu hal yang dilupakan oleh pemerintah yaitu tidak ada satu paket deregulasi yang bicara soal BUMN. Padahal BUMN merupakan pilar ekonomi kerakyatan dan merupakan sendi untuk menggerakkan perekonomian sesuai dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. BUMN yang diharapkan menjadi kelembagaan utama di negara kita yang menggerakkan sektor produktivitas, distribusi, dan menuju pada industrialisasi belum memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian kita. Saat ini kita masih berputar pada penciptaan tata kelola kelembagaan.

Banyak yang harus dibenahi jika menginginkan perubahan secara fundamental, mulai dari persoalan harmonisasi regulasi, tata kelola kelembagaan, pembenahan aparatur, dan soal pengelolaan pembiayaan/anggaran. Jika Kemenkeu mengatakan bakal ada krisis di tahun 2018, seharusnya sudah harus mulai melakukan pencegahan di beberapa aspek.  Ibarat sedia payung sebelum hujan, tidak hanya mengatakan bakal ada krisis tapi tidak ada treatment.

Seharusnya pula kebijakan Kemenkeu tidak mengarahkan pengelolaan APBN pada pinjaman proyek maupun pinjaman program. Sebab hal ini akan semakin menjadikan APBN terbebani.

Kemenkeu pun perlu melakukan optimalisasi penerimaan negara di sektor-sektor yang dianggap "lost" penerimaan, agar ketika terjadi krisis, APBN tetap kuat menopang perekonomian negara melalui program dan proyek berkaitan dengan pelayanan publik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala program studi Magister Sains Manajeman Sekolah Pascasarjana Unas

Saya justru pesimistis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,17 persen, paling berkisar di level 4,8 persen mengingat kebijakan fiskal kalau saya perhatikan tidak pro sektor riil.

Semua jenis komoditas kita mulai dari produk pertanian dan produk konsumsi hampir 90 persen Impor. Ini menandakan pendapatan petani dan masyarakat lainnya rendah. Investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia semakin pesimistis mengingat suhu politik semakin tidak kondusif dan politik adu domba dan berita hoaks semakin tidak terkendali. Ini disebabkan oleh ketidaktegasan dan kewibawaan Presiden yang sangat lemah.

Negara-negara di kawasan regional seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina sangat konsisten terhadap kebijakan mengenai industri manufaktur dan pertanian. Birokrasinya juga sangat sederhana. Bandingkan dengan Indonesia yang birokrasi untuk investasi asing amat berbeda antara kebijakan yang telah dicanangkan melalui beberapa kebijakan ekonomi, tidak konsisten dengan kenyataan di lapangan. Penanganan korupsi saja masih tebang pilih, sehingga memperburuk citra Indonesia di mata Asia.

Apa yang dikatakan oleh Ibu Ani tentang potensi terjadinya krisis di tahun 2018, saya melihat hal ini akibat para politikus yang semakin rakus dan bukannya ikut mendorong pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah saat ini saya nilai sudah tidak fokus melaksanakan fungsinya untuk mensejahterakan rakyat, sudah lebih banyak melakukan pencitraan dengan meresmikan proyek-proyek infrastruktur menjelang 2019. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Tahun 1960-an hampir semua negara di Asia termasuk negara miskin. Perang Korea (1950-1953) membawa “berkah” kepada perekonomian Jepang yang sempat diisolir oleh pihak Sekutu, dimotori Amerika Serikat. Untuk mendukung Korea Selatan dari ancaman komunis Korea Utara, Amerika minta Jepang mengaktifkan kembali industri beratnya untuk mendukung perang di Korea. Sejak itu, perekonomian Jepang meningkat selama hampir empat dekade sampai akhir 1980an, dan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia.

Pada tahun 1980-an juga muncul kekuatan ekonomi baru di Asia yang dikenal dengan Empat Macan Asia (Four Asian Tigers), terdiri dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Pertumbuhan ekonomi Empat Macan Asia ini sangat tinggi sejak awal 1960-an hingga akhir abad ke-20, dan masih berlanjut cukup tinggi hingga kini. Alhasil, mereka sekarang sudah termasuk negara dengan pendapatan tinggi. Tahun 2016, pendapatan per kapita (diukur berdasarkan Gross National Income: GNI) Singapura sudah mencapai 51.880 dolar AS, Hong Kong 43.240 dolar AS, Korea Selatan 27.600 dolar AS. Sedangkan pendapatan GNI per capita Indonesia masih tertahan di 3.400 dolar AS saja. Jadi, selama lima puluh tahun ini Indonesia sudah jauh tertinggal dari Empat Macan Asia tersebut.

Tahun 1980-an, China masih termasuk negara miskin. Melalui reformasi ekonomi tahun 1978, China bangkit dari kemiskinan. Reformasi ekonomi China menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang juga mencengangkan dunia, dan dalam sekejap meninggalkan Indonesia yang masih terus berkutat dengan kemiskinan. Pendapatan GNI per capita China tahun 1980 hanya 220 dolar AS saja, kurang setengahnya dari GNI per capita Indonesia (470 dolar AS). Tetapi, tahun 2016 keadaan sudah terbalik, GNI per capita China sudah mencapai  8.260 dolar AS, atau 2,43 kali lipat Indonesia (3.400 dolar AS). Ironis sekali. Negara komunis yang awal ekonominya porak poranda akibat perencanaan ekonomi terpusat (central planning) dapat dengan cepat dan mudah melakukan transformasi ekonominya menjadi kekuatan dunia.

Sekitar satu dekade kemudian, Vietnam yang juga negara komunis mulai melakukan reformasi ekonomi mengikuti China. Pertumbuhan ekonomi Vietnam setelah reformasi ekonomi juga cukup tinggi. Seperti pelari lomba marathon, Vietnam terus membuntuti dan mendekati Indonesia tanpa lelah. Mungkin Indonesia yang akan kelelahan dan akan tersalip oleh Vietnam dalam waktu yang tidak lama lagi. Tahun 1991, pendapatan per kapita Vietnam yang diukur berdasarkan GNI hanya 110 dolar AS (Indonesia 610 dolar AS). Dan tahun 2016 GNI per capita Vietnam sudah mencapai 2.050 dolar AS, sedangkan Indonesia hanya naik menjadi 3.400 dolar AS. Jadi, perlahan tetapi pasti, ekonomi Indonesia akan tersalip oleh Vietnam apabila tren ini berlanjut terus.

Yang mencengangkan, ekonomi (GNI) Vietnam yang besarnya hanya sekitar 20 persen dari GNI Indonesia, GNI Vietnam 190,86 miliar dolar AS vs Indonesia 900,69 miliar dolar AS, ternyata nilai ekspornya bisa melebihi ekspor Indonesia. Ekspor Vietnam 2016 mencapai 173,31 miliar dolar AS, sedangkan ekspor Indonesia 172,35 miliar dolar AS. Dalam prosentase, ekspor Vietnam terhadap PDB (di sini kita gunakan Produk Domestik Bruto) mencapai 93,62 persen dan Indonesia hanya 19,08 persen. Jadi, Vietnam yang merupakan kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara mampu memacu ekonominya bersaing dengan Indonesia di pasar internasional.

Sebagai penutup, Indonesia yang pada tahun 1960-an dan 1970-an bersaing dengan Empat Macan Asia kini sudah tertinggal jauh. Pada tahun 1980-an hingga akhir abad ke-20 Indonesia yang bersaing dengan China kini juga sudah tertinggal jauh. Indonesia kini bersaing dengan Vietnam, apakah akan tertinggal juga? Kapan? Kemudian, negara mana lagi yang akan bersaing dengan Indonesia dua puluh tahun mendatang ketika negara-negara tersebut di atas sudah menjadi negara maju? Myanmar? Sungguh menyedihkan!  Atau kita perlu terhibur ternyata Indonesia ditemani oleh Filipina yang menjadi “kawan setia” di dalam ketertinggalan ini?

Semoga pemimpin-pemimpin mendatang dapat membuat keajaiban dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sehingga Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara besar dalam jumlah penduduk saja, tetapi rakyatnya tetap miskin terus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Internasional Politics and  Economics of MNC, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Bina Nusantara

Vietnam terhitung belum lama dalam keterbukaan ekonomi. Bergabung dengan WTO pada November 2006 sebagai anggota ke 150, sedangkan Indonesia pada awal 1995. Pada 2008, dua tahun setelah bergabung dengan WTO, Vietnam dihadapkan pada krisis ekonomi dunia akibat skandal subprime mortgage di Amerika. Krisis tersebut berdampak pada melemahnya aliran keuangan ke sektor riil Vietnam, sehingga transaksi sektor jasa dan produk menjadi terhambat. Demikian pula penerbitan “LOC” untuk import. Daya beli masyarakat Amerika dan Eropa yang terbiasa dengan kartu kredit juga menurun. Akibatnya, ekspor Vietnam mengalami pukulan telak ditandai dengan penurunan nilai ekspor yang signifikan dan mengalami sentimen negatif dalam neraca perdagangan. Terutama di pangsa pasar terbesar yakni  Amerika, Jepang dan Eropa.

Industri garmen, sepatu dan furniture anjlok, sedang investasi banyak mengalami penundaan karena kesulitan modal dan pinjaman kreditor. Industri pariwisata yang merupakan tulang punggung pendapatan Vietnam serta stabilisator kurs mata uang juga mengalami penurunan. Padahal pariwisata merupakan andalan terbukanya lapangan pekerjaan. Tekanan harga minyak mentah yang mencapai 100 dollar AS per barel pada 2008-2009 ikut menciptakan defisit anggaran di tengah pendapatan pajak yang menurun.

Strategi Vietnam yang paling mendasar untuk bangkit dari keterpurukan adalah kebijakan efisiensi anggaran negara untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin (job creation). Caranya, dengan mengalihkan sumber daya  proyek padat modal menuju proyek padat karya dengan menggunakan barang dan jasa dalam negeri (Jonathan Pincus,2009). Ditambah kebijakan politik ekonomi Vietnam dalam kerjasama  bisnis internasional, yang mewajibkan penciptaan peluang kerja dan mengurangi pengangguran. Penciptaan lapangan kerja merupakan faktor utama dalam menciptakan konsumsi yang akhirnya menimbulkan produktivitas.

Anggaran Negara yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan kilang minyak ditunda karena dianggap tidak efektif dalam penciptaan lapangan kerja. Penyuntikan modal kepada “BUMN” Vietnam juga ditunda atau bahkan dihapus. Karena berdasarkan pengalaman, menggantungkan pertumbuhan ekonomi dan competitiveness melalui pengembangan “BUMN” ternyata tak berdampak banyak pada perekonomian negara. Dampaknya sangat kecil bagi peningkatan konsumsi serta pengembangan ekonomi rakyat kecil.  Selain itu, menghindari ketergantungan perusahaan negara terhadap hutang, investasi dan diversifikasi menghasilkan pola pertumbuhan padat modal yang relatif tidak berhasil dalam menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Vietnam juga memberikan subsidi suku bunga kepada UKM dalam upaya meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja. UKM merupakan salah satu faktor penyumbang produktifitas negara dan membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan UKM sangat sejalan dengan kebijakan ekonomi job creation dan mempertahankan stabilitas konsumsi dalam negeri. Berdasarkan data ADB 2017, Ekspor dari UKM Vietnam menjadi  kontribusi positif terhadap PDB. Pertumbuhan ekspor akhirnya melampaui angka impor.

Bank sentral Vietnam pada 2016 membuat kebijakan memangkas suku bunga pinjaman komersial sebesar 0,5%-1,0%. Akibatnya kredit tumbuh sekitar 19%. Surplus transaksi berjalan diperkirakan sama dengan 3,3% dari PDB. Ekspor barang dagangan meningkat sekitar 8,5%, sedangkan pertumbuhan impor melambat tajam menjadi sekitar 4,6%. Data Industrial Production index per 3 bulanan kurun 2014-2017, Indonesia rata-rata 4.61 dengan index tertinggi Juli 2016 sebesar 7.92 dan terendah pada November 2016 sebesar 0.70,  Vietnam rata-rata index 11.69 dan tertinggi 17.17 pada Agustus 2016 dan terendah 6.01 pada Maret  2014.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan, Vietnam merubah kebijakan dari stabilitas pertumbuhan menjadi stimulus aktivitas ekonomi yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, mempertahankan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Fokus pada kepentingan rakyat menjadikan Vietnam salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan makro ekonomi yang paralel langsung dengan peningkatan ekonomi rakyat secara menyeluruh. Mari belajar sampai ke Vietnam ! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional

Terdapat banyak faktor yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang pesat di Vietnam. Salah satu faktor paling mencolok adalah adanya iklim investasi yang kondusif. Pemerintah Vietnam berhasil membuat berbagai kebijakan dan benefit yang menarik.

Hingga Oktober 2017, Vietnam mencatatkan Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 25,5 miliar dolar AS yang mencerminkan adanya pertumbuhan sebesar 4,5% dari FDI pada akhir tahun 2016 sebesar 24,4 miliar dolar AS.

Sesuai prinsip ekonomi, para investor yang rasional, baik dari Indonesia maupun negara-negara lain, akan memilih untuk berinvestasi di Vietnam yang menawarkan biaya rendah dengan keuntungan tinggi. Agar dapat mengejar ketertinggalan ini, pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan membuat berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor.

Pembuatan kebijakan tersebut juga harus diikuti dengan penguatan industri dalam negeri dan stabilitas ekonomi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran, baik bagi investor dalam maupun luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memang penting bagi kemajuan suatu negara, tetapi pemerataan ekonomi jauh lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Pertumbuhan ekonomi  Indonesia yang mencapai 5,03 persen di kuartal III  tahun 2017 harus diiringi dengan penurunan indeks gini yang signifikan guna menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun rasio Gini Indonesia mengalami penurunan dari 0,394 pada semester II tahun 2016 menjadi 0,393 pada semester I tahun 2017, tingkat ketimpangan masih jauh dari target pemerintah. Pada  2019, pemerintah menargetkan rasio Gini turun menjadi 0,36. Selain itu, hasil studi yang dilakukan oleh Credit Suisse menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dan peringkat keempat tertinggi di dunia dalam hal disparitas kekayaan.

Melihat kondisi Indonesia saat ini, sekedar mengejar ketinggalan pertumbuhan ekonomi tidaklah cukup. Indonesia juga perlu mengejar pemerataan kekayaan dan pendapatan. Dengan berbekal pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan kekayaan, Indonesia seharusnya tidak perlu terlalu ketar-ketir dalam menghadapi kemungkinan krisis.

Siklus krisis ekonomi 10 tahunan yang terjadi pada 1998 dan 2008 memiliki penyebab masing-masing. Pada 1998, krisis di sebabkan oleh kerentanan di sektor keuangan dan perbankan, utang yang terlalu tinggi, pelemahan harga komoditas ekspor, dan pelarian modal secara besar-besaran dan serentak ke luar negeri. Krisis pada 2008 terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di sektor keuangan dan sektor produksi karena adanya praktik monopoli sumber daya ekonomi oleh korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin.

Indikator ekonomi pada 2017 lebih solid dari tahun 1998 dan 2008. Tingkat inflasi rendah dan terkendali, besarnya kredit bermasalah di perbankan lebih rendah, dan nilai  PDB juga mengalami peningkatan. Selain itu, besarnya cadangan devisa Indonesia juga mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah.

 Peningkatan nilai hutang luar negeri yang terjadi digunakan untuk membangun infrastruktur. Dengan melihat kondisi di atas, kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang signifikan di tahun 2018 tidaklah besar. Kalaupun ada “krisis mini“ karena adanya pelemahan nilai tukar rupiah dan risiko politik, dampaknya diperkirakan tidak akan sebesar dampak krisis di tahun 1998 dan 2008. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar