Pajak (PPN) Haji dan Umroh ke Tanah Suci, Apa Kabar Dana Haji?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: kompasiana.com

12 January 2018 19:00
Penulis
Pada 1 Januari 2018 Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menerbitkan aturan baru tentang penerapan pajak (PPN) bagi sejumlah barang dan jasa seperti makanan, pakaian,barang elektronik dan bensin, tagihan telepon, air, dan listrik serta pemesanan hotel. Pun dengan ibadah haji dan umroh. PPN ditetapkan sebesar 5 persen. Kementerian Agama RI telah mengumumkan akan menaikkan ONH (Ongkos Naik Haji) pada 2018 akibat penerapan PPN tersebut.

Kebijakan pajak baru Arab Saudi dinilai merupakan ekor dari defisit keuangan negara petrodolar tersebut yang diakibatkan oleh turunnya harga minyak bumi beberapa tahun terakhir. Sebagaimana Negara Timur Tengah lain, Arab Saudi terlalu lama menggantungkan diri kepada hasil sumber daya alam minyak bumi. Pada 2015 defisit Arab Saudi mencapai 366 miliar Riyal, pada 2016 defisit 297 miliar Riyal dan 2017 kemarin turun menjadi 26 miliar Riyal (Rp92,4 triliun). Arab Saudi berhasil menekan angka defisit setelah melakukan berbagai langkah pemangkasan anggaran termasuk gaji dan tunjangan pegawai. Terakhir kebijakan penerapan PPN disamping berinvestasi besar-besaran ke sejumlah negara seperti China (Rp870 triliun) dan Amerika Serikat (Rp266 triliun).

Bagi calon jamaah haji dan umroh Indonesia, penerapan PPN tersebut menjadi beban tambahan merogoh kocek lebih dalam, mengingat ONH terakhir saja (2017) telah mencapai Rp34,900,000,- per jamaah haji. Sedangkan biaya Umroh bervariasi antara Rp21–Rp30 jutaan per jamaah, serta ONH Plus 14.900 dolar AS.

Pemerintah Indonesia sebetulnya bisa membantu mengurangi beban penerapan PPN bagi jamaah, mengingat ada dana abadi umat atau dana haji di bank-bank syariah yang angkanya pada akhir 2017 diperkirakan sudah mencapai Rp100 triliun. Dana tersebut bisa digunakan untuk menutupi beban PPN per jamaah haji. Sebab, tidak semua calon jamaah haji Indonesia adalah orang kaya. Banyak dari mereka adalah orang desa yang hidup pas-pasan, berjuang untuk dapat naik haji dengan menjual aset di kampung atau menabung rupiah demi rupiah setiap hari agar bisa melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Namun, 80 persen dana haji tersebut tahun lalu dikabarkan akan “dipinjam” pemerintah untuk diinvestasikan dalam program pembangunan infrastruktur, sebagaimana informasi salah seorang anggota Badan pengelola Keuangan Haji (BPIH) pada Juli 2017.

Informasi lain menyebutkan, hampir 40 persen (Rp35,2 triliun) dana haji sudah digunakan untuk membantu APBN termasuk infrastruktur dalam instrumen Surat Berharga Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) dan SBSN. SBSN sendiri digunakan sebesar Rp400 miliar pada pemerintahan SBY. Dengan demikian, apakah dana haji—seluruhnya atau sebagian--masih bisa dialihkan penggunaannya untuk menutupi PPN jamaah haji Indonesia? Apakah dana yang sudah diinvestasikan di SDHI bisa ditarik sewaktu-waktu ketika ada kebutuhan mendadak? Apakah kebijakan pengalihan tersebut tidak mengganggu program pendanaan infrastruktur?

Bagi Indonesia, di samping harus mensiasati dengan bijak pemberlakuan kebijakan PPN bagi jamaah haji dan umroh agar tidak terlalu memberatkan jamaah, yang lebih penting lagi adalah mencari cara derdas agar mampu memancing minat Arab Saudi untuk menambah investasinya di Indonesia dengan syarat-syarat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kelengkapan berbagai fasilitas investasi seperti halnya di China dan Amerika.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY/ Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Pertama harus kita pahami dulu bahwasanya kenaikan (PPN) itu kan dari pihak Arab Saudi. Kita tidak bisa apa-apa karena itu berdasar kondisi ekonomi mereka yang defisit. Yang kedua, banyak orang tidak tahu bahwa sesungguhnya biaya haji regular yang Rp 34-35 jutaan itu sudah disubsidi, karena pada 2017 biaya haji riil per orang sebetulnya mencapai Rp69 juta sekian. Artinya selama ini biaya haji sudah ditalangi hampir 50 persennya oleh dana haji. Diambil dari nilai manfaat tahun sebelumnya dari dana haji yang sudah diinvestasikan di deposito dan sebagainya.

Jadi dana haji yang selama ini di simpan di bank-bank syariah diinvestasikan dan dimanfaatkan untuk menalangi hampir 50 persen biaya ONH jamaah Indonesia setiap tahun.

Untuk persoalan dana ONH ini, ke depan yang akan kami lakukan dari BPKH RI adalah mengefisienkan biaya operasional haji, karena selama ini biaya operasional haji masih di bawah Ditjen PHU Kementerian Agama. Kami hanya mengawasai soal dana, tapi berhak memberikan usulan misalnya soal efisiensi. Karena masih ada beberapa pos yang menurut kami masih bisa ditekan cost-nya. Kedua, kami akan buka “virtual account” buat calon jamaah haji yang harus melewati masa tunggu beberapa tahun.

Virtual Account itu bagi mereka yang terpaksa harus menunggu, kita berikan semacam share nilai manfaat dana haji yang diinvestasikan tadi dan disimpan pada masing-masing rekekening maya jamaah, sebagian lagi untuk operasional, dan sebagian lainnya untuk menomboki ONH tahun berjalan tadi.  

Lebih jelasnya, biaya operasional haji itu ada tiga unsur. Pertama, setoran jamaah itu ada direct cost seperti ongkos pesawat, konsumsi, penginapan, uang living cost, lalu ada indirect cost seperti biaya kesehatan, dan sebagainya. Kedua, dana APBN yang digunakan untuk operasional para petugas haji yang mengawal jamaah haji di tanah suci. Ketiga, dana subsidi/talangan yang dipakai untuk menutupi sebagian biaya ONH tahun berjalan yang hampir Rp70 juta per jamaah haji tadi. Planning ke depan akan memperkuat ketiga hal tadi, di samping nilai manfaat dana haji yang akan terus dioptimalkan dengan rencana share lewat virtual account jamaah haji.

Jadi sebetulnya biaya ONH itu sudah sangat murah, apalagi dibanding biaya umroh yang sekitar 9 hari tapi biaya bisa sampai Rp40-50 juta per jamaah. Sementara Haji reguler 40 hari di tanah suci dengan hanya Rp35 jutaan sudah termasuk subsidi dari dana haji, padahal hitungan riil cost 2017 saja per jamaah haji bisa sampai Rp69 jutaan.

Saat ini ihwal kenaikan ONH akibat PPN Arab Saudi masih digodok, karena sebetulnya biaya PPN yang 5 persen itu cukup mengejutkan kita. Itu domain-nya Kemenag. BPKH domain-nya mengelola sisa dana haji. Nanti soal ONH akan ditetapkan oleh Kemenag dengan disahkan oleh DPR RI Komisi VIII. BPKH hanya bisa menyampaikan saran dan masukan.

Ihwal dana haji yang digunakan untuk infrastruktur, dari data yang kami pelajari dana haji itu tersimpan di deposito, sebagian memang sudah diinvestasikan dalam SUKUK Dana Haji Indonesia. Karena SUKUK itu lebih tinggi return-nya dibanding deposito. Itu boleh, karena dana itu diinvestasikan dalam infrastruktur tol yang sudah jadi dan bukan tol yang baru dibangun. Sehingga hasilnya langsung bisa diperoleh. Lain halnya jika diinvestasikan dalam tol yang baru dibangun karena masih harus menunggu siap beberapa tahun dan operasional, baru bisa diperoleh hasilnya. Jadi kebijakannya hanyalah membeli SUKUK untuk tol yang sudah jadi dan beroperasi, karena return akan langsung diperoleh. Untuk saat ini BPKH masih harus mengevaluasi lagi perihal penempatan dana haji pada SUKUK tersebut, berapa tenornya, berapa return-nya, apakah masih akan diteruskan atau akan dialihkan itu kami yang akan memutuskan.

Satu lagi informasi, sampai detik ini itu dana haji belum kami terima karena masih masa peralihan. Jadi Badan Pengawas Keuangan Haji (BPKH) masih menunggu proses audit oleh BPK RI untuk dana haji. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Dekan Bidang Akademik FE dan Bisnis Univ. Soedirman, Purwokerto

Dana haji dapat dialihkan untuk membantu PPN haji akan tetapi dana itu akan habis dengan cepat karena jumlah jamaah haji Indonesia sangat banyak. Kebijakan PPN tidak akan mempengaruhi minat haji karena berhaji itu merupakan rukun Islam yang diwajibkan bagi orang yang mampu sehingga berapapun ongkosnya orang Islam akan tetap berangkat. Bagi orang Islam biaya dikeluarkan untuk berhaji adalah jihad fiisabilillah.

Kebijakan investasi merupakan hal yang baik akan tetapi kewajiban pendanaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah maka dana haji digunakan untuk kepentingan jamaah haji, oleh karena itu maka pemerintah harus mencari alternatif funding untuk pembangunan.

Jadi menurut saya wajar jika jamaah haji dan umroh dikenakan PPN oleh pemerintah Saudi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan