PLN, Si Byar-Pet yang Terus Menyetrum Rakyat..
berita
Ekonomika

Sumber Foto: notherndcollective.org

11 November 2017 16:00
Penulis
Seakan tak jera diterpa hujatan, PLN kembali membuat sensasi. Menteri ESDM Jonan mengumumkan bahwa PLN akan menggabungkan tarif dasar listrik (TDL) kategori rumah tangga non subsidi. Kelompok daya 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA akan digabung menjadi satu golongan tarif tunggal, dengan tujuan agar penggolongan tarif lebih sederhana dan efisien, namun tidak termasuk golongan 450 VA dan 900 VA non rumah tangga yang menerima subsidi.

Salah satu alasan penggabungan karena perbedaan daya tiga golongan tarif itu sangat kecil. Bahkan direncanakan golongan non subsidi 2.200 VA ke bawah akan dihapus, diganti dengan daya 4.400 VA dan 13.200 VA saja. Dengan hanya dua kelompok itu, Jonan berharap tarif listrik bisa lebih murah.

Benarkah tarif listrik akan lebih murah jika hanya ada kelompok daya 4.400 VA dan 13.200 VA? Bukankah selama ini konsumen listrik golongan non subsidi 900 VA dan 1.300 VA --yang digolongkan oleh PLN sebagai masyarakat mampu-- justru yang paling menderita akibat kenaikan TDL pada Januari 2017 lalu. Tarif daya 900 VA naik 2 kali, di bulan Mei menjadi Rp1.034 dan bulan Juli menjadi Rp1.352,00 per kWh. Sementara, tarif daya 1.300 VA - 6.600 VA naik menjadi Rp1.467,28 per kWh di bulan Juli.

Kalau yang ada hanya daya 4,400 VA dan 13.200 VA, berapa hitungan per kWh yang akan diterapkan? Jika nantinya dibuat skema harga baru tapi lebih mahal dari yang berlaku sekarang, itu sama dengan menjerat leher rakyat yang daya belinya sudah lemah, bukan?.

Listrik sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat butuh layanan prima dari negara. Tetapi yang terjadi justru masyarakat mengeluhkan aliran setrum yang kerap byar-pet. Belum lagi masyarakat di pedalaman yang tidak terjangkau layanan PLN. 

Wajar masyarakat gelisah. Bayar tagihan harus tepat waktu jika tak mau didenda atau aliran diputus. Tapi pelayanan yang byar-pet di hampir semua wilayah dengan alasan klasik keterbatasan cadangan energi listrik, tak pernah ada kompensasi buat rakyat. Sudah begitu, banyak terjadi korupsi PLN (kasus fast track program perlistrikan nasional 10 Megawatt tahap pertama dan 10 MW tahap dua di era SBY), ditemukan 34 proyek PLN mangkrak. Di era Jokowi, mencuat kasus korupsi pembangunan 21 gardu induk listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dengan kerugian negara Rp1,063 triliun.

Teranyar, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan PLN terkait risiko default (gagal bayar) PLN atas utang luar negeri yang sebagian besar berbasis valuta asing yang akan jatuh tempo sebesar Rp40 triliun. Debt Service Ratio/DSR PLN tidak sesuai dengan perjanjian utang. Sebanyak 25 persen dari utang tersebut dijamin oleh pemerintah. Namun Menteri BUMN menyatakan, kondisi keuangan PLN cukup kuat.

Kembali ke rencana penyederhanaan penggolongan daya, seriuskah rencana Kementerian ESDM itu, sebab isu harga listrik sangat sensitif yang menyentuh soal ekonomi politik? Jangan-jangan ini hanya permainan bad guys-good guys. Saat eskalasi protes rakyat semakin tinggi atas rencana ini, akan ada "pahlawan" yang membatalkan dengan alasan rakyat tidak boleh disusahkan. Ini kerap terjadi di negeri kita, terutama saat kontestasi politik semakin dekat.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

 

 

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group

Saya pikir kita harus menunggu keputusan resmi pemerintah untuk ihwal penggabungan daya listrik itu. Itu disampaikan Menteri Jonan ketika membuka perdagangan di BEJ kan? Saya pikir baru celetukan dan belum resmi karena belum ada keputusannya.

Untuk ke depan, subsidi harus diberikan ke orang yang tepat, bukan untuk semua. Untuk itu data real time dibutuhkan, terlebih jika program e-KTP sudah selesai. Tarif juga harus disederhanakan supaya tidak terlalu banyak. Sepertinya listrik kan belum naik, TDL-nya cuma dikurangi ya praktis balik ke Harga Pokok Produksi(HPP)nya. Saya sudah bicara ke regulator untuk memastikan perhitungan yang adil dan benar, subsidi ya harus dibatasi.

Saat ini yang terpenting kita harus paksa pemerintah untuk mengelektrifikasi seluruh Indonesia supaya ada keadilan. Menyedihkan jika yang sudah mampu disubsidi terus, sementara banyak yang belum dapat listrik. Uang subsidi harus dipakai untuk pembangunan pembangkit dan kurangi subsidi.

Jika dituntut harus murah, murahnya berapa? Kita harus ingat orang Indonesia lain yang belum menikmati listrik. Jangan asal murah untuk orang di Pulau Jawa dan Sumatera yang hidupnya sudah jauh lebih enak dari masyarakat kita yang hidup di Pulau Tahuna, misalnya, yang tanpa listrik. Langkah ini akan mengurangi kemungkinan munculnya separatisme karena kecewa terhadap negara ini.

Kita harus hati-hati berpendapat soal kelistrikan ini jika belum ada rilis resmi pemerintah. Begitupun buat mereka yang dimintai pendapat. Jika tak paham lalu berpendapat, kasihan publik nanti bila dapat info yang kurang akurat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Saya belum mengetahui secara detail konsep penyederhanaan tarif listrik yang digagas Kementerian ESDM. Tapi memang sistem pentarifan saat ini terlalu rumit. Baik untuk rumah tangga, bisnis, dan industri.

Namun demikian jangan sampai penyederhanaan tarif justru menjadi instrumen terselubung untuk menaikkan tarif. Seharusnya penyederhanaan tarif berdampak pada tarif yang lebih efisien. Bahkan tarif listriknya bisa turun.

Saya tidak tahu idealnya bagaimana. Tapi yang pasti misalnya tarif golongan R1, masih dibagi lagi menjadi sekian kategori. Golongan tarif R2 juga begitu, sampai R3 dan seterusnya.

Tapi intinya penyerderhanaan harus berdampak pada formulasi dan besaran tarif listrik. Tarif listrik harus lebih efisien untuk semua golongan dan kategori. Bukan sebaliknya, menyederhanakan tarif malah hanya kedok untuk menaikkan tarif terselubung. Mengingat kondisi ekonomi makin lesu dan daya beli terpukul. Dan itu bertentangan dengan program kesejahteraan rakyat Presiden Jokowi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Rencana penggabungan daya listrik konsumen non subsidi hanya menjadi dua golongan (4.400 VA dan 13.200 VA) memerlukan kajian mendalam penentuan tarif yang akan dikenakan. Bisa jadi masyarakat dengan golongan 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu) harus membayar lebih karena adanya penyesuaian tarif yang dilakukan. Sebaliknya pelanggan dengan kapasitas besar bisa jadi akan menikmati tarif listrik yang lebih rendah. Padahal 40 persen masyarakat menengah ke bawah paling banyak menjadi pelanggan dengan kapasitas 900 VA RTM, 900 VA, dan 450 VA. Untuk 900 VA dan 450 VA, masih ada keringanan subsidi, lantas bagaimana nasib yang 900 VA RTM? PLN dengan Pemerintah perlu mengkaji ulang wacana ini.

Adanya penyederhanaan memang akan membuat sistem menjadi lebih mudah dan efisien, namun belum tentu berkeadilan. Tarif listrik 900 VA RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA memang tidak berbeda lebih jauh, namun yang patut dilihat juga adalah karakteristik pelanggan masing-masing kategori. Bisa jadi karakteristik yang berbeda jauh akan memberikan efek negatif bagi salah satu kategori pelanggan. Artinya penyederhanaan golongan pelanggan harus dilihat dari beberapa sisi, bukan hanya dari sistem saja, namun harus dilihat dari sisi karakteristik pelanggan. Jangan sampai penyederhanaan sistem malah merugikan salah satu golongan pelanggan.

BUMN Indonesia pada umumnya galau dengan status "plat merah" mereka. Undang-Undang menyebutkan perusahaan tidak boleh merugi, namun di lain hal ada BUMN yang bersaing dalam pasar yang memang tidak menguntungkan. Pada pasar untuk hajat hidup orang banyak seperti listrik ini, PLN harus menjual listrik kepada semua masyarakat tanpa terkecuali. Mau tidak mau PLN menjual sebagian produknya dengan harga murah. Negara hadir memberikan subsidi kepada golongan tidak mampu. Praktik ini tentu tidak selamanya. Di saat ada subsidi BUMN juga harus berbenah untuk mengusahakan kemandirian.

Dalam kasus surat "cinta" dari Menkeu kepada PLN dan Menteri BUMN, merupakan hal wajar melihat tugas dari Menkeu untuk mengamankan keuangan negara--termasuk PLN. Keuangan PLN yang bobrok menjadi kekhawatiran Menkeu karena jika merugi dan gagal bayar maka yang akan menanggung  pemerintah.

Pengembangan kapasitas pembangkit yang macet karena tidak ada upaya PLN untuk melakukan efisiensi. Di antaranya pos penggunaan bahan bakar. Energi terbarukan menjadi penting. Pembangunan pembangkit harus se-efisiensi mungkin agar tidak membebani keuangan PLN.

Kebijakan penggolongan sebenarnya bagus karena akan lebih tepat sasaran. Namun perlu diingat, ada golongan yang sebenarnya berada di ambang batas masyarakat miskin. Mereka ini yang rentan terhadap kondisi ekonomi sehingga sedikit gejolak dapat memindahkan status mereka dari masyarakat rentan miskin menjadi masyarakat miskin. Inilah yang harus dipikirkan.

Kondisi ekonomi yang masih melemah saat ini juga harus menjadi pertimbangan. Validitas data dan kesesuaian data menjadi hal penting diperhatikan. Pelanggan yang tidak masuk dalam pelanggan 900 VA subsidi bisa jadi melemah daya belinya ketika adanya peningkatan tarif listrik yang mereka bayar.

Maka dari itu, penentuan menjadi RTM bukan pada saat survei, namun harus berdasarkan simulasi terhadap kenaikan tarif listrik. Sehingga ketika dilakukan kebijakan, pelanggan yang tidak termasuk pelanggan 900 VA subsidi benar-benar mampu menghadapi kenaikan tarif listrik yang dialaminya.

Kebijakan yang diambil harus berdasarkan efek jangka panjang, bukan hanya jangka pendek. Penggunaan energi baru dan terbarukan sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik menjadi hal penting yang harus dilakukan sehingga efisien dalam proses produksi listrik. Dengan adanya penggunaan energi baru terbarukan, biaya yang dibayar pelanggan dapat menjadi lebih murah. Insentif produksi energi baru terbarukan dapat menjadi stimulus pengusaha energi untuk memproduksi energi baru terbarukan. Bukan hanya stimulus ke produsen penghasil energi, pengusaha pembangkit tenaga listrik yang menggunakan juga harus mendapatkan insentif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
National standardization expert, Kepala sistem jaminan mutu BSN SMC ISO TC 59

Bila diamati, polanya hampir sama. Pertama: didahului berita kenaikan harga, lalu protes kebijakan kenaikan harga, pengumuman harga naik dan beberapa saat kemudian situasi kembali normal. Pola kedua seperti yang sudah disebutkan: “bad guys, good guys”. meskipun sebenarnya kehadiran ‘pahlawan baik yang kesiangan’ menandakan ketidaksiapan sang pahlawan dalam mengelola persoalan.

Naik turunnya biaya sebetulnya adalah hal wajar, dan tidak hanya terjadi kepada sektor listrik. Saya setuju bahwa kebijakan penggolongan sebenarnya bagus karena akan lebih tepat sasaran. Namun saya lebih melihat hal tersebut akan efektif bila didukung kebijakan lain yang melekat pada sektor kelistrikan. Pertama, akurasi kepemilikan perumahan rakyat. Beberapa perumahan/rumah susun/apartemen bersubsidi ternyata masih dapat dimiliki (baca: diakalin) oleh orang yang tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin, membuat subsidi tidak tepat sasaran.

Kedua, penguatan basis data untuk pemetaan ekonomi rakyat yang berujung pada daya beli masyarakat. Semakin besar deviasi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan penggolongan tarif pelanggan. Tiba-tiba saya ingat kembali apa yang disampaikan Pak Jonan "Yang pertama pertimbangannya adalah daya beli masyarakat" di Istana Kepresidenan, Rabu, 27 September 2017.

Ketiga, transparansi dan pemanfaatan informasi. Masyarakat perlu mengetahui alasan logis kenaikan tarif listrik. Preverensi media berita pemerintah dalam berkomunikasi pun harus disesuaikan dengan perkembangan dan gaya hidup saat ini. Hal ini sekaligus dapat ‘memerangi’ berita hoaks yang berdampak negatif.

Keempat, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Buka kesempatan bagi pihak swasta memberikan penyediaan jasa listrik, karena bukan hanya akan membuat harga listrik menjadi wajar, namun juga dapat merangsang inovasi dan pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik.

Mudah-mudahan dengan sinergitas yang baik, data dukung yang kuat, dan prasarana yang memadai tersebut menciptakan harga listrik yang berkeadilan sosial bagi rakyat Indonesia, sehingga pemerintah dapat menjadi pahlawan bagi rakyatnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif pajak, daya sistem pajak yang paling rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan