Pembubaran BP Batam, Buruk Muka Cermin Dibelah?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : sinarharapan.co 13 December 2018 16:30
Penulis
Pemerintah dalam waktu dekat ini berniat membubarkan Badan Pengelola (BP) Batam, dan akan menyerahkan pengelolaan kawasan industri Batam di Kepulauan Riau kepada Pemda Batam. Alasan dibubarkannya BP Batam adalah agar tak ada lagi dualisme kewenangan yang membuat koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi terhambat. Dengan diserahkannya pengelolaan kawasan industri Batam kepada Pemda Batam, maka pengelolaan Batam akan dirangkap oleh Bupati Batam.

Kawasan industri Batam oleh pemerintah orde baru pada 1973 ditunjuk menjadi kawasan yang diharapkan mampu mempercepat dan menjadi ujung tombak dari proses industrialisasi di Indonesia. Selain berposisi strategis karena dekat dengan Singapura dan Malaysia, Kawasan industri Batam diharapkan juga mampu menjadi entry point bagi industrialisasi yang berkesinambungan dan sebagai supply chain bagi kawasan sekitarnya, dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Kepres No. 41/1973, pembangunan dan pengelolaan kawasan industri Batam diberikan kepada badan yang dibentuk pemerintah dan diberi kewenangan dengan status sebagai Badan Otorita Batam, kemudian pada 2007 dibentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), lembaga atau instansi pemerintah pusat yang dibentuk sesuai PP Nomor 46/2007.

(BACA JUGA : Batam-Redup-Saat-Indonesia-Butuh-Dolar-AS)

Sejak kawasan industri Batam dikembangkan tercatat pernah memberi kontribusi bagi nilai ekspor nonmigas Batam sebesar 9,36 juta dolar AS (12/2013) serta Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 7,28 miliar dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2013 sempat 8,39 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun sejak beberapa tahun terakhir--ditengarai sebagai akibat menurunnya kondisi ekonomi global--geliat industri di Batam berangsur anjlok ditandai dengan banyak fabrikan yang tutup, dan puncaknya terjadi PHK buruh di Batam sampai menyentuh angka 200 ribu orang pada 2015. Meski pemerintah sempat berjanji akan membantu mendorong tumbuhnya kembali industrialisasi di Batam, pada kenyataannya tren penurunan industri di Batam tetap terjadi.

Apakah dengan dialihkannya pengelolaan kawasan industri Batam kepada Bupati Batam akan mampu mengembalikan kejayaan Batam sebagai pusat pertumbuhan industri di Indonesia? Bagaimana dengan kesiapan Pemda Batam sebagai pengambil alih tanggung jawab pengelolaan kawasan industri Batam? Apakah memang benar menurunnya industrialisasi di Batam hanya karena adanya dualisme kepemimpinan dan koordinasi?

Geliat industrialisasi di Indonesia, terakhir memang agak mengkhawatirkan. Pertumbuhan industri bahkan tercatat tumbuh hanya 4,95 persen di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Analisa sementara terjadinya penurunan pertumbuhan industri sebagian besar disebabkan oleh kurang berhasilnya Indonesia dalam menciptakan daya tarik investasi ke dalam negeri. Gairah investasi yang menurun konon lebih diakibatkan oleh iklim investasi yang tidak mampu menciptakan kepastian dan kemudahan berusaha bagi para investor. Akibatnya investasi terutama FDI diketahui banyak mengalihkan modalnya ke Negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja dan Thailand.

Apakah demikian juga halnya yang terjadi di Batam? Apakah dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemda Batam juga menjadi faktor yang ikut menyebabkan menurunnya gairah industri di Batam? Atau, jangan-jangan justru karena Indonesia tidak punya kemampuan untuk mengatur dengan baik koordinasi antar kedua lembaga tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Pertama, kita sering gagal paham. Dulu pak Habibie membangun Batam adalah sebagai lokomotif industrialisasi di Indonesia karena Batam bisa langsung didesain secara cepat. Kebetulan Batam waktu itu masih lahan kosong yang tidak ada penghuninya, lokasinya sangat strategis dan “enclaves”. Pemerintah ketika itu memfasilitasi Batam dengan full insentif, sampai mendapatkan perlakuan sangat khusus, hamper semua pajak dibebaskan. Tujuannya sebagai daya tarik investasi sector industri yang  memberikan nilai tambah.

Mimpi Batam adalah menciptakan kawasan industri yang berdaya saing. Batam selain menjadi pusat industri diharapkan akan menjadi pusat logistik nasional. Pulau-pulau di Indonesia yang sangat kaya sumber daya berbagai komoditas, dan belum secara optimal melakukan industrialisasi, dapat memanfaatkan Batam sebagai proses pengolahan. Dengan demikian, mestinya ekspor Indonesia tidak lagi hanya komoditas. Sementara, penetrasi berbagai barang-barang impor, juga dapat di sortir di Batam. Jika infrastruktur transhipment  dibangun di Batam, maka Batam dapat menjadi garda pertahanan ekonomi domestik dari gempuran barang-barang impor. Sekaligus, mampu mewujudkan poros maritim dan tol laut yang dijanjikan oleh presiden Jokowi.  Cukup Batam yang dijadikan ruang “tamu” untuk menjamu serbuan pasar bebas, minimal untuk wilayah Indonesia barat.

Kalau itu dilakukan, maka tidak akan mengalami kegagalan seperti sekarang. Mestinya kalau konsep Batam bisa berjalan sukses maka Indonesia tidak usah lagi mengekspor komoditas, dan penetrasi impor tidak merangsek masuk ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Memang, pada perjalanannya infrastruktur yang dibangun di bangun belum ideal seperti itu. Hal ini tidak terlepas karena adanya pergantian rezim. Dulu Batam sebagai free trade zone (FTZ) atau bisa dikatakan sebagai daerah ekonomi khusus.  Namun, dengan adanya otonomi daerah kemudian muncul yang disebut “Dualisme”. Terdapat dua otoritas yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola FTZ Batam. Persoalan ini memang sebagai salah satu penyebab  keterpurukan industrialisasi di Batam.

Paska reformasi, kinerja industrialisasi di Batam terus mengalami penurunan. Banyak industri yang hengkang dari Batam. Bahkan di Batam sekarang malah terjadi disorientasi. Batam yang semula untuk industri saat ini malah banyak diiklankan penjualan properti. Bahkan komposisi ekspor dan impor di Batam hamper seimbang. Itu artinya Batam hanya sebatas menjadi daerah perdagangan bebas, karena nilai tambah dari bahan baku impor sangat kecil.

Sebelumnya, beberapa kali pengelola Batam diganti. Namun tidak pernah menyelesaikan persoalan secara fundamental. Pasalnya, penyebab keterpurukan Batam, bisa jadi bukan berasal dari ketidakprofesionalan pengelola Batam. Tumpang tindih kewenangan yang disinyalir, tidak memberikan kepastian bagi investor.

Sekarang, guna menyelesaikan persoalan dualisme tersebut dengan menghilangkan atau membubarkan salah satu otoritas. Narasi yang disampaikan Pemerintah adalah pemindahan pengelolaan FTZ Batam dari Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah Walikota Batam. Secara administrasi dan birokrasi mungkin dapat dikatakan dualisme selesai.  Namun dalam implementasinya apakah akan sesederhana itu? Jika persoalannya memang sederhana itu, kenapa harus ada pengumuman pembubaran BP Batam. Jika hanya masalah pengelolaan BP Batam diserahkan kepada Pemkot Batam, Pemerintah tinggal mengganti struktur BP Batam dengan orang-orang yang ditunjuk oleh Pemkot Batam. Dengan demikian tidak perlu terjadi kegaduhan dan kekhawatiran ketidakpastian oleh investor. 

Apakah dengan membubarkan atau mengalihkan BP Batam ke Pemko Batam akan menyelesaikan masalah?

Menurut saya hal itu akan berpotensi menambah masalah karena akan menciptakan ketidakpastian yang ada di Batam. Mengapa muncul asumsi ketidakpastian, karena kepala daerah itu jabatan politik yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Jika terjadi pergantian rezim, bisa jadi akan terjadi perubahan regulasi. Belum lagi, kepala daerah tidak mungkin rangkap jabatan mengelola FTZ Batam. Artinya, Pemko Batam, tetap harus membentuk semacam BP Batam yang baru. Disamping itu mandat tata kelola FTZ Batam lahir berdasarkan UU, karenanya perubahan mandate tersebut tidak mungkin menjad kewenangan Pemerintah semata. Harus ada persetujuan dari dewan perwakilan rakyat (DPR).

Harus diingat, para investor melakukan investasi di Batam mengacu pada skema FTZ yang ditawarkan pemerintah. Kecuali Pemerintah sendiri yang akan mengubah status FTZ tersebut. Intinya, syarat utama dari tatakelola kawasan industri harus dilakukan secara profesional, bebas dari kepentingan politik. Itu yang disebut memberi kepastian terhadap iklim investasi dan iklim berusaha.

Sekarang dengan adanya keputusan Pemerintah Batam dialihkan ke pemerintahan daerah, maka saya khawatir itu ditangkap oleh investor sebagai sinyal ketidakpastian. Apalagi sekarang menjelang tahun politik.

Belum lagi beberapa regulasi yang tadinya dikelola oleh BP Batam, bagaimana pengaturannya kemudian? Tetap tidak ada perubahan, atau seperti apa?

Tetapi menurut saya disamping kepentingan investor, ihwal Batam kaitannya  dengan kepentingan nasional kita sendiri juga harus diperhitungkan secara cermat. Batam sangat strategis untuk mengundang investor kakap kelas dunia, apalagi guna memenuhi industri 4.0. Daya tawar pengelolaan FTZ Batam tentu akan jauh lebih powerfull kalo itu langsung dibawah kepala negara.

Sebagaimana model kelembagaan pengelolaan Kawasan industri di negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Pengelolaan kawasan industri di Malaysia langsung dimandatkan kepada Malaysian Industrial Development Authority (MIDA). MIDA merupakan lembaga kemajuan Perindustrian Malaysia. Demikian juga di Thailand, membentuk Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), yang merupakan Otoritas Kawasan Industri Thailand. Dua Lembaga tersebut memiliki otoritas terkonsolidasi dan terintegrasi, dan langsung berada dibawah kepala Pemerintahan. Bentuk kelembagaan tersebut, seperti mengadopsi otorita Batam waktu itu.

Pemerintah bisa saja berdalih dengan memberi kesempatan pada walikota, jika nanti kinerjanya tidak optimal bisa dievaluasi kembali. Bagaimana mungkin keputusan sangat strategis seperti ini, dilakukan dengan cara coba-coba?. Tidak mungkin mengelola Negara seperti itu! (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia

Pihak Pemda Batam bisa diberdayakan sebagai pengelola kawasan ekonomi Batam. Di daerah-daerah lain seperti Jakarta misalnya yang notabene adalah juga kawasan ekonomi, bisa dikelola oleh gubernur sebagai lembaga politik. Hal itu bisa dilakukan.

Justru apa yang terjadi di Batam menunjukkan bahwa seringkali dengan dibuatnya satu lembaga khusus malah belum tentu menjadi lebih baik. Apalagi masalah di Batam menyangkut koordinasi dan pengambilan keputusan, yang di Indonesia merupakan barang langka.

Batam, yang dikelola oleh Badan Pengelola atau dulu oleh Otorita Batam sejak zaman orde baru diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Potensi yang ada di Batam dengan posisinya yang sangat strategis dan dekat dengan Singapura dan Malaysia serta menjadi lalu lintas perdagangan internasional, potensi nya memang luarbiasa. Oleh karena itu memang sejak dulu pemerintah berharap banyak dari Batam hingga kemudian mendirikan Badan Otorita Batam.

Persoalan yang sejak dulu muncul adalah tumpang tindih kewenangan, sulitnya berkoordinasi, sehingga apa yang diharapkan dengan adanya badan khusus tersebut tidak menjadikan lebih baik. Dualisme itu yang dilihat menjadi faktor penghambat dari pembangunan Batam.

Kalau masalah menurunnya industri di Batam sehingga terjadi banyak PHK itu bukan soal dualisme tapi memang kondisi perekonomian sedang menurun. Bukan pula karena dualisme di Badan pengelola Batam sehingga terjadi hal demikian.

Masalah dualisme itu sudah terjadi sejak dulu. Tapi dualisme itu yang menyebabkan percepatan pertumbuhan dan percepatan industrialisasi di Batam tidak terjadi.

Memang tidak mudah untuk menyatukan adanya dua kepemimpinan itu. Kenyataannya pula kondisi perekonomian kita di kawasan itu tidak lebih baik. Kondisi perekonomian kita secara keseluruhan juga memang sedang perlu pembenahan selama beberapa tahun terakhir ini.

Dengan pembubaran BP Batam, justru upaya serius nampaknya sedang dilakukan. Nantinya hanya akan ada satu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari kinerja kawasan ekonomi Batam. Simpelnya, ada 2 lembaga atau kepemimpinan di Batam, sedangkan Pemda Batam tidak mungkin dibubarkan, maka kemudian kalau BP Batam dibubarkan maka tanggung jawab sebagai penerima amanah untuk mengelola Batam ada pada Pemda Batam.

Jika nanti tidak berjalan, maka Pemda Batam dapat dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang sulit untuk meminta pertanggungjawaban kepada siapa karena adanya dualisme kepemimpinan.

Dengan adanya kepastian dan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, maka diharapkan akan menjadi lebih baik. SDM di Pemda Batam juga mau tidak mau harus disiapkan sebagai bentuk tanggungjawab. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Sebagaimana pernah dituliskan dalam rubrik Watyutink beberapa waktu lalu, bahwa kunci kebangkitan Batam sebagai pusat kegiatan ekonomi adalah penyelesaian dualisme kewenangan ternyata sudah direspon oleh pemerintah. Rapat terbatas pada Rabu 13 Desember 2018 akhirnya memutuskan untuk membubarkan Badan Pengelola Batam. Seusai Ratas, Menko Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan hal ini dengan kalimat-kalimat bersayap karena memang tidak mudah mengambil keputusan mengenai masa depan Batam dengan adanya dua entitas pemerintahan: BP Batam dan Pemkot Batam. Darmin Nasution menyatakan BP Batam tidak bubar namun lembaga tersebut menurut berita terakhir akan dipimpin ex-officio oleh Walikota Batam. 

Sejatinya masalah tumpang tindih kewenangan di negara ini tidak hanya ditemui di Batam. Anggota DPR, Agun Gunanjar pernah menyampaikan tumpang tindih kewenangan perizinan pertambangan dan kehutanan dengan merujuk beberapa undang-undang yang bersinggungan antara lain: UU No.: 05/1990 tentang Konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem; UU No.:41/1999 tentang Kehutanan; UU No.:32/2004 tentang Otonomi daerah; UU No.:26/2007 tentang Penataan ruang; UU No.:04/2009 tentang Minerba; UU No.:32/2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta UU No.: 23/2014 tentang Pemerintah daerah.

Selain hal itu masih ada lagi contoh yang dapat disampaikan terkait hal tersebut di atas dan bahkan sempat pemerintah melalui Perpres No.:176/2014 lalu Perpres No.:116/2016 membubarkan sejumlah Lembaga Non-Struktural untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan.

Kembali ke permasalahan di Batam, di mana dengan pembubaran BP Batam maka diharapkan tidak ada lagi matahari kembar dalam pengelolaan kebijakan serta regulasi terkait perekonomian di Batam. Memang harus diakui semua pihak, bahwa koordinasi yang sudah dicoba bertahun-tahun antara BP Batam dan Pemkot Batam, tidak memberikan hasil maksimal meski personel yang mengelola kedua lembaga ini sudah berganti namun masih menemui kendala yang sama.

Pemerintah harus menyiapkan peta jalan (road map) revitalisasi Batam dengan wajah baru agar tidak hanya berhenti pada penyatuan kewenangan pada satu lembaga saja. Investor dan dunia usaha menantikan langkah selanjutnya pemerintah (what next?) untuk membangkitkan gairah perekonomian di Batam. Pemkot Batam pasti tidak mampu sendirian menangani hal ini, karena itu pemerintah provinsi Kepri serta kementerian terkait dikoordinasi Menko Perekonomian harus memproduksi cetak biru program transisi dari BP Batam ke Pemkot Batam secara gamblang mencakup peran dan tugas masing-masing pemangku kepentingan di Batam.

Batam sebaiknya kembali ke khittahnya sebagai daerah industri yang akan memanfaatkan semua keunggulan Batam baik secara geografi, potensi sumberdaya alam, sosial budaya, sejarah, maupun berbagai fasilitas infrastruktur yang telah ada.  Untuk menunjang revitalisasi Batam sebagai pusat ekonomi dan industri di era milenial maka perlu dipertimbangkan paradigma Co-opetition yaitu bekerjasama (cooperative) dan bersaing (competition) dengan Singapura sebagai negara paling dekat dengan Batam. 

Selama ini Batam sepertinya diarahkan menjadi pesaing Singapura namun belum menjadi kooperator Singapura yang saling menghormati. Terlebih dengan perkembangan isu-isu terbaru seperti pembangunan terusan Kra di Thailand dan pengembangan One Belt One Road oleh China, maka Batam menjadi penting bagi Singapura untuk bekerjasama mengembangkan ekonomi di kawasan Selat Malaka.

Penyatuan kewenangan pengelolaan Batam yang ditandai pembubaran BP Batam oleh pemerintah pusat kiranya menjadi awal kebangkitan Batam seutuhnya. Pemkot Batam memiliki tantangan besar untuk dapat dijawab. Sekali lagi dalam hiruk pikuk pembubaran BP Batam dengan segala imbasnya maka rakyat Batam wajib menjadi penerima manfaatnya bukan pihak yang menanggung kerugiannya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol