Penanaman Modal Asing, Madu yang Mematikan!
berita
Ekonomika
23 August 2017 00:00
Penulis
Sejak UU No 1 tahun 1967 membuka keran modal asing, eksploitasi sumber daya alam dari hulu hingga hilir terus bergulir dan berkembang. Mengambil alih tanah dan sawah produktif milik rakyat dengan ganti rugi ala kadarnya, marak terjadi. Alih teknologi, pemanfaatan tenaga lokal, kemitraan dengan usaha kecil setempat, tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Investasi asing yang diharapkan menjadi lokomotif ekonomi nasional ternyata menjelma jadi monster bagi ekonomi rakyat. Bekerjasama dengan komprador dalam negeri, modal asing menjadi imperium bisnis yang sulit dikendalikan. Alotnya perpanjangan “Kontrak Karya”/IUPK PT Freeport adalah satu contoh kasus.   

Kasus kerusakan lingkungan, “pemiskinan” sekitar areal investasi, dan menyusutnya lahan pertanian, merupakan contoh begitu leluasanya modal asing masuk. Ini akibat kelemahan kontrol negara karena regulasi yang tak berpihak pada kepentingan rakyat. Modal asing juga sukses "mengubah" budaya dan perilaku keseharian kita. Contoh, segala peralatan dan perlengkapan rumahtangga kian cenderung penuh pada pilihan, cara, dan gaya hidup modern barat. 

Terhadap modal asing, kita tak perlu bersikap anti. Asal lewat regulasi yang tegas dan ideologis, pemerintah bisa menjadikan PMA sebagai mitra usaha ekonomi rakyat untuk tumbuh dan berkembang bersama. Seperti regulasi yang disusun melindungi sektor ekonomi rakyat (koperasi dan UMKM) serta BUMN.

Mengapa modal asing yang diharapkan jadi madu, malah berubah jadi racun yang mematikan? Di mana letak salahnya? Idealnya ?

Jika pemihakan sektor ekonomi rakyat cukup kuat, maka  kasus 40 tahun eksplorasi ladang gas oleh perusahaan asing di Aceh tanpa memberikan kemakmuran bagi warga sekitar, niscaya akan dapat dihindari. Aceh tentu tidak jatuh menjadi provinsi miskin di Sumatera seperti sekarang.

Rasanya, saat ini butuh lebih dari sekadar penyusunan regulasi untuk melindungi sektor ekonomi rakyat. Tapi juga sikap mental “Trisakti” harus diterapkkan dalam praktik. Mumpung presidennya Jokowi yang pro "Trisakti".

Masalahnya, siapkah kita berdaulat secara ekonomi dan politik? Kebijakan seperti apa yang bisa menjadikan modal asing sebagai mitra usaha ekonomi rakyat? Apa yang dibutuhkan agar iklim berusaha kondusif bagi pengembangan sektor ekonomi kerakyatan?

Bagaimana pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Koordinator Forum "Menjadi Indonesia", Koordinator  Alumni IPB Untuk Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi

Masalah investasi asing sektor strategis pertambangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pertama, kita tidak perlu gaduh, karena ini adalah warisan dari rezim ke rezim (carry over). Bahwa jika pemerintahan Jokowi sekarang ingin kembali berpijak pada Pasal 33 UUD 1945 untuk pemanfaatan sumber daya alam bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu suatu hal yang perlu diapresiasi.

Semuanya harus dikembalikan pada amanat konstitusi. Pengaturan sumber daya alam harus melalui  satu road map yang jelas tentang bagaimana pengaturannya. Road map di sektor stategis seperti pertambangan itu harus menjadi policy negara, bukan policy rezim. Artinya, road map  itu yang akan menjadi panduan bagi rezim berikutnya. Puluhan kalau perlu sampai seratus tahun ke depan.

Road map itu sendiri dasarnya, yang pertama, harus  masuk akal dari sisi konstitusi. Kedua, masuk akal secara anggaran keuangan. Ketiga, merangkum juga berbagai pikiran potensi nasional, bisa BUMN, swasta, dan pemerintah. Kekuatan politik dan rakyat, kampus harus dilibatkan agar semua pikiran-pikiran terbaik bangsa ini dapat terangkum. Jika sudah mengakomodasi pikiran-pikiran terbaik bangsa, maka proses berikutnya parlemen (DPR) harus paham secara utuh tentang road map  yang sudah  mendapat dukungan kekuatan politik dan rakyat.  

Persisnya, road map harus melalui proses yang selama ini dilewatkan, yaitu “deliberasi publik” dan mendapat dukungan parlemen dan rakyat guna mendapatkan dukungan dan menjadi kesepakatan nasional. Itu point yang paling penting!

Mengapa isu sumber daya alam menjadi sektor strategis yang harus segera dibicarakan? Pertama, SDA kita sudah terkuras habis. Batu bara, kayu,  laut kita banyak dieksploitasi bukan untuk kepentingan rakyat. Kedua, kita mengalami masa “bonanza” minyak di Orde Baru yang sangat tidak terkendali. Oil boom masa tahun 70-80an tidak kita syukuri dengan pemanfaatan yang  pandai dan bijak, bahkan terkesan melewati batas. Terlebih pada masa Perang Teluk pertama, saat harga minyak dunia mengalami kenaikan luar biasa, sehingga kita mengalami berkah keuntungan.

Sayangnya ketika kita banyak menikmati anugerah masa itu, bahkan menjadi eksportir dan Ketua OPEC, konsumsi BBM kita yang masih separuh kebutuhan saat ini tidak dimanfaatkan untuk  berinvestasi di sektor hulu strategis seperti eksplorasi dan membangun kilang-kilang misalnya. Ketiga, waktu itu kita jor-joran eksploitasi dan ekspor raw material seperti kayu dan minyak sehingga habis terkuras.

Berbeda dengan Indonesia, China dan Korea Selatan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. China yang punya cadangan batubara terbesar di dunia hanya mengekspor 1,7 persen, dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri.

Begitu pula Korea  Selatan yang usia kemerdekaannya sama dengan kita, tapi pandai memanfaatkan sumber daya nasional, sehingga masa Park Chung Hee, infrastruktur Korea  Selatan selesai dibangun.

Jika saja di masa Orde Baru dulu kita pandai dan bijak, maka pembangunan subway, jalan tol, LRT, dan infrastruktur lain seharusnya bisa dibangun, karena dana pun waktu itu melimpah, dan biayanya masih murah. Kalau sekarang, biaya-biaya sudah tinggi dan kita masih terbelit krisis ketimpangan yang mencapai 0,40 gini ratio. Sekarang, di masa otonomi daerah, kita sudah dibebani banyak hal. Belum lagi korupsi perizinan di daerah yang merupakan jenis korupsi paling berbahaya karena dapat memberi lisensi dan izin bagi para penjarah SDA ribuan kali lipat ketimbang masa Orde Baru. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Singapura adalah negara yang dibangun oleh modal asing. Namun bagi founding father negara kota ini, Lee Kuan Yew, ini tak menjadi masalah. Bagi Lee, yang penting modal yang datang dari segala penjuru dunia ini bekerja untuk Singapura.

Lee paham betul bagaimana cara menjadikan mereka mesin untuk mensejahterakan rakyatnya. Yakni memberi mereka kebebasan dan penegakan hukum yang ketat sekaligus. 

Di Indonesia, kini liberalisasi dijalankan dalam jalur supercepat. Bayangkan, dalam 2,5 tahun terlahir 15 paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. Semua paket ini didominasi oleh liberalisasi ekonomi.

Sayangnya penegakan hukum tetap berjalan di jalur superlambat. Bahkan, kalau dilihat dari serangan bertubi-tubi terhadap KPK oleh DPR, malah tampak berjalan mundur.

Tak kalah mengenaskan, di tengah tekanan yang menghebat terhadap KPK, keseriusan pemerintah memberantas korupsi masih tampak setengah hati. Hal ini terang benderang dari obral remisi kepada para terpidana kasus korupsi yang tetap dilakukan.

Para bandar besar bisnis yang sudah lama mengangkangi perekonomian nasional tentu paham betul pada situasi ini. Apalagi kini mereka tak hanya bermain sebagai bandar Parpol dan politisi dari balik layar, namun juga terjun langsung sebagai politisi papan atas.

Dalam posisi seperti itu, mereka tentu makin perkasa untuk menekan semua upaya membangun struktur ekonomi berkeadilan sosial. Maka jangan heran bila kecenderungan orang kaya makin berkuasa di tengah kemiskinan yang merajalela tetap kuat.

Kenyataan di atas mencerminkan bahwa perekonomian nasional mudah dijadikan sapi perah untuk kepentingan pribadi. Hal ini akan terus berlangsung selama penegakan hukum lemah, dan para bandar bisnis menguasai kendali politik demi keuntungan pribadi.

Sialnya lagi, sebagaimana ditengarai oleh Yoshihara Kunio, para bandar bisnis ini sesungguhnya komprador dari jaringan bisnis multinasional. Inilah sesungguhnya yang membuat modal asing makin sulit dikendalikan untuk kepentingan nasional.

Mengendalikan pengusaha nasional juga tak kalah rumit. Sudah berulang kali terbukti mereka suka mengemplang pajak, tak perduli pada lingkungan, mengabaikan kesejahteraan karyawan, dan menyembunyikan duit di sorga pengemplang pajak seperti Panama dan Cayman Island.

Maka, kalau sekarang ini ada yang berharap Indonesia bisa menjadikan modal asing sebagai mesin yang bisa dikendalikan untuk kesejahteraan rakyat, sebaiknya simpan dulu harapan tersebut. Apalagi para pemodal nasional juga banyak yang sekadar mencari profit di Indonesia untuk ditebar ke luar negeri, termasuk ke sorga pengemplang pajak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Kebijakan ekonomi politik yang berkolaborasi dengan modal asing telah berlangsung secara paripurna sejak tiga orang menteri senior diutus Suharto di awal Orde Baru, untuk bertemu dengan wakil-wakil perusahaan multinational di Eropa melakukan pembagian wilayah eksploitasi masing-masing terhadap sumber daya alam Indonesia, demi sebesar-besarnya keuntungan bisnis mereka.

Sebagai pendatang dari luar, mereka berprilaku kongruen dengan perilaku penjajah Belanda selama ratusan tahun sebelumnya di Hindia Belanda dengan cara mengeruk habis sumber daya alam Indonesia.

Apakah kondisi ini dapat diperbaiki? Saya adalah seorang yang optimistik sehingga jawab saya tentu bisa oleh karena sumber daya alam itu kita perlukan untuk membangun negara kita. Tetapi kita memerlukan seorang "Satrio Piningit" yang mampu berjuang dan bertekad bulat untuk melakukan apa yang Bung Karno selalu katakan: Umwertung aller Werte. Satrio Piningit yang berani berjuang habis-habisan macam tokoh besar Hugo Chavez dulu di Venezuela. Tentu mesti berani menghadapi tekanan politik dan peradilan international berupa tuntutan para pemodal asing yang dirugikan.

Salah satu kritik besar terhadap Foreign Direct Investment seperti misalnya Freeport adalah berkurangnya sovereignty atau kedaulatan negara yang seolah-olah lemah lunglai tanpa daya menghadapi modal asing international. Ada banyak kepustakaan mengenai fenomena ke tidak berdayaan negara. Salah satu yang baik adalah karangan JK Johannson tentang Global Marketing Management terbitan dari McGraw-Hill.

Seperti saya sampaikan di atas, intervensi kekuatan modal asing telah berlangsung pada awal pemerintah Orde Baru berupa pelembagaan bantuan asing dalam koordinasi IGGI lalu kemudian CGI.

Gagasan apa yang dapat diajukan agar cara pandang negara bangsa kembali kepada identitas bangsa yang berdaulat secara ekonomi dan politik?

Banyak sekali gagasan yang bisa dan barangkali sudah sering diajukan. Namun masih diperlukan munculnya Satrio Piningit. Lalu apakah ada kebulatan tekad dan dukungan kuat dari segenap bangsa Indonesia guna mengembalikan roda pembangunan bagi "sebesar-besarnya kepentingan rakyat?". Kita tahu selalu akan ada bagian bangsa yang memilih ikut pemodal asing international asal bisa hidup senang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Penasihat KPK, Pendiri Dworowati, Civilization & Strategy (DCS) Yogyakarta

Ketika Orde Baru lahir tidak memiliki masa bulan madu. Di samping soal ketidakstabilan politik, persoalan ekonomi menggunung, inflasi tinggi, dan cadangan devisa negatif. APBN ketika itu defisit dan barang kebutuhan sehari-hari langka. Ekonomi mengalami stagnasi luar biasa.

Tidak ada pilihan lain ketika itu untuk menumbuhkan ekonomi kecuali melakukan liberalisasi ekonomi. Untuk itu butuh modal untuk investasi. Modal domestik kecil. Maka investasi asing dicari, lewat investasi langsung atau utang. Lahirlah Undang-Undang Penananaman Modal Asing.

Untung kemudian ada durian runtuh dari penjualan minyak ketika harga minyak bumi naik. Dari penjualan itu, pemerintah punya tabungan untuk investasi.

Jadi, ketika itu pemain utamanya ada tiga: modal swasta asing, modal swasta domestik, dan pemerintah. Hasilnya ekonomi tumbuh meyakinkan dan berkelanjutan sejak 1968 sampai 1981.  Tetapi menimbulkan ketimpangan ekonomi antarsektor dan antardaerah. Juga antargolongan. Jadi ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.

Pada batas tertentu, negara dapat mengimbangi peran modal asing. Sepanjang negara kuat dan punya dana cukup, maka modal asing bisa diredusir dampak negatifnya. (Pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh