Peluang di Negeri Seberang, Kendala di Pelupuk Mata
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 June 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Usai Pemilu 2019 pemerintah mulai fokus membenahi perekonomian. Apalagi perang dagang antara AS dan China semakin hari semakin sengit yang berdampak pada lesunya ekonomi global. Indonesia sebagai warga dunia mau tidak mau akan terkena dampaknya.

Yang paling dirasakan adalah menurunnya ekspor. Kondisi pelemahan ekonomi dunia mempengaruhi tingkat permintaan yang menurun cukup tajam sehingga penjualan barang ke luar negeri anjlok. Akibatnya, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan karena ekspor tidak lebih tinggi dari impor.

Namun dibalik perang dagang tersebut, muncul peluang yang bisa dimanfaatkan pengusaha-pengusaha domestik. Para pengusaha dapat meningkatkan kapasitas dan mengisi celah yang ditinggalkan oleh produk China yang biasa mengisi pasar AS.

Dalam pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu. Menurut dia, peluang seperti itu secara detail harus dilihat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekspor.

Pada kesempatan tersebut para pengusaha berharap pemerintah dapat menekan defisit transaksi berjalan. Jika hanya mengandalkan pada kebijakan fiskal dan moneter, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tidak akan lebih dari 5 persen.

Indonesia  dapat memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan kelompok negara berpendapatan menengah jika mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia terjebak pada pertumbuhan 5 persen.

Untuk itu para pengusaha berpendapat pemerintah perlu memperkuat kebijakan di sektor riil, antara lain dengan mendorong pendidikan vokasi yang masif dan merata serta mempercepat peningkatan kualitas sektor pariwisata. Apakah keinginan swasta tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan menekan defisit transaksi berjalan? Bagaimana pemerintah sebaiknya merespon keinginan tersebut?

Dalam pertemuan pemerintah dan swasta tersebut tampak ada dua kepentingan. Pemerintah menghendaki pengusaha menaikkan kapasitas dan memanfaatkan peluang dari perang dagang, sementara swasta meminta pemerintah menekan defisit transaksi berjalan, tidak mengandalkan pada kebijakan fiskal dan moneter, mengembangkan pendidikan vokasi, dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata. Apakah dua kepentingan tersebut bisa dipertemukan?

Apakah pemerintah cukup mengajak swasta untuk meningkatkan kapasitas saja? Apakah swasta akan tertarik dengan ajakan tersebut? Apakah perlu prasyarat yang harus dipenuhi agar ajakan tersebut efektif dijalankan? Apa yang menjadi domain pemerintah dan apa yang seharusnya menjadi domain swasta?

Pihak mana yang sebaiknya memulai inisiatif peningkatan kapasitas, pemerintah atau swasta? Kebijakan apa yang perlu disusun pemerintah agar ajakan kepada swasta tersebut bisa direalisasikan di lapangan? Bagaimana bentuk kerja sama yang baik antara kedua pihak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ajakan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan mengisi celah yang ditinggalkan produk China yang biasa mengisi pasar AS merupakan hal yang bagus. Ini bukan hanya pekerajaan pemerintah tetapi juga swasta. Namun harus jelas kerja sama antara pemerintah dan swasta tersebut.

Dalam merealisasikan ajakan pemerintah tersebut ada domain pemerintah dan swasta yang berbeda-beda. Pemerintah mungkin bisa membantu dari sisi infrastruktur dasar, kebijakan, dan insentif. Sementara itu, swasta diminta melihat peluang bisnis dan peningkatkan efisiensi.

Semua ini harus dimulai dari pemerintah dengan memfasilitasi swasta. Swasta tidak dapat menangkap sendiri peluang yang muncul dari Perang Dagang AS-China kalau iklimnya tidak kondusif.  Jika kebijakan pemerintah lebih menguntungkan negara lain maka sulit meminta peran serta swasta untuk berpartisipasi.

Mengenai produk yang dipilih seperti tekstil, garmen, produk elektronik, dan mebel merupakan produk unggulan yang menjadi kekuatan Indonesia, namun produk tersebut mendapatkan saingan yang lebih ketat  dari negara lain, sehingga peluang lebih banyak diambil mereka,sementara Indonesia mendapatkan sisa kuota.

Pemerintah tidak cukup hanya mengumpulkan pengusaha dan meminta mereka untuk menangkap peluang dari Perang Dagang AS-China, tetapi tidak ada tindak lanjut kerja sama secara riil antara pemerintah dan swasta. Swasta melihat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum cukup efektif mendorong investasi.  Dari sekian banyak paket kebijakan belum terlihat realisasinya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Semua negara di luar China mencari peluang sebagai dampak dari perang dagang AS dan China. Di sini memang ada peluang. Namun perlu dilihat dulu barang China apa saja yang dikenakan tarif bea masuk oleh AS, apakah Indonesia memproduksinya.

Dari 10 barang utama China yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 25 persen oleh AS senilai 250 miliar dolar AS sesuai dengan yang telah ditetapkan, hanya wooden furniture yang mungkin bisa dimasuki, karena Indonesia memproduksinya dan produk China tersebut dikenai tarif bea masuk ke AS. Namun apakah produk lain yang tersisa juga diproduksi Indonesia?

Indonesia harus mencermati barang-barang apa saja yang berasal dari China yang dikenakan tarif bea masuk yang tinggi oleh AS.  Syaratnya, barang-barang tersebut sudah diproduksi dulu sebelumnya di Indonesia, kalau mau meraih peluang menggantikan produk China. Jika belum memproduksinya bagaimana Indonesia bisa menggantikan produk China yang dikenakan tarif bea masuk tinggi oleh AS?

Selain itu, semua negara mengincar peluang dari adanya perang dagang China-AS seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dibandingkan dengan Vietnam, Indonesia kurang optimal dalam mengikat kerja sama perdagangan dengan AS.

AS mengeluarkan Generalized System of Preferences (GSP). Dengan mendapatkan GSP  maka akan mudah memasukkan produk ke pasar AS. Namun Indonesia tidak mempunyai GSP dengan AS, tidak ada perjanjian menyangkut fasiltas tersebut.  Berbeda dengan Vietnam yang mempunyai perjanjian itu secara bilateral.

Indonesia harus  mendapatkan fasilitas GSP lebih dulu untuk bisa menembus pasar AS agar produk Indonesia mudah masuk ke Negara Paman Sam.  Walaupun ada konsumen barang Indonesia di AS, harganya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari Vietnam karena terkena tarif yang lebih tinggi.

Indonesia dapat meminta orang-orang yang kenal dan memiliki lobi yang baik dengan pejabat di pemerintahan AS untuk mendapatkan fasilitas GSP.  Ada pengusaha Indonesia yang membeli rumah Presiden AS Donald Trump yang bisa dimanfaatkan untuk melobi.

Banyak negara yang mengincar peluang pasar di AS yang tidak dimasuki China lagi, tinggal bagaimana Indonesia bisa diantara mereka mendapatkan order dari konsumen di negara adi daya tersebut.  Order ini bukan government to government tapi business to business. Pelaku usaha yang harus lebih aktif, bukan hanya pemerintah.

Pemerintah mungkin hanya bisa menfasilitasi untuk mendapatkan GSP. Namun ketika GSP diperoleh, keputusannya tetap pada pelaku usaha di AS, apakah mereka mau membeli produk dari Tanah Air. Di sini peran lebih besar ada pada pelaku usaha dibandingkan pemerintah.

Presiden Joko Widodo mengajak pengusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi, memang ada peluangnya. Namun sejauh mana pelaku usaha di Indonesia bisa memanfaatkan peluang dari adanya perang dagang China-AS.

Pemerintah tidak banyak memiliki peran, kecuali memfasilitasi pertemuan antarpengusaha. Pembeli wooden furniture di AS adalah Wall Mart sehingga pengusaha nasional perlu melobi perusahaan itu untuk membeli produk dari Indonesia.  Pemerintah AS tidak bisa memberikan instruksi  kepada Wall Mart untuk membelinya. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional