Omnibus Law Datang, UMKM Meradang?
berita
Ekonomika
Ilustrasi kan watyutink 16 January 2020 10:00
Penulis
Watyutink.com - Pemerintah pada tahun ini sedang mengupayakan terobosan baru dalam perundang-undangan yaitu menerbitkan Omnibus Law yang di dalamnya akan ada UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Aturan tersebut merupakan perwujudan dari salah satu prioritas Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya. Konsekuensinya, pemerintah wajib menghapus atau merevisi undang-undang terkait yang tidak sejalan meski jumlahnya tidak sedikit.

UMKM menjadi salah satu titik fokus dihadirkannya Omnibus Law. Beleid ini harus menjadi momentum untuk memperkuat UMKM yang sudah menjadi buffer ekonomi Indonesia ketika krisis ekonomi 1998 terjadi dan menjadi penyelamat saat kasus subprime mortgage AS meledak pada 2009.

Jangan sampai kehadilan Omnibus Law dalam upaya transformasi ekonomi Indonesia secara besar-besaran justru menggilas UMKM dan melupakan perannya yang sangat vital bagi perekonomian nasional.

Indonesia memang membutuhkan investasi asing di sektor produktif khususnya manufaktur yang memberikan pendapatan memadai dan transfer know how yang dibutuhkan ekonomi Tanah Air, tetapi masyarakat juga menginginkan supaya investasi yang masuk juga membesarkan UMKM Indonesia.

Namun sayang, sektor UMKM belum menjadi prioritas penting. Posisi Kementerian Koperasi dan UKM masih dipandang sebelah mata, belum diberikan kewenangan yang lebih besar dan dianggap sebagai kementerian kelas dua, beda dengan Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan. Apakah kehadiran Omnibus Law dapat mengangkat kelas Kementerian Koperasi dan UKM?

Solusinya, Kementerian Koperasi UKM harus menjadi institusi strategis yang mendesain dan membuat perencanaan strategis bagi pengembangan UMKM. Belum terlihat peta jalan pengembangan UMKM secara detail dan menjadi arah pengembangan UMKM secara terintegrasi dari beberapa sektor di bawah kementerian lain. Apakah Omnibus Law akan menjadikan UMKM sebagai sebuah strategi nasional pengembangan ekonomi nasional?

Omnibus Law memang hadir di tengah tantangan yang tidak mudah seperti lemahnya institusi kelembagaan, lingkungan bisnis yang rapuh, hingga masalah sosial ekonomi yang kompleks seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. Apakah paket peraturan ini akan mampu mengatasinya?

Ditambah lagi misi Omnibus Law yang seharusnya menjadikan UMKM sebagai pondasi bagi perekonomian Indonesia. Apakah dengan UU Pemberdayaan UMKM akan menjadikan UMKM sebagai inti kegiatan ekonomi, solusi efektif pemberantasan kemiskinan, sumber utama lapangan kerja, dan kontributor utama pertumbuhan ekonomi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Program INDEF

Semangat melakukan transformasi ekonomi dengan Omnibus Law hendaknya tidak dimaknai hanya mengundang dan memberi jalan tol bagi pengusaha besar, baik lokal maupun global. Memperkuat kinerja UMKM perlu menjadi salah satu indikator keberhasilan transformasi ekonomi.

Data ADB 2015 menunjukkan bahwa UMKM Indonesia hanya menghasilkan 15,8 persen dari ekspor Indonesia, jauh lebih rendah dari Malaysia yang 19 persen, Vietnam dan Filipina yang 20 persen, dan Thailand 29,5 persen. Proporsi ekspor UKM Indonesia tidak membanggakan, hanya lebih tinggi dari Bangladesh yang 11,3 persen

Bayangkan kalau dari perencanaan ditargetkan UMKM Indonesia akan naik kelas dan  menghasilkan juara dunia seperti Credit Agricole di Prancis yang merupakan salah satu koperasi simpan pinjam terbesar dunia atau koperasi susu di Belanda yang ekspornya mengglobal seperti Frischian, Campina yang di Indonesia lebih dikenal dengan merek Susu Bendera.

Dari 11 cluster di Omnibus Law, hanya satu yang fokus ke UMKM, padahal sebagai jenis usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar, harusnya UU UMKM menjiwai semua kluster.

Namun hal ini tidak dapat dikatakan Omnibus Law secara keseluruhan jelek. Salah satu hambatan terbesar UMKM adalah peijinan yang memakan biaya dan waktu serta prosedur yang komplek.

Apabila perijinan dipermudah dan dipermurah, apalagi kalau bisa online dan kurang dari seminggu,  maka UKM dan koperasi akan  lebih banyak yang mempunyai badan hukum sehingga bisa mengakses keuangan formal serta program pemerintah

Langkah selanjutnya adalah pendataan kondisi dan potensi UMKM disertai pendampingan yang berkelanjutan sehingga bisa naik kelas. Apabila bisa dialokasikan dana bantuan dan institusi analysis kelayakan kredit dalam Omnibus Law maka franework support lebih kuat.

Selama ini UMKM sulit mendapatkan kredit karena lembaga keuangan sulit melakukan assessment  terhadap kondisi dan kesehatan keuangannya. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Omnibus Law diharapkan mampu memberikan dorongan terhadap UMKM yang saat ini tentu masih tertinggal jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand. Ketertinggalan ini bisa dilihat dari SME Policy Index yang dikeluarkan OECD.

UMKM merupakan basis dari perekonomian Indonesia hingga saat ini. Perannya bahkan mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Ini bisa kita lihat pada krisis finansial Asia 1998/1999.

Namun demikian, UMKM belum menjadi prioritas penting jika Kementerian Koperasi dan UKM masih belum diberikan kewenangan yang lebih besar daripada saat ini dan dianggap sebagai second class atau bahkan third class ministry.
Kementerian Koperasi UKM harus menjadi lembaga strategis yang memang merencanakan strategi pengembangan UMKM lintas sektor. Saat ini kita masih belum melihat apakah Kementerian ini memiliki roadmap pengembangan UMKM yang memang secara detail menjadi arah pengembangan UMKM yang berada di beberapa sektor di bawah kementerian lainnya.

Di ASEAN, Malaysia menjadi salah satu contoh kesuksesan UMKM yang terus besar, naik kelas dan terkoneksi secara global. Kunci yang mereka miliki adalah rencana jangka panjang pengembangan UMKM (SME Masterplan 2012-2020) yang terintegrasi dengan rencana ekonomi jangka panjangnya.

Malaysia menggunakan badan khusus pengembangan UMKM yaitu SME Corporation Malaysia di bawah Kementerian Pengembangan Wirausaha. SME Corp. Malaysia berperan selayaknya pool data bagi (calon) pengusaha yang ingin mengembangkan UMKM pada berbagai sektor yang kemudian akan diberikan arahan, pendampingan, hingga monev progress UMKM dalam perjalanannya.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang berjalan secara parsial sehingga tidak ada kesatuan visi dalam pengembangan UMKM.

Jika ada kesatuan visi, misalnya pengembangan UMKM bagi industri manufaktur, maka hal ini dapat mengarahkan seluruh Kementerian/Lembaga dan stakeholders lainnya untuk bekerja sama mencapai visi tersebut. Terlebih lagi, sistem monev atas bantuan terhadap pengembangan UMKM yang dilakukan oleh berbagai K/L dan pemangku kepentingan lainnya juga tidak berjalan efektif. Sehingga kita tidak dapat melihat hasil nyata atas progress UMKM yang selama ini ternyata sudah mendapatkan perhatian cukup besar.

Contoh kasus terkait pengembangan UMKM dan BUMDesa yang berhasil dengan diberikan suntikan dana serta pendampingan hingga monev yang baik adalah BUMDesa Tirta Mandiri dalam mengembangkan destinasi wisata air di Desa Ponggok, Klaten berhasil meraup keuntungan hingga Rp14,3 miliar (2017) yang kemudian digunakan untuk memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desanya.

Ke depan, jika segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi akan bermuara dari BKPM, begitu pula seharusnya yang terjadi dalam pengembangan UMKM yang seharusnya berada pada koridor Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini perlu masuk dalam Omnibus Law.

Poin selanjutnya adalah Omnibus Law harus melakukan reklasifikasi UMKM yang sudah usang. Klasifikasi UMKM yang menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 dengan menggunakan dua indikator utama yakni kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan klasifikasi lainnya yaitu IKM melalui Permenperin No 64 Tahun 2016 menggunakan tenaga kerja dan nilai investasi.Klasifikasi UMKM saat ini dinilai usang karena tidak sesuai dengan standar internasional yang diterapkan di beberapa negara.

Baik UMKM dan IKM seharusnya menjadi satu klasifikasi yang sama. Ini menandakan bahwa sebetulnya sejak pembagian klasifikasinya saja kita masih belum beres dan tidak terintegrasi. Seharusnya UMKM didefinisikan dengan menggunakan jumlah pekerja dan aset tetap. Lalu dijabarkan lebih lanjut ke beberapa sektor. Misalnya, klasifikasi sektor manufaktur berbeda dengan sektor jasa dalam segi jumlah pekerja. Sektor manufaktur dengan tenaga kerja besar bisa jadi masih masuk klasifikasi Usaha Kecil, berbeda dengan sektor jasa dengan tenaga kerja yang besar sudah pasti masuk ke klasifikasi Usaha Sedang hingga Besar.

Sebetulnya klasifikasi IKM sudah cukup baik, namun nilai investasi masih memberikan misleading karena yang lebih tepat adalah aset atau modal tetap dalam 1 tahun. Ini bisa dilihat contohnya yang digunakan di beberapa negara ASEAN yang menggunakan aset tetapnya dan jumlah pekerja sebagai basis mengukur skala UMKM.

Mengapa hal ini penting? Tentu karena jika tidak mendefinisikan dengan tepat, maka pemberian insentif menjadi tidak tepat sasaran juga. 

Perusahaan yang seharusnya masih masuk ke dalam Usaha Menengah, justru masuk ke Usaha Besar. Padahal dari segi kemampuan belum mencukupi untuk bergerak lebih cepat dan insentif yang diberikan menjadi berkurang.
Penggunaan batas atas pada usaha menengah, misalnya, juga terlihat terlalu rendah karena usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp 10 miliar sudah masuk perusahaan besar (jika IKM batas atas yaitu nilai investasi sebesar Rp 15 miliar). Padahal batas atas untuk menentukan usaha tersebut termasuk UMKM atau tidak berada pada kisaran Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar jika menggunakan perbandingan negara ASEAN lainnya.

Lalu penggunaan lahan yang dimasukan ke dalam perhitungan klasifikasi juga dirasa tidak tepat mengingat lahan yang ada di Indonesia cenderung fluktuatif. Hal ini mengakibatkan nilai aset yang seharusnya kecil terlihat besar. Klasifikasi UMKM harus menghilangkan variabel lahan sebagai nilai aset tetapnya.

Poin terakhir adalah bagaimana kita mendorong UMKM agar dapat masuk ke dalam pasar internasional. Hambatan apa yang melatarbelakangi UMKM tidak masuk pasar internasional?

Menurut OECD setidaknya ada dua hal mendasar sebagai halangan internasionalisasi UMKM: (1) mendapatkan representasi asing di negara tujuan; dan (2) identifikasi peluang di negara tujuan.

Membuka kerja sama dengan UMKM di negara lain tentu dapat menjadi jalan untuk dapat berkolaborasi dan menjual produk di negara lain. Namun, yang termudah adalah membuka investasi di UMKM. Menutup aliran investasi pada UMKM sebetulnya sama saja dengan mengisolasi UMKM itu sendiri.

Dengan masuknya UMKM dari luar dan bermitra dengan UMKM dalam negeri, kapasitas UMKM dalam negeri akan meningkat. Tidak hanya itu, akses terhadap pasar luar juga akan terbuka karena kerja sama antarUMKM lintas negara mulai terjalin.

Tapi, yang perlu kita ingat dan waspadai adalah bagaimana kita melindungi UMKM dalam negeri agar tidak tergerus oleh UMKM luar negeri. Serta, kita juga harus terus melindungi SDM yang aktif dalam UMKM agar tidak dibajak oleh para investor atau pengusaha kelas Menengah dan Besar. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan daya saing serta kualitas dan kemampuan keahlian SDM kita yang bergerak di UMKM. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Indonesia, seperti banyak negara lain, menghadapi tantangan yang tidak mudah, seperti lemahnya institusi kelembagaan, lingkungan bisnis yang rapuh, hingga masalah sosial ekonomi yang kompleks seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakpastian pertumbuhan ekonomi. 

Menghadapi berbagai tantangan ini, UMKM menjadi pondasi bagi perekonomian bangsa. UMKM saat ini menjadi inti kegiatan ekonomi, solusi efektif pemberantasan kemiskinan, sumber utama lapangan kerja dan kontributor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, UMKM juga dihadapkan beragam masalah seperti lemahnya SDM, persoalan pembiayaan, minimnya pengetahuan tentang teknologi, kendala modal hingga masalah kelembagaan yang menghambat pengembangan UMKM.

Terkait urgensi Omnibus Law dan pengembangan UMKM ke depannya, setidaknya ada 4 hal utama yang harus menjadi perhatian pemerintah.

1. Akses terhadap kredit perbankan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses kredit dari bank-bank konvensional. Ada banyak persoalan, mulai dari kurangnya pemahaman pihak perbankan tentang siklus bisnis UMKM (terlebih lagi di era industri 4.0), dan tidak mau memberikan pinjaman terhadap mereka, persoalan agunan dan persyaratan kredit yang terlalu kompleks dan memberatkan UMKM, hingga masalah rendahnya literasi keuangan pebisnis UMKM yang menyebabkan mereka tidak mampu mengakses kredit atau tidak mampu mengoptimalkan kredit yang mereka dapatkan.

Di Indonesia sendiri berbagai langkah inovatif sebenarnya sudah dimulai, bahkan sejak lama. Sebagaimana negara lain di dunia seperti Austria, Belgia, Prancis, Italia, dan Belanda mekanisme penjaminan kredit melalui pihak ketiga sudah lama diimplementasikan di Indonesia. Namun demikian solusi ini belum cukup efektif mengatasi masalah gagal bayar UMKM di Indonesia.

Riset saya menunjukkan bahwa mekanisme penjaminan kredit melalui pihak ketiga menjadi tidak efektif karena kendala utama gagal bayar di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan dari para pelaku bisnis UMKM. Akibatnya, pelaku bisnis UMKM tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis kualitas kredit yang ditawarkan, ketidakmampuan mengidentifikasi proyeksi keuangan bisnis, hingga lemahnya kemampuan mitigasi jika terjadi masalah finansial.

Oleh karena itu, program literasi keuangan harus menjadi bagian utama dari proses pembiayaan kredit UMKM. Program ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha bisnis tetapi juga institusi perbankan.

Disamping itu, Indonesia sebetulnya bisa mengadopsi solusi inovatif yang dikembangkan oleh negara lain di dunia. Di Nigeria, misalnya, assestment credit sudah memanfaatkan fitur teknologi dimana pelaku bisnis UMKM hanya cukup mengisi self-assestment online module dan pembiayaan kredit bisa dilakukan dengan cepat dan terukur.

Di Belgia dan Prancis, UMKM didukung oleh layanan konseling kredit yang kuat. Alih-alih menaruh kecurigaan kepada pelaku UMKM, konsep berpikirnya dibalik, yaitu membangun sistem untuk mencegah terjadinya gagal bayar. Hal itu dilakukan karena stakeholders terkait memahami betul bahwa UMKM adalah pondasi perekonomian karena banyak korporasi besar berawal dari proses bisnis dengan skala kecil.

2. Data

Saat ini pengambil kebijakan baik di level pusat maupun daerah serta juga para peneliti mengalami kesulitan dalam menganalisis data UMKM yang ada. Hal itu dikarenakan data yang ada tersebar di berbagai institusi yang berbeda dengan fokus dan karakteristik data yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Program satu data harus menjadi prioritas pemerintah. Sehingga kebijakan yang dilahirkan juga jauh lebih berkualitas. Hal lain yang tidak kalah pentingnya, pemerintah harus merumuskan kembali definisi konseptual UMKM.

Transformasi ekonomi yang begitu cepat harus diikuti dengan pambaruan cara berpikir terhadap UMKM, definisi UMKM dalam peraturan perundangan sebelumnya bisa saja sudah tidak relevan lagi dengan konteks sekarang yang sangat bergantung pada labour market yang lebih fleksibel, serta penggunaan teknologi dan inovasi sebagai pondasi utama bisnis UMKM.

3. Program kemitraan antara UMKM dan korporasi besar

Omnibus Law harus mampu merumuskan aturan-aturan yang memungkinkan pola kerja sama yang menguntungkan antara UMKM dan korporasi besar. Program kemitraan seperti ini sebetulnya bukanlah hal baru dalam bisnis UMKM.

Namun demikian, banyak program kemitraan yang gagal. UMKM dan korporasi besar seringkali punya goals yang berbeda. Satu hal penting lagi yang perlu dipahami, UMKM seringkali memiliki nilai tawar yang lebih rendah. Pemerintah harus mampu menjadi jembatan untuk membangun trust antara kedua belah pihak. Omnibus Law harus mendukung terciptanya hal tersebut.

Omnibus Law harus mendukung sistem yang bisa menciptakan fungsi kontrol yang seimbang antara kedua belah pihak - UMKM dan korporasi besar .

4. Regulasi

Memang tidak mudah menemukan fomulasi aturan pengembangan UMKM di Indonesia. Namun demikian setidaknya ada beberapa elemen yang harus ditangkap oleh omnibus law yaitu penyederhanaan prosedur administrasi, reformasi pajak yang terukur, membangun hubungan kolaboratif antara pelaku UMKM dan masyarakat, serta  penggunaan teknologi digital untuk mengurangi beban administrasi.

Beberapa tahun terakhir pemerintah sudah mulai membangun regulasi untuk mengurangi beban adminsitrasi bagi pelaku usaha startups, dan penyederhanaan perizinan. Namun demikian hal itu belum cukup mampu mengurai benang kusut regulasi UMKM di Indonesia. Di banyak Negara di Eropa, pemerintah sudah mulai menyusun aturan-aturan yang mengurangi peran pemerintah daerah dalam proses perizinan UMKM diluar aturan-aturan baku yang sudah disusun oleh pemerintah

Di Denmark, misalnya, dibentuk forum bisnis untuk mengidentifikasi regulasi UMKM yang tidak tepat dan efisien. Di Swedia, terdapat program khusus yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku bisnis melalui Burden Hunt Program untuk mengembangkan regulasi yang cerdas dan efektif.

Di Inggris, terdapat situs web Red Tape Challenge yang diinisiasi sendiri oleh pemerintah sebagai ruang diskusi terbuka terkait peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bisnis UMKM, Komentar dalam website tersebut digunakan oleh pemerintah Inggris untuk merancang paket regulasi untuk memotong birokrasi yang tidak efisien.

Omnibus Law sebetulnya bisa menjadi momentum dan pintu masuk bagi pemerintah untuk memulai kebijakan yang lebih inovatif untuk pengembangan UMKM di Indonesia. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF