Omnibus Law Dobrak Slow Investasi Migas?
berita
Ekonomika
Ilustrasi kan watyutink 01 February 2020 17:30
Penulis
Watyutink.com – UU Omnibus Law pantas disebut sebagai undang-undang sapu jagat karena ia menyasar banyak hal, termasuk investasi di sektor minyak dan gas serta mineral dan batu bara. Namun pemerintah perlu mencermati sejumlah hal dalam proses pembahasan UU Omnibus Law yang berkaitan dengan sektor tersebut.

Di sektor migas, perhatian pemerintah dilatarbelakangi kondisi riil bahwa terjadi tren penurunan produksi migas yang salah satu pangkalnya terkait lesunya investasi di sektor migas. Implikasinya, kontribusi migas terhadap pendapatan negara juga terganggu dan tidak mencapai target.

Di sisi lain, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba juga menjadi sasaran revisi dalam UU Omnibus Law. Arahnya juga tidak jauh berbeda guna menstimulus investasi, produksi dan ekspor di sektor minerba.

Banyak gula-gula manis yang menghiasi narasi Omnibus Law, namun masih banyak pertanyaan dan skeresahan publik yang belum bisa dijelaskan secara jelas oleh pemerintah. Apakah semangat membuka kran investasi seperti yang terdapat dalam omnibus Law harus melewati batas dengan mengumbar insentif, eksploitasi, dan mengenyampingkan masalah lingkungan dan upaya memakmurkan rakyat?

Salah satu poin dalam RUU Omnibus Law adalah perubahan aturan di bidang minerba yakni dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP). Konsekuensi dari perubahan IUPK menjadi PBKP adalah insentif wilayah yang tidak lagi dibatasi. Apakah hal ini akan membawa dampak eksploitasi habis-habisan sumber daya alam Indonesia?

Indonesia tercatat sebagai salah satu eksportir terbesar batu bara dunia. Namun cadangan batu bara indonesia hanya sekitar dua persen cadangan batu bara dunia. Apakah Omnibus Law akan mempercepat penghabisan cadangan ini?  

Di sisi lain, pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Dengan hadirnya RUU Omnibus Law diharapkan investasi di Migas, terutama di hulu, meningkat. Namun ada potensi benturan kepentingan di dalamnya. Bagaimana mengatasinya?

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terkait Migas terdapat rencana pembentukan BUMN khusus di luar Pertamina. Perannya adalah menjalankan kegiatan hulu migas. Bagaimana pemerintah akan mengsinkronkan keduanya kelak?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Mari kita selami bersama apa saja motivasi pemerintah dalam menyusun RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral (Migas). Seperti yang sama-sama kita pahami, motivasi mendasar pemerintah dalam menyusun RUU Omnibus Law adalah hasrat menggenjot investasi dengan justifikasi ingin mengeliminasi hambatan regulasi dan sekaligus membenahi ekosistem investasi (Migas) di Indonesia.

Pertanyaannya, sejauh mana iklim investasi Migas di Indonesia selama ini? Pemerintah tentunya terlebih dahulu harus bisa mendiagnosis akar masalah investasi migas yang ada saat ini baru kemudian memberikan mendesain resep penyelesaian masalah. Jangan sampai ada kesan melalui RUU CLK ini ada pihak-pihak yang ingin menyusupkan kepentingan-kepentingannya di luar substansi soal masalah investasi migas itu sendiri.

Investasi di sektor migas merupakan faktor fundamental dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Salah satu indikator ketahanan energi Indonesia salah satunya dengan reserve - to - production ratio (RPR atau R/P) yang menggambarkan rasio antara jumlah cadangan minyak yang dimiliki dibandingkan dengan pengambilan minyak bumi setiap tahun.

Laporan BP Statistical Review of World Energy pada 2019 yang diterbitkan oleh British Petroleum menyebutkan bahwa (R/P) minyak Indonesia hanya 10,7. Artinya, dengan asumsi jumlah cadangan dan skala ekstraksi yang konstan, maka minyak Indonesia akan habis dalam 10,7 tahun.

Rasio tersebut sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain bahkan dengan negara-negara non-OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) sekalipun. Rata-rata negara Asia Pasifik memiliki (R/P) 17,1 sedangkan R/P negara-negara non-OPEC mencapai 24,1.

Dengan demikian, langkah strategis meningkatkan reserve-to-production ratio/RPR adalah dengan mengupayakan penemuan ladang-ladang Migas baru. Penemuan ladang minyak baru sangat tergantung dengan peningkatan investasi di sektor hulu. Sayangnya, nilai investasi hulu migas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan dari 20,4 miliar dolar AS (2014) menjadi 11,49 miliar dolar AS (2019). Dengan kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat untuk  memperbaiki iklim investasi di sektor migas sehingga diharapkan dapat menambah temuan ladang minyak baru sekaligus kegiatan eksploitasi.

Tren investasi migas yang menurun juga pada akhirnya bukan hanya mengakibatkan penurunan produksi (lifting) migas, tetapi juga berimplikasi terhadap penerimaan negara di sektor migas. Buktinya, realisasi Penerimaan Pajak (PPh Migas) pada 2019 hanya sebesar Rp 59,08 triliun (89,31 persen dari target APBN), juga tumbuh negatif -8,68 persen. Ditambah lagi, realisasi PNBP (SDA Migas) yang hanya mencapai Rp 120 triliun (75,36 persen dari target APBN), anjlok hingga -15,67 persen.

Dengan latar belakang di sektor migas tersebut, pemerintah pun mengambil langkah strategis mendorong minat investasi migas melalui UU Omnibus Law CLK.

Dalam Draft RUU Omnibus Law CLK terdapat 18 Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan, salah satunya menyasar Sektor ESDM, yaitu pada Bagian 4, Pasal 93. Melalui RUU Omnibus Law tersebut, akan ada implikasi terhadap 4 UU dan 87 Pasal yang terkait Perizinan Sektor ESDM.

Salah satu UU yang terdampak adalah UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dari 11 Klaster Pembahasan UU OL CLK, pada Klaster ke-5 mengenai Kemudahan Berusaha terdapat klausul yang membahas Sektor Minyak dan Gas Bumi yang isinya:

a.    Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk BUMN Khusus untuk melakukan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi

b.    Pembentukan BUMN Khusus dapat dilakukan:

1)    Dapat menugaskan PT Pertamina (Persero); atau

2)    Dapat menugaskan BUMN lain

c.     Pemerintah tetap dapat menugaskan Badan usaha swasta untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas.

Melihat sekilas dari substansi RUU OL CLK Sektor Migas di atas, dapat dipahami bahwa klausul tersebut merupakan jalan pintas untuk melakukan Revisi UU Migas No.22 Tahun 2011 yang tidak kunjung selesai dalam sembilan tahun terakhir.

Namun, implikasi dari usulan Pasal dalam RUU OL CLK tersebut cukup signifikan. Jika RUU OL CLK disahkan dengan klausul yang ada, ke depannya dalam kegiatan usaha hulu Migas akan disentralisasi oleh BUMN Khusus, bisa Pertamina dan bisa juga BUMN Khusus baru di luar Pertamina. Meskipun BUMN Khusus tersebut dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap lainnya (termasuk Pertamina).

Masalahnya, jika UU OL CLK terkait Migas disahkan, maka akan ada ruang pembentukan BUMN Khusus (di luar Pertamina) yang menjalankan kegiatan hulu migas. Pemerintah harus bisa mengantisipasi potensi terjadinya benturan BUMN Khusus dengan tugas Pertamina sebagai Induk Holding Migas yang sebenarnya memiliki fungsi dan semangat yang sama dengan BUMN Khusus tersebut.

Bahkan jika nantinya BUMN Khusus tersebut diberikan kewenangan sebagai pengendali serta pengawas efektifitas kegiatan usaha hulu migas maka harus dipertimbangkan juga risiko terjadinya intervensi berlebihan pemerintah terhadap operasional kegiatan hulu yang dilakukan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, meskipun  dengan dalih efisiensi.

Mengingat pembahasan revisi UU Migas yang sangat alot, maka sebaiknya perbaikan regulasi terkait Migas dipisahkan dengan RUU OL CLK agar dalam kajian dan proses pembahasannya bisa lebih komprehensif dan tidak tergesa-gesa, sehingga menimbulkan kegaduhan baru.

Dengan latar belakang di sektor migas tersebut, pemerintah pun mengambil langkah strategis mendorong minat investasi migas melalui UU Omnibus Law CLK.

Dalam draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CLK) terdapat 18 Sub Klaster Penyederhanaan Perizinan, salah satunya menyasar Sektor ESDM, yaitu pada Bagian 4, Pasal 93. Melalui RUU Omnibus Law tersebut, akan ada implikasi terhadap 4 UU dan 87 Pasal yang terkait Perizinan Sektor ESDM. Salah satu UU yang terdampak adalah UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pada dasarnya, upaya dalam mengatasi berbagai hambatan regulasi yang tumpang tindih untuk memompa investasi masuk adalah baik. Sudah semestinya berbagai hambatan regulasi yang tumpang tindih untuk diselaraskan. Memang, saat ini terdapat total lebih dari 24 ribu peraturan baik pusat hingga daerah, dengan rincian 15.965 perda dan 8.451 aturan di pusat.

Namun, semangat membuka kran investasi seperti yang terdapat dalam omnibus Law jangan sampai terlewat batas dengan mengumbar insentif, eksploitasi, dan mengenyampingkan masalah lingkungan dan upaya memakmurkan rakyat.

Tidak ada upaya instan dalam mendongkak kuantitas dan kualitas investasi. Belajar dari Vietnam, reformasi peraturan dan perizinan membutuhkan waktu yang panjang. Vietnam sudah memulai proses ini sejak tahun 1995. Upaya jangka panjang menemui momentum yang tepat di tengah ketidakpastian dan kencangnya arus modal ke negara-negara berkembang.

Dua catatan penting di sektor minerba, khususnya batu bara adalah, pertama, semangat eksploitasi dalam UU Omnibus Law. Omnibus Law akan mengubah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) yang diperpanjang dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi Perjanjian Berusaha Pertambangan Khusus (PBKP). Sebelumnya, IUPK dibuat pemerintah untuk mengubah rezim kontrak menjadi perizinan.

Konsekuensi dari perubahan IUPK menjadi PBKP adalah insentif wilayah yang tidak lagi dibatasi. Luas pertambangan akan disesuaikan dengan rencana kerja yang disetujui oleh pemerintah. Sebelumnya, PP 77 tahun 2014 mengatur luas wilayah IUPK Operasi Produksi Perpanjangan yaitu 25 ribu hektare untuk mineral, dan 15 ribu hektare untuk batu bara.

Indonesia memang menjadi salah satu eksportir terbesar untuk batu bara dunia, namun ingat cadangan batu bara indonesia hanya sekitar 2 persen cadangan batu bara dunia. Eksploitas besar-besaran melalui insentif regulasi tidaklah elok. Selain isu lingkungan, batu bara bukanlah energi yang terbarukan.

Kedua, hak menguasai negara (pasal 33 UUD 1945) terancam dilemahkan melalui omnibus law. Sebelumnya, lahan IUPK hasil perpanjangan wajib menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan izinnya harus dilelang terlebih dahulu kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelum diperebutkan swasta. Dalam PBKP, perpanjangan tak perlu melalui lelang atau ditawarkan kepada BUMN. Isu terbaru adalah penghapusan pungutan royalti pada eksplorasi batu bara.

Kedua wacana tersebut tentu memiliki konsekuensi serius. Dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa: ...“untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dengan tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam”

Kemudian, dalam putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012: “…peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam…”

Selanjutnya, ...”pengelolaan langsung yang dimaksud di sini baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Di sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan berkurang…”, sehingga dalam upaya untuk kemanfaatan sumber daya dan tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam PKP2B yang berakhir wilayahnya tetap diusahakan ke BUMN dan/atau BUMD.

Selain itu, menghapus pungutan royalti tidak lah tepat. Negara lain seperti Korea Selatan bahkan telah menetapkan pungutan yang terus meningkat untuk batu bara dari sekitar 0,1 dolar AS per MMBTu pada 2013 menjadi 1,6 dolar AS per MMBtu pada 2019. Selain menggerus penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam, rencana penghapusan royalti menunjukkan pemerintah abai terhadap usaha pemerataan manfaat sumber daya alam. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF