Pemerataan Pendapatan 2017. Caranya?
berita
Ekonomika
22 August 2017 00:00
Penulis
Pemerintah mencanangkan “Pemerataan” sebagai target utama pembangunan ekonomi Indonesia tahun 2017. Sayang,tekad mulia ini belum didukung penuh realita keseharian perekonomian nasional. Belum ada data akurat yang mendukung bahwa pemerataan itu berjalan sesuai harapan. 

Pengelola perekonomian mengandalkan dua alat kelola: fungsi moneter dan fungsi fiskal. Moneter itu mengelola tingkat bunga dan peredaran uang. Fiskal mengatur pengendalian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kedua alat pengelolaan itu, menurut sejumlah pengamat, sebaiknya dilandasi ideologi keberpihakan pada kelompok ekonomi lemah. Tanpa keberpihakan, niscaya sulit mewujudkan mekanisme pemerataan ekonomi yang bermanfaat bagi selluruh rakyat.

Implementasi pemihakan bisa diakomodasi dalam regulasi pajak, Realitas perpajakan saat ini cenderung menyamaratakan tarif pajak bagi semua wajib pajak, sehingga membebani golongan ekonomi lemah. Ini kentara dari pengenaan tarif pajak tidak langsung, seperti pajak penjualan (PPn), ketimbang tarif pajak langsung. Sehingga kuli pelabuhan harus membayar PPn air mineral yang sama dengan yang dibayar seorang manajer. 

Contoh lain, tarif flat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi semua golongan. terlihat dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan Menteng dan Kebayoran Baru Jakarta. Tak sedikit rumah di situ beralih kepemilikan ke golongan ekonomi kuat, akibat pensiunan PNS, veteran, dan ahli warisnya yang berpenghasilan terbatas, tak kuat menanggung PPN. Beruntung sejak Marie Muhammad jadi Dirjen Pajak tahun 1990an, mengingat jasa para veteran/PNS kepada negara, mereka diberi fasilitas keringanan pembayaran PBB. 

Masalah lain soal Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN BM) yang diberlakukan atas impor buku referensi sains dan iptek. Aneh, sarana pencerdas kehidupan rakyat kok malah dipajak mahal?

Akibat banyak politik perpajakan yang tak adil seperti diurai di atas, upaya mencapai pemerataanpun kian sulit dilaksanakan. Apa kebijakan insentif pajak yang tak adil itu bisa segera direvisi agar berpihak kepada golongan ekonomi lemah dan merangsang pemerataan pendapatan? Apa aparat pajak mampu konsisten berbenah diri meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam melakukan sosialisasi keadilan pajak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

"No Taxation Without Representation"  adalah slogan yang diucapkan oleh pendeta Old West Church,  Jonathan Mayhew, pada 1750. Slogan itu menolak ekstensifikasi pemungutan pajak oleh Kerajaan Inggris terhadap penduduk koloni Amerika Utara. Waktu itu hanya meliputi 13 negara bagian pendiri Amerika Serikat (AS). Sejarah mencatat, slogan itu menjadi pemicu perang kemerdekaan AS dari rezim monarki Inggris.

Indonesia sudah mengenal administrasi modern pajak sejak zaman Hindia Belanda. Sebelumnya di seluruh dunia sudah ada upeti kepada raja dan sultan. Ada pameo, hanya dua hal yang pasti di dunia fana: kematian dan pajak.

Masalah utama Indonesia adalah melepaskan diri dari mimpi buruk pungutan bea cukai dan pajak yang sewenang-wenang.  Negara, pemerintah, dan birokrasi selalu di pihak hegemon yang dominan.  Rakyat jelata hanya bisa “nrimo” diperlakukan apa saja oleh birokrat.

Dalam konteks Indonesia, nuansa korupsi dan  praktek KKN bermula dari sejarah penguasaan oleh VOC selama hampir 2 abad (1602-1799). VOC  bangkrut karena korupsi, dan rezim Hindia Belanda menggantikan meski hanya mengandalkan korporasi swasta dan memungut pajak bisnis korporasi swasta sampai 35 persen.

Setelah merdeka, Indonesia mereformasi UU Perpajakan kolonial melalui pelbagai tahapan pengampunan pajak. Kabinet Dwikora Bung Karno melaksanakan pengampunan pajak pertama tahun 1964 oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Tan Kiem Liong alias Mohamad Hasan dari NU. 

Pengampunan kedua, 20 tahun kemudian, oleh Radius Prawiro tahun 1984. Setelah itu Bea Cukai dikontrakkan kepada SGS selama 10 tahun karena Soeharto yang muak dengan aparatur bea cukai karena menghambat ekspor non migas. Langkah yang pasti dikecam di masa sekarang sebagai anti Nasionalis.

Pada 2006, diterapkan kebijakan tanggung berupa sunset policy. Baru pada 2016 berlaku Tax Amnesty atau pengampunan pajak yang ketiga oleh pemerintahan Joko Widodo.

Jika sekarang dikeluhkan tax ratio dan kesenjangan, diperlukan keiklhasan dua pihak untuk mengubur saling curiga.  PDBI mengusulkan istilah para pembayar pajak diganti dari “wajib pajak” menjadi” warga pajak”.

Kembali ke “Global non Taxation Without Representation”. Dalam memungut pajak,  hak demokrasi dan hak asasi warga pajak harus dihormati. Birokrat tidak lebih suci dari warga pajak.  Berilah juga penghargaan.

Agar orang bangga membayar pajak, PDBI mengusulkan untuk menghidupkan kembali tradisi pengumuman pembayar pajak corporate dan perorangan terbesar seperti era Orde Baru (Bambang Trihatmojo dan Hutomo Mandala Putra tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi ke-8 dan ke-10 untuk pembayaran SPT 1996). Juga kepada  UKM dan perorangan kelas menengah yang tertib pajak.

PDBI tengah melobi pelbagai pihak untuk meluncurkan AWASI (Asosiasi Warga Pajak Seluruh Indonesia), mengacu kepada National Taxpayers Union ( Serikat Pembayar Pajak AS) yang juga tergantung pada World Taxpayers Association. Tujuannya untuk memelopori kembali era keterbukaan informasi pajak Indonesia.

Ini perlu agar demokrasi semakin kuat dan birokrasi semakin kompetitif, dan high cost ICOR Indonesia yang sekarang 6,4 tidak bertambah buruk. Sehingga seluruh komponen Indonesia Inc. bisa setara dengan pesaing kita.  Tentunya pungli harus diperangi, kredit dan pajak juga harus lebih murah dari negara tetangga agar tidak mandek dalam perlombaan pembangunan.    

Diperlukan pendekatan lain tentang pemerataan, diperlukan kreatifitas dalam pengelolaan dua jenis BPJS, merancang program CSR dan atau kompensasi regulasi licensing secara “pro bono publica” seperti Simpang Susun Semanggi secara lebih kreatif di pelbagai bidang relasi birokrasi bisnis secara saling menguntungkan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Pajak itu pada hakikatnya adalah transaksi antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat membayarkan sebagian dari penghasilan dan kekayaannya kepada pemerintah, sementara pemerintah melayani kebutuhan rakyat, menjamin keamanan, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraannya.

Agar pelaksanan transaksi berlangsung tertib, jujur, adil, dan transparan, maka harus dirumuskan dalam suatu falsafah perpajakan yang menganut asas-asas kepercayaan kepada masyarakat, asas kegotongroyongan nasional dan asas keadilan yang terwujud dalam keseimbangan hak dan kewajiban termasuk keamanahan dalam mengelola uang pajak dari masyarakat. Juga asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas keadilan, kesamaan, tapi juga sekaligus perataan beban perpajakan.

Bagi Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, penerapan asas-asas perpajakan tersebut menjadi sangat gamblang dan mudah dilihat oleh masyarakat kebanyakan. Misalkan apakah wajar, rakyat yang telah membayar pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesungguhnya tidak adil tersebut dibenturkan dengan kenyataan bahwa ternyata sekitar 80 persen aset nasional dimiliki asing. Satu persen orang kaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen persen orang kaya menguasai 75,7 persen. Artinya 90 persen rakyat Indonesia hanya menguasai 24,3 persen kekayaan nasional. Sungguh ironis!

Mengapa PPN sesungguhnya tidak adil? Betul contoh yang dikemukakan watyutink.com, karena kuli pelabuhan harus membayar PPN air mineral yang sama yaitu 10 persen dari harga yang dibelinya, sama dengan yang dibayar seorang konglomerat. Padahal asas keadilan dalam sistem perpajakan itu seharusnya yang lebih kaya membayar pajak lebih besar.

PPN memang paling mudah memungutnya, sekaligus juga pontensial untuk disalahgunakan aparat. Hampir sebagian besar rakyat tidak tahu dan tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka telah menjadi wajib pajak dengan membayar PPN.

Tetapi ketidakadilan yang tidak dipahami masyarakat luas itu, bisa dimaklumi asalkan pemerintah memberikan kompensasi yang sepadan, dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya, yang kemudian dikembalikan ke masyarakat luas bagi sebaik-baiknya pelayanan masyarakat dan sebesar-besarnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk membayar aparat dan wakil rakyat yang korup, arogan, dan semena-mena. Bukan untuk membayar hutang yang tidak jelas pemanfaatannya bagi rakyat.

Potensi penerimaan pajak di Indonesia masih sangat besar. Salah satu cara menggalinya adalah dengan penegakan hukum. Namun jangan terkesan  seperti berburu di kebun binatang. Dari besaran tax ratio yang hanya sekitar 10,5 persen atau terendah dibanding rata-rata tax ratio dunia sekitar 15 persen, kita bisa mengetahui potensi penerimaan pajak yang masih bisa  ditingkatkan, terutama kepada perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam, dan bukan dengan mengobok-obok Wajib Pajak menengah bawah bahkan para orangtua yang sudah tidak produktif, dan juga bukan dengan mau mengambil gampangnya dengan memperluas cakupan barang dan jasa yang harus dikenai PPN. Bahkan terhadap komoditi-komoditi yang bermanfaat bagi pendidikan dan mencerdaskan bangsa serta moda angkutan umum, seyogyanya  bisa dibebaskan dari PPN.

Kemudahan dan pemberian keringanan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah diantisipasi sejak diundangkan pertama kali dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 (27 Desember 1985), terutama kepada para pensiunan/purnawirawan serta orang-orangtua yang sudah tidak produktif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang