Perbankan Indonesia, Go Digital: Do or Die
berita
Ekonomika

Foto : Pymnts.com

29 September 2017 07:00
Penulis
Slogan “Go Digital: Do or Die” bukan lagi isapan jempol. Dengan populasi 3,8 miliar  warganet di seluruh dunia (Data: US Census Beurau), dan 132,7 jutanya di Indonesia, ‘badai’ digital telah dan akan memakan banyak korban. Dari mulai sektor ritel, jasa transportasi, media, hingga industri perbankan pasti ikut tergulung jika tidak mampu beradaptasi dengan dunia digital. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Sejak era branchless banking dan serbuan perusahaan Financial Technologi (Fintech), banyak bank yang melakukan efesiensi dengan menutup cabangnya dan merumahkan ribuan karyawannya. Dilansir Reuters, (13/9), Federasi Perbankan Eropa (EBF) melaporkan, sebanyak 9.100 kantor cabang bank di Uni Eropa tutup, dan merumahkan 50.000 orang karyawannya, akibat efesiensi imbas dari layanan online dari kebijakan branchless banking. Terhitung sejak 2008 hingga 2016, sebanyak 48.000 kantor cabang bank telah ditutup. Perbankan memilih untuk menutup kantor cabang fisik untuk menekan biaya, karena banyak nasabah kini lebih memilih melakukan pembayaran secara elektronik, layanan perbankan digital dan mobile.

Di Indonesia sendiri, selama 2016 kemarin, sudah ada 10 bank yang dilikuidasi Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dengan total 76 bank sejak tahun 2005. Rinciannya, 70 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 5 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan 1 Bank Umum. Semuanya dilaporkan akibat fraud. Tak ada satupun laporan akibat imbas branchless banking. Namun, jika ‘badai’ digital tidak diantisipasi, bukankah kejadian di industri perbankan Eropa juga akan terjadi Indonesia? Seperti apa bentuk antisipasinya? Karena, jika tidak dirumuskan dari sekarang, maka bisa jadi nasib industri perbankan di Indonesia akan sepilu nasib media cetak. Terpaksa digulung dan digilas oleh media online. Hingga bulan Mei 2017, lebih dari 34 media cetak di Indonesia sudah terkubur tanpa nisan. Apakah industri perbankan kita ke depannya akan seperti itu?

Saat ini Indonesia mendapatkan bonus demografi. Lantas mau dikemanakan masyarakat usia produktif dari bonus demografi tersebut? Bisa jadi, oleh pemerintah akan diarahkan ke entrepreneurship dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tapi, bukankah UMKM selama ini hanya dipandang sebelah mata, layaknya warga kelas dua?   

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Ada tiga hal yang bisa kita lihat dari sinopsis ini, yaitu; masalah digitalisasi, masalah perbankan, dan masalah UMKM. Selanjutnya ada juga tiga masalah yang dihadapi oleh dunia usaha masa kini.

Pertama, memang dunia usaha saat ini sedang menghadapi tantangan dunia maya/cyberspace. Ada yang mengatakan kedepan, if you are not in the digital world, you are nowhere alias akan mati. Itu betul adanya banyak usaha perdagangan, perbankan, dan transportasi kelas dunia gulung tikar. Ini dikarenakan tergerus gelombang era digital.

Telah banyak contoh usaha yang harus gulung tikar karena tergerus oleh gelombang digital. Antara lain; toko Toys'R'Us di Amerika Serikat, toko buku besar seperti Barnes & Noble, dan Borders.

Kini tak perlu lagi agen perjalanan jikalau kita hendak berpergian. Mau pergi naik pesawat, kereta api, atau hendak memesan hotel dan memilih posisi duduk kita, semua bisa dilakukan dengan menggunakan telephon pintar.

Sebenarnya yang paling terancam akan gulung tikar adalah usaha-usaha yang ada di tengah (the middle man). Karena jasa "si tengah" ini tak lagi dibutuhkan atau dihapus, dan digantikan dengan sistem teknologi digital.

Di lain sisi, dengan adanya era digital unutilized resources (sumber daya yang tidak di manfaatkan) menjadi semakin bermanfaat. Sebagai contoh hotel yang tadinya sepi, sejak dibantu memasarkan dengan aplikasi menjadi semakin penuh. Motor atau mobil yang tadinya hanya digunakan sebagai kendaraan pribadi, sejak ada transportasi online kini dimanfaatkan menjadi kendaraan alternatif. Bluebird yang telah eksis selama 20 tahun pun merasa terancam dengan keberadaan transportasi taksi online. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Praktisi UMKM, pendamping dan mentor UMKM, Desainer Modul Capacity Building untuk UMKM, Executive VP-Distribution Head Micro Banking di Salah Satu Bank Swasta

Bukan hanya di Eropa terjadi banyak penutupan kantor cabank bank dan pengurangan jumlah karyawan bank. Di Amerika Serikat, bank di tahun 2020 cenderung memiliki kantor cabang yang lebih sedikit (terjadi pengurangan sekitar 20 persen). Di negara-negara berkembang distribusi fisik ini juga akan berkembang cepat, bank-bank akan lebih mungkin untuk bermitra dengan pendatang baru, membuat alternatif distribusi, dan menggunakan jaringan agen dan ponsel.

Sedangkan di Indonesia sendiri, aturan ‘Go Branchless’ yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sudah mulai dipatuhi oleh bank-bank nasional. Bahkan di awal 2015 lalu, sudah ada 17 bank nasional dan 30.000 agen yang sudah mendapat izin untuk menyelenggarakan operasional perbankan tanpa kantor atau branchless banking dan 17 bank ini dipastikan telah mapan dalam sistem mobile banking.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku regulator industri jasa keuangan di Indonesia, mengumumkan bahwa jumlah nasabah pengguna e-banking (SMS bankingphonebankingmobile banking, dan internet banking) meningkat sebesar 270 persen, dari 13,6 juta nasabah pada 2012 menjadi 50,4 juta nasabah pada 2016. Sementara frekuensi transaksi pengguna e-banking meningkat 169 persen, dari 150,8 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 405,4 juta transaksi pada tahun 2016. Data tersebut menunjukkan bahwa tren perubahan menuju era digital banking sedang terjadi di Indonesia.

Hal ini tentu menyebabkan: Pertama, terjadinya perubahan perilaku nasabah menggunakan cara digital yang memungkinkan untuk melakukan cara berbisnis yang lebih mudah,  lebih cepat, lebih murah, lebih nyaman, tidak capek, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, lebih aman, lebih simple, tidak ribet dan tidak bertele tele, tidak lagi dibatasi oleh jarak (borderless), lebih dihargai/perlakuan yang setara antara nasabah dan perusahaan, lebih dipahami kebutuhannya, diperlakukan lebih dekat,  dan lebih tailor made.

Kedua, adanya tren penurunan margin baik karena tingginya tingkat persaingan antar pelaku usaha yang mengakibatkan menurunnya kualitas kredit dan juga karena kebijakan terhadap besarnya suku bunga dasar pinjaman.

Dari kondisi ini, bank harus melakukan penyesuaian cara melakukan bisnisnya sehingga tetap dapat  memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Cara menyesuaikan diri atas perubahan kebutuhan nasabah ini meliputi menentukan ulang target market yang dilayani, mendisain ulang financial modelnya, memperbarui proses kreditnya, merubah proses maintain & collectionnya, dan memperbaiki proses recovery kreditnya.

Penyesuaian cara berbisnis yang dilakukan bank ini adalah proses yang tidak mudah, sentralisasi proses dan digitalisasi misalnya. Melalui cara sentralisasi dan digitalisasi memungkinkan bank untuk bisa memenuhi kebutuhan nasabahnya namun tetap dapat berkontribusi profit melalui operasional bank dengan cara lebih efisien.

Era digital berakibat nyata bagi bisnis bank. Akan hilangnya pekerjaan yang menggunakan cara cara lama, akan lahirnya pekerjaan baru dengan cara cara baru.

Suka atau tidak, perubahan adalah sebuah keniscayaan, antisipasinya itu adalah legacy kita untuk tetap bisa bertahan. Kita bisa saja memilih apakah menjadi pemain dalam perubahan atau hanya menjadi penonton perubahan. Jika kita memilih menjadi pemain perubahan maka kita harus siap dengan perubahan mind set dan perubahan peran dan tanggung jawab atas pekerjaan baru, dan siap pula menerima kompetensi dan keilmuan yang baru. Pilihannya ada di tangan kita. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF