Pemerintah Terus Tambah Utang, Yakin Aman?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 November 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com – Pemerintah telah menerbitkan utang baru senilai Rp317,7 triliun hingga akhir September 2019. Jumlah utang tersebut naik 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp306,4 triliun.

Disebutkan bahwa kenaikan pembiayaan utang itu dibarengi dengan peningkatan anggaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, termasuk belanja pemerintah melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Merespon kenaikan utang tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah sesuai dengan prinsip kehati-hatian, menjaga agar efisiensi biaya utang tetap bisa dikendalikan sesuai tren secara internasional dan advanced ekonomi Indonesia.

Benarkah pemerintah sudah menjaga agar efisiensi biaya utang tetap bisa dikendalikan? Bagaimana dengan kabar seretnya pencairan utang, bukankah hal ini menambah beban biaya utang (cost of money) karena pemerintah tetap harus  membayar commitment fee sekaligus bunganya sekalipun belum digunakan?

Ani, panggilannya, mengklaim pertumbuhan pembiayaan utang sejak 2018 negatif dengan rasio relatif rendah. Begitu pula dengan pembayaran bunga utang. Angkanya turun dari 16 persen menjadi 6,6 persen pada 2019. Hal tersebut seiring dengan penurunan pembiayaan utang dan perbaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN)

Di luar soal biaya utang, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di level yang aman. Hingga kini rasio utang pemerintah berada di angka 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto.

Rasio tersebut masih jauh dari ketentuan UU Keuangan Negara yang mematok utang tidak boleh lebih dari 60 persen terhadap PDB. Dengan kata lain, utang yang dia ciptakan baru separuhnya dari yang dibolehkan oleh UU. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain seperti  Jepang (200 persen), Filipina (100 persen), Malaysia (di atas 50 persen) dan Singapura (113 persen), posisi Indonesia masih jauh di bawahnya.

Apakah pembandingan antara utang Indonesia dan utang negara lain cukup fair dan apple to apple? Apakah struktur utangnya sama? Apakah sumber pembiayaannya juga sama? Apakah risikonya juga sama?

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mencalonkan diri sebagai Capres pada Pilpres 2019 sempat menyebut Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang, karena  kebijakannya yang menyenangkan para  kreditor.

Sinyalemen Prabowo tersebut menemukan jawabannya sekarang, saat pemerintah menambah utang,  lebih banyak dibandingkan tahun lalu.  Pernyataan Menkeu bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih berada di bawah garis merah yang ditetapkan UU menjadi teka-teki apakah pemerintah akan menambah utang baru lagi hingga akhir tahun atau setia pada angka di bawah atau maksimal sampai 30 persen saja terhadap PDB?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Masalah utang pemerintah harus dilihat dari berbagai sudut, yakni kondisi perekonomian, fiskal, dan utang itu sendiri sebagai sumber pembiayaan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Selama ini sejumlah pihak hanya melihat masalah utang yang jumlahnya sudah banyak. Apakah kita pernah ditagih oleh pemerintah untuk membayar utang?

Pembelajaran masyarakat tentang utang ini perlu,supaya tidak memunculkan kegaduhan yang justru membahayakan dan tidak menguntungkan kita. Dampaknya kita bisa lihat pemerintah menjadi sangat berhati-hati sekali terhadap penambahan utang karena kritik terhadap utang dilakukan terus-menerus.

Indonesia sebenarnya tidak membutuhkan utang. Yang dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Kita bisa pilih utang tidak bertambah tetapi pertumbuhan ekonomi tidak jalan. Jika ini yang terjadi  Indonesia yang akan rugi.  Sebaliknya, utang bertambah dan perekonomian tumbuh tinggi maka Indonesia diuntungkan.

Tidak pernah ada riwayat dalam perekonomian satu negara masyarakatnya diminta urunan membayar utang.  Pajak tidak pernah digunakan untuk membayar utang. Utang digunakan untuk menutup selisih antara belanja dan penerimaan pajak.

Pelajari APBN. Pajak tidak pernah digunakan untuk membayar utang. Kita tidak konsisten teriak-teriak menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, memprotes kenaikan cukai rokok. Masyarakat ingin semuanya gratis, pemerintah yang menanggung biayanya, subsidi dinaikkan. Tapi di sisi lain masyarakat tidak mau membayar pajak. Lalu siapa yang membiayai semua itu?

Defisit dalam APBN adalah keputusan kita bersama terkait dengan penerimaan dan belanja. Kalau ingin belanja besar, sementara penerimaan terbatas maka akan ada defisit. Defisit berujung pada utang.  Tidak ada pajak untuk membayar utang. Utang ada karena penerimaan pajak tidak cukup.

Selanjutnya kita membahas masalah masa depan seperti apa yang diinginkan? Pertumbuhan ekonomi akan berapa persen? Persoalan di depan apa saja? Masa depan Indonesia akan seperti apa? Dengan pertumbuhan 5 persen per tahun maka kita tinggal menunggu meledaknya masalah besar.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun maka kita menabung pengangguran 2 juta orang per tahun. Jika hal ini tidak diatasi dengan baik maka akan terjadi ledakan masalah sosial, menumpuknya pengangguran  yang tidak bisa diatasi lagi dengan kehadiran Gojek, Grab, dan pedagang kaki lima.

Sulit membayangkan 10 tahun lagi kondisinya akan seperti apa jika pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun. Pengangguran bertambah banyak, apalagi jika sampai 2045. Bonus demografi akan menjadi bencana. Ini yang harus dipikirkan, bukan masalah utang yang sebentar-bentar dipermasalahkan  sudah mencapai ribuan triliiun.

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi agar bisa mensejahterakan rakyat,menyediakan lapangan kerja maka dibutuhkan kebijakan yang bisa menggerakkan perekonomian secara maksimal. Peran pemerintah dibutuhkan di sini.

Indonesia membutuhkan pertumbuhan di atas 5 persen. Slogan mengkampanyekan utang harus rendah, menahan defisit APBN menjadi 0 persen, utang  menurun atau  tidak bertambah, tidak memberikan dampak kepada warga  negara seperti saya. Jika untuk kepentingan menahan utang pertumbuhan ekonomi dikorbankan, hanya tumbuh 1 persen, misalnya, sangat disayangkan. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Penambahan utang pemerintah menambah dilemma karena strategi pemerintah membuat anggaran secara ekspansif, sementara di sisi penerimaan tidak sesuai ekspektasi sebagai dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Ujung-ujungnya pemerintah harus menarik utang baru.

Penarikan utang baru akan menambah stok utang lama, sementara dari beberapa indeks bisnis dan komentar-komentar para pebisnis menyatakan ekonomi belum akan membaik hingga tahun depan.  Menambah utang menjadi pilihan rasional ketika penerimaan tidak bisa dinaikkan, namun meningkatkan risiko gejolak mata uang di masa yang akan datang.

Upaya pemerintah menyakinkan masyarakat bahwa penambahan utang baru tidak melebihi 3 persen dari PDB tidak cukup. Pemerintah juga tidak cukup mengatakan bahwa utang baru ini lebih efisien dengan bunga yang rendah karena saat ini bunga bank di tingkat global sedang turun.

Efisiensi tidak bisa ditunjukkan dari bunga yang rendah tetapi dengan menunjukkan bahwa belanja produktif lebih besar dari belanja yang sifatnya rutin. Ukurannya harus lebih jelas kepada hasil penggunaan utang itu sendiri, tidak sekadar menambal defisit, tetapi untuk tujuan produktif. Utang produktif masih menjadi tanda tanya besar selama pemerintah hanya sebatas memberikan pernyataan.

Ambisi mengejar pembangunan infrastruktur adalah dengan meningkatkan skema public – private partnership (PPP), tidak mengandalkan dana APBN. Namun partner yang ada saat ini pun terbatas pada China dan beberapa negara lain. Pemerintah perlu mendiversifikasi partner untuk skema PPP. Bergantung pada satu partner akan menimbulkan masalah geopolitik. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah