Pembangunan Infrastruktur: Antara Defisit VS Janji Kampanye
berita
Ekonomika
Sumber Foto : tintahijau.com (gie/watyutink.com) 26 September 2018 15:30
Penulis
Pemerintah bermaksud mengevaluasi sejumlah proyek infrastruktur, terutama yang membutuhkan bahan baku impor yang cukup tinggi dan sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Setiap kementerian didesak untuk mengevaluasi secara detail proyek seperti itu. Hasil evaluasi akan menentukan mana impor yang tetap dilanjutkan karena bersifat strategis, mana yang harus disetop, dikurangi, atau diturunkan.

Presiden Joko Widodo menargetkan penghematan yang cukup tinggi dari evaluasi proyek-proyek tersebut. Diharapkan dapat dihemat devisa sebesar 21 juta dolar AS setiap hari atau total senilai 25 miliar dolar AS.

Sayangnya janji pemerintah untuk menunda pembangunan sejumlah proyek yang bertujuan mengurangi defisit transaksi berjalan itu tampaknya kurang terkoordinasi dengan baik.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan dengan tegas mengenai penundaan pembangunan sejumlah proyek, namun di sisi  lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan 20 pelabuhan yang mangkrak akan dilanjutkan.

Apakah dengan tidak tegasnya Presiden dalam menentukan sikap terkait pembangunan sejumlah proyek ditunda atau tidak membuat kebijakan antarkementerian berbeda-beda, yang mengesankan tidak ada koordinasi yang baik?  Apakah kementerian lebih mementingkan sektornya untuk mencapai target pembangunan?

Menhub memproyeksikan  sekitar 70 persen atau 20 proyek pelabuhan dari 33 pelabuhan yang mangkrak akan dilanjutkan pembangunannya. Pelabuhan yang dinilai berguna akan diselesaikan, sementara yang tidak akan diberikan kepada pemerintah daerah kelanjutannya.

Proyek pelabuhan yang kemungkinan akan dilanjutkan antara lain Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Proses konstruksi Pelabuhan Patimban tidak memerlukan banyak komponen impor. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diperkirakan mencapai 60-70 persen, dan akan ditingkatkan sekitar 5 persen lagi.

Selain Patimban, masih ada pelabuhan lain seperti Pelabuhan Malarko di Kepulauan Riau dan Pelabuhan Teluk Tapang di Sumatera Barat. Masalahnya pembangunan semua pelabuhan membutuhkan dana yang tidak sedikit, diperkirakan memerlukan investasi Rp2,8 triliun.

Pembangunan pelabuhan tersebut juga masih membutuhkan infrastruktur terkait seperti jalan dan jembatan yang menelan biaya tidak sedikit. Ada pelabuhan yang baru dibangun tidak bisa beroperasi karena tidak memiliki akses jalan masuk dan keluar.

Apakah pemerintah akan mempertaruhkan defisit transaksi berjalan demi pembangunan pelabuhan ini? pertimbangan apa yang menjadi dasar pembangunan pelabuhan ini tetap dilanjutkan atau tidak? Apakah pemerintah sudah memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian jika pembangunan tersebut dilanjutkan? Apakah dilanjutkannya pembangunan pelabuhan ini terkait dengan janji presiden membangun tol laut? Atau demi citra positif petahana menjelang Pilpres 2019?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Prioritas pemerintah saat adalah bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui pengendalian defisit transaksi berjalan dimana komponen impor untuk pembangunan infrastruktur sangat besar. Sudah diwacanakan oleh pemerintah dan BI dengan menunda beberapa proyek strategis nasional dan proyek BUMN.

Khusus untuk proyek pembangunan pelabuhan yang dalam jangka pendek ini kembali dilanjutkan karena terkait dengan janji Presiden Joko Widodo melalui konsep tol lautnya dan kemaritiman sebagai  bahan pemerintah dalam menunjukkan bahwa mereka berhasil menghidupkan kembali pelabuhan.

Di sini memang terjadi benturan kepentingan antara rasionalitas ekonomi menekan defisit transaksi berjalan dan kepentingan politik jangka pendek untuk membuktikan pembangunan yang dilakukan dalam periode pemerintahan Jokowi untuk  kepentingan politik tahun depan.

Pembangunan pelabuhan ini perlu kita cermati. Dari 20 pelabuhan ini, pelabuhan apa saja yang perlu dibangun. Yang cukup kontroversial adalah Pelabuhan Patimban yang membutuhkan pembiayaan luar negeri yang besar. Pembiayaan ini menambah beban BUMN dan pemerintah juga.

Selain itu, apakah Pelabuhan Patimban sudah sangat urgen untuk dibangun sekarang, karena wilayahnya masih cukup jauh dari kawasan industri.

Pelabuhan Malarko di Kepulauan Riau dan Pelabuhan Teluk Tapang di Sumatera Barat bisa ditunda dulu dengan memfungsikan Batam sebagai pelabuhan khusus yang akan menjadi andalan Indonesia dalam ekspor dan impor. Sampai sekarang persoalan Batam belum beres.  Selain membenahi kelembagaan, pemerintah juga harus membenahi pelabuhannya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta

Pembangunan pelabuhan bermula dari skema yang digunakan yakni Kerjasama Pemerintah Badan Usaha/KPBU dan peran Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA termasuk penggunaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Pengelolaan dana ini tidak hanya untuk pembangunan jalan kereta api, namun  digunakan juga untuk pembangunan pelabuhan dan bandara.

Pembangunan ini semacam di-outsourcing kepada swasta, kemudian disinyalir ada divestasi, karena proyek ini diserahkan kepada swasta dan merupakan salah satu aset sumber daya strategis, sebagai pintu masuk negara. Dengan diserahkan pembangunannya,muncul dampaknya pada defisit transaksi berjalan.

Proyek infrastruktur mempunyai efek berganda yang tinggi dalam waktu yang sangat panjang. Dalam kondisi ekonomi emergency seperti saat ini sangat sulit mengharapkan terjadinya peningkatan pertumbuhan di tengah situasi neraca perdagangan yang masih defisit. Pembangunan pelabuhan menjadi belum pantas untuk dilanjutkan.

Untuk pembangunan infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, atau untuk pelayanan publik yang lebih luas, masih bisa dilanjutkan. Berbeda dengan pelabuhan yang sifatnya lokal, yang memberi dampak kepada pertumbuhan setempat saja.  Pengguna pelabuhan masih dapat menggunakan jalur lain jika pelabuhan baru tersebut ditunda pembangunannya.

Semua pembangunan pelabuhan merupakan proyek jangka panjang, bukan yang urgen untuk diselesaikan segera. Pembangunannya melihat estimasi pertumbuhan dalam 10 tahun ke depan, sehingga mulai dibangun dari sekarang.

Di sisi lain, defisit transaksi berjalan, neraca perdagangan, defisit keuangan, termasuk neraca migas semua itu merupakan kondisi emergency, gawat darurat  yang harus ditangani lebih dulu. Yang lain bisa diselesaikan belakangan dalam satu-dua tahun lagi setelah persoalan emergency ini selesai.

Kondisi darurat ini harus segera diselesaikan. Kapal yang bocor harus ditambal dulu, bukannya meributkan kemana arah kapal. Masalah yang paling riskan dari pembangunan pelabuhan adalah pengggunaan devisa yang besar. Di samping itu, APBN tidak mampu menopang pembiayaan proyek pelabuhan yang mencapai triliunan. Masih ada sektor lain yang membutuhkan pendanaan seperti pendidikan, kesehatan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Bambang Budiono MS

Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

FOLLOW US

Daerah Perbatasan Harus Outward Looking             Abu Bakar Ba’asyir Digoreng dalam Bungkus Politik             Pemerintah Belum Bisa Disalahkan             Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terburu-buru             Kapasitas Sumber Daya Lokal yang Menjadi Hambatan             Konglomerasi Media dan Pilpres             Kuatnya Arus Golput: Intropeksi Bagi Parpol             Golput Bagian dari Dinamika Politik             Parpol ke Arah Oligharkhis atau Perubahan?             Melawan Pembajak Demokrasi