Nikah Dipajak, Cerai pun Kena Pajak......
berita
Ekonomika

Sumber Foto: twitter.com

08 November 2017 10:00
Penulis
Menteri Sri Mulyani Indrawati (SMI) seperti tak pernah kekeringan ide. Setelah program intensifikasi pajak seperti tax amnesty, usulan penggunaan dana zakat dan sedekah untuk proyek infrastruktur, batas minimum wajib lapor harta wajib pajak, pemotongan anggaran belanja. Termutakhir, rencana revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyasar ke berbagai objek pajak baru seperti pungutan pajak bagi pernikahan, cerai, rujuk, jasa pelayanan kesehatan, pendidikan  (biaya semester, uang pendaftaran, ujian saringan masuk, dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP)).

Revisi RUU PNBP sendiri telah diajukan pemerintah dan telah dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2017 untuk disahkan DPR. Awalnya dimaksudkan untuk menarik penerimaan pajak dari sektor sumber daya alam. Belakangan, ditambahnya target objek pajak baru seperti disebutkan di atas jelas memancing reaksi keras berbagai kalangan. Padahal, dalam UU PNBP yang lama jumlah pungutan telah mencapai sekitar 60.000 pungutan pajak dari berbagai macam sektor usaha.

Pencapaian target pajak 2017 yang baru 60 persen sampai akhir Oktober lalu menyebabkan kalkukasi penerimaan pajak pada akhir 2017 diperkirakan meleset Rp100-200 triliun dari target penerimaan pajak sebesar Rp1.283,6 triliun (APBN-P) Sementara target penerimaan PNBP 2017 sendiri sebesar Rp260,2 triliun.

BACA JUGA : Dilema Pajak Kita

Patut menjadi pertanyaan, mengapa objek PNBP hasil revisi harus menyasar pada hajat hidup rakyat yang paling mendasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan? Bukankah dua hal pokok itu dilindungi oleh UUD 1945 sebagai kewajiban negara untuk penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan?

Saat ini biaya pendidikan tinggi sudah tidak terjangkau lagi bagi rakyat kecil. Lha ini masih mau ditambah pajak lagi dari jumlah yang mencekik leher itu. Bagaimana mencerdaskan bangsa kalau biaya pencerdasan itu makin terkerek demikian tinggi?

Jasa pelayanan kesehatan juga bakal dikenai pajak. Padahal jaminan kesehatan seperti BPJS dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berancang-ancang menaikkan tarif BPJS. Ini masih mau dikenai pajak lagi? Waduh...

Uniknya, dalam revisi itu pula mencantumkan pengenaan pajak terhadap perkara nikah, cerai, dan rujuk. Apa urgensinya?

Saat ini terjadi pelemahan daya beli masyarakat. Analisa yang kerap disitir adalah, efek reformasi pajak yang membuat masyarakat menahan belanja akibat kebijakan yang membingungkan. Bukankah jika diterapkan objek baru PNBP juga akan memperparah penurunan daya beli dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi?

Sumber-sumber penerimaan pajak--apalagi PNBP--yang bisa digali masih amat banyak, terutama dengan target utama PNBP yakni sumber daya alam, pengejaran kepada wajib pajak kakap yang selalu berupaya menghindari pajak. Dengan demikian tidak harus melulu menyasar ke masyarakat yang sedang berupaya survive di tengah pelemahan daya beli dan belum pulihnya harga komoditas ekspor.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior

Sebuah media online pada Maret 2017 memuat berita “Indonesia Peringkat 20  Negara dengan Miliarder Terbanyak di Dunia.” Masih segar di ingatan kita, Indonesia masuk dalam 100 negara termiskin dengan urutan 68, diapit oleh Djibouti (urutan 67) dan Guyana (urutan 69). Sementara itu Oxfam Indonesia bersama NGO Forum on Indonesia Development (INFID) merilis tentang kekayaan empat orang terkaya Indonesia pada 2016 sama dengan harta 100 juta rakyat miskin Indonesia.

Pada awal 2017, Lembaga Keuangan Swiss “Credit Suisse” juga mengeluarkan riset ketimpangan kekayaan di berbagai negara. Indonesia masuk dalam 9 besar negara dengan kekayaan tidak merata. Hanya satu persen saja orang terkaya Indonesia menguasasi 49,3 persen kekayaan nasional.

Data-data di atas menegaskan bahwa ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, tengah melanda Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan salah satu silanya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Kesenjangan dan ketidakadilan sosial itulah musuh terbesar yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia, dan bisa meledak ke permukaan dalam berbagai bentuk, varian, dan manifestasinya khususnya SARA dalam sebuah negara dengan 17.000 pulau yang potensial sangat rawan.

Kepekaan atas kondisi geografis, geopolitik, dan geostrategis yang menyangkut hal-hal tersebut di atas kini makin melemah, termasuk dalam pertimbangan pemberlakuan kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kegiatan pelayanan masyarakat. Iuran rakyat baik yang dikategorikan bentuk pajak maupun bukan pajak kepada pemerintah, ibarat sebuah transaksi suci yang penuh amanah. Rakyat mengiur, merelakan sebagian jerih payahnya untuk membiaya kegiatan pemerintahan, dan secara timbal balik pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang bisa menjamin keamanan, ketertiban, serta pelayanan masyarakat dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya.

Pelayanan atas prasarana jalan, misalnya, sesungguhnya juga masuk dalam pelayanan masyarakat. Kini prasarana jalan tersebut dibangun dengan menyerahkan kepada swasta sebagai lahan bisnis. Sungguh sangat debatable, tapi yang jelas telah terjadi korporatisasi dalam pelayanan prasarana jalan. Lahan rakyat dibebaskan dengan segala cara dan argumen, sehingga pemiliknya termarginalkan ke daerah pinggiran.

Jalan tol mungkin tidak langsung menohok rakyat kecil. Namun bagaimana dengan pelayanan-pelayanan dasar dan asasi kemanusiaan lainnya seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan perkawinan? Pemerintah mungkin bisa berkilah bahwa beberapa tahun ini sudah tidak memungut biaya atas hal-hal itu. Dalam pembukuan dan akuntansi negara benar. Tapi benarkah begitu dalam praktik keseharian? Marilah kita jujur, benarkah tidak ada pungutan sama sekali dalam pelayanan masyarakat di bidang-bidang tersebut?

Sekarang Pemerintah dan DPR sedang menggodog RUU PNBP yang akan kembali menyasar pada pelayanan yang dilaksanakan pemerintah--termasuk nikah, cerai, rujuk, pendidikan, dan kesehatan. Bahwa Undang-Undang yang mulai berlaku sejak zaman penjajahan (Staatsblad Tahun 1924 Nomor 448) dan baru diperbaiki dua kali yaitu dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 serta UU Nomor 20 Tahun 1997, perlu disempurnakan lagi sesuai perkembangan zaman, silakan saja. Namun hendaknya mempertimbangkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan kesenjangan sosial ekonomi yang dapat meluluhlantakkan persatuan bangsa.

Salah satu harian nasional pada Senin (6/11/2017)  hampir satu halaman penuh menyajikan ironi pengelolaan nikel oleh segelintir pengusaha swasta yang mengorbankan mata pencarian rakyat kecil. Berita itu terus menambah bukti-bukti kesenjangan dan ketidakadilan di bagian awal komentar ini. Karena itu sektor usaha besar dan sumberdaya alamlah yang seharusnya menjadi sasaran utama untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui penerimaan pajak maupun PNBP. Masih banyak peluang di sektor itu. Jangan karena takut kekuatan di balik para pemodal, maka rakyat kecil yang terus dikorbankan. Atau kuatir para pemodal akan lari? Jika tidak bisa menyejahterakan rakyat banyak, apalagi justru mengorbankan rakyat, biarlah pemodal itu pulang kampung saja, sampai anak cucu kita kelak mampu mengolah sumber daya alam bagi kesejahteraan dan masa depan bangsa yang berkelanjutan. Semoga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Pengamat Kebijakan Publik/ Anggaran

Angka penerimaan negara dari pengenaan pajak terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perkara nikah, cerai, rujuk tidak cukup signifikan untuk menyumbang kontribusi PNBP, menurut kami hanya menyumbang 2-5 persen saja dari total PNBP. Namun yang lebih penting, pengenaan tersebut merupakan hal yang tidak sesuai dengan konstitusi jika penerimaan negara dikontribusi dari pelayanan publik berkaitan dengan hajat hidup rakyat.

Saya pikir penerapan ini hanya ingin memenuhi target kinerja dari optimalisasi penerimaan negara oleh Kemenkeu, namun salah sasaran. Seharusnya optimalisasi bukan memaksa rakyat untuk berkorban namun masih ada sektor dari korporasi yang tidak dimaksimalkan.

Masih ada yang belum dikerjakan oleh Kemenkeu dalam melakukan optimalisasi kinerja penerimaan negara. Contohnya belum adanya treatment untuk menghalau illiciat flow yang setiap tahunnya bocor hingga Rp110 triliun per tahun, tidak adanya action untuk memaksa 60 persen dari total perusahaan asing yang ada di Indonesia untuk membayar royalti, tidak ada ketegasan dan kebijakan untuk mengantipasi adanya lost penerimaan di sektor minerba dimana kita selalu kehilangan sekitar Rp135-150 triliun per tahun, tidak adanya action atau treatment untuk memaksa menagih piutang pajak di beberapa perusahaan yang di tahun 2017 sudah mencapai Rp400 triliun. Hanya satu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara, yaitu melakukan revisi penyusunan UU KUP mengenai tata cara perpajakan.

Sekarang, Kemenkeu terkesan panik karena ingin mencoba mencapai target kinerja yang baik, karena 3 tahun berturut-turut kinerja Kemenkeu rapuh dalam optimalisasi penerimaan. Bahkan pasca diimplementasikannya UU tax amnesty tidak juga cenderung membaik. Hal ini karena sistem perpajakan yang dijalankan oleh Kemenkeu masih konservatif dan salah sasaran. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Hasrat pemerintahan Jokowi membangun berbagai proyek infrastruktur membutuhkan anggaran yang sangat besar. Menyadari kemampuan fiskal terbatas, pemerintah melakukan berbagai akrobasi kebijakan fiskal guna menyukseskan ambisi proyek infrastruktur. Langkah pertama yang ditempuh, realokasi belanja secara ekstrem. Belanja infrastruktur meroket 129,9 persen dalam lima tahun terakhir dari Rp177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp409 triliun pada 2018. Sedangkan subsidi energi menyusut drastis 70,5 persen dari Rp350,3 triliun pada 2014 menjadi 103,4 triliun pada 2018.          

Langkah kedua, reformasi pajak. Namun terlihat sangat sporadis sehingga hasilnya pun tidak menampakkan tanda-tanda perbaikan. Bahkan tax ratio terhadap PDB menciut dari level 11,4 persen pada 2014 menjadi 10,8 persen per 2016. Meski program tax amnesty berhasil mendulang uang tebusan sebesar Rp114,52 triliun, namun gagal mendongkrak tax ratio.

Ironisnya lagi, realisasi penerimaan pajak pada 2016 hanya 83,5 persen (Rp1.285 triliun), atau terdapat shortfall sebesar Rp254,2 triliun. Anjloknya kinerja penerimaan pajak berpotensi terulang pada 2017 ini, melihat realisasi penerimaan pajak yang hanya 59,6 persen (Rp877,9 triliun) per akhir September 2017. Dengan sisa waktu 2 bulan, rasanya hampir mustahil memburu 40 persen (Rp594,8 triliun) dari target pajak 2018.

Di tengah penerimaan pajak yang seret itu, pemerintah lalu melirik sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Alasannya jelas, kinerja PNBP jauh lebih moncer dibandingkan kinerja penerimaan pajak. Realisasi PNBP per September 2017 mencapai 84,2 persen (Rp219 triliun) dari target Rp260,2 triliun. Bahkan realisasi PNBP pada 2016 menembus target mencapai 106,9 persen. Dengan pencapaian PNBP tersebut, pemerintah pun tergiur untuk menyerap PNBP lebih besar lagi. Caranya tidak tanggung-tanggung, yakni merevisi UU No 20 Tahun 1997 tentang PNBP, bahkan draf revisi UU ditargetkan disahkan DPR pada 2017 ini juga.

Masalahnya, revisi UU PNBP yang awalnya ditargetkan ke penerimaan SDA ternyata  justru berbelok arah menyasar ke bidang layanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. PNBP sendiri terdiri dari Penerimaan SDA, Bagian Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Realisasi PNBP dari Penerimaan SDA pada tahun 2016 mencapai 72,6 persen, sedangkan realisasi PNBP lainnya dan Pendapatan BLU masing-masing mencapai 139,3 persen dan 115,6 persen. Pungutan di bidang layanan dasar kesehatan dan pendidikan masuk dalam pos PNBP lainnya serta Pendapatan BLU.

Melalui revisi UU PNBP, pungutan PNBP yang mengincar kebutuhan dasar masyarakat justru kian membuktikan kepanikan pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dan daya beli yang terus merosot. Mestinya fokus pada Penerimaan SDA dan Bagian Laba BUMN. Porsi PNBP terhadap penerimaan dalam negeri terus melorot dari 25,79 persen pada 2014 menjadi hanya 15 persen pada 2017. Penyebabnya jelas, porsi PNBP dari Penerimaan SDA terhadap Total PNBP terus menurun dari 60,43 persen pada 2014 menjadi hanya 24,78 persen pada 2017.

Sebaliknya porsi PNBP lainnya terhadap Total PNBP justru meningkat dari 22 persen pada 2014 menjadi 45 persen pada 2016. Begitupun dengan porsi Pendapatan BLU terhadap total PNBP naik dari 7,45 pada 2014 menjadi 16 persen pada 2016. Dari fakta ini jelas telah terjadi upaya sistematis untuk menggeser pungutan PNBP dari Penerimaan SDA menuju PNBP lainnya dan Pendapatan BLU.

Penurunan PNBP dari Penerimaan SDA dalam empat tahun terakhir tidak lepas dari merosotnya harga komoditas, terutama harga minyak dan batubara. Itu juga akibat dari praktik cost recovery sektor migas sehingga penerimaan negara tidak maksimal. Bahkan, BPK baru-baru ini menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp12 triliun dalam perhitungan cost recovery pada perhitungan bagi hasil migas 2015. Biaya-biaya siluman dalam perhitungan cost recovery  telah menggerus sumber penerimaan negara. Reformasi sektor migas dengan menerapkan Production Sharing Contract (PSC) Gross Split harus konsisten diterapkan. Dengan cara itu, penerimaan negara atas SDA akan lebih optimal.

Demi membuktikan keberhasilan pembangunan  infrastruktur, pemerintah tidak perlu lagi mengulang cara-cara sporadis dalam menggenjot penerimaan negara dengan mengorbankan kepentingan publik. (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar