Perekonomian RI 2019, Bersiasat di Tahun Gejolak
berita
Ekonomika
Sumber Foto: GETTY IMAGES (www.fool.com) 17 December 2018 20:00
Penulis
Watyutink.com - Perekonomian Indonesia pada 2019, diperkirakan kembali akan mengalami banyak tekanan. Apalagi di tahun pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, suhu politik yang meninggi akan ikut mempengaruhi kinerja perekonomian terutama pada sikap wait and see para investor.

Kondisi ekonomi global diperkirakan akan melambat dan merupakan masalah tersendiri yang harus diantisipasi oleh emerging countries termasuk perekonomian Indonesia yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,3 persen. Terlebih, pertumbuhan ekonomi AS 2019 diperkirakan hanya bergerak di kisaran 2,6-2,7 persen, sementara China sekitar 6 persen.

Pertumbuhan ekonomi RI pada 2018 ini diprediksi hanya menyentuh angka 5,1 persen, sementara target pemerintah 5,3 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan November 2018 mencatat, defisit neraca perdagangan ternyata makin dalam menyentuh 2,05 miliar dolar AS dan merupakan defisit terparah dalam 5 tahun terakhir. Angka ekspor tercatat hanya 14,83 miliar dolar AS namun impor mencapai 16,88 miliar dolar AS atau turun 3,28 persen (yoy).

Defisit neraca perdagangan yang terjadi menyebabkan investor asing memindahkan dana dari pasar saham Indonesia sebesar Rp40,3 miliar ke luar negeri.

Dengan kondisi defisit yang masih menggayuti neraca perdagangan RI, bagaimanakah peluang perbaikan yang akan diperoleh perekonomian Indonesia pada 2019? Sementara kondisi sektor riil khususnya industri manufaktur sejauh ini masih belum bisa diandalkan menjadi motor pertumbuhan. Terlebih untuk memperbaiki beberapa indikator pertumbuhan ekonomi yang lain, sektor konsumsi rumah tangga misalnya.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi yakni mencapai 56,26 persen PDB. Menyusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 6,96 persen dengan porsi sebesar 32,12 persen. Konsumsi pemerintah tumbuh 6,28 persen dengan porsi 8,7 persen. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,54 persen namun porsinya hanya 1,19 persen dari perekonomian.

Sayangnya, dengan porsi kontribusi yang terbesar, konsumsi rumah tangga bisa dikatakan tumbuh stagnan. Hal itu tercermin dari angka pertumbuhan sektor ritel Indonesia yang sampai dengan kuartal ke 3-2018 hanya tumbuh rata-rata 4,3 persen. Hal mana merupakan indikator dari konsumsi rumah tangga yang tidak tumbuh dengan baik (Nawir Messi, 2018). Padahal selama 2011-2017 sektor ritel dapat tumbuh double digit. Angka Konsumsi rumah tangga sendiri sampai dengan kuartal 3-2018 tercatat 5,01 persen (yoy).

Sebetulnya untuk menutupi kelemahan sektor konsumsi rumah tangga dan ritel, sektor swasta bisa digenjot untuk memberi kontribusi terhadap pertumbuhan. Namun, indikator yang ada malah menunjukkan tren penurunan privat sector khususnya pada belanja iklan. Pertumbuhan belanja iklan sektor swasta hanya tumbuh sebesar 4 persen pada kuartal ke 3-2018, setelah tumbuh 8 persen pada kuartal II dan 3 persen pada kuartal I-2018.

Belanja iklan pemerintah, malah menjadi penyumbang iklan terbesar dengan total nilai Rp2,9 triliun atau tumbuh 40 persen (yoy), yang didominasi oleh belanja iklan Kementerian Kesehatan sebesar Rp523,8 miliar (naik 31 persen yoy) dan iklan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp517,3 miliar (naik 14,5 persen yoy).

Dengan kondisi yang serba dilematis di atas, strategi apa yang layak dilakukan untuk tetap mengejar target pertumbuhan 2019?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Watyutink.com - Masalah ekonomi Indonesia adalah masalah produktivitas. Kapasitas industri kita juga masih terbatas hingga menyebabkan kinerja ekspor Indonesia tidak terlalu baik.

Pada jangka pendek, kontribusi terbesar defisit adalah dari neraca migas. Tempo hari sebetulnya sudah ada momentumnya ketika pemerintah mengumumkan akan memotong subsidi BBM, tapi kemudian sayangnya dibatalkan. Ketika dibatalkan, pemerintah sebenarnya telah kehilangan momentum itu. Padahal sudah terbukti bahwa penyumbang defisit terbesar adalah dari neraca migas.

Jadi memang dimensinya harus dilihat dari jangka pendek dan jangka menengah panjang. Pada jangka pendek mensiasati defisit migas, dan jangka panjang bagaimana membenahi industri.

Ke depan pada 2019, prediksi saya ada 2 skenario. Skenario optimis dan skenario yang lebih pesimis. Skenario optimis itupun ternyata ada di bawah  target pemerintah yang 5,3 persen PDB. Bagi kami hanya 5,12 persen. Jadi hasil model skenario saya dengan kondisi defisit dari current account (CAD) hal itu akan menyebabkan potensi pertumbuhan ekonomi tahun depan akan cukup tertahan. Even dengan kondisi yang paling optimispun hanya 5,12 persen.

Jika ingin mencapai target 5,3 persen sesuai target pemerintah, maka harus lebih mentolerir peningkatan defisit current account. Itu kemungkinan tidak akan tercapai karena pada saat bersamaan dengan tekanan pada CAD rupiah pun akan ikut terdepresiasi.

Pertumbuhan ekonomi baru bisa mencapai 5,4 atau 5,3 persen mungkin pada 2020. Itupun dengan asumsi bahwa semuanya baik-baik saja.

Skenario kedua, ketika pada 2019 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,8 persen. Dan itu diikuti di tahun 2020 pada 4,6 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi turun, dan itu terjadi ketika CAD kita tidak bisa dikendalikan dengan baik plus adanya gangguan dari sisi eksternal dimana perekonomian Amerika Serikat (AS) juga kemungkinan melambat dengan adanya kondisi inverted yield curve, antara sukubunga US raz rebound/US treasury bond 10 tahun dengan 2 tahun yang hampir inverted. Sebelumnya yang periode10 tahun jauh lebih tinggi dibandingkan periode 2 tahun. Tetapi sekarang sudah cenderung flat sudah hampir sama bahkan cenderung terinversi. Jadi jangka pendek akan jauh lebih tinggi ketimbang jangka panjang. Faktor risiko ke depan semakin besar yang akan punya imbas pada perekonomian Indonesia.

Jadi pada tahun 2019 tantangannya akan jauh lebih besar.

Perekonomian AS dan China tahun depan memang akan melambat, dan ketika AS dan China melambat maka emerging market yang lain mungkin akan naik tapi tidak dengan Indonesia. karena secara fundamental perekomian Indonesia belum cukup baik. Sehingga kalaupun ada investasi yang masuk ke ASEAN, tapi itu bukan ke Indonesia.

Dia akan masuk ke Vietnam dan Thailand, Malaysia, Singapura bahkan Myanmar. Indonesia akan dilewati begitu saja. Kalaupun ada hanya sedikit. Hal itu disebabkan kapasitas produksi Indonesia di satu sisi kemudian juga daya saing tidak cukup baik. Meskipun jika dilihat dari sisi lembaga rating Indonesia cukup oke, tetapi Negara lain jauh lebih bagus.

Saya tidak melihat konkritnya bagaimana rencana perbaikan dari Kementerian Keuangan. Karena bagaimanapun juga hal itu bukan ranah Kementerian Keuangan tapi Kementerian Perindustrian. Bagaimanapun bagusnya Kementerian Keuangan punya ide atau rencana, tapi eksekusinya ada pada Kementerian Perindustrian. Sementara di Kemenperin sendiri terlihat belum ada langkah yang cukup serius. Mereka terlalu banyak prioritas. Dan pada akhirnya saya melihat malah jadi agak sedikit melompati masalah. Kemenperin langsung masuk ke revolusi industri 4.0 padahal industri kita saja belum bagus daya saing dan kapasitasnya. Saya tidak melihat masalahnya ada di kementerian keuangan, masalahnya ada pada kementerian sektoral. (pso)
 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

Pada 2019 mendatang, Indonesia menghadapi 2 tantangan, yakni tantangan geo-politik dan tantangan geo-ekonomi. Tahun depan juga pada April 2019 kita melaksanakan hajat politik nasional yakni Pilpres dan Pileg yang bagi kegiatan ekonomi itu adalah sebuah indikator ketidakpastian.

Dari sisi geo-ekonomi, kita sedang menghadapi ketidakpastian global yakni masalah perang dagang yang belum juga mereda.

Masalahnya, bagaimana menyusun strategi untuk mengantisipasi kedua tantangan tersebut. Artinya, kalau dari sisi pemerintah kita masih mengharapkan bahwa pemerintah dapat segera mengatasi masalah defisit current account dan defisit neraca pembayaran. Karena kalau hal itu tidak teratasi dikhawatirkan itu akan memperburuk kinerja perdagangan internasional dan juga kinerja rupiah pada 2019.

Memang ada nuansa ketidakpastian yang meningkat sehingga hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja rupiah. Sehingga harus sesegera mungkin dapat mengatasi masalah defisit neraca pembayaran, karena itulah yang menjadi PR bagi Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia (BI) sudah melakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut. Dibutuhkan waktu jangka panjang untuk mengatasi masalah struktural. Kita harapkan ke depan masalah defisit current account itu dapat teratasi dengan baik.

Bagi pelaku usaha atau para investor, sebaiknya tidak terlalu menyikapi secara berlebihan masalah politik dan ekonomi tahun depan. Karena, kalau kita lihat flashback ke belakang, pada 2009 ketika pelaksanaan pemilu kita juga berada dalam kondisi resesi global ketika terjadi krisis subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) 2008-2009, dilanjutkan dengan krisis keuangan Eropa pada 2009 dan itu semua dapat kita lalui dengan smooth. Justru waktu itu kinerja rupiah sangat bagus. Jadi saya kira pelaku usaha tidak usah terlalu merespon berlebihan dalam mengambil keputusan investasi. Wait and see perlu, tapi rasanya tidak perlu khawatir berlebihan.

Pada 2014 lalu juga kita masih dalam kondisi ketidakpastian global. Ada dampak subprime crisis, ekonomi AS juga belum tumbuh serta harga komoditas yang jatuh. Tapi kita bisa melalui periode 2014 itu juga dengan baik.

Jadi dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha kita melihat harus ada upaya bagaimana mengatasi masalah defisit neraca pembayaran, lalu yang kedua pelaku usaha sebaiknya tidak perlu berlebihan dalam mengantisipasi tahun politik. Tahun 2018 saat ini juga sebenarnya kita sudah memasuki tahun politik hanya memang puncaknya pada 2019.

Namun perlu juga dilihat, sikap wait and see nya para investor itu paling lama sampai bulan April 2019, hal mana sudah diketahui hasil pemilu. Mungkin pada kuartal pertama 2019 geliat ekonomi belum terlalu terlihat. Baru ketika memasuki kuartal 2, 3 dan 4 baru akan muncul aktivitas ekonomi yang nyata.

Kaitannya jika mendalami masalah defisit, perlu juga dikaji—jika kita melihatnya dari neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran—sektor mana saja yang menjadi penyebab defisit terbesar.  Menurut saya untuk sektor manufaktur dan sektor komoditas selama ini sudah cukup baik. Hanya kami melihat yang menjadi penyebab mungkin adalah sektor jasa.

Jadi dibutuhkan pembenahan struktural di sektor jasa. Tercatat ada 12 subsektor jasa dalam transaksi berjalan yang sebagian besar mengalami defisit. Defisit paling besar terdapat di sektor transportasi. Sebab, ketika kita melakukan ekspor produk, kapal (kargo) didatangkan dari luar negeri. Sehingga hal itu pasti akan menjadi penyebab defisit. Meskipun kita ekspor manufaktur atau ekspor komoditas tapi karena kita juga membayar biaya transportasi, maka hal itu kemudian memunculkan defisit.

Jadi solusinya memang bukan solusi jangka pendek, tapi jangka panjang, masif dan struktural yaitu dengan membangkitkan industri maritim domestik. Saat ini sedang dibangun prasarana maritim, sementara sarana untuk industri maritim memang belum disentuh. Program tol laut itu masuk wilayah prasarana.

Sehingga bagi pemerintah saat ini sepertinya waktu 5 tahun sangat pendek agar seluruh kebijakan bisa berdampak optimal. Ke depan, entah siapapun yang terpilih nanti, seharusnya memprioritaskan sektor-sektor yang tercatat selalu mengalami defisit. Seperti disebutkan tadi sektor jasa, terutama jasa transportasi. Oleh karena itulah dibutuhkan pengembangan industri maritim domestik.

Kapal-kapal yang kita miliki tidak kompatibel ketika digunakan untuk aktivitas ekspor impor. Perusahaan-perusahaan shipping company atau transhipment sebagian besar kapalnya mungkin berasal dari luar negeri. PELNI juga mungkin hanya memiliki armada untuk kapal penumpang.

Yang mendasar, terutama dari data statistik perdagangan jasa kami temukan masih perlu banyak pembenahan. Saat ini Kementerian Perdagangan dibantu oleh tim ahli peneliti dari UNPAD sedang berupaya menyusun statistik perdagangan yang sesuai dengan standar internasional. Selama ini statistik perdagangan bersumber dari BI sebagai compiller, hanya data itu rasanya belum mencerminkan transaksi riil dari perdagangan jasa karena sifatnya masih too agregat. Jadi kita memang harus melakukan mapping data-data dari setiap kementerian/ lembaga yangmempunyai transaksi perdagangan jasa dari 12 subsektor yang tersebar di beberapa kementerian/lembaga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mengejar target pertumbuhan ekonomi di 2019 memang tidak mudah, apalagi dengan kondisi perekonomian domestik di akhir 2018 ini yang semakin tertekan karena faktor eksternal. Perang dagang, kenaikan suku bunga the Fed, dan kenaikan harga minyak dunia telah membuat perekonomian domestik goyang seperti depresiasi rupiah, pembengkakan subsidi BBM, dan capital outflow, dan memburuknya CAD melebihi 3 persen.

Peluang tercapainya target pertumbuhan ekonomi di 2019 tentu saja ada. Asumsi-asumsi makro yang ditetapkan di APBN 2019 lebih realistis sehingga, kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi masih ada. Selain itu di 2019, Pemerintah meningkatkan belanja bantuan sosial sehingga pertumbuhan ekonomi kemungkinan masih dapat ditopang dengan konsumsi. Dengan peningkatan dana bantuan yang disalurkan ke masyarakat, maka daya beli akan relatif terjaga dan bahkan mungkin bisa meningkat karena dapat mendorong daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Namun resiko juga perlu diwaspadai jika pada akhirnya Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan tarif dasar listrik yang akan mengerek nilai inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2019.

Pertama, memperbaiki neraca perdagangan yaitu dengan mendorong peningkatan ekspor. Hal yang paling fundamental dari ekpor barang domestik adalah masih bergantung pada raw material. Ekspor utama domestik masih bergantung pada hasil sumberdaya alam bukan barang yang telah diberi nilai tambah. Selain itu upaya pemberian insentif fiskal untuk mendorong ekspor juga masih perlu dilakukan.

Kedua, pengendalian impor atas barang konsumsi yang bisa diproduksi dalam negeri perlu dilakukan. Ketiga, merealisasikan perluasan penggunaan biodiesel sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Dengan demikian defisit yang disebabkan impor minyak bisa ditekan. Keempat, peningkatan dana pendidikan untuk riset, pengembangan, dan inovasi sebagai upaya meningkatkan ekspor barang yang memiliki nilai tambah dan diarahkan pada barang yang high-technology. Belanja untuk research and development di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Hal lain yang tidak kalah penting dari semua itu adalah peningkatan penguatan koordinasi dalam pemerintahan agar kebijakan (yang dikeluarkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi) lebih terarah, terkoordinir, terintegrasi, dan tidak saling berbenturan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei