Perburuan Pajak Google: Anti klimaks!
berita
Ekonomika

Sumber Foto: aktual.com

05 December 2017 14:00
Penulis
Menyandang nama besar,  bukan berarti bisa seenaknya di Negara orang. Google, perusahaan mesin pencari (search engine) internasional yang beroperasi di Indonesia sejak 2011, diketahui tidak membayarkan kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Indonesia. Padahal sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai kantor perwakilan dan beroperasi di Indonesia Google punya kewajiban sebagai wajib pajak.  Akhir tahun lalu, Direktur Jenderal Pajak (DJP) bahkan mengancam akan mempidanakan Google Indonesia jika tak segera menyetorkan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan penyelesaian pajak (tax settlement) sebesar 73 juta dolar AS atau Rp988 miliar. Jauh dari angka utang pajak dan denda sebesar Rp5 triliun yang dihitung DJP.   

Tapi beberapa hari lalu (30/11) DJP mengumumkan bahwa Google telah membayar kewajiban pajaknya yang terdiri dari PPN dan PPh (pajak penghasilan). Anehnya, DJP tidak bersedia mengungkapkan berapa nilai besaran pajak yang telah dibayarkan Google. Alasannya, karena ada Undang-Undang Kerasahasiaan pasal 34 yang tidak memungkinkan DJP mengungkapkan angka setoran pajak Google kepada Indonesia. 

Tapi apakah Google benar-benar telah membayar pajak? Kalaupun memang dilunasi, bukankah publik berhak tahu berapa nilai setoran pajak yang dibayar Google, karena dari hasil kesepakatan dengan DJP saja, angka pajak terutang Rp 5 triliun toh cuma Rp988 miliar yang ditagihkan, bukankah itu tidak adil? Jangan-jangan, angka yang disetor jauh lebih kecil dari kesepakatan? Apakah di Negara lain hal kerahasiaan angka setoran wajib pajak juga dirahasiakan, terutama perusahaan raksasa?

Google, memang bermasalah dalam pembayaran pajak di beberapa Negara dan menjadi sengketa. Negara-negara yang “ditumpangi” Google untuk beroperasi layak meminta setoran pajak, karena perusahaan multinasional itu memang punya sederet bisnis dunia maya yang menghasilkan pemasukan luar biasa dari seluruh penjuru dunia. Satu sumber menyebut, pada 2015 saja Google  membukukan penghasilan 75 miliar dolar AS atau Rp987triliun. Tak heran, dari satu unit bisnis Adwords saja, Google 2015 mendapatkan 52,4 miliar dolar AS atau Rp689 triliun. Belum lagi dari Youtube, Maps, Adsense, Admob, dan lain-lain, juga perangkat mobile di bawah bendera Nexus.      

Mengapa keterbukaan soal nilai pajak Google menjadi penting? Karena publik tahu bagaimana agresivitas Kemenkeu dan DJP dalam menagih pajak setelah hasil tax amnesty kurang menggembirakan. UKM  dan sektor bisnis kecil lainnya amat kerepotan karena dijadikan target buruan pajak. Bukankah banyak pengusaha kelas raksasa diketahui mengemplang pajak? Bahkan pajak dividen saham milik orang kaya saja diturunkan dari 20 persen menjadi hanya 10 persen.  Sekitar Rp400 triliun potensi pajak besar amat sulit ditarik, belum lagi ribuan triliun harta orang kaya Indonesia yang disimpan di luar negeri yang merupakan objek pajak potensial. Jika dengan Google saja bersikap “lembek”, bagaimana dengan para pengemplang pajak lainnya? Wajar jika publik ingin tahu informasi soal nilai setoran pajak Google, karena ingin ada perlakuan adil sebagai sesama wajib pajak.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Pihak Direktorat Jenderal Pajak DJP tidak bersedia mengungkapkan berapa nilai besaran pajak yang telah dibayarkan Google baru-baru ini, hal tersebut merujuk pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Hal ini menarik, karena sebenarnya sudah sejak lama UU KUP dipersoalkan banyak pihak termasuk Badan Pemeriksa Keuangan BPK, yang dipersoalkan terkait kerahasiaan data Wajib Pajak. Secara prosedur kewenangan lembaga audit negara seperti BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP terbatas hanya diperbolehkan mengaudit DJP dengan alasan kerahasiaan.

Selain pembatasan prosedur, dalam penjelasan pasal 34 ayat 2a. Pasal tersebut mengatur secara limitatif “bersifat membatasi” tentang jenis-jenis data/dokumen yang boleh diberikan kepada lembaga audit negara. Terbatasnya jenis-jenis data atau dokumen informasi yang dilaporkan DJP pastinya akan mengurangi kualitas audit yang dilakukan karena datanya tidak memadai.  

Pembatasan dalam UU KUP tidak sinkron dengan mandat BPK sesuai pasal 23 E ayat 1 UUD 1945, BPK sebagai lembaga audit Negara diberi mandat untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara termasuk kewenangan untuk mengakses data dan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Sedangkan dalam pasal 34 UU No. 28/2007 UU KUP ada pembatasan yaitu hanya pejabat dan tenaga ahli yang ditetapkan Menkeu yang boleh memberikan keterangan tersebut.

Hal ini jelas menjadi silang sengketa antara DJP dan lembaga negara lainnya, ada baiknya Undang-undang KUP khususnya yang mensyaratkan level menteri untuk meminta data dan informasi direvisi. Selain itu pihak Kemenkeu perlu membuka kemungkinan aturan kerahasiaan untuk tindak kriminal kategori berat seperti pencucian uang dan korupsi. Selama ini, kasus yang sering muncul hanya menggunakan UU Tipikor dan UU TPPU. Jika UU pajak dapat dikenakan maka akan memunculkan deterrent effect kepada masyarakat khususnya para pengemplang pajak kelas kakap agar mereka taat pajak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik

Jika pemerintah konsisten dengan sistem yang dibangun dalam mendorong tata kelola yang lebih baik, berprinsip pada transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan visi misi Jokowi dalam strategi perencanaan RPJMN, seharusnya sudah selayak DJP melakukan keterbukaan informasi mengenai data pajak, yang kami pahami kerahasiaan itu hanya diberikan kepada perbankan yaitu nasabah.

Karena ini bagian dari keuangan negara, maka Rp 1 rupiah pun yang dikontribusikan ke APBN semestinya dibuka ke publik sebagai bentuk akuntabilitas secara horizontal, dalam UU 17/2003 tertuang juga prinsip pengelolaan keuangan tersebut.

DJP tidak bisa hanya melihat UU No 34 saja tapi juga harus mengacu pada UU No. 17/2003 mengenai keuangan negara.

Yang saya tahu beberapa negara sudah mulai mendorong adanya keterbukaan informasi, terutama negara yang telah menandatangani nota kesepakatan dengan negara-negara lain dalam Open Goverment Partnership, dan Indonesia adalah salah satunya.

Ada 10 prinsip keterbukaan informasi yang harus dilakukan, salah satunya adalah informasi mengenai anggaran. Dalam hal ini menurut kami termasuk urusan penyetoran kontribusi pajak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Langkah pemerintah menekan Google untuk segera membayar pajak patut diapresiasi. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menekan Google untuk membayar pajak. Salah satu negara yang sukses menarik pajak dari Google adalah Inggris. Pemerintah Inggris membuat pemberlakuan jenis pajak baru yaitu pajak Over The Top (OTT). Pajak ini diberlakukan untuk perusahaan-perusahaan penyaluran data melalui internet.

Namun yang patut disayangkan adalah adanya angka-angka besaran tunggakan pajak yang berseliweran di media yang diungkap oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu (DJP) . Angka-angka ini sudah dihitung sejak tahun lalu. Menurut DJP, total utang pajak dan denda Google mencapai Rp5 triliun namun angka kesepakatan penyelesaian pajak atau tax settlement hanya berkisar Rp988 miliar. Tentu keluarnya angka tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat DJP yang berwenang.

Munculnya angka-angka tersebut kemudian menjadi konsumsi publik sehingga pada pelaksanaan pembayaran publik mempertanyakan “angka pasti” dari pembayaran pajak, bukan cuman berada di “angka kisaran”. Kementerian Keuangan dan DJP pun kompak tidak membocorkan “angka pasti” pembayaran pajak Google. Memang, hal itu sesuai dengan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun jika ingin konsisten, seharusnya dari awal tidak ada angka-angka kesepakatan penyelesaian pajak untuk menghindari adanya asumsi publik. Gaya komunikasi yang tidak konsisten ini patut dibenahi oleh DJP maupun Kemenkeu untuk menghindari kegaduhan.

Begitu pula dengan angka “ampunan” pajak Google sebesar Rp4 triliun yang menurut saya pribadi patut dipertanyakan. Pertanyaan pertama, apakah Google ikut dalam tax amnesty? Pertanyaan kedua apa urgensinya Google mendapatkan “ampunan” pajak tersebut? Bukankah saat ini pemerintah sedang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur? Jangan sampai “ampunan” pajak Google ini menyeret hal negatif bagi masyarakat terutama wajib pajak yang taat pajak.

Sebenarnya jika ada peraturan pajak mengenai bisnis OTT maka pemerintah dapat mengeluarkan data penerimaan pajak per sektor pajak dan bisa dibreakdown kepada pajak sektor bisnis OTT. Sebagaimana kita tahu juga setiap bulan DJP mengeluarkan realisasi penerimaan perpajakan secara rinci. Untuk itu kita harus menunggu apakah ada pajak “sektor ekonomi baru” yang dilaporkan dalam laporan realisasi penerimaan perpejakan. Dari laporan itu, masyarakat dapat melihat apakah pembayaran pajak perusahaan bisnis OTT sesuai dengan angka tagihan atau tidak, walaupun hanya angka kasar.

Keterbukaan informasi menjadi hal yang menarik dibahas terutama ketika ada rencana perubahan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang akan diikuti oleh rencana pemberlakuan Automatic Exchange of Information (AEoI) di Indonesia. Keterbukaan informasi ini menjadi penting, apakah masyarakat layak juga mendapatkan informasi perpajakan atau DJP saja yang mendapatkan informasi perpajakan ini. Tentu jika terlalu terbuka tidak bagus bagi kestabilan ekonomi maupun politik, harus ada batasan informasi. Namun bagi perusahaan-perusahaan yang “nakal” secara administrasi perpajakan, keterbukaan informasi patut dipertimbangkan untuk memberikan efek hukuman reputasi maupun modal. Hukuman reputasi ini juga yang diterapkan oleh pemerintah Inggris untuk dapat memungut pajak dari Google.

Untuk menetapkan pajak atas bisnis OTT ini harus ada peraturan yang kuat sebagai landasan melakukan tindakan. Selain itu harus ada pula informasi penerimaan pajak per sektor ekonomi yang memuat pajak bisnis OTT, tidak perlu sampai kepada informasi pembayaran per perusahaan. Serta menghindari adanya komentar-komentar dari pejabat DJP maupun Kementerian Keuangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Perusahaan multinasional sangat aktif melakukan perencanaan pajak dengan menyewa konsultan pajak kelas dunia dan bayaran setinggi langit. Mereka menyebutnya tax planning. Tetapi, pada dasarnya adalah upaya pengalihan pajak (Profit Shifting) dari negara (atau yuridiksi) dengan tarif pajak tinggi ke negara (atau yuridiksi) dengan tarif pajak jauh lebih rendah. Oleh karena itu, banyak negara berlomba mengurangi tarif pajak untuk menarik perusahaan multinasional ke negara atau yuridiksi mereka.

Negara atau yuridiksi tersebut dikenal dengan Tax Haven, yaitu tempat memarkir laba untuk menghindari pajak seperti British Virgin Islands (BVI), Bermuda, Cayman Islands, Jersey, dan sejenisnya. Biasanya, negara tersebut menawarkan tarif pajak sangat rendah khususnya untuk pendapatan (dan laba) yang diperoleh dari penjualan yang berasal dari luar negeri. Karena kebanyakan perusahaan multinasional memperoleh pendapatannya dari penjualan luar negeri (dari luar yuridiksi Tax Haven bersangkutan), maka pendapatan dan laba tersebut dikenai pajak sangat rendah.

Konsep tax haven kemudian menjalar ke berbagai negara seperti Swiss, Luxemburg, Irlandia, Belanda, Singapore, dan banyak lainnya. Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional semakin tidak terkendali dan merugikan banyak negara. Yang terkena dampak negatif dari praktik penghindaran pajak ini justru negara-negara maju khususnya Amerika Serikat, yaitu negara asal perusahaan multinasional raksasa dunia seperti Google, Microsoft, dan lainnya, atau negara  maju lainnya di mana transaksi penjualan terjadi seperti Inggris, Perancis, Italia, termasuk Indonesia.

Kerugian Amerika Serikat (AS) luar biasa besar. Menurut berita International Business Times (IBT) 10 Juni 2015, perusahaan multinasional AS yang memarkir pajaknya di luar negeri mencapai 2,1 triliun dolar AS, atau setara Rp28.350 triliun (kurs Rp 13.500 per dolar AS), dengan potensi pajak 620 miliar dolar AS, atau setara Rp8.370 triliun.

Di Inggris, Starbucks tidak membayar pajak sama sekali dari penjualan sekitar 400 juta pound (2012) dengan cara mengalihkan labanya ke Belanda dan Swiss. Amazon hanya bayar pajak 1,8 juta pound, atau setara 0,054 persen dari penjualan sebesar 3,35 miliar pound (2011). Google UK hanya bayar pajak 6 juta pound atau setara 1,52 persen untuk penjualan 395 juta pound (2011). Data ini dapat dibaca di http://www.bbc.com/news/magazine-20560359 , 21 Mei 2013.

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) kemudian mengeluarkan peraturan atau pedoman melawan praktik penghindaran pajak, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Banyak negara kemudian mengadopsinya. Di Inggris kemudian keluar peraturan terkait pengalihan pajak, DPS (Diverted Profit Shifting), pada 2015.

Karena pembuktian penghindaran pajak sangat sulit (karena pembukuan dilakukan di luar negeri) maka tax settlement sering menjadi jalan keluar bagi kantor pajak setempat. Tetapi, jumlah tax settlement tersebut biasanya terbuka apabila sudah terjadi kesepakatan.  Misalnya, Google UK telah mencapai kesepakatan dengan kantor pajak Inggris (HMRC) dengan membayar 130 juta pound pada awal 2016 untuk pajak terutang tahun-tahun sebelumnya (back taxes). Di Italia, Google sepakat bayar 306 juta euro untuk back taxes sejak 2002 hingga 2015.

Belum lama, terjadi kesepakatan antara Google Indonesia dengan DJP untuk membayar back taxes.  Pertanyaannya, berapa besar kesepakatan pajak tersebut? Bagaimana dapat publik mengontrol kesepakatan ini? Tanpa transparansi, kesepakatan ini sangat rawan disalahgunakan. Dan yang terpenting, kesepakatan ini telah mencederai peraturan perpajakan Indonesia yang tidak mengenal tax settlement. Apakah ini akan menjadi preseden ke depan? Bagaimana mengatur siapa yang boleh melakukan tax settlement? Apakah perusahaan Indonesia juga boleh? Atau hanya perusahaan multinasional?

Kesepeakatan dengan Google menimbulkan pertanyaan atas penegakan peraturan perpajakan Indonesia. Sebaiknya DPR memanggil Dirjen Pajak dan Menkeu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, dan mengungkapkan kebijakan ke depan agar tidak ada diskriminasi perlakuan perpajakan antara perusahaan multinasional dan perusahaan Indonesia. Sekaligus menanyakan berapa besar back taxes yang dibayar oleh Google. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pada prinsipnya, saya setuju bahwa pemerintah harus pro-aktif mengejar potensi pajak, justru terutama kepada para pengemplang pajak kelas kakap.

Namun, saya juga prihatin dan sedih, kalau pemerintah ternyata "keok" menghadapi pebisnis kelas kakap.

Demi alasan good corporate governance, yang setidaknya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness, sudah selayaknya masyarakat boleh tahu berapa kewajiban pajak sebuah entitas, dan berapa sesungguhnya yang telah disetorkan.

Google dan semacamnya, masuk kategori perusahaan publik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas