Perlu Tak Perlu Sertifikasi Perikanan
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Jakarta.Bisnis.com  (gie/Watyutink.com)

12 March 2018 13:00
Penulis
Tantangan terhadap dunia perikanan budidaya bertambah lagi. Seperti diulas harian Kompas (10/3/2018), Tahun depan pemerintah RI akan segera memberlakukan Sertifikasi IndoGAP (Indonesian Good Aquaculture Practise ) bagi usaha budidaya perikanan. Sertifikasi IndoGAP adalah skema sertifikasi perikanan yang disusun berdasarkan guideline perikanan budidaya yang diterbitkan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO).

Bisnis budidaya perikanan yang disertifikasi mencakup budidaya ikan air tawar, komoditas udang, ikan hias, ikan laut di keramba jaring apung dan rumput laut. Perikanan budidaya dan pengolahan hasil laut amat direkomendasikan berbagai kritikus dunia perikanan Indonesia untuk lebih diperhatikan. Karena jika berhasil dikembangkan dengan baik, akan bisa diandalkan sebagai tambahan devisa utama, menyaingi kemajuan dunia budidaya dan pengolahan perikanan Thailand dan Vietnam yang sudah lebih dulu sukses di pasar dunia.

Masalahnya, dunia perikanan Indonesia selama ini masih bertumpu pada usaha perikanan tangkap dengan ‘aksesoris’ penenggelaman kapal ikan asing ilegal. Kok sulit amat sih meningkatkan nilai tambah dari usaha budidaya dan pengolahan perikanan? Apakah usaha-usaha yang telah dilakukan stakeholder perikanan budidaya agar bisa dikembangkan dan diperhitungkan pasar dunia selama ini salah?

Berbagai upaya mengembangkan perikanan budidaya telah dilakukan. Asosiasi pengusaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan Indonesia (AP5I) menyebutkan, upaya dari segi sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)--sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing/mutu produk—bagi komoditas udang hanya mencapai angka realisasi 1 persen dari total jumlah tambak udang di Indonesia. itu jelas amat jauh dari angka ideal realisasi sertifikasi CBIB yang diinginkan. Padahal, sertifikasi CBIB telah diberikan free of charge alias gratis,dan pada tahun-tahun lalu anggaran yang disediakan untuk CBIB cukup lumayan, sebesar Rp5 miliar. Karena gayung tidak bersambut, maka pada tahun ini anggaran sertifikasi CBIB turun hanya sebesar Rp2,4 miliar.  Ini anomali. Gratis kok sampai minim peminat. Apa karena kurang pendampingan dan sosialisasi?

Tantangan memajukan sektor perikanan budidaya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari kendala pasar perikanan budidaya dunia. Di pasar dunia, pemerintah dianggap belum bisa memberikan keyakinan pasar bahwa sertifikasi CBIB dan IndoGAP setara dengan sertifikasi perikanan yang diakui negara lain. Masalah timbul kemudian ketika sertifikasi yang disyaratkan negara tujuan ekspor sering berbeda dengan sertifikasi yang diminta pembeli. Lagipula sertifikasi yang diminta pembeli cenderung sepihak dan high cost seperti Global GAP sertified yang berlaku di Uni Eropa atau Best Aquaculture Practises seperti diakui Amerika Serikat.

Jika telah diketahui identifikasi masalah dari hambatan memajukan dunia perikanan budidaya tanah air, baik dalam dan luar negeri, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sampai sejauh mana program pendampingan dan sosialisasi untuk sertifikasi CBIB dan IndoGAP telah dilaksanakan? Sebab perikanan budidaya berpeluang amat besar untuk dikembangkan. Mungkinkah dilakukan penyetaraan segera standar mutu dari sertifikasi CBIB dan IndoGAP dengan standar Global GAP Sertified UE dan Best Aquaculture Practises, AS?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi KAN, Plt Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Diperlukan perubahan strategi pembinaan dan sosialisasi, antara lain dengan mengembangkan role model sertirtifikasi dan 'dicarikan' pasar ekspor oleh pemerintah. Dalam hal ini sistem sertifikasi harus dikembangkan selaras dengan international best practice.

Pendekatan oleh pemerintah yang seringkali melaksanakan pembinaan melalui 'sertifikasi' wajib harus mulai dihindari.

Pembinaan tidak akan bermakna sebelum sertifikasi sebagaimana dimaksud memiliki kesetaraan atau dapat memenuhi regulasi di negara tujuan ekspor potensial, mengingat kita adalah penghasil produk perikanan.

Mengapa sertifikasi CBIB meski gratis tapi minim sekali peminat?
Sekali lagi, sistem sertifikasi harus disiapkan dengan baik, dengan skema yang efektif, dan harus memperoleh kepercayaan pasar terlebih dahulu. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa produk yang disertifikasi memiliki peluang pasar yang baik dibandingkan yang tidak. Bila produk yang disertifikasi terbukti memiliki pasar yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak, secara otomatis pembudaya yang belum disertifikasi akan menghendaki hasil budidayanya disertifikasi, bahkan meskipun sertifikasi itu sendiri sukarela dan berbayar.

Ihwal penyetaraan sertifikasi, yang pertama, lembaga sertifikasi yang mengoperasikan sistem indoGAP harus memenuhi standar internasional tentang persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa, yang kedua, pengakuan terhadap kompetensi lembaga sertifikasi tersebut harus diberikan secara formal melalui badan akreditasi yang telah memiliki pengakuan internasional. Dalam hal ini, Komite Akreditasi Nasional (KAN)-BSN siap untuk memfasilitasi proses tersebut, mengingat KAN-BSN saat ini telah memperoleh pengakuan internasional dalam memberikan akreditasi untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.

Peluang meningkatkan daya saing produk budidaya perikanan RI, Sangat mungkin.

Indonesia memiliki pengalaman yang baik dalam mengembangkan sistem verifikasi legalitas kayu dengan melibatkan stakeholders, kementerian KLHK menetapkan regulasi dan skema sertifikasinya, kegiatan sertifikasi didelegasikan kepada lembaga verifikasi legalitas kayu dan lembaga penilai pengelolaan hutan produksi lestari yang diakreditasi oleh KAN-BSN. Dengan sistem ini ekspor produk kayu RI dapat diterima tanpa due diligence ke wilayah Uni Eropa.

Demikian pula untuk produk kayu komposit dengan mekanisme yang melibatkan pihak ketiga dan diakreditasi oleh KAN-BSN hasil sertifikasi ambang emisi formaldehyde untuk produk kayu komposit asal RI dapat diterima langsung oleh US environmental protection agency.

Peluang tersebut sangat besar, yang diperlukan adalah keberanian dan keyakinan kita untuk menerapkan strategi menyerang dalam mengembangkan sistem sertifikasi untuk produk-produk nasional yang berorientasi ekspor, termasuk dalam hal ini produk hasil budidaya perikanan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo)

Walaupun tidak punya sertifikat Internasional udang Indonesia dikenal di pasar dunia karena mutunya premium dibanding udang negara-negara lain.

Negara-negara Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, maupun China tidak mempersoalkan sertifikasi udang Indonesia.

Masalahnya, sertifikasi juga tidak menaikkan harga udang. Jadi apa manfaat sertifikasi?

Kendala usaha budidaya ikan di Indonesia adalah pada tingginya biaya logistik dan regulasi/perizinan yang tidak sederhana/terlalu banyak perijinan yang diminta. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Pertama-tama yang perlu digaris bawahi adalah budidaya perikanan saat ini merupakan tulang punggung perikanan dunia, disaat pasokan ikan dunia melalui perikanan tangkap mulai mengalami penurunan. Begitupun juga terlihat dari produksi perikanan nasional selama 3 tahun belakangan ini.

Dari rata-rata produksi perikanan sebesar 20 juta ton/tahun, 70 persen merupakan sumbangsih dari budidaya perikanan yang sebagian besarnya didominasi oleh budidaya rumput laut. Sedangkan jumlah perikanan tangkap masih stagnan pada kisaran 6 juta ton/tahun.

Meskipun produksi perikanan terus mengalami peningkatan, namun daya saing produk perikanan Indonesia belum mengalami peningkatan yang sigifikan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus penolakan produk perikanan untuk masuk ke negara-negara tujuan ekspor. Tercatat sebanyak 7 kali penolakan produk perikanan indonesia untuk masuk ke Uni Eropa pada tahun 2016. Alasanya karena masalah administrasi dan mutu. Pada tahun yang sama produk perikanan Indonesia juga mengalami 79 kasus penolakan akibat busuk dan terkontaminasi salmonella serta kadar histamin tinggi.

Pada tahun 2017 penolakan produk perikanan telah mengalami penurunan menjadi 36 kasus, namun bukan berarti kualitas produk semakin meningkat. Paling tidak dari 10 negara dengan nilai ekspor tertinggi posisi Indonesia terus merosot, dari posisi 6 ke posisi 10 pada tahun 2017. Kalah jauh dari Vietnam yang berada di posisi 3.

Kedua, peningkatan kualitas ekspor harus sejalan dengan upaya restrukturisasi manajemen budidata perikanan nasional. Ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah/ Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam UU No 7 Tahun 2016, sebagai bentuk upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Oleh karena itu peningkatan kapasitas petambak ikan nasional harus terus mendapat perhatian dari pemerintah.

Ketiga, saya mengkritisi kebijakan KKP yang terlalu fokus pada penanggulangan IUU fishing, sehingga terkesan menganak-tirikan sektor budidaya yang notabene merupakan sumber produksi terbesar perikanan nasional selama ini. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran yang cukup kecil, atau paling kecil alokasi anggaran KKP setiap tahunnya. Padahal untuk mengejar ketertinggalan dari China dan negara-negara lain kita perlu fokus menggarap budidaya perikanan ini secara maksimal.

Terkait sertifikasi perikanan saat ini memang perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan kegiatan budidaya perikanan atau istilah KKP cara budidaya ikan yang baik (CBIB).  Akan tetapi hal ini harus dilakukan secara terukur dan hati-hati. Maksudnya, sosialisasi dan sertifikasi CBIB ke pembudidaya ikan kecil sifatnya mandatory untuk KKP, sebagai bentuk kewajiban konstitusional dalam pemberdayaan pembudidaya ikan. Namun untuk pembudidaya ikan sedang dan besar dengan tujuan ekspor merupakan kewajiban KKP dan tentu saja pengusaha tersebut.

Ihwal sertifikasi perikanan, masalahnya pada bukan hanya sosialisasi dan pembinaan, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi KKP dan pengusaha budidaya ikan untuk melakukan sertifikasi. Namun kendalanya lebih kepada apa yang didapatkan oleh pembudidaya ikan setelah hasil budidayanya disertifikasi? Apakah kenaikan harga hasil budidaya, pemotongan pajak atau fasilitas lain yang membedakan  keadaan sebelum mendapatkan sertifikasi? Jika ada perbedaan yang didapatkan pelaku budidaya perikanan, secara otomatis akan mendongkrak keikutsertaan pelaku usaha terhadap kegiatan sertifikasi.

Kemudian terkait soal penyetaraan standar sertifikasi. Sertifikasi IndoGAP pada dasarnya sudah memenui standar minimal dari FAO, akan tetapi untuk dapat meningkatkan kualitas, nilai standar sertifikasi perlu ditingkatkan. Selain itu diperlukan upaya diplomasi ke negara tujuan ekspor untuk mendapatkan kemudahan, dan informasi terkait standar minimal yang dibutuhkan negara tujuan tersebut. Kerjasama pemerintah dan pengusaha merupakan suatu kewajiban nyata untuk bergerak bersama-sama.

Peluang menyaingi Thailand Vietnam masih sangat terbuka, kita hanya perlu merestrukturisasi sistem budidaya perikanan nasional agar lebih modern dan berorientasi ekspor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Berbicara kedaulatan perikanan, baik budidaya maupun tangkap merupakan kedaulatan negara dalam mencapai kedaulatan maritim nasional. Produksi Perikanan Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan cukup baik. Rata-rata pertumbuhan produksi ikan mencapai 6,59 persen pada 2014 hingga 2015. Namun dilihat per tahun, terjadi penurunan dari pertumbuhan 2015 yang mencapai 7,89 persen, tahun 2017 hanya tumbuh sebesar 5,95 persen.

Sumbangan untuk pembentukan PDB terbesar adalah perikanan budidaya. Data terakhir tahun 2014, menyatakan perikanan budidaya menyumbang 1,27 persen dari pembentukan PDB, perikanan tangkap hanya menyumbang 1,08 persen. Pertumbuhan PDB perikanan budidaya mencapai 2 digit pada 2014 silam. Sedangkan perikanan tangkap hanya 1 digit. Hal ini menunjukkan bahwa perikanan budidaya menjadi tulang punggung utama PDB sektor perikanan untuk meningkatkan PDB secara nasional.

Namun, kinerja perikanan yang sudah membaik, tidak ditunjang oleh kinerja ekspor. Pada 2015-2017, ekspor perikanan menurun tajam. Pada 2015, ekspor turun hingga 15 persen. Tahun 2016 malah turun hingga mencapai 47 persen. Pada 2017 juga terjadi hal yang sama. Penurunan ini salah satunya didapat dari permintaan pasar dunia yang menerapkan daya saing tinggi dalam ekspor impor produk perikanan. Salah satunya AS dan UE yang menolak karena menganggap produk perikanan Indonesia tidak memenuhi syarat.

Indonesia pun sebenarnya sudah mempunyai program sertifikasi produk perikanan, yaitu IndoGAP dan CBIB untuk mengatrol kinerja ekspor produk perikanan nasional. Capaian kinerja sertifikasi CBIB yang dilakukan Kemen KKP dari tahun ke tahun meningkat cukup signifikan. Tercatat, pada 2014 capaian kinerja Sertifikasi 126,4 persen atau 10.112 unit dari target 8.000 unit pembudidayaan ikan yang tersertifikasi. Pada 2015 sertifikasi CBIB mencapai 10.672 unit (meningkat sebesar 5,54 persen dari tahun sebelumnya). Sedangkan untuk target sertifikasi CBIB pada tahun 2016 adalah 10.980 unit.

Sertifikasi CBIB saat ini masih menyasar ke petambak-petambak skala besar. Masih banyak petambak  skala kecil yang belum mendapatkan sertifikat terutama tambak-tambak baru. Selain itu manfaat ke dunia bisnis juga belum dirasakan oleh pengusaha.

Cuaca dan hama penyakit masih bisa terjadi pada petambak yang sudah mempunyai sertifikat.

Persoalannya pada sistem kontrol pemerintah belum berjalan efektif. Seakan pemerintah hanya bertugas  menerbitkan sertifikat namun tidak bertugas pasca sertifikasi.  Masalah kronis pemerintah sejak lama, dimana sertifikasi hanya sebagai simbol kinerja pemerintah namun setelahnya tidak dirasakan manfaat kepemilikan sertifikat.

Jikapun diberikan secara gratis, pemanfaatan pasca penerbitan sertifikat perlu digalakkan.

Selama ini, pemerintah terlalu berfokus pada sertifikasi produk perikanan budidaya yang seakan-akan manjadi problem utama dari melemahnya kinerja ekspor perikanan. Padahal ada aspek-aspek di luar itu yang belum tersentuh dan bahkan dapat meningkatkan kinerja secara siginifikan. Salah satunya adalah aspek permodalan.

Akses permodalan adalah aspek dasar yang harus segara dipenuhi oleh perikanan Indonesia. Yang diperhatikan adalah jumlah akses permodalan nelayan dan keberadaan akses permodalan serta program pemerintah. Perbankan seakan enggan masuk ke sektor perikanan. Berdasarkan data OJK, pada Maret 2015 kredit perbankan umum ke sektor pertanian hanya Rp7.797,61 miliar atau 0,21 persen dari total kredit perbankan umum.

Secara nominal mungkin meningkat dari tahun 2011 namun secara share justru menurun. Pada 2011 jumlah kredit sektor pertanian hanya Rp4.934,95 miliar namun share terhadap total kredit mencapai 0,22 persen. Penurunan ini menunjukkan perbankan tidak mempunyai ketertarikan terhadap sektor perikanan.

Selain perbankan, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga masih sedikit dan belum tersebar secara merata di daerah Indonesia. Jumlah LKM di Indonesia mencapai 252 LKM dengan rata-rata 8 LKM per provinsi. Jumlah tersebut tidak imbang jika dibandingkan dengan jumlah nelayan Indonesia. Perbandingannya ialah 1:10.585 nelayan. Selain itu LKM di Indonesia paling banyak menempati daerah-daerah yang over fishing. Seperti di Jawa dan Sulsel (50 lebih). Daerah yang belum optimal hanya 7 LKM di Kalbar dan 4 di Maluku Utara. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Jurusan IESP, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.

Program pembinaan dan sosialisasi bagi perikanan budidaya dan pengolahannya telah dilakukan pemerintah, namun dirasa masih sangat kurang. Pelaku nelayan budidaya memiliki latar belakang pendidikan yang masih rendah, konvensional dengan kondisi Ekososbud berbeda-beda dan spesifikasi penanganan tipe dan luas kolam/tambak yang beragam pula.

Permasalahan dalam implementasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) oleh nelayan dan petambak, di antaranya, kurang adanya kesadaran dan komitmen akan pentingnya penerapan konsep CBIB dalam upaya meningkatkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Koordinasi antar sektor di pemerintah kerap kali menjadi kendala teknis dalam implementasi program CBIB dikarenakan masih minimnya tenaga penyuluh, infomasi, dan komunikasi.

Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kebijakan sertifikasi CBIB terhadap semua stakeholders yang terlibat dalam implementasi program. Hal yang dilakukan dapat berupa up date informasi ataupun wacana terhadap hal–hal baru, yang menjadi isu terkini dalam masalah yang terkait pada program CBIB. Melalui kesinambungan pembinaan dan sosialisasi maka diharapkan akan ada peningkatan kualitas fasilitator dan auditor, serta kesadaran dalam hal pelaksanaan kegiatan budidaya yang bertanggung jawab (responsible fishers) dan berkelanjutan (sustainable).

Minimnya peminat untuk memperoleh sertifikasi CBIB antara lain disebabkan oleh kurang adanya kesadaran dan komitmen para pelaku, guna mewujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanannya. Diperlukan penerapan sistem reward dan pengakuan jaminan kesetaraan berkualitas global bagi yang telah memperoleh sertifikasi CBIB. Sistem reward disini adalah semacam jaminan pasar (di dalam dan luar negeri) oleh pemerintah bagi pembudidaya yang telah bersertifikat (termasuk di dalamnya perbedaan harga antara hasil dari nelayan dan petambak yang bersertifikat dengan yang tidak bersertifikat).

Sebaiknya sertifikasi CBIB diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk seperti IndoGAP. Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebagai fasilitator, sehingga proses sertifikasi akan lebih independen. Sertifikasi IndoGAP harus mengacu pada FAO Guidelines, GlobalGAP, dan Best Aquaculture Practises guna menjamin sistem mutu nasional agar dapat berdaya saing pada pasar regional, nasional dan internasional. Sertifikasi CBIB dan IndoGAP memiliki empat aspek prinsip dasar yaitu : aspek teknis, aspek manajemen, aspek keamanan pangan, dan aspek lingkungan.

Prioritas harus dilakukan agar implementasi kebijakan program dapat mendukung upaya budidaya perikanan berkelanjutan di Indonesia. Kegiatannya antara lain didasarkan pada upaya pemerintah untuk terus memberikan penyuluhan yang bersifat edukatif bagi yang masih menggunakan metode konvensional. Dibutuhkan kerjasama antar pemerintah dan stakeholders.

Strategi lainnya dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki stakeholders guna menangkap peluang yang ada, antara lain membangun visi dan misi bersama antar birokrasi di Kementerian KKP, misalnya shrimp club, praktisi lingkungan, universitas, dan kelompok pembudidaya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berbudidaya yang mengedepankan kelestarian lingkungan, agar produknya terjamin mutu dan keamanan pangannya serta keberlanjutannya. Penguatan nilai jual produk dengan menjaga kualitas dan kuantitas jaminan mutu dan keamanan pangan; Perbaikan lingkungan kolam dan tambak dengan dilakukannya rehabilitas lahan mangrove dan saluran tambak; Diperlukan punishment bagi pemilik sertifikasi CBIB dan IndoGAP tapi melakukan pelanggaran, melalui koordinasi dengan dinas terkait. Punishment dapat berupa membekukan sementara izin usaha dari unit yang bersangkutan sampai dilakukannya tindakan perbaikan.

Perjalanan mewujudkan program sertifikasi CBIB dan IndoGAP yang berkualitas dengan mengacu pada standar sertifikasi GlobalGAP dan Best Aquaculture Practises apabila dapat dilakukan secepatnya, akan menjadi semangat baru bagi pelaku perikanan budidaya di Indonesia dan menciptakan peluang dalam meningkatkan daya saing dan menyaingi dunia perikanan budidaya seperti di negara lain, misalnya Thailand dan Vietnam. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol