Penurunan Kemiskinan Melambat, Ada Apa?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 July 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Wajah-wajah lusuh kurang makan, berbalut pakaian asal menutup badan, tidur beralaskan material seadanya banyak ditemukan di perkotaan maupun di perdesaan. Mereka adalah 25,14 juta orang anak bangsa yang masih berada dibawah garis kemiskinan absolut. Nasib kurang beruntung membawa mereka kepada kehidupan yang serba kekurangan.

Selama 74 tahun merdeka, Indonesia masih menyisakan 25,14 juta (9,41 persen) penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Disebut miskin karena pendapatan mereka tidak sampai Rp425.250 per kapita per bulan per Maret 2019.

Jumlah orang miskin ini memang terus menurun. Pada September 2014, tepat sebulan sebelum Joko Widodo dilantik menjadi presiden RI, tingkat kemiskinan masih bertengger di level 10,96 persen. Selama 4,5 tahun masa kepemimpinannya  terjadi penurunan kemiskinan absolut sebanyak  1,55 persen. Patut diacungi jempol Jokowi sudah berusaha mengangkat nasib saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air. Tetapi mengapa penurunan angka kemiskinan melambat?

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Untuk mengukur seberapa besar penurunan kemiskinan tersebut terjadi, bisa diambil perbandingan dengan masa pemerintahan sebelumnya.   Pada  2009 yang merupakan tahun pertama periode II kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ditemukan fakta terjadi penurunan kemiskinan dari  13,74 persen ke 11,25 persen atau sebanyak 2,49 persen yang berarti 1,6 kali lipat dari pencapaian Jokowi pada periode pertama. Adakah kebijakan yang tidak efektif pada masa pemerintahan Jokowi  jilid I? Adakah aspek yang diabaikan?

Jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun pemerintahan Jokowi tertulis tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 7-8 persen pada 2019 atau penurunan kemiskinan sebesar 2,96-3,96 persen.

Bahkan dengan mengambil batas atas target di level 8 persen dan dengan memperhitungkan sisa masa pemerintahan jilid I Jokowi sampai  September 2019 kelar, pengentasan kemiskinan hanya tercapai 52,4 persen dari target.  Mengapa begitu besar gap antara target dan realisasi? Terlalu tinggikah targetnya atau ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan pada periode tersebut?

Harus diakui menurunkan kemiskinan setelah menembus angka satu digit lebih sulit dibanding ketika masih belasan persen sehingga diperlukan terobosan baru.  Mengaca kepada rendahnya pencapaian pengentasan kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019, pemerintahan Jokowi pada periode II perlu  mengambil pelajaran agar penyusunan target kemiskinan di RPJMN 2019-2024 dilakukan dengan hati-hati dan realistis, namun jangan juga pesimistis. Jadi, seberapa besar target penurunan yang  realistis bisa dicapai?  

Masih adanya 8 provinsi –sebanyak 14,12 persen dari provinsi yang ada-- dengan tingkat kemiskinan absolut melebihi 1,5 kali kemiskinan nasional  yakni  Aceh (15,3 persen), Bengkulu (15,2 persen), NTB (14,6 persen), NTT (21,1 persen), Gorontalo (15,5 persen), Maluku (17,7 persen), Papua (22,2 persen) dan Papua Barat (27,5 persen), menunjukkan persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR)  besar yang harus dituntaskan dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah yang  membutuhkan langkah-langkah sigap, inovatif, dan komprehensif.

Rencana kerja seperti apa yang harus disusun pemerintah agar jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan cepat berkurang? Apakah diperlukan penambahan anggaran dalam program pengentasan kemiskinan? Perlukah swasta dilibatkan dalam penanganannya? Bagaimana dengan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, apakah diperlukan dana dan program khusus?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Penurunan kemiskinan cukup kompleks. Secara natural, semakin kecil tingkat kemiskinan semakin sulit untuk ditekan lagi. Pada tingkat kemiskinan yang masih tinggi, misalnya 20 persen, untuk bisa turun lebih cepat dibandingkan jika angka kemiskinan diturunkan dari 10 persen ke 9 persen.

Selain itu, secara struktural dilihat dari sektor-sektor yang menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan, dibandingkan dengan negara yang mampu memangkas kemiskinan secara signifikan seperti China, Indonesia tidak memiliki industrialisasi yang masif.

Indonesia malah mengalami deindustrialisasi, dimana sektor manufaktur yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi  yang menyerap banyak lapangan pekerjaan  dan meningkatkan pendapatan masyarakat seperti di China, kontribusinya semakin lama semakin kecil.

Masalah struktural lain adalah masih banyaknya kantong-kantong kemiskinan yang terletak di  luar Jawa, di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Jika ada bantuan dari pemerintah seperti subsidi atau bantuan beras tidak mudah untuk bisa sampai ke lokasi., disamping fasilitas yang terbatas, dan peluang lapangan pekerjaan yang sedikit. Mengentaskan kemiskinan di daerah terpencil menjadi jauh lebih sulit.

Geografi Indonesia yang berbentuk kepulauan juga menyulitkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, disamping kesenjangan antara kawasan timur-barat, Jawa dan luar Jawa. Berbeda dengan China, sekalipun ada kesenjangan antara wiliayah darat dan pesisir, mereka ditunjang oleh infrastruktur yang masif yang menghubungkan kedua daerah tersebut.

Program pengentasan kemiskinan antara lain melalui Dana Desa bisa dilanjutkan karena mampu menurunkan angka kemiskinan di perdesaan. Dana Desa berperan dalam akselerasi pengentasan kemiskinan dengan laju 2 kali lipat dibandingkan di perkotaan. Hanya perlu diefektifkan lagi dari sisi apa yang dihasilkan (outcome) terutama pada penciptaan lapangan pekerjaan di desa.

Yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi dimana saat ini lebih banyak penduduk berada di perkotaan. Sejak 3 tahun lalu penduduk Indonesia yang semula didominasi oleh perdesaan, kini bergeser ke perkotaan hingga mencapai angka 55 persen. Artinya, masalah di perkotaan semakin lama semakin besar sehingga menimbulkan kemiskinan kota. Kebijakan pemerintah ke depan perlu memperhatikan masalah kemiskinan di perkotaan.

Swasta bisa dilibatkan untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Mereka mempunya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam beberapa kasus seperti bencana di Palu, Aceh terlihat peran swasta yang luar biasa di luar apa yang diupayakan pemerintah.

Potensi pembiayaan untuk mengentaskan kemiskinan oleh swasta melalui CSR atau dengan cara lain jauh lebih besar dibandingkan pemerintah, namun pemerintah yang harus menggerakkan, karena kebijakan ada di tangannya. Pelibatan swasta harus melalui strategi yang benar.

Pemerintah harus mempunyai program dan dokumen perencanaan yang jelas dalam melibatkan swasta agar mereka mudah memahami  dan mengerti langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Program tersebut bisa dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Masalah paling mendasar adalah sikap Badan Pusat Statistik yang bermain dalam penetapan indikator yang digeser ke bawah. Standard kemiskinan diukur dengan derajat tingkat pendapatan yang lebih rendah. Padahal Indonesia anggota G-20 dimana standard kemiskinannya harus mengikut standar anggota grup  tersebut seperti China, Turki, India, Arab Saudi dan lain-lain.

Indikator kemiskinan di Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia, masuk kategori negara paling miskin, yang menggunakan patokan 1 dolar AS keseimbangan kemampuan belanja (power purchasing party/PPP) di tingkat 5.200, jauh di bawah AS yang menggunakan patokan 22.000.

Dengan menggunakan PPP kelompok negara paling melarat, indaktor kemiskinan terdorong ke bawah sehingga ketika dibandingkan dengan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan jadi mengecil, jumlah rakyat yang melewati garis kemiskinan jadi semakin banyak. Ini tidak benar, masuk  kelompok G-20 tapi standard kemiskinanya di kelompok negara paling melarat.

Secara substansial kemiskinan tidak bergeser, malah bertambah. Secara kuantitatif kemiskinan berkurang, padahal yang dikurangi adalah indikatornya.

Di luar masalah penetapan indikator kemiskinan, program pengentasan kemiskinan tidak berjalan dengan benar. Dana bantuan sosial yang mencapai ratusan triliun jika dibagi rata dengan jumlah penduduk miskin  maka sudah tidak lagi orang miskin. Bantuan uang yang didapat jumlahnya sudah melebihi garis kemiskinan.

Bantuan sosial yang mencapai ratusan triliun hanya dapat mengentaskan sekitar 500.000 rakyat miskin. Hal ini sangat memperihatinkan. Program tersebut tidak tepat sasaran, cenderung digunakan untuk kepentingan politik, digunakan oleh tim sukses gubernur atau anggota DPR.

Di luar bantuan sosial ada dana CSR BUMN yang diperkirakan mencapai Rp5 triliun per tahun. Dari sisi dana,  pembiayaan pengentasan  kemiskinan sudah sangat banyak tinggal mengefektifkan yang sudah ada. Namun pertanyaannya, apakah bisa melepaskan bansos dari kepentingan politik anggota DPR dan pemerintah, kepentingan suksesi, kepentingan tim sukses, dan lain-lain. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh