Papua, Melihat dengan Mata-Hati
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 02 September 2019 13:00
Penulis
Watyutink.com - Mengelola wilayah terjauh dari Pusat seperti Papua, membutuhkan cara pandang yang tidak hanya pendekatan material semata, terlebih pendekatan keamanan. Seni kepemimpinan, cara mengambil hati warga masyarakat dan manajemen pemerintahan yang memadai amat dibutuhkan. Pengertian “memadai” adalah terdapat satu kecukupan takaran model kebijakan, manajemen kontrol, disiplin anggaran serta yang lebih penting lagi memahami dengan utuh karakter budaya dan karakter wilayah atau geografis daerah setempat.

Pendekatan anggaran yang selama ini dilakukan terhadap Papua dengan mengandalkan penggelontoran dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), dana desa, dana sharing dari saham korporasi/Freeport dan lain-lain, dianggap jauh dari memadai bagi kebutuhan sebenarnya yang diinginkan warga Papua. Bahkan pendekatan dengan model pembangunan fisik infrastruktur pun dianggap tidak cukup, untuk tidak menyebut kebijakan yang salah sasaran.

Statement Gubernur Papua Lukas Enembe bahwa Papua tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur tetapi membutuhkan kehidupan, adalah tamparan memalukan bagi Jakarta. Ratusan kilometer jalan yang telah dibangun justru kurang dibutuhkan warga Papua, yang disebutkan lebih membutuhkan “sentuhan” Pusat untuk meningkatkan taraf hidup agar mampu memperbaiki daya beli dan harkat martabat penduduk.

Padahal, gelontoran dana Otsus sejak tahun 2007 telah diberikan berpuluh triliun rupiah (Rp67 triliun sejak 2001-2017). Namun, gejolak di tanah Papua tidak kunjung padam, malah semakin mengkhawatirkan beberapa waktu terakhir ini.

Sekadar berteori tentang apa yang sesungguhnya harus dilakukan terhadap Papua, memang bukanlah jawaban dari masalah yang timbul. Namun, labyrinth persoalan Papua yang multidimensi, memunculkan pertanyaan: Harus memulai dari mana menyelesaikan persoalan Papua?

Seperti halnya wilayah terjauh lain di ujung barat Indonesia seperti Aceh, yang juga diberikan hak Otonomi Khusus dan gelontoran dana Otsus tapi justru saat ini menjadi daerah termiskin di Sumatera, wilayah Papua sepertinya membutuhkan satu model pendekatan baru.

Merancang pendekatan baru tersebut harus dikaji melalui “duduk bersama” semua pihak, ahli ilmu-ilmu sosial, ekonomi, politik dan budaya untuk kembali melihat Papua dengan mata hati sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Bagaimanapun yang pertama harus disadari adalah, warga Papua adalah warga masyarakat yang paling sering mengalami musibah kematian karena kelaparan. Oleh karena itulah melihat dengan mata-hati terhadap persoalan Papua adalah dimensi yang amat dibutuhkan.

(Baca Juga : https://www.watyutink.com/topik/berpikir-merdeka/Papuaku-Sayang-Papuaku-Malang)

Bagi internal Papua, kejujuran mengungkap apa yang sebenarnya terjadi juga sebuah kebutuhan tersendiri. Terdapat kewajiban sharing sebesar dua persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) untuk bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan infratruktur di seluruh Papua. Sudahkah masing-masing pimpinan wilayah dan Propinsi Papua mematuhi hal tersebut? Bagaimana pertanggungjawabannya?

Bangsa besar ini jelas membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak hanya sekadar menyalahkan Pusat, tetapi juga berani untuk mengakui kelemahan sendiri. Mampukah masing-masing elemen bangsa Indonesia berani melihat dengan mata-hati apa sebenarnya yang telah dilakukan bagi warga masyarakat Papua? Agar air mata kelaparan dan kematian tidak lagi menghiasi halaman media nasional.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Konflik dan kekerasan atau peperangan bisa terjadi, tapi pada akhirnya harus ada solusi perdamaian atau kesepakatan kedua pihak untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme referendum atau pemilihan umum jika yang diperebutkan adalah kepemimpinan politik nasional.

Di zaman kuno tidak ada pemilu atau referendum, yang ada perang fisik duel saling bunuh antara kepala suku, raja, Sultan melawan raja dan sultan lain. Mekanisme pemilihan umum baru mapan pada dua abad terakhir dari Amerika Serikat ke Eropa dan keseluruh dunia. Tapi residu dari duel, dan zero sum game masih bercokol dalam diri manusia hingga saat ini. Maka masih terjadi demo dan kerusuhan anti penindasan kekuasan negara maupun sebaliknya kekerasan anarkis oleh para pendemo massa yang memicu penindakan legal oleh aparat keamanan.

Nah, manajemen konflik seperti Papua ini meliputi berbagai dimensi, ekonomi, sosio-kultural, geopolitik dan vested interest politisi yang tega mempertaruhkan eksistensi dan kesatuan Papua dalam konteks NKRI. 

Di zaman real time digital ini sepertinya memang harus mempunyai kesabaran untuk mengubur naluri kekerasan bila tidak ingin dihakimi oleh pendapat umum global. Contohnya dalam memadamkan demo di Hongkong, pemerintah Tiongkok tidak bisa serta merta mengirim tank seperti insiden Tiananmen 1989. 

Dalam hal inipun Indonesia tidak bisa terlalu mengandalkan tindakan polisional dan "agresi aparat" terhadap publik. Sebab pendapat umum dunia juga menyorot secara sulit dilarang oleh teknologi ataupun birokrasi yang obsolete tidak secanggih pasukan siber opini global. 

Jadi memang Indonesia harus cerdik dan cermat mengatur diplomasi, perang propaganda, perang publik opini secara aifrf bijaksana.

Kalau isunya menjadi SARA, penista agama dan diskriminasi etnis rasial agama dan seterusnya, maka opini global bisa sama "tegangnya" dengan konflik ideologi Pancasila vs Kalifah dimasa Pilpres 2019.

Kalau Papua sampai mengerucut menjadi isu Melanesia vs Melayu maka isunya menjadi Melayu Neo imperialis menjajah Melanesia Papua. Hal Ini yang harus diwasdapai oleh diplomat dan birokrat serta intelijen kita.

Bahwa kalau Papua minta restu Trump bisa ditepis dengan mudah. Tapi kalau Afrika mendukung Papua karena alasan "Melanesia-warna kulit hitam dan rambut keriting" maka pastilah itu merupakan satu setback dan kesulitan besar bagi Indonesia untuk menjustify dan melegitimasi praktik diskriminasi rasial etnis pada insiden asrama Papua di Surabaya.

Nelson Mandela basa basi akrab pakai batik dengan Presiden Soeharto tapi dalam soal referendum Timtim, jelas Nelson Mandela meminta Timtim untuk merdeka.

Nah, kalau sampai solidaritas Melanesia ini mendapat angin, akan sulit bagi Indonesia untuk mempertahankan legitimasi karena situasi psikologis menjadi tidak kondusif untuk Indonesia yang "mayoritas melayu" mengkolonisasi Melanesia Papua. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Sudut persoalannya mungkin pada pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang pokok masalahnya bukan sekadar besarannya, tetapi pada efektivitas, tepat sasaran, lalu perencanannya seperti apa. Juga aplikasi implementasi yang seperti apa. Jika diurut memang sejak dari perencanaan, aplikasi dan dampak-dampak. Termasuk apakah terdapat dampak positifnya.

Hal-hal itu mungkin yang tidak terbaca karena beberapa sebab yaitu pengawasan yang sangat kurang dan kapasitas kelembagaan daerah untuk mengeksekusi juga kurang. Jadi betul, hal itu juga menyangkut kapasitas SDM daerah sendiri.

Ihwal kapasitas SDM di birokrasi daerah memang harus diakui tidak seluruhnya memadai atau profesional. Kita masih punya persoalan pada tataran bagaimana merencanakan, mengaplikasikan. Bagaimana fungsi pengawasan bisa efektif sehingga ketika dikerjakan betul-betul telah siap; ada yang mengeksekusi dan ada yang mengawasi. Baik pengawasam secara internal maupun jenjang pemerintahan. Hal itu juga menyangkut apa saja tugas BPKP dan apa saja tugas BPK. Di Pemprov juga ada Itwilprop yang mengawasi melekat  dan Bawasda.

Hal itu semua kalau diteliti memang belum menampakkan kinerja yang memuaskan.

Dalam hal pengawasan dari implementasi Dana Otsus memang menjadi tugas pokok fungsi dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan Binwas atau bimbingan dan pengawasan terhadap kabupaten dan kota yang ada di wilayah Propinsi.

Pemerintah Pusat melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap Propinsi di seluruh Indonesia. Pemerintah Propinsi juga melakukan hal yang sama kepada Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.

Pertanyaannya, apakah Binwas yang dilakukan selama ini sudah efektif? Apakah Dana Otsus juga hanya digelontorkan begitu saja dan tidak ada semacam evaluasi, bimbingan teknis, fasilitasi, pendampingan dan sebagainya. Hal-hal itu saat ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar.

Selama ini daerah-daerah yang pernah mengalami kerusuhan seperti
Aceh dan Papua sepertinya memang perlu ada Binwas yang seksama. Juga adanya fasilitasi dan pendampingan yang baik dan konsisten. Sesuai dengan judulnya yaitu “Otsus”, maka perlu juga kiranya suatu pendampingan yang khusus.

Dari pengamatan dan catatan selama ini memang cukup sering DPRD melakukan kegiatan-kegiatan “Bimtek”, tetapi seharusnya tidak hanya pada perencanaan, yang perlu dibahas  juga pada tahapan implementasi seperti apa.

Harus diawasi apakah tepat sasaran atau tidak. Apakah ada hak bertanya dari pemerintah di atasnya kepada seluruh penjuru Pemprov. Begitupula dengan pemerintahan kabupaten kota diberikan juga hak untuk ikut bertanya dan memberikan saran. Hal itu dinamakan hubungan antar jenjang pemerintahan.

Jadi masalah krusialnya sekarang adalah bukan hanya sekadar jumlah Dana Otsus yang cukup besar, akan tetapi bagaimana mereka mengelola itu. Terdapat masalah pengelolaan Dana Otsus. Ada juga masalah pengawasan Dana Otsus.

Untuk persoalan Papua saat ini, masalahnya sudah terlanjur kompleks. Bukan hanya masalah ketimpangan sosial ekonomi, atau belum sejahteranya masyarakat Papua. Tapi bagaimana merespon semua ketidakpuasan, kekecewaan dan rasa ketidakadilan dan sebagainya yang harus direspon oleh Pemda. Baik Kabupaten kota maupun Pemerintah Provinsi Papua. Untuk Pemerintah pusat secara nasional punya kewajiban menjaga keutuhan NKRI dengan memberikan instruksi-instruksi.

Oleh karena itu mengapa dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Binwas merupakan penguatan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Hal itu jelas sekali dibunyikan.  Tegasnya digambarkan tentang keharusan  adanya bimbingan, pendampingan dan pengawasan dari pemeritahan di atasnya kepada jenjang pemerintahan di bawahnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Permasalahan Papua memang sudah kompleks. Ada masalah multidimensi yang terdiri soal ekonomi tapi tidak semudah itu juga kemudian untuk menyempitkan gap nya dengan kawasan barat Indonesia. Karena untuk membangun ekonominya pun, kita dihadapkan pada kendala setempat, yang bukan cuma kendala geografis tapi juga secara budaya dan tingkat pendidikan.

Sebagai contoh yang paling mudah adalah soal dana desa yang dari sisi efektivitas dan sisi implementasinya berbeda sekali kasusnya dengan di Jawa. Jika di Jawa dana desa dapat didirikan Bumdes dan sebagainya, tetapi di Papua konon hanya dibagi-bagi saja.

Sebabnya karena bagi orang Papua, dana itu tidak tahu harus dibuat apa.  Bahkan di sana ada semacam plesetan bahwa daripada mendapat dana desa tetapi harus membuat program dan membuat pertanggungjawaban segala macam, maka lebih baik tidak usah diberikan. Apalagi dengan nilai yang hanya Rp1 miliar misalnya yang nilainya jauh berbeda antara di Jawa dan di Papua. Di Papua memang harga-harga sangat mahal. Uang Rp1 miliar mungkin sama nilainya dengan Rp100 juta saja, bahkan mungkin kurang dari itu.

Jadi persoalannya memang kompleks. Kenapa dana Otsus dari tahun ke tahun tidak dengan gampang mengurangi gejolak, sepertinya pendekatan sosial dan politik harus diupayakan dengan lebih baik dan sekuat tenaga.

Masalah kesenjangan ekonomi sudah pasti. Tapi pendekatan sosial seperti persamaan penghargaan atau respek antara orang Papua dan sukubangsa lainnya di Indonesia, masih belum selesai pada tataran grassroot. Begitu pula suku lain semisal Bugis dan Makassar yang memandang warga pendatang tidak lebih tinggi status sosialnya dibanding penduduk asli setempat. Jadi rasa respek itu yang harus ditumbuhkan dari segi pendekatan sosial.

Pada sisi pendekatan politik juga perlu pendekatan-pendekatan khusus yang tidak bisa dijelaskan secara pasti, hanya ahli politik yang bisa menjelaskan, tetapi yang jelas masih terdapat ketidakpuasan di Papua.

Indonesia masih dianggap sebagai bangsa penjajah, suku Papua menganggap mereka masih banyak sekali dirugikan dari segi pengerukan kekayaan sumber daya alam. Begitupula adanya intimidasi melalui aparat keamanan dan sebagainya.

Jadi memang masalahnya kompleks dari berbagai dimensi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Khususnya adanya kesenjangan ekonomi yang amat lebar antara orang Papua dan suku lain di Indonesia khususnya suku Jawa yang paling banyak populasinya. Sehingga, kapan saja bisa memunculkan konflik.

Meskipun terdapat dana lain seperti dana jatah daerah dari saham Freeport dan dana dari masyarakat sekitar, tetapi untuk membangun ekonomi Papua dengan hanya membagikan dana saja (seperti dana desa di Jawa) sudah bisa dipastikan tidak akan “ngefek” apa-apa. Begitupula di tingkat Pemda, dana yang turun tidak akan sampai ke masyarakat tetapi jatuhnya hanya pada elit Papua saja.

Approach yang dilakukan memang harus diupayakan lebih gigih, karena di Papua ada satu tatanan sosial yang berbeda. Pendekatan politik penting, tapi dari pendekatan sosial harus ada perubahan treatment. Tidak bisa hanya dengan memberikan Dana Otsus, atau dana desa, atau dana bagi hasil Freeport kemudian dianggap sudah selesai.

Ihwal siapa yang mendrive upaya kesejahteraan sosial di Papua selain Pemprov Papua dan Kementerian pusat seperti Kementerian Desa Tertinggal atau lainnya--dalam mengelola dana desa dan lain-lain--persoalannya banyak hal pada program pemberdayaan sosial masyarakat Papua berada di luar dimensi dana desa.

Kalau dana desa hanya membagikan dana dengan asumsi seperti di Jawa dimana masyarakat tinggal di arahkan, diminta membuat proposal dan diberikan pendampingan lalu action. Tetapi di Papua pada kenyatannya tidak semudah itu. Harus ada program di luar dana desa yang ekstra untuk Papua untuk menjembatani gap tersebut. Pendampingan sebetulnya harus dilaksanakan dulu sebelum turunnya dana desa. Semacam bridging program khusus untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kalau dulu sempat ada Kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, seharusnya itu diadakan lagi. Bukan hanya percepatan pembangunan ekonomi tetapi juga mengurusi pembangunan multi dimensi di kawasan timur Indonesia. Jelasnya, bukan hanya ranah ekonomi, tetapi juga sosial dan lain-lain, yang approach nya pasti berbeda dengan kawasan barat. Hal itu yang seharusnya ada. Pun juga adanya pendekatan kultural yang harus dilakukan dan hanya ahli-ahli sosio kultural yang bisa berbicara hal tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Duta Besar RI untuk Jepang 1979-1983, Gubernur Lemahanas 1974-1978, Wakasad 1973-1974

Pertama perlu saya sampaikan bahwa saya tidak punya informasi yang memadai sehingga sukar memberikan pendapat yang berbobot. Apa yang saya sampaikan dipengaruhi keterbatasan info itu.

Tapi jelas sekali bahwa telah terjadi kegagalan intelijen. Sehingga mereka yang punya tanggungjawab nampak sekali mengalami pendadakan atau taken by surprise. Juga buat saya nampak sekali bahwa fungsi Territorial telah mengalami kemunduran. Sebab saya tahu bahwa ketika kawan saya alm. Acub Zainal menjadi Pangdam XVII dan kemudian Gubernur Irian masyarakat Irian/Papua sudah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat NKRI.

Alm. Acub Zaenal telah berhasil merebut kepercayaan masyarakat Papua utk NKRI terutama lewat Olahraga. Di masa itu tidak terbayang ada demo, apalagi dengan alasan rasialisme. Rupanya setelah Acub fungsi Territorial tidak dilaksanakan se intensif masa Acub, dan mungkin kurang disertai tenggang rasa seperti dilakukan Acub.

Lagi pula saya kurang yakin bahwa para Gubernur Papua dan Papua Barat telah melakukan Kepemimpinan berkualitas dan lebih bersifat Penguasa. Di samping itu memang Indonesia dengan semua faktor kekayaan SDA, posisi geostrategis yang istimewa selalu menarik perhatian bangsa lain. Khususnya bangsa-bangsa yang punya ambisi kuasai Dunia. Mereka bersikap untuk mengusahakan mendapat manfaat sebesar-besarnya dari Republik Indonesia.

Dan kalau mereka bersaing dengan bangsa lain masing-masing mereka berusaha agar pesaingnya tak dapat atau seminimal mungkin mendapat manfaat dari Indonesia. Hal itu dikarenakan sekarang sedang terjadi persaingan hebat antara Amerika Serikat (AS) dengan China, hal ini pasti berkembang.

Banyaknya kesempatan yang diperoleh China dalam pertambangan dan infrastruktur tidak mustahil merisaukan AS. Dan lewat Papua AS melakukan tekanan terhadap Indonesia. Seperti pada tahun 1974 ketika AS atau lebih tepatnya Jewish capital tak senang dengan kuatnya pengaruh Jepang meningkat di Indonesia. Terjadi Peristiwa Malari yang merupakan tekanan kepada Pemerintah Indonesia untuk jangan terlalu dekat Jepang.

Saya khawatir juga pemindahan Ibu Kota ke Kalimatan Timur serta adanya peningkatan peran China turut mempengaruhi. Hanya itu yang dapat saya kemukakan. Semoga kita dapat mengatasi gangguan ini dengan cepat dan efektif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi