Perlindungan Pekerja Migran, Upaya Mengurangi Kisah-Kisah Pilu
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 October 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Sempitnya lapangan kerja di tanah air dan berlanjutnya kelesuan industri yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat, menyebabkan banyak pasangan rumah tangga memilih untuk mencari peluang mencari nafkah di luar negeri seperti misalnya di Timur Tengah, Hongkong, Taiwan dan lainnya. Selain para suami, yang terbanyak mengambil kesempatan bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di luar negeri adalah para istri yang menjadi buruh migran/TKW.

Menjadi tenaga kerja atau buruh migran di luar negeri, sungguh merupakan derita tersendiri. Dibanding kisah senang, cerita duka sepertinya yang lebih banyak mencuat di pemberitaan. Sepanjang lima tahun terakhir, empat orang TKW Indonesia telah menjalani hukuman mati di Arab Saudi. Bahkan, masih ada 188 TKW/TKI Indonesia yang terancam hukuman mati karena berbagai sebab, terserak di negara-negara Malaysia, Arab Saudi, Cina, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Singapura.

Ironisnya, kebijakan moratorium atau penghentian pengiriman TKW ke luar negeri khususnya Timur Tengah setiap tahun tidak juga efektif menyetop pekerja migran ke luar negeri. Sampai akhir November2018 saja sebanyak 248.723 ribu Pekerja Migran Iegal (PMI) masih terkirim ke negara-negara tujuan. Pada 2017 berangkat sebanyak 243.160 ribu PMI.  Padahal pada 2016 angka yang menjadi PMI masih 216.258 ribu orang. Artinya setiap tahun malah ada tren peningkatan PMI yang bekerja di luar negeri. Terakhir, Kemenaker sendiri mencatat ada total sebanyak 708.14 ribu PMI. Sementara data World Bank di tahun 2017, ada 9 juta PMI yang ditempatkan di luar negeri. Menyedihkan.

Pertanyaannya, mengapa setelah diumumkannya moratorium pengiriman PMI ke 2 negara sejak 2015 angka pekerja migran yang bekerja di luar negeri malah merangkak naik? Apakah pemerintah tidak mampu mendeteksi para pekerja ilegal yang mendominasi pekerja migran ke luar negeri? Bagaimana efektivitas pengawasan perusahaan pengerah tenaga kerja di Indonesia?

Khusus upaya perlindungan terhadap pekerja migran, Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran dianggap telah memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran khususnya pekerja wanita. Sebagaimana diketahui, pekerja migran perempuan mempunyai kerentanan tinggi dalam proses pengiriman, hingga penempatan di lokasi kerja. Kasus-kasus human trafficking, penyiksaan dan penyekapan menjadi penyebab dari banyaknya kasus yang menimpa buruh migran perempuan. Sampai sejauh mana Undang-undang tersebut dapat meminimalisir kasus-kasus menyedihkan yang menimpa pekerja migran kita?

Meski sebanyak 392 pekerja migran telah dapat diselamatkan dari hukuman mati sepanjang 2011 – 2019 (Anis Hidayah,2019). Namun banyaknya pekerja migran wanita yang terancam hukuman mati membuat keprihatinan mendalam.

Kecenderungan peningkatan pekerja migran legal ataupun perorangan yang terpaksa berangkat bekerja ke negeri orang--dengan segala risikonya--tidak akan terjadi jika terdapat cukup peluang kerja untuk mencari nafkah di dalam negeri. Namun apa boleh buat, keadaan memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya dengan menderasnya mereka yang bekerja ke luar negeri.

Keadaan memilukan ini tentunya harus segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan strategi tepat agar kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati dapat dilepas. Juga, perlindungan terhadap TKI/TKW yang terlanjur berangkat dapat dimonitor dan diawasi oleh badan-badan perlindungan resmi pemerintah. Dan yang paling penting sepertinya, penciptaan peluang kerja di dalam negeri yang harus terus diperjuangkan.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Indemo Indonesia Democracy Monitoring dan Pendiri KontraS

Banyaknya buruh migran berangkat ke luar negeri dan justru meningkat dalam tiga tahun terakhir sampai dengan 2018, saya kira karena mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi.

Indonesia pada 2012 sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Buruh Migran dan Keluarganya (UU No 6 tahun 2012). Untuk meratifikasi Indonesia biasanya cepat sekali, walaupun tidak mengerti apa konsekuensi-konsekuensi dari ratifikasi tersebut. Amerika Serikat saja sampai sekarang belum mau menandatangani Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Ihwal moratorium sebenarnya adalah satu hal yang ironis. Saya pribadi menolak pemberlakuan moratorium pengiriman tenaga kerja ke 21 negara. Alasannya, karena rakyat kita masih perlu sekali pekerjaan. Di desa, akibat revolusi hijau orde baru, tidak ada lagi kaum perempuan desa yang dapat mencari penghidupan bagi keluarganya. Semua proses pertanian diganti dengan mekanisasi pertanian atau mesin-mesin.

Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup di desa adalah bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara pendidikan warga desa kebanyakan hanya SD atau SD tapi tidak tamat. Pekerjaan menjadi pembantu rumah tangga adalah satu-satunya pekerjaan yang mereka kuasai.

Menjadi pembantu rumah tangga menurut saya bukanlah dosa, tidak salah dan seharusnya bukan menjadi objek penghinaan. Justru karena pemerintah menganggap bahwa pembantu adalah pekerjaan rendah dan hina sehingga muncul prasangka-prasangka buruk. JikaTKW-TKW Indonesia dikejar-kejar majikannya lalu lari ke kedubes Indonesia, maka Dubesnya biasanya menyalahkan TKW tersebut, dan meminta untuk tidak membuat malu bangsa.

Saya kira harus dibangun persepsi yang sama dulu bahwa pembantu rumah tangga bukanlah pekerjaan salah dan dosa. Oleh karena itu siapapun warga negara yang datang mengadu harus dilindungi sebagai warga negara Indonesia.

Kita harus belajar dari negara lain seperti Filipina, India, mereka menghormati pilihan rakyatnya untuk menjadi pekerja apapun termasuk menjadi pekerja seks di luar negeri. Mereka harus dilindungi.

Di Indonesia kita punya lembaga-lembaga yang khusus menangani masalah-masalah buruh migran. Tetapi pada periode ke satu pemerintahan Jokowi tidak jelas kerjanya. Tidak ada yang diurus dan hanya sibuk mengurusi masalah politik. Termasuk juga LSM-LSM buruh migran. Hanya karena menjadi pendukung Jokowi mereka tidak lagi kritis terhadap isu-isu buruh migran.

Oleh karena itu para aktivis hak asazi seharusnya non partisan, agar tidak menderita split personality seperti sekarang.

Kalau ada kabar bahwa selama pemerintahan Jokowi I ada ratusan pekerja migran yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati, maka harus segera diperiksa kebenaran datanya. Tidak bisa hanya sekadar njeplak seperti itu.

Sebenarnya tugas para duta besar kita di luarnegeri harus bisa mendeteksi kasus-kasus pekerja migran yang terancam hukuman mati. Harus bisa dideteksi sejak awal, jangan sampai ketika besok mau dijatuhkan hukuman mati baru heboh. Sebab, kalau saja dari awal sudah dilakukan pendekatan hukum, maka mungkin kasusnya bisa jadi tidak sampai ke pengadilan. Karena, bisa dilakukan beberapa konvensi regional di negara tersebut dengan meminta maaf dan sebagainya.

Juga, semestinya harus ada verifikasi apakah benar si tersangka ini bersalah. Jangan-jangan karena hendak diperkosa oleh majikan misalnya, maka dia melawan. Hal itu bisa dijadikan pertimbangan hukum.

Jadi kebanyakan kasus yang sampai dihukum mati itu hanya karena kita lalai mengurusnya. Lembaga-lembaga pemerintah yang seharusnya melakukan pembelaan tapi selama ini konon hanya menjadi calo TKI dan tidak tahu apa yang dikerjakan. Itu kritik saya kepada teman-teman aktivis yang jadi pejabat negara.

Sekali lagi, masalah pekerja migran yang justru meningkat angkanya setelah adanya moratorium, hal itu karena mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi. Menurut saya moratorium harus dicabut dan perlindungan terhadap pekerja migran kita harus diperkuat. Terutama dari segi persyaratan pekerja yang berangkat ke luar negeri, jangan lagi meloloskan dengan memanipulasi data umur, misalnya.

Fungsi dari lembaga-lembaga seperti BNP2TKI itu sebenarnya harus diperjelas.  Selama ini di bawah Kementerian tenaga kerja banyak terjadi “kucing-kucingan” karena tidak independen. Perusahaan pengerah tenaga kerja ke luarnegeri (PJTKI) juga harus dibuat lembaga tersendiri yang tidak di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Pengawasannya bisa dilakukan oleh stakeholers seperti lembaga buruh migran, atau mungkin  bisa langsung di bawah Presiden. Bisa juga oleh komisi-komisi yang terkait di Parlemen.

Di Indonesia banyak sekali aktivis pejuang buruh migran tangguh, yang non partisan dan independen. Yang ada sekarang, jika sudah menyangkut kebijakan penguasa soal moratorium TKI/TKW, maka kebanyakan tidak lagi berani bersuara. Padahal moratorium adalah cara pandang yang sesat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Dilihat dari data statistik, pekerja migrant yang dikirim levelnya memang lebih banyak level unskill seperti pekerjaan asisten rumah tangga (ART). Padahal sebenarnya market di beberapa negara seperti Arab Saudi, Hongkong dan Taiwan terdapat demand bahwa yang dibutuhkan banyak juga pekerja yang berkategori skill, atau punya kecakapan lebih yang dibutuhkan.

Oleh karena itu menjadi pertanyaan mengapa Indonesia menjadi sangat lambat menangkap peluang pasar itu. Jadi tidak lagi melulu mengirim tenaga kerja unskilled seperti ART tersebut. Padahal semestinya sudah naik kelas mengirimkan pekerja yang “skill”.

Itulah sebenarnya mengapa amat dibutuhkan penyiapan tenaga kerja kita terutama pada pendidikan-pendidikan vokasi tanah air. Ironisnya, kita mengetahui bahwa pendidikan vokasi kita belum “ngelink” atau belum sinergis antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan juga para pengusaha PJTKI.

Mungkin kita agak susah bergerak terutama karena law enforcement masih amat lemah dan amat buruk. Hal itu harus diakui. Saya menyaksikan sendiri bagaimana para pekerja migran yang baru pulang dari luar negeri diperas dengan berbagai macam pungutan yang nilainya tak masuk diakal. Mereka bahkan ditampung di suatu pos khusus sebelum diantar sampai ke rumah mereka di kampung halaman, dengan biaya transport gila-gilaan. Itu menyedihkan.

Jadi kita harus jujur bahwa law enforcement memang amat buruk. Buruh migran diperas sejak dari keberangkatan di kampung sampai nanti ketika dia balik dari luar negeri itu penuh dengan pemerasan yang luarbiasa.

Law enforcement yang lemah itu termasuk juga kepada perusaahaan PJTKI. Faktanya, meskipun sudah ada langkah moratorium namun tidak efektif. Malah secara ilegal banyak yang berangkat. Saya melihat pemerintah hanya berhenti pada moratorium tetapi tidak punya langkah terobosan yang efektif.

Mestinya moratorium boleh untuk jangka waktu beberapa lama, tetapi hendaknyaitu digunakan untuk membenahi sistem rekrutmen, sampai pada bagaimana pemerintah bisa memberikan proteksi kepada buruh migran, lalu bagaimana sistem komunikasi dibangun sehingga dimanapun buruh migran bekerja bisa dipantau dengan sistem komunikasi, seperti yang dilakukan oleh Filipina. Indonesia sudah sering menjadikan Filipina sebagai rujukan, tapi apa boleh buat, dalam implementasi kita tidak punya progress apa-apa.

Jadi kesimpulannya kita memang sangat lamban sekali. Padahal, devisa yang diperoleh dari buruh migran terbilang luar biasa. Angka nya bisa menyaingi penerimaan devisa dari komoditas. Ironisnya lagi, perhatian dan komitmen pemerintah kepada buruh migran tidak sebanding. 

Dengan demikian kita bisa petakan bahwa masalahnya yang pertama ada pada kesiapan pendidikan para buruh migrant kita, belum sinergi antara pendidikan vokasi, industri dan PJTKI. Semestinya langkah ke arah sana sudah harus dilakukan.

Dengan pendidikan vokasi yang baik, sekaligus kita menaikkan posisi tawar para buruh kita menjadi tinggi. Apalagi sekarang pendidikan kejuruan sudah lumayan banyak. Karenanya, amat mengherankan mengapa sampai sekarang kita masih saja di level pengiriman untuk ART. Hal itu menurut saya mungkin karena ART gampang diperas karena law enforcementnya amat lemah.

Peran lembaga-lembaga seperti BN2TKI itu saat ini juga tidak punya peran apa-apa malah konon lebih mirip calo pengiriman TKI/TKW ke luar negeri. Menurut saya saat ini bukan soal ditutup atau tidaknya PJTKI, tapi kembali pada soal law enforcement kita yang lemah tadi. Lembaga-lembaga seperti itu harus diperjelas laigi apa kewajiban dan wewenangnya, dan juga yang penting adalah mereka harus diaudit! Sistem kerja dan kinerjanya.

Penanganan buruh migran harus dibenahi dari segi pendidikan pekerja dan law enforcement. Devisa yang besar dari para buruh migran seharusnya dapat menjadikan kesadaran pemerintah bahwa mereka harus lebih dilindungi. Para pekerja migran Indonesia di luarnegeri terutama Timur Tengah sebetulnya amat dihargai, disamping karena orang kita memang amat loyal dan patuh, juga karena alasan se agama.(pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Sudah sejak Orba  banyak masyarakat Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Baik pria maupun wanita, gadis, janda maupun ibu rumah tangga. 

Mereka rela meninggalkan anak, istri ataupun suami guna mempertahankan kelangsungan hidup dengan risiko disiksa,  dihukum mati dan diperkosa, yang kasusnya makin bertambah terus tiap tahunnya, meski perlindungan negara dan lembaga pengirim tenaga kerja sangatlah minim.        

Di negara yang bermartabat mereka juga mengirim tenaga kerja keluar negeri namun tenaga kerja yang ter terdidik dan dengan perlindungan dari negara yang maksimal sehingga mereka bekerja betul-betul sebagai profesional. 

Namun dari Indonesia sebagian besar adalah pembantu rumah tangga yang pendidikannya rendah, mudah dibodoh-bodohi tanpa keterampilan yang sangat dasar sehingga seringkali terjadi konflik yang menimbulkan kerugian badan, moril materil sampai hukuman mati.

Indonesia yang sesungguhnya adalah negara sangat kaya dalam sumber daya alam mineral maupun manusia sangatlah tidak pantas apabila hal ini masih terus berlangsung dan sangat menurunkan harkat martabat bangsa di mata internasional.
  
Ada empat sebab mendasar  kenapa hal ini terjadi:
1. Tata kelola pemerintahan yang kurang baik terutama KKN yang Mengakibatkan kemiskinan kebodohan dan pengangguran.   

2. Lemahnya jiwa dan semangat enterpreneur pada sebagian besar bangsa ini karena tidak tersedianya kesempatan untuk membangun enterpreneurship.   

3. Tidak adanya atau minimnya perlindungan bagi para pekerja migran baik dari lembaga pengirim tenaga kerja maupun dari pemerintah.

4. Kerjasama bilateral yang kurang seimbang dengan negara penerima pekerja migran.     

Maka secara umum, cara mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Tetapi, diperlukan aksi-aksi yang lebih spesifik daripada hanya membuka lapangan pekerjaan yang masih bermakna luas tersebut. 

Pengangguran juga sangat erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Banyaknya pengangguran dapat menimbulkan naiknya tingkat kemiskinan. 

Untuk itu, sangat dibutuhkan cara mengatasi pengangguran agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Penanaman jiwa wirausaha di sekolah merupakan salah satu contoh.

Cara mengatasi pengangguran adalah dengan membuka pendidikan /sekolah kewirausahaan (pendidikan enteurpreuner).

Perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  sampai saat ini masih ada beberapa masalah yang terjadi terutama pada buruh migran. Masalah perekrutan TKI adalah masalah mendasar yang perlu segera dibenahi. Hal ini untuk mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan agen TKI ilegal dan agen culas. 

Pengawasan harus benar-benar dilakukan dan tindakan hukum wajib diterapkan terhadap dua agen jenis ini (ilegal dan legal) yang digunakan dan mengakali peraturan

Pemerintah dapat menggandeng beberapa universitas untuk memfasilitasi pelatihan vokasi. Misalnya, keterampilan bahasa dan yang lainnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) sebanyak 2 persen untuk pendidikan hendaknya juga diberikan porsi pada pelatihan vokasi bagi para buruh migran. 

Peraturan Pelaksanaan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  harus juga diterapkan. Aturan ini, bisa dijadikan daya tawar pemerintah untuk negara penerima buruh migran.

Yang terahir adalah kesadaran bersama elit untuk tidak korupsi atau memanipulasi hal-hal terkait, dan lebih seriusnya pemberantasan korupsi scara masif. 

Bila hal ini sulit dilakukan maka HENTIKAN pengiriman TKW keluar negri kecuali untuk tenaga TERDIDIK !
(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (Yang dalam kongres terjadi perubahan nama menjadi Serikat Pekerja Migran Indonesia).

Moratorium itu hanya memberikan kesempatan bagi para pelaku yang mencari keuntungan dalam perdagangan manusia, sudah seharusnya moratorium itu dicabut sebab tidak mampu menghentikan permasalahan yang ada. 

Faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dan diperparah dengan lapangan kerja yang sulit di Negeri ini sehingga memaksa masyarakat untuk bersiasat dan terpaksa harus memberanikan diri  mencari kerja hingga keluar negri. Hal itu menjadi celah bagi para pelaku bisnis perdagangan orang untuk mengeruk keuntungan.

Belum lagi lemahnya pengawasan pemerintah (korupnya oknum pengawas) dalam menghempang perdagangan manusia ini sehingga menumbuh suburkan bisnis perdagangan orang dan memanfaatkan celah (modus) seperti perkawinan antar negara, ataupun para pelaku bisnis perdagangan manusia bisa juga memanfaatkan jasa pengiriman umroh yang bertujuan mempermudah pengiriman tenaga kerja dan di negara tujuan sudah ada agen yang menunggu.

Sedangkan banyaknya PJTKI yang tidak resmi,  biasanya menggunakan jasa PJTKI resmi atau dalam istilah mereka (Numpang proses) sedangkan nilai jual di negara tujuan sektor informal ini sangat tinggi bahkan bisa berkali - kali lipat keuntungan dari modal yang mereka keluarkan dan hal itu menjadi salah satu faktor tingginya tingkat perdagangan manusia.

Undang - undang yang ada hanya hiasan semata sementara tingkat sosialisasi sampai ke akar rumput juga belum terasa imbasnya.

Pemerintah harus serius melindungi buruh migran kita. BNP2TKI harus dipimpin sosok yang bisa kerja dan bukan hanya kerja sambilan. Sementara banyak sekali kasus-kasus yang menimpa buruh migran tak tertangani.

(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF