Perlambatan Ekonomi Dunia, Mencari Celah Perbaikan Ekonomi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 August 2019 09:00
Penulis
Watyutink.com - Sebagaimana jamak diketahui publik. Kondisi perekonomian dunia hingga akhir 2019 diperkirakan akan tumbuh melambat dibandingkan tahun 2018. IMF dan sejumlah badan dunia lain melakukan koreksi tajam terhadap pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019 ini. Pada Oktober 2018 lalu IMF masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh lebih cepat dari 3,6 persen pada 2018 menjadi 3,94 persen pada 2019. Namun pada April 2019, IMF mengoreksi pertumbuhan ekonomi global menjadi hanya 3,33 persen.

Apa yang menyebabkan IMF dan sejumlah badan dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019? Lembaga CORE Indonesia pada (30/7/2019) kemarin mengadakan CORE Midyear Review berupa diskusi terbuka mengundang awak media di Jakarta.

Pada acara tersebut terungkap bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dipicu oleh melambatnya pertumbuhan tiga kawasan ekonomi terbesar, yakni Amerika SErikat (AS), China dan Uni Eropa (UE). Pertumbuhan ekonomi AS diprediksi melambat dari 2,8 persen pada 2018 menjadi 2,33 persen pada 2019. Sementara ekonomi China dan UE masing-masing hanya akan tumbuh 6,7 persen dan 1,56 persen pada 2019 ini. Angka pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 6,57 persen dan 2,13 persen.       

Volume perdagangan duniapun, diperkirakan juga akan tumbuh lebih lambat pada 2019. Hal itu tidak hanya dipicu oleh perlambatan ekspor dan impor AS dan China yang sedang terlibat perang dagang, tetapi juga oleh perlambatan volume perdagangan Jepang. Meski IMF kemudian memprediksi volume perdagangan UE pada 2019 ini masih akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2018.

Dagi gambaran di atas, apakah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tersebut apakah akan terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan hanya bisa tumbuh di seputaran angka 5 persen sampai akhir 2019?

Upaya mengatasi perlambatan ekonomi dalam negeri, terlihat telah diupayakan oleh otoritas moneter dengan menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) 25 basis point (bps) menjadi 5,75 dari sebelumnya 6 persen. Penurunan itu setelah dipertahankan oleh BI sejak November tahun lalu. Namun, menjadi pertanyaan, apakah penurunan sukubunga itu akan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit perbankan yang stagnan di angka 10-11 persen?  

Tantangan dalam negeri sepertinya jelas, bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lewat serangkaian peningkatan signifikan di sektor industri yang mampu tumbuh baik. Pertumbuhan industri mestinya akan terpacu oleh penurunan sukubunga kredit yang kemudian akan diikuti oleh pertumbuhan sektor investasi.

Apakah kondisi ideal tersebut akan menjadi kenyataan di tengah perlambatan ekonomi dunia dan penurunan harga-harga komoditas batubara dan sawit yang selama ini menjadi andalan? Ditambah lagi faktor penurunan harga minyak bumi dunia apakah menjadi momentum baik bagi perekonmian dalam negeri untuk mengurangi tekanan terhadap current account devisit (CAD)?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Mengevaluasi kondisi perekomonomian dalam negeri terkait melemahnya perekonomian global, bisa dikaji dari sisi moneter yang menyangkut dua hal, Pertama, Nilai Tukar dan Kedua, Sukubunga.

Dari sisi Nilai Tukar, Rupiah pada semester I/2019 terlihat lebih baik performanya dibandingkan pada 2018 lalu. Perbaikan itu bisa dilihat pada sisi volatility dan level rupiah terhadap mata uang dolar AS. Jika pada 2018 rupiah sempat terpuruk menyentuh level Rp14.500 per dolar AS bahkan dikhawatirkan menuju Rp15.000 per dolar AS. Ketika itu rupiah terlihat volatilitasnya tinggi sekali.

Tetapi pada semester I/2019 ini, rupiah relatif stabil dan cenderung menguat. Sepertinya semuanya memang masih wait and see.

Stabilitas rupiah tersebut memungkinkan adanya perbaikan pada cadangan devisa (cadev) negara yang saat ini berada pada level 123,8 miliar dolar AS. Meskipun dari sisi penerimaan sumber utama cadev adalah obligasi global pemerintah dan penerimaan utang luar negeri. Sedangkan dari sisi pengeluaran tercatat adanya kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang. Tetapi hal itu semua mengindikasikan adanya pengurangan intervensi pemerintah dalam nilai tukar rupiah.

Ihwal pembayaran pokok utang dan bunga utang, tentunya hal itu sudah ada dalam jadwal perencanaan pembayaran dan beberapa inisiatif pemerintah dalam upaya penyediaan dana untuk melakukan pembayaran utang.

Dari sisi suku bunga, perlambatan ekonomi dunia dan perang dagang AS-China memungkin otoritas moneter Indonesia melakukan pelonggaran likuiditas dengan menurunkan suku bunga BI 7DRRR dari semula 6 persen menjadi 5,75 atau turun 25 bps.

Jadi secara umum perekonomian Indonesia cenderung stabil di tengah kondisi ekonomi global yang dovish atau mengalami perlambatan. Namun, terjadi konsekuensi yang dihadapi oleh harga komoditas Indonesia sawit dan batubara yang mengalami penurunan harga akibat trade war. Nilai ekspor Indonesia menjadi turun. Namun, penurunan ekonomi global tersebut juga mendatangkan konsekuensi bagi BI yang memungkinkan untuk menurunkan suku bunga acuan.

Perlambatan ekonomi dunia juga tercermin dari kondisi perekonomian Amerika Serikat yang membaik tetapi tidak diikuti dengan naiknya inflasi di AS. Akibatnya angka pengangguran naik lagi dan dari itu mengakibatkan The Fed mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga acuan untuk menggairahkan kembali usaha dan perekonomian dalam negeri AS serta mengatasi pengangguran. Diperkirakan pada Agustus 2019 The Fed akan menurunkan suku bunga acuan.

Namun sayangnya, dari semua kondisi yang sedang menguntungkan perkonomian Indonesia di atas tidak diikuti dengan perbaikan pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang masih mengalami defisit. Current account devisit (CAD) masih berkisar pada 2,5 sampai 3 persen PDB. Hal itu menyiratkan bahwa perbaikan sisi moneter lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan bukan disebabkan oleh perbaikan yang bersumber dari kondisi domestik.

Jalan satu-satunya untuk memperbaiki kondisi domestik perekonomian adalah melakukan reformasi struktural ekonomi.

Kondisi perbankan nasional juga masih terlihat belum membaik signifkan karena pertumbuhan kredit dan DPK (Dana Pihak Ketiga) masih berada pada kisaran 10-11 persen. Tantangannya adalah, bagaimana sistem keuangan bisa memacu pertumbuhan PDB lewat pertumbuhan kredit yang akan memacu pertumbuhan angka investasi. Sebab, harus disadari bahwa penurunan suku bunga acuan BI belum tentu akan menjamin terjadinya pertumbuhan angka kredit perbankan. Harus dilihat sebagai referensi di mana pada masa lalu angka pertumbuhan kredit nasional sampai bisa mencapai 25-30 persen pada 2008-2009.

Kondisi Perbankan nasional sendiri sedang mengalami anomali. Terdapat kesenjangan yang jauh sekali dari segi segmentasi, antara bank buku satu dengan bank buku dua, tiga dan empat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I/2019 diperkirakan tumbuh 5,1 persen. Tetapi pertumbuhan itu juga akan stagnan diangka 5,1 persen sampai akhir tahun  2019. Lebih rendah dari angka 5,17 persen pada akhir tahun 2018.

Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah 2019 memang terbuka lebar, terlebih dengan usainya Pemilu yang memberikan kepastian kepemimpinan nasional untuk lima tahun ke depan. Meski demikian, sejauh mana perbaikan ekonomi tersebut masih akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, selain bergantung pada siapa yang akan terpilih dalam jajaran kabinet khususnya tim ekonomi pada Oktober nanti, juga akan bergantung pada keseriusan presiden dan tim ekonominya menjalankan agenda ekonominya, serta sejauh mana konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut.   

IMF memang telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,94 persen  mejadi hanya 3,33 persen selama 2019.

Sejalan perlambatan pertumbuhan PDB, volume perdagangan dunia diperkirakan juga akan tumbuh lebih lamban tahun ini. Melambannya perdagangan dunia tidak hanya dipicu oleh perlambatan ekspor dan impor dua negara yang sedang terlibat perang dagang tapi juga negara-negara lain termasuk Jepang.

Melemahnya permintaan dunia juga berakibat pada penurunan harga komoditas, termasuk minyak sawit dan batubara yang merupakan andalan ekspor Indonesia. Harga rata-rata miyak sawit pada Juni 2019 hanya 552,19 dolar AS per metrik ton, atau kurang dari separuh harga rata-rata Januari 2018 yang mencapai 1265 dolar AS per metrik ton.

Demikian pula harga rata-rata batubara pada bulan Juni 2019 yang sebesar 72,49 dolar AS jauh berada di bawah harga rata-rata Juli 218 yang mencapai 119,57 dolar AS per metrik ton.

Lemahnya permintaan global juga berdampak pada harga minyak dunia yang secara rata-rata dari Januari hingga Juni 2019 masih lebih rendah dibanding rerata harga pada periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pelemahan harga minyak ini masih tertahan oleh kebijakan production cut yang dilakukan negara-negara OPEC dan sekutunya.

Disamping itu, pergerakan harga minyak dunia juga memiliki ketidakpastian yang lebih tinggi dibanding komoditas lainnya karena banyak dipengaruhi oleh faktor geopolitik, seperti embargo AS terhadap Iran, yang sangat dinamis dan upredictable. Oleh sebab itu, harga minyak dunia masih memiliki peluang untuk kembali meningkat walaupun permintaan global melemah, dan ini akan membawa dampak buruk pada ekonomi negara-negara net eksportir minyak seperti Indonesia.

Di dalam negeri pada 2019 ini juga tercatat sumber pertumbuhan berasal dari konsumsi masyarakat yang meningkat dan belanja pemerintah yang naik siginifikan. Dampak Pemilu 2019 dalam memacu pertumbuhan konsumsi rumah tangga agaknya berpengaruh besar. Sementara perdagangan dan ekspor melambat.

Sektor pariwisata sebagai sektor yang diharapkan tumbuh baik mengalami perlambatan karena naiknya harga tiket pesawat. Demikian pula halnya dengan jasa restoran dan hotel juga mengalami perlambatan. Kenaikan tiket pesawat terbukti telah menimbulkan efek domino yang luas.

Sektor ritel masih tercatat stabil dan ada penurunan pada ritel-ritel yang besar. Namun kebalikannya, ritel-ritel kecil seperti Indomaret dan Alfamart mengalami peningkatan dan berekspansi sampai pada tingkat 57 persen seperti yang dilakukan oleh Indomaret. Penurunan ritel sektor besar juga sedikit banyak dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pada sektor manufaktur tercatat adanya perlambatan walaupun masih ada sedikit ekspansi di industri. BKPM telah merilis bahwa terjadi akselerasi investasi dari 5,3 persen menjadi 13 persen. Meski investasi di sektor manufaktur masih kontraktif.

Tertahannya laju pertumbuhan investasi sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemilu dan perlambatan ekonomi dunia, tetapi juga karena lemahnya iklim usaha sektor industri manufaktur di dalam negeri. Terlihat dari pertumbuhan investasi di sektor manufaktur (sekunder) yang secara persisten mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir hingga triwulan pertama 2019, padahal investasi di sektor jasa (tersier) dan primer malah mengalami ekspansi. Penurunan investasi pada sektor manufaktur tersebut tidak hanya terjadi pada PMA tetapi juga pada PMDN.

Dengan melakukan pembenahan secara serius dan segera untuk memperbaiki iklim investasi di sektor manufaktur, Indonesia sebenarnya masih berpeluang untuk menarik investasi manufaktur dari relokasi industri dari China yang diakibatkan oleh perang dagang. Saat ini peluang tersebut memang masih lebih banyak dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN lain, khususnya Vietnam.

Meski demikian, semakin maraknya investasi manufaktur yang masuk ke Vietnam akhir-akhir ini mulai menunjukkan gejala kejenuhan. Baik dari aspek efisiensi transportasi logistik maupun persaingan dalam mendapatkan tenaga  terampil. Akibatnya, sebagian pelaku industri yang selama ini masih berbasis di China mulai menggeser opsi pilihan untuk relokasi ke negara-negara lain di ASEAN selain Vietnam. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FEB Universtitas Gadjah Mada

Jika dilihat dari sisi perubahan pola belanja pemerintah pada semester I/2019, ternyata jauh lebih cepat dieksekusi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Apabila ditinjau dari indikator-indikator secara umum, kondisi kesejahteraan sosial pada awal 2019 telah menunjukkan arah yang positif. Namun, perlu dicatat bahwa ada sebagian indikator yang lebih spesifik yang justru menunjukkan perkembangan yang negatif.

Sebagai contoh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2019 turun menjadi 5,01 persen atau setara 6,82 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka ini merupakan yang terendah sejak 2005, terutama untuk data survei bulan Februari.

Selama periode Februari 2005 sampai Februari 2018 tingkat pengangguran terbuka bergerak naik turun di rentang angka 5,13 (Februari 2018) hingga 10,4 persen (Februari 2006). Namun, tingkat pengangguran terbuka untuk usia produktif 25-29 tahun justru meningkat, melanjutkan peningkatan yang juga terjadi pada Februari tahun lalu.

Persentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal pada Februari 2019 naik menjadi 42,73 persen. Namun, khusus wilayah perkotaan, persentase tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal justru mengalami penurunan menjadi 69,46 persen.

Tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Penurunan tersebut merupakan lanjutan dari tren yang telah berlangsung sejak September 2015. Hanya saja, jumlah penduduk rentan miskin, khususnya di perkotaan, justru meningkat lebih besar dari pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk mengalami penurunan kesejahteraan, dari yang semula tidak termasuk kategori rentan miskin, menjadi rentan miskin.

Dari sisi upah, upah pekerja informal seperti upah riil buruh pertanian mengalami penurunan. Sementara upah buruh nominal buruh bangunan mengalami kenaikan, tetapi secari riil upah tersebut mengalami penurunan.

Indeks kedalaman kemiskinan juga ternyata turun. Terdapat kenaikan jumlah mereka yang rentan miskin di perkotaan sebanyak 1,32 juta orang. Ratio gini juga turun. Capaian-capaian tersebut tercatat diperoleh dengan biaya belanja pemerintah yang sangat besar pada bantuan sosial (bansos) pada semester I/2019.

Sementara itu ada kejutan bahwa Program PKH sebanyak 82, 4 persen alokasi pemberiannya telah disalurkan pada semester I/2019. Hal itu merupakan rekor tersendiri. Begitu pula adanya penarikan dan JKS yang juga sangat besar.

Dari gambaran di atas maka akan dapat dilihat pada semester ke II/2019 mendatang, apakah program-program bansos masih dapat dijadikan andalan untuk meningkatkan performa angka konsumsi masyarakat. (pso)

  

 

     

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti CORE Indonesia

Belanja pemerintah pada semester I/2019 dan sepanjang tahun ini berpotensi tumbuh di kisaran 5-6 persen. Pertumbuhan ini ditopang lebih tingginya realisasi pertumbuhan pegawai, dan belanja barang.

Pertumbuhan realisasi belanja pegawai mencapai 14 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 11 persen. Sementara realisasi belanja barang sampai dengan Januari-Juli 2019 mencapai 17 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang sama pada periode yang sama, yang hanya tumbuh 10 persen.

Sayangnya realisasi belanja modal di semester I/2019 masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Pertumbuhan tahunan realisasi belanja modal mengalami kontraksi hingga -6 persen dari Rp45 triliun pada semester I/2018 menjadi Rp34 triliun pada semester I/2019. Begitu pula dibandingkan dengan target, pencapaian hanya 18 persen lebih rendah dibandingkan capaian realisasi belanja modal pada semester I/2018 yang mencapai 20 persen.

Rendahnya pertumbuhan belanja modal perlu diantisipasi mengingat belanja modal merupakan belanja yang dapat memberikan efek stimulus lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan belanja pegawai tidak terlepas dari beberapa langkah pemerintah seperti kenaikan gaji aparatur pemerintah apda April tahun ini melalui PP No 15/2019. Semua aparatur pemerintah mendapatkan kenaikan gaji sebesar 5 persen. Disamping itu kenaikan belanja pegawai juga ditopang oleh pembagian THR, dan mulai dibagikannya gaji ke 13 pada ASN di awal Juli ini. Sementara pertumbuhan belanja barang disebabkan mulai disalurkannya realisasi belanja untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2019.

Namun di sisi lain tren kenaikan belanja negara tidak bisa diimbangi oleh pertumbuhan penerimaan negara. Penerimaan negara hanya tumbuh 8 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 16 persen.

Rendahnya pertumbuhan penerimaan negara tidak terlepas dari rendahnya kinerja realisasi perpajakan yang menyumbang 80 persen dari total penerimaan negara. Sampai dengan semester I/2019 pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan hanya tumbuh 4 persen jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu yang tumbuh hingga 16 persen.

Remdahnya penerimaan perpajakan tidak terlepas dari rendahnya penerimaan pajak dari sektor manufaktur yang merupakan sektor terbesar penyumbang perpajakan. Sektor yang menyumbang 30 persen dari total setoran pajak ini sampai Juni 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan -2,6 persen

Padahal tahun lalu pertumbuhan pajak dari sektor manufaktur dapat tumbuh hingga 13 persen. Melambatnya setoran pajak dari sektor manufaktur tidak terlepas dari kinerja industri manufaktur yang sampai dengan Q1-2019 tumbuh 3,91 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Q!-2018 yang mencapai 4,96 persen.

Dengan pola di atas, di prediksi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir tahun akan berada di kisaran Rp1.620-Rp1.634 triliun atau sekitar 92 persen dari target APBN yagn mencapai Rp17.86 triliun. Dengan demikian potensi terjadinya shortfall perpajakan sampai dengan akhir 2019 diperkirakan berada di kisaran Rp150-Rp165 triliun rupiah.

Adapun untuk penerimaan non pajak pertumbuhan realisasi sampai dengan Juni mencapai 18 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu diperiode yang sama, yang mencapai 19 persen. Namun apabila diihat lebih dalam terjadinya kontraksi realisasi penerimaan non pajak migas dan non migas.

Penerimaan migas terkontraksi hingga -7 persen, jauh di bawah pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 48 persen. Sama halnya dengan pertumbuhan non migas yang tumbuh -1 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahuh lalu yang mencapai 29 persen. Rendahnya penerimaan non pajak tidak terlepas dari rendahnya harga minyak, sampai dengan semester I/2019 ICP rata-rata mencapai 63 dolar AS per barel lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang dapat mencapai 66 dolar AS per barel. Sama halnya dengan batubara yang sampai dengan semester I/2019 rata-rata mencapai 87 dolar AS per ton di bawah harga rata-rata batubara tahun lalu yang mencapai 96 dolar AS per ton.

Secara keseluruhan, defisit anggaran berpotensi melebar hingga Rp300 triliun, dengan asumsi realisasi belanja berada di kisaran Rp2800-Rp2300 triliun. Maka defisit anggaran terhadap PDB akan berada di kisaran 2,0 – 2,1 persen terhadap PDB, angka ini lebih tinggi dibandingkan target defisit terhadap PDB dalam APBN 2019 yang dipatok 1,8 persen.

Melebarnya defisit anggaran tentu akan berdampak pada akan semakin gencarnya pemerintah dalam menerbitkan surat utang. Sampai dengan bulan Juni saja pemerintah telah menerima penawaran surat utang hingga Rp531 triliun, tumbuh 17 persen dari penawaran tahun lalu yang mencapai Rp453 triliun. Hal ini diikuti dengan bertambahnya minat asing pdaa surat utang Indonesia.

Sampai dengan akhir Juni kepemilikan asing pada surat utang Indonesia mencapai 39 persen, meningkat dibandingkan kepemilikan asing pada 2017 yang mencapai 37 persen. Bertambahnya kepemilikan asing juga bisa berdampak pada rentannya surat utang pada sudden capital outflow. Hal ini akan berdampak salah satunya pada pelemahan nilai tukar. Pada Oktober 2018 lalu terjadi capital ouflow pada surat utang, rupiah menjadi salah satu mata uang yang mengalami pelemahan paling dalam. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF