Omnibus Law dan Nasib Pekerja
berita
Ekonomika
Sumber Foto : tempo.co 29 January 2020 19:45
Penulis
Watyutink.com - Pembahasan mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mendapatkan sorotan banyak pihak. Ada beberapa pasal dalam draf RUU tersebut yang menimbulkan kontroversi sehingga mengundang reaksi.

Menurut pemerintah, upaya menciptakan omnibus law itu semata-mata untuk memecahkan berbagai macam persoalan yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan lapangan kerja.

Kebutuhan lapangan kerja saat ini sangat tinggi. Angka pengangguran di Indonesia pada tahun lalu sudah lebih dari 7 Juta orang. Namun banyak pihak menyoroti dampak dari pencetusan Omnibus law ini, salah satunya adalah akan menguntungkan pihak pengusaha dan merugikan pihak buruh.

Pemerintah menegaskan bahwa Omnibus Law disusun untuk menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai aturan yang selama ini tumpang tindih sehingga merusak iklim investasi dan memperlemah daya saing Indonesia. Namun apakah pasal-pasal di dalamnya menjamin bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan baik?

Dalam omnibus law pemerintah ingin membuat peraturan ketenagakerjaan yang akan meningkatkan daya saing usaha dan memperbaiki iklim investasi. Namun muncul kekhawatiran dengan pembuatan peraturan baru ini justru merugikan para pekerja terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan para pekerja.

Sedikitnya ada tiga poin yang menjadi kekhawatiran pada pekerja yakni masalah penentuan sistem pengupahan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Alih-alih memperbaiki iklim investasi, rencana aturan tersebut bakal menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

 Di sisi penciptaan lapangan kerja, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang bermuara pada keterkaitan sisi penawaran dan sisi permintaan tenaga kerja.

Apakah omnibus law nanti dapat mengatasi masalah yang ada antara lain ketidaksesuaian lapangan kerja (employment mismatch) antara kompetensi yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri baik secara vertikal maupun horizontal?

Organisasi Buruh Internasional memprediksi pada periode 2006 - 2016, total ketidaksesuaian lapangan pekerjaan secara vertikal berada di 37 persen tiap tahunnya. SDGs Center Universitas Padjajaran mengungkapkan dalam studinya bahwa tingkat ketidaksesuaian lapangan kerja pada tenaga kerja usia muda khususnya generasi milenial cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya.

Dalam studi tersebut terungkap sebanyak 45,58 persen milenial bekerja pada lapangan pekerjaan yang lebih rendah kualifikasinya dari latar belakang pendidikan yang dimiliki (over education) dan sekitar 16,85 persen milenial bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan atau kompetensi yang dimiliki (unrelated employment). Apakah omnibus law dapat mengatasi masalah struktural ini juga?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Executive Director INDEF

Ada beberapa isu yang didasarkan atas "draft RUU Omnibus Law" yang mungkin dianggap abal-abal. Saya meyakini bahwa draft tersebut intinya sama, namun mungkin belum dianggap resmi oleh pemerintah.

Pertama, kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah.  Klausul ini tidak cukup mengingat beberapa daerah kadang dalam periode tertentu, pertumbuhannya negatif sementara inflasi tetap terjadi.  Artinya, tidak mungkin upah minimum menjadi negatif pertumbuhannya atau lebih rendah,  sehingga ke depan paling tidak tetap memperhatikan inflasi yang terjadi.

Kedua, pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun ke atas mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan. Itu artinya upah dapat di”negosiasikan”.  Ini perlu diatur lebih detail mengingat kemungkinan upah dapat berada dibawah upah minimum mengingat “supply” tenaga kerja kita banyak sehingga selalu ada ruang bagi pengusaha untuk “negosiasi”.

Hal ini dikhawatirkan menjadi jalan bagi pengusaha untuk menekan pekerja dengan asumsi kinerja perusahaan yang tidak dalam kondisi baik.  Perlu diatur lebih lanjut mekanisme detail struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan.

Ketiga, skema upah per jam yang diberlakukan pada jenis pekerjaan tertentu tidak bisa diterapkan pada jenis pekerjaan yang bersifat “labor intensive” karena apabila hal tersebut diterapkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan.

 Umumnya pekerja yang bekerja dengan skema labor intensif tidak punya pilihan banyak untuk pindah pada pekerjaan lain yang memiliki upah lebih tinggi.  Skema upah per jam sebaiknya dibuat dalam skema tertutup “closed” pada jenis pekerjaan tertentu dan hanya diperuntukkan pada jenis pekerjaan dengan karakteristik tertentu, termasuk jenis pekerjaan baru.

Jenis pekerjaan per jam ini artinya perlu dilampirkan dalam peraturan lebih teknis sehingga ada kepastian bagi pengusaha maupun pekerja sehingga tidak membingungkan buruh ataupun pengusaha itu sendiri.

Keempat, berkaitan dengan tenaga kerja asing yang dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri yang perlu dijelaskan sejak awal, jabatan dan waktu tertentu apa saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki tenaga kerja asing.

Hal ini ke depan perlu ditangkap agar Indonesia menyiapkan sumberdaya manusia yang dapat menduduki posisi dan jabatan tersebut. Masalahnya adalah pengawasan tenaga kerja asing dengan jumlah petugas terbatas pada dinas tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota tidak dapat mengawasi TKA tersebut.

Kelima, berkaitan dengan pesangon memang dalam “draft RUU omnibus Law”, pengusaha diberikan kemudahan dalam memberikan pesangon sesuai dengan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.  Namun demikian, dalam “draft RUU omnibus law” yang beredar, segala persoalan yang menyangkut pesangon diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meskipun tidak dijelaskan dalam draft tersebut bagaimana sebaiknya penyelesaian perusahaan yang tidak bisa memberikan pesangon, bahkan soal sanksi sama sekali juga belum disebut. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Yang harus dicatat pertama kali dalam penyusunan Omnibus Law ini adalah semangat yang mendasarinya. Omnibus Law disusun untuk memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan berbagai UU dan peraturan yang selama ini dirasa saling tumpang tindih dan menghambat serta merusak iklim investasi dan daya saing Indonesia. Jika tujuannya adalah ketiga hal tersebut, maka saya kira kita semuanya sepakat bahwa penyusunan Omnibus Law ini memang sangat diperlukan.

Selama ini, dalam survei ease doing business Indonesia, permasalah regulasi dan birokrasi selalu menjadi masalah utama yang menghambat iklim bisnis di Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan kontrak (enforcing contracts) dan memulai bisnis (starting business). Oleh karena itu, kita perlu payung hukum yang dapat meningkatkan iklim investasi dan daya saing nasional.

Dalam hal indeks daya saing nasional, pasar tenaga kerja (labor market) menjadi salah satu pilar daya saing yang bermasalah dengan menduduki peringkat 3 terbawah setelah Kapabilitas Inovasi dan Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Oleh karena itu, memang diperlukan suatu kebijakan komprehensif yang dapat meningkatkan kualitas SDM dan pasar tenaga kerja Indonesia sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan daya saing nasional.

Berdasarkan draft yang beredar di masyarakat, Omnibus Law yang disusun pemerintah ini terdiri dari 11 klaster yang salah satunya adalah Ketenagakerjaan. Klaster inilah yang saat ini memantik pro dan kontra di masyarakat terutama para pekerja.

Di sisi lain, pemerintah ingin membuat peraturan ketenagakerjaan yang bisa lebih meningkatkan daya saing nasional dan iklim investasi. Namun dari sisi pekerja muncul kekhawatiran bahwa dengan pembuatan peraturan baru ini malah merugikan para pekerja terutama yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan para pekerja. Ketiga kekhawatiran tersebut adalah penentuan sistem pengupahan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Selama ini, penentuan pengupahan yang digunakan dalam menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mengacu pada Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ada dua dimensi dalam formula penentuan upah yang terdapat pada PP tersebut yaitu dimensi jaring pengaman dan dimensi insentif (bonus). Dimensi jaring pengaman ini diformulasikan dalam bentuk perhitungan tingkat inflasi yang mewakili tingkat daya beli kelompok buruh. Sedangkan dimensi kedua adalah insentif berupa pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan digital economy dan revolusi industry 4.0 telah mengakibatkan adanya perubahan pada kondisi pasar tenaga kerja baik dari perubahan perilaku tenaga kerja maupun ekosistemnya. Berdasarkan kondisi tersebut, sepertinya pemerintah memandang perlu adanya penyempurnaan sistem pengupahan dengan menambahkan satu variabel lagi yaitu produktivitas tenaga kerja.

Salah satu variabel proksi yang digunakan untuk menilai tingkat produktivitas pekerja adalah jam kerja efektif. Dengan memasukkan variabel produktivitas ini maka sistem pengupahan akan dirasa jauh lebih adil, selain tentunya menambah daya saing ekonomi nasional.

Namun penambahan variabel tingkat produktivitas kerja ini harus sangat hati-hati. Jika memang benar pemerintah mengubah sistem pengupahan dengan sistem pengupahan berdasarkan jam kerja, maka hal ini bisa menimbulkan potensi masalah baru.

Menurut BPS, sampai dengan Agustus 2019 terdapat 28,88 persen penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam per minggu) yang mungkin sebagiannya mendapatkan upah sebagai tenaga kerja penuh.

Dengan pemberlakuan sistem pengupahan berdasarkan jam kerja maka diperkirakan akan ada kelompok pekerja yang berpotensi kehilangan sebagian pendapatannya. Padahal selama ini kelompok ini masuk ke dalam kelompok ekonomi kelas menengah bawah.

Oleh karena itu, jika memang benar pemerintah akan melakukan hal itu maka pemerintah harus sangat hati-hati jangan sampai sistem pengupahan yang baru nanti malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar yaitu berkurangnya tingkat pendapatan sebagian pekerja.

Masalah kedua yang dipermasalahkan kelompok pekerja adalah penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Di tengah pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan globalisasi pasar tenaga kerja, penggunaan TKA merupakan keniscayaan.

Sejak pemberlakukan MEA pada 2012, Indonesia sudah harus menerima TKA asing tanpa boleh membuat peraturan atau mekanisme yang dapat menghambat masuknya TKA yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

Oleh karena itu, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah tidak bisa lagi dijadikan sandaran yuridis dalam pengaturan TKA di Indonesia. Langkah pemerintah membuat Omnibus Law yang salah satu klasternya adalah pengaturan jumlah, mekanisme, dan kualifikasi TKA mutlak diperlukan. Namun tentunya pengaturan tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan tenaga kerja nasional. Jangan sampai keberadaan TKA merugikan kelompok pekerja secara keseluruhan.

Masalah terakhir yang menjadi perhatian kelompok pekerja adalah mengenai PHK. Sebelumnya, masalah PHK ini telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Kelompok pekerja mengkhawatirkan hilangnya pesangon bagi pekerja yang terkena PHK.

Dalam draft Omnibus Law yang tesebar ke publik, istilah pesangon diubah menjadi tunjangan PHK. Tunjangan PHK diberikan sebesar 6 bulan upah, sedangkan di aturan sebelumnya, pekerja berhak memperoleh hingga 38 bulan upah. Namun berdasarkan draft Omnibus Law yang tersebar ke publik tersebut, pengaturan pesangon ini sepertinya lebih diperinci. Pemberian pesangon didasarkan pada lamanya tahun bekerja para pekerja tersebut.

Secara keseluruhan kami memandang semangat dan tujuan dari pembuatan Omnibus Law ini adalah baik. Namun permasalahannya adalah aturan turunannya nanti yang akan merinci pasal-pasal dalam Omnibus Law tersebut.

Banyak pasal yang rincian peraturannya diserahkan ke dalam peraturan menteri. Peraturan inilah yang nanti harus benar-benar diperhatikan jangan sampai tujuan yang sudah baik ini malah kontra produktif karena aturan turunannya yang tidak selaras dan sejalan dengan tujuan utamanya. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Rencana pemerintah untuk menerbitkan undang-undang Cipta Lapangan Kerja sebagai satu Omnibus Law yang menselaraskan peraturan-peraturan ketenagakerjaan bisa jadi adalah suatu langkah kebijakan yang ideal.

Pemerintah menyampaikan setidaknya 82 Undang-Undang dan 1.194 pasal terkait dengan penciptaan lapangan kerja akan direformulasikan dalam undang-undang cipta lapangan kerja.  Banyak diantara peraturan tersebut yang tumpang-tindih dan undang-undang Cipta Lapangan Kerja bisa jadi solusinya. Namun dengan beragam permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, penyusunan Omnibus Law tentu membutuhkan berbagai pertimbangan.

Terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah utamanya dalam hal penciptaan lapangan kerja. Pertama, dari 11 klaster yang sedang dirumuskan dalam Omnibus Law Ketenagakerjaan, hanya 1 yang secara spesifik membahas tentang ketenagakerjaan itu sendiri. Sementara lainnya lebih pada masalah perbaikan iklim investasi.

Pada satu sisi, perbaikan iklim investasi tidak dapat dipungkiri akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, terdapat banyak permasalahan krusial lain di luar soal investasi yang akan turut mempengaruhi penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah mengindikasikan bahwa tidak akan banyak perubahan peraturan dalam klaster ketenagakerjaan. Padahal carut marut dalam undang-undang ketenagakerjaan sampai saat masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Sebut saja mulai dari sistem pengupahan, jaminan sosial, pesangon, outsourcing, serikat pekerja dan penetapan upah minimum.

Belum lagi berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang jelas. Dalam kesetaraannya dengan undang-undang, struktur Omnibus Law yang dirancang pemerintah dengan menggabungkan antara iklim investasi dan ketenagakerjaan perlu dipertimbangkan kembali.

Di sisi penciptaan lapangan kerja, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan salah satunya dapat menjawab berbagai permasalahan yang muaranya pada keterkaitan sisi penawaran dan sisi permintaan tenaga kerja.

Masalah yang ada antara lain ketidaksesuaian lapangan kerja (employment mismatch) antara kompetensi yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri baik secara vertikal maupun horizontal.

Ketidaksesuaian vertikal (vertical mismatch) terjadi jika tenaga kerja bekerja pada lapangan pekerjaan di bawah atau di atas kualifikasi pendidikannya. Sementara ketidaksesuaian horizontal (horizontal mismatch) terjadi jika tenaga kerja bekerja pada lapangan pekerjaan di luar bidang atau kompetensi pendidikannya.

ILO memperkirakan sepanjang 2006 hingga 2016, total ketidaksesuaian lapangan pekerjaan secara vertikal berada dalam kisaran 37 persen tiap tahunnya. Lebih jauh lagi, dengan data dasar yang sama (Sakernas 2016) dan mengkhususkan pada lulusan perguruan tinggi, SDGs Center Universitas Padjajaran mengungkap dalam studinya bahwa tingkat ketidaksesuaian lapangan kerja pada tenaga kerja usia muda khususnya generasi milenial cukup tinggi dan bahkan lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya.

Dalam studi tersebut disampaikan bahwa sekitar 45,58 persen milenial bekerja pada lapangan pekerjaan yang lebih rendah kualifikasinya dari pada latar belakang yang dimiliki (over education) dan sekitar 16,85 persen milenial bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan atau kompetensi yang dimiliki (unrelated employment).

Salah satu dampak dari ketidaksesuaian lapangan kerja ini adalah rendahnya tingkat upah, utamanya relatif terhadap tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi kami terkait disparitasi upah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja, semakin tinggi pula disparitas upah. Misalnya, antar kelompok usia muda dan dewasa, disparitas upah tenaga kerja lulusan sekolah dasar berkisar 11,22 persen, sementara untuk lulusan perguruan tinggi berkisar 54,99 persen.

Selain disparitas upah antarkelompok usia, disparitas upah antargender juga menjadi salah satu isu krusial dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Studi kami juga mengindikasikan masih cukup tingginya disparitas upah gender yang mengarah kepada diskriminasi.

Disparitas upah antargender dan antarkelompok usia juga terkait dengan komitmen pemerintah untuk mengarusutamakan pembangunan nasional kepada Sustanaible Development Goals 2030 (SDGs 2030). Goal 8 Target 5 ditujukan untuk mencapai lapangan kerja penuh dan produktif serta layak untuk laki-laki dan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, dan kesetaraan upah. Tidak itu saja, kesetaraan upah menjadi indikator penting berjalannya pasa tenaga kerja yang kompetitif.

Dampak lain yang tak kalah seriusnya dari ketidaksesuaian penawaran dan permintaan adalah masalah pengangguran. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan juga dapat menjawab permasalahan triple burden of employment.

Pertama, millennials unemployment. Generasi milenial Indonesia memiliki peran yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, saat ini dan yang akan datang. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan bulan Oktober 2019, bahwa Indonesia akan memasuki era puncak demografi pada medio 2020-2024.

Disampaikan oleh Presiden bahwa dengan pengembangan kualitas SDM, bonus demografi diharapkan dapat ditransformasi menjadi lompatan kemajuan. Namun, salah satu permasalahan utama dalam kontek bonus demografi adalah masih tingginya tingkat mengangguran generasi milenial yang notabene adalah usia produktif.

Secara umum, tingkat pengangguran terbuka dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan hingga mencapai 5,28 persen pada 2019 (BPS, 2019). Namun pada waktu yang sama, tingkat pengangguran usia muda mencapai 13,03 persen dan tingkat pengangguran angkatan kerja kelompok usia termuda (16-18) mencapai 28,12 persen (BPS, 2019).

Kedua, vocational unemployment. Lulusan pendidikan vokasi juga memiliki potensi yang cukup besar dalam pasar tenaga kerja Indonesia karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lulusan pendidikan umum. Salah satunya karena pendidikan vokasi lebih terfokus pada bidang keahlian tertentu dan lebih banyak pada praktik ketimbang teoritis.

Hal ini sejatinya sesuai dengan kebutuhan di berbagai indutri yang berkembang di Indonesia. Namun sayangnya, data menunjukkan bahwa justru tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK dan Diploma I-III lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran lulusan tingkat pendidikan lainnya. Data per Agustus 2019 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan SMK adalah 10,42 persen sementara lulusan Diploma I-III adalah 5,99 persen (BPS, 2019).

Efektifitas omnibus law ketenagakerjaan nantinya akan ditentukan diantaranya oleh sejauh mana kedua masalah pengangguran ini dapat diatasi. Di satu sisi transisi demografi dengan bertambahnya angkatan kerja Indonesia dalam beberapa tahun mendatang dapat menjadi bonus demografi jika kedua masalah pengangguran ini dapat teratasi. Namun di sisi lain, jika tidak, berbagai permasalahan dapat muncul dan menjadi hambatan dalam pembangunan.

Last but not least, pengangguran terdidik (educated unemployment). Data BPS dari SAKERNAS Agustus 2019 juga mengungkap fenomena penggangguran terdidik di kalangan pemuda. Hal ini ditujukkan dengan semakin tingginya tingkat pengangguran kalangan pemuda dengan semakin tingginya tingkat pendidikannya.

Hal ini semakin menguatkan perlunya perbaikan keterkaitan dunia pendidikan dan dunia usaha utamanya dalam mempersiapkan SDM-SDM yang memiliki ketrampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.

Dari gambaran di atas jelas bahwa penciptaan lapangan kerja tidak saja semata masalah dari sisi permintaan, namun juga dari sisi penawaran. Lebih penting lain, perlu dipahami bersama seluruh pihak bahwa penciptaan lapangan kerja tidak saja terkait masalah perbaikan iklim investasi, namun lebih jauh lagi terkait dengan berbagai dimensi dalam pembangunan nasional, salah satunya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia usaha.

Omnibus Law Cipta Lapangan kerja diharapkan tidak saja dapat menjadi penengah tumpang tindih dan tarik ulur para pemangku kepentingan dalam pasar tenaga kerja dari sisi permintaan, namun juga untuk mendorong perbaikan di sisi penawaran.

Salah permasalahan yang krusial dalam perekonomian nasional, yaitu masalah pengangguran. Tantangan ke depan tidak saja semakin bertambahnya penduduk usia produktif karena transisi demografi, namun juga semakin terbukanya pasar tenaga kerja nasional (borderless labor market). (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF