Negara Agraris Tapi Defisit Petani
berita
Ekonomika

Sumber Foto: twitter.com

22 December 2017 13:00
Penulis
Hah, jumlah petani muda di AS meningkat? Dalam artikel 23 November 2017, The Washington Post menulis, banyak sarjana lulusan perguruan tinggi terkenal membeli atau menyewa sawah dan ladang untuk bertani. Menurut sensus Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA), pada 2007-2012 jumlah petani berusia 25-34 tahun tumbuh 2,2 persen atau sekitar 2.384 petani baru. Di beberapa negara bagian seperti California, Nebraska, dan South Dakota, jumlah petani muda tumbuh lebih dari 20 persen.

Para petani muda ini mengembangkan pertanian secara organik, membatasi penggunaan pestisida dan pupuk, serta mendiversifikasi tanaman mereka dengan program dari community supported agriculture (CSA) dalam metode pertanian dan pemasarannya. Para petani muda ini mengoperasikan lahan pertanian kecil, kurang dari 50 hektare. Jumlah tersebut meningkat setiap tahun. Lantas, bagaimana dengan pertanian kita? Apa kabar anak muda dan sarjana pertanian di Indonesia?

Di Indonesia  justru setiap tahunnya jumlah petani menurun seiring makin menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perkebunan, industri, dan perumahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut ada 5 juta rumah tangga petani yang keluar dari sektor pertanian. Para petani ini lebih memilih bekerja di sektor informal dan menjadi  TKI. Hanya sebagian kecil ke sektor industri. Sementara Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan, penurunan tersebut karena tidak adanya regenerasi di sektor pertanian. Kaum muda kurang minat menjadi petani. Sebanyak 61 persen petani berusia di atas 45 tahun. Kenapa kaum muda kita tidak mau menjadi petani? Kurang sejahtera kah? Atau memang terjadi perubahan pola pikir dan hilangnya budaya agraris di negeri ini?

Luas lahan di Indonesia saat ini hanya sebesar 7,78 juta hektar (ha). Bila dihitung lahan per kapita, luas lahan di Indonesia hanya sebesar 358,5 meter persegi per kapita dengan rata-rata kepemilikan lahan sebesar 360 meter persegi. Anehnya, sebagian besar petani  justru tidak memiliki lahan. Bukankah ini ironis?

Indonesia yang dulu dikenal sebagai bangsa agraris, mengapa saat ini menjadi negara minim petani dan lahan pertanian? Pantas saja jika saat ini semua komoditas bahan pangan kita impor. Bahkan singkong pun harus impor. Kemana kaum muda lulusan institut pertanian berkarya?

Bung Karno pernah mewanti-wanti saat peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor, soal pemenuhan kebutuhan dan jaminan pangan yang menjadi prioritas utama bangsa, agar tidak bergantung pada impor, dengan menyebutnya sebagai: ”soal mati-hidupnya bangsa kita”.

Jika generasi muda Amerika sebagai ikon "milenial" saja rela kembali ke sawah dan ladang, kenapa generasi muda kita yang berbangga menyebut diri sebagai “milenial”, justru asyik dengan dunia digital dan meninggalkan pertanian?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior, Praktisi Pertanian

Sektor-sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan erat kaitannya dengan industri pengolahan pangan serta kebutuhan dasar rumah tangga (kosmetik, obat, pembersih). Kebutuhan akan semua itu tidak ada matinya. Bahkan makin besar, bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pertanian, perkebunan, dan perikanan juga sektor-sektor yang potensial menjadi sumber income. Bahkan bagi pendapatan negara. Lihat, misalnya, daftar orang terkaya Indonesia. Sepuluh orang terkaya bergerak dalam sektor pertanian dan pengolahan pangan.

Sumbangan sektor perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2016 sebesar Rp429 triliun. Itu lebih besar dari sektor migas yang hanya Rp365 triliun. Potensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan Indonesia bahkan masih bisa lebih besar lagi. Indonesia negeri tropis yang subur dan negeri bahari yang luas dengan keragaman hayati terkaya di dunia. Belum semuanya dioptimalkan. Bahkan masih terlalu sedikit yang dimanfaatkan serta digali dan dipelajari.

Lebih dari itu, kita masih cenderung menjual hasil bumi secara mentah, tidak mengolahnya. Masih kurang peduli pada nilai tambahnya. Tapi, jika potensinya demikian besar, mengapa sektor pertanian dan perkebunan tidak menarik perhatian orang muda Indonesia?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

Pertama, salah arah pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Pendidikan kita terlalu berorientasi pada gelar akademis. Sarjana, master, dan doktor adalah simbol-simbol feodalisme baru. Orang bersekolah umumnya untuk mendapatkan gelar, bukan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan hidup. Bahkan pendidikan di Jerman atau Australia tidak seperti itu. Mereka mendahulukan pendidikan kejuruan. Di Indonesia, pendidikan kejuruan yang mengeksplorasi potensi nyata sekeliling kita termasuk pertanian, justru dipandang sebelah mata, bahkan dicibir.

Kedua, salah arah pendekatan pembangunan. Kita terlalu terobsesi pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini cenderung memanjakan sektor industri dan pertambangan ekstraktif (tambang, migas). Serta memanjakan perusahaan besar, bukan usaha rakyat, tempat sebagian besar petani dan nelayan bergantung hidup. Sektor pertanian dianak-tirikan. Bahkan harus berkorban untuk sektor industri dan jasa di perkotaan. Pemerintah menekan harga pangan tetap rendah agar tidak memicu inflasi di tengah pertumbuhan ekonomi tinggi, antara lain dengan impor pangan dari luar.

Akibatnya jelas. Pendapatan petani terus merosot. Pendapatan rata-rata petani hanya sekitar Rp2 juta per hektare per bulan. Padahal luas lahan menyempit,  akibat pertumbuhan jumlah penduduk serta konversi lahan. Rata-rata kepemilikan lahan cuma 0,25 hektare per petani.

Intensifikasi pertanian sejak zaman Orde Baru, yang sering disebut "Revolusi Hijau", dicirikan oleh pemakaian pupuk dan pestisida kimia gila-gilaan. Ini merusak tanah, mengurangi produktivitas, dan akhirnya semakin jauh memiskinkan petani.

Nasib petani makin parah akibat kerusakan alam. Gundulnya hutan yang memicu banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Bencana bagi petani hampir sepanjang tahun ikut menyumbang proses pemiskinan mereka. Desa-desa tani menjadi kantong kemiskinan. Citra sektor pertanian kian merosot, menjadi simbol kemiskinan dan keterbelakangan.

Salah satu nasehat lazim petani kepada anaknya: "Jangan jadi petani seperti bapak. Jadilah pegawai negeri, atau pergilah ke kota jadi karyawan pabrik, atau melanconglah ke luar negeri bahkan jika cuma jadi pembantu."

Tak ada cara lain menarik orang menengok pertanian tanpa membuat sektor ini benar-benar bisa diandalkan menjadi sumber pendapatan, dan secara sosial bergengsi.

Di Amerika dan Eropa, orang kembali ke pertanian diilhami oleh gerakan "back to nature". Di Indonesia kita masih demam meniru gaya hidup "modern dan urban" yang bahkan di sana mulai dipertanyakan.

Back to nature, menghormati alam dengan antara lain, senang mengapresiasi hidup sehat pedesaan, dianggap keren di Barat. Di sini malah dianggap "ndeso" atau sekadar romantisme. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Salah satu tantangan terbesar pembangunan pertanian di Indonesia saat ini adalah minimnya minat generasi milenial untuk bertani. Jika hal ini terus berlanjut, maka di masa mendatang Indonesia akan kekurangan petani. Kedaulatan dan ketahanan pangan pun terancam.  

Data dari Survei Pertanian (ST) 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa 57 persen petani di Indonesia berusia lebih dari 45 tahun. Sisanya petani yang berumur 45 tahun ke bawah. Nah, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ingin bergerak di bidang pertanian akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan kegiatan pertanian di masa mendatang.  

Mengapa generasi milenial enggan menjadi seorang petani? Jawabannya adalah: Pertama, insentif menjadi seorang petani lebih kecil dibandingkan dengan insentif apabila bekerja di sektor lain. Kedua, muncul stigma bahwa bekerja menjadi seorang petani tidak bisa menjadi bekal hidup yang layak. Tidak jarang orang tua yang menjadi petani berharap anaknya bekerja di sektor lain semisal perbankan, PNS, dan sektor jasa lainnya.  Ketiga, generasi milenial adalah generasi yang lebih menyukai hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi atau dunia digital.

Kecilnya insentif bekerja di sektor pertanian terlihat dari nisbah yang diperoleh petani. Pada akhirnya, kecilnya insentif ini menjadikan generasi milenial dan juga generasi di atas mereka enggan ke sawah. Sebagai contoh, petani padi sawah dalam satu hektare bisa menghasilkan keuntungan bersih Rp4,5 juta per sekali panen. Jadi dalam satu bulan (masa tanam  hingga panen tiga bulan), setiap bulan petani mendapatkan Rp1,5 juta untuk pengusahaan lahan 1 hektare. Penghasilan itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan upah minimum Kabupaten Ciamis pada tahun 2017 yang sebesar Rp1,475 juta per bulan dan separuh dari UMR Kota Depok Jawa Barat pada 2017 yang mencapai Rp3,2 juta per bulan.

Sayangnya lagi, sebagian besar petani Indonesia mengusahakan lahan di bawah 1 hektare, sehingga penghasilannya lebih kecil lagi. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, rumah tangga usaha pertanian Indonesia yang memiliki luas lahan kurang dari 1 ha, jumlahnya mencapai 73,4 persen petani atau 19,17 juta rumah tangga. Hanya 26,6 persen atau  sekitar 6,9 juta rumah tangga petani yang memiliki luas lahan lebih dari 1 hektare.

Faktor kedua adalah stigma menjadi petani itu tidak bisa hidup layak. Hal ini sering terungkap dari orang tua petani yang mengharapkan anaknya tidak menjadi petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016, 14 persen penduduk miskin berada di wilayah pedesaan yang sebagian besar mengandalkan ekonominya dari sektor pertanian.

Faktor ketiga adalah teknologi. Generasi milenial dilahirkan dalam alam teknologi, gadget minded yang dengan sadar menyandarkan perilaku dan kebutuhannya pada sarana teknologi digital, istilahnya, “dikit-sedikit gadget, dikit-dikit gadget”.

Sektor pertanian Indonesia adalah sektor pertanian yang jauh dari teknologi modern. Teknologi dalam pertanian Indonesia, terutama teknologi tanaman pangan semisal padi, adalah teknologi zaman old. Ini tidak menarik bagi generasi milenial. Berbeda dengan industri start up yang setiap saat bersentuhan dengan teknologi.

Apa yang harus dilakukan agar pemerintah agar generasi milenial mau nyemplung ke sawah, ladang, atau kebun?

Pertama meningkatkan insentif menjadi seorang petani bagi generasi milenal. Insentif tersebut bisa berupa asuransi pertanian, asuransi kesehatan, serta kebijakan lain yang bisa mengurangi beban pengeluaran hidup petani.

Kedua, inovasi teknologi bertani seperti stimulus start up yang bisa membantu proses penanaman hingga panen lebih efektif dan efisien. Selain itu penggunaan drone dalam mengusir hama sawah seperti burung serta penggunaan perangkat digital dalam memantau perkembangan tanaman, pemasaran produk serta prakiraan cuaca/musim tanam.  Terakhir, jangan lupakan kampanye masif menarik minat petani milenial via media sosial. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Cukup mencengangkan memang melihat animo bertani pemuda Amerika Serikat meningkat. Ini  adalah ciri dari pemuda dimanapun di dunia, yakni Perubahan!

Sayangnya perubahan tidak selalu berjalan membaik, tapi juga memburuk apabila tidak disertai pengkondisian, baik sistem maupun manusianya sebagai subyek yang rasional. Pemuda di Amerika Serikat tidak menamakan dirinya milenial, tapi ada sebuah kesadaran akan bahaya iklim global dan kelangkaan pangan serta rasa muak pada kehidupan kota-kota industrialnya. Animo mereka ini bermuatan kritis progresif terhadap kondisi alam dan sosial. Bukan hanya lifestyle kosong tanpa nilai.

Kekuatan pemuda adalah sebagai penggerak yang mengandalkan konseptual rasional menghadapi bahaya gelombang budaya lifestyle konsumtif ketimbang produktif kreatif. Di sinilah penyebab dari demonstration effect atas pemuda di desa yang sudah mengikuti polah hidup pemuda di kota-kota industri yang terwujud dari masa lalunya menjadi dendam kemiskinan.

Entah mengapa dan sejak kapan kita menamakan milenial pada generasi muda kita. Penamaan yang seolah menolak pendalaman dan memilih pada percepatan perubahan, yang kalau tidak berhati-hati dapat menjurus pada generasi instan, pragmatis, dengan sikap oportunis nir-ideologis. Hanya mampu menangkap gaya posmo yang berhenti pada dekonstruksi tanpa memikirkan rekonstruksi.

Ada dua pihak yang bertanggung jawab untuk hal ini. Pertama, pemerintah. Di negara manapun di dunia, urusan pertanian menjadi skala prioritas. Pemerintah kita sejak masa revolusi kemerdekaan sudah memberikan arahan non-impor dan berdikari berdasarkan ideologi Marhaen yang mengacu pada golongan tani. Kita berhasil menelurkan Undang-undang Pokok Agraria (UU PA) tahun 1960, dengan disusunnya sebuah rancangan program  ekonomi semesta berencana.

Namun pasca tahun 1965 kita menghadapi kemunduran dari sisi kemampuan. Tidak pernah mau berpihak pada kehidupan petani. Tidak berniat menelurkan Undang-undang yang berpihak kepada petani. Semuanya cukup sampai slogan bahwa pertanian adalah soko guru kehidupan bangsa, sementara impor berjalan terus, alih fungsi lahan menggelinding bak bola salju, sawah menjadi perumahan dan pabrik yang mengancam eksistensi pertanian bangsa.

Kedua, universitas. Peranan keilmuan semua bidang fakultas bisa untuk membuat crash program untuk penyelamatan kehidupan tani, baik dari sudut ekonomi yaitu nilai tukar tani, dari sudut sosiologi yaitu penyadaran atas sikap hidup konsumtif, dari sudut budaya yaitu pengetahuan atas kearifan lokalnya maupun kreativitas. Dari sudut pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan pertanian langsung maupun tidak langsung yang dapat menyelamatkan manusia tani dari kepunahan, dengan cara mewajibkan magang bagi semua mahasiswa di desa-desa  --dengan konsep sharing yakni saling memberi dan menerima pengetahuan, karena yang saat ini terjadi justru sebaliknya: mahasiswa belajar dari rakyat. Padahal seharusnya sebenarnya rakyatlah yang butuh universitas sebagai tempat ilmu dan pendidikan dikembangkan.

Apa yang disampaikan Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Pertanian tersebut sebetulnya harus diiringi dengan tindakan ketimbang opini saja. Keduanya bisa segera mendesak konsep keberpihakan dan perlindungan pertanian lewat Bappenas.

Sebenarnya pemuda kita tidak bisa disalahkan secara mutlak jika mereka tidak mau masuk ke bidang pertanian seperti di Amerika Serikat. Karena, disana pengkondisian sudah terbangun dalam kebijakan nasional untuk nilai tukar tani, misalnya. Universitas harus mampu meyakini dan mengisi pengetahuan pemuda untuk mampu profesional dan produktif, bukan hanya konsumtif dan menjadi middle-man atau percaloan saja.

Oleh karena itu, tugas kedua pihak tadi diatas adalah mission-sacré bagi penyelamatan tani sekaligus mengkreatifkan kehidupan bangsa. Bangsa ini harus mempunyai keseriusan melakukan advokasi pemuda kearah bermartabat produktif. Tanpa uluran tangan mereka, kita tidak akan mendapatkan pemuda yang dapat mengubah dunia. Dan ini bukan persoalan milenial atau bukan milenial saja, tetapi masalah martabat bangsa: mau bermartabat atau terjajah atas kedaulatan pangan. Karena soal pangan adalah soal hidup dan matinya bangsa. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Perubahan basis pembangunan ekonomi dari perekonomian berbasis pertanian (agriculture) menjadi industri pengolahan (manufacture) dan jasa (services) wajar terjadi. Teori klasik pembangunan ekonomi terkait model perubahan struktur ekonomi yang dikemukan oleh Lewis (1954) dan Chenery (1960) menyebut, perekonomian akan bertransformasi dari ekonomi berbasis aktivitas dengan produktivitas rendah (low productivity, yaitu sektor tradisional atau pertanian) menjadi sektor produktivitas tinggi (high productivity yaitu modern atau pengolahan dan jasa). Oleh karena itu tidak mengherankan kalau negara berkembang berspesialisasi pada produk-produk primer dan pertanian. Sedangkan negara maju berspesialisasi pada produk-produk pengolahan dan jasa.

Ini menjawab kenapa Amerika Serikat sebagai negara maju mengalami kenaikan jumlah anak muda yang kembali ke sawah atau ladang untuk bertani menarik untuk dikaji. Paling tidak ada beberapa penyebab: Pertama, dampak Global Financial Crisis (GFC) yang terjadi sejak 2008 menghantam perekonomian Amerika Serikat, menyebabkan anak muda harus menerima dengan terpaksa menjadi “petani muda”.

Kedua, campur tangan --terutama subsidi-- pemerintah Amerika Serikat yang tinggi di sektor pertanian. Perlu diingat bahwa ada tiga negara yang tidak menyetujui jika produk-produk pertanian diliberalisasi di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa (EU) – dengan alasan subsidi,  dan Jepang –dengan alasan budaya, di mana pertanian dipandang sebagai budaya, agriculture is considered as culture. Sehingga, pertanian masih menjadi sektor yang menguntungkan.

Ketiga, dengan perkembangan ekonomi digital (digital economy) yang menitik-beratkan pada transaksi dan pasar maya telah memunculkan banyak anak muda cepat kaya. Anak muda Amerika zaman now dan digital economy memiliki produktivitas dan pendapatan tinggi, tapi mereka kemungkinan rindu akan dunia nyata termasuk sawah dan ladang. Mereka tidak mengerjakan sawah sendiri atau menjadi “petani muda”. Tetapi menjadi “pengusaha muda pertanian” dan memiliki idealisme mengembangkan pertanian organik ramah lingkungan dengan skala besar (large scale) di atas 50 hektare.  Kombinasi ketiga faktor tersebut kemungkinan  menyebabkan kenaikan jumlah “petani muda”.

Di Indonesia, sektor pertanian didominasi oleh “petani tua”. BPS dalam Laporan Hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat, jumlah petani di atas umur 35 tahun (petani tua) sebesar 87,1 persen. Sisanya di bawah umur 35 tahun (petani muda) 12,9 persen. Dari tahun ke tahun jumlah petani muda mengalami penurunan.

Mengapa anak muda tidak tertarik di sektor pertanian? Ada alasan ekonomis dan non-ekonomis. Pertama, alasan ekonomis. Pertanian Indonesia memiliki tingkat produktivitas relatif rendah (dibanding sektor manufaktur dan jasa), risiko alam dan campur tangan pemerintah yang sering tidak pro ke petani. Proses fragmentasi tanah (misal sistem bagi waris menjadikan sawah menjadi kecil-kecil) telah menyebabkan pertanian tidak mencapai skala ekonomi (economies of scale). Kita sering mendengar istilah “petani gurem” untuk melukiskan luas lahannya yang kecil. Banyak petani di Indonesia memiliki lahan di bawah 0,5 hektare, dan hanya cukup untuk mencukupi konsumsi sendiri (subsitence level). Akibatnya, mekanisme pasar tanpa perlindungan pemerintah (misal moratorium sawah) berakibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

Jika kita bandingkan data BPS Sensus Pertanian 2003 dan 2013, telah terjadi penurunan luas lahan -16,32 persen. Usaha pertanian adalah usaha berisiko tinggi dengan kondisi alam yang kadang-kadang tidak bersahabat: bencana alam seperti kemarau panjang, banjir, serangan hama, dan lain-lain.

Di sisi lain, pemerintah sering kurang tanggap dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-petani dengan alasan praktis: ketahanan pangan. Kebijakan impor dengan tujuan menjaga harga domestik yang rendah, padahal kenaikan harga wajar menjadi dambaan para petani.

Kedua, alasan non ekonomis seperti pandangan masyarakat terutama anak muda, bahwa menjadi petani adalah karier inferior (kerja otot dan kotor) dan menjadi simbol kemiskinan. Anak muda merasa memiliki kesempatan yang lebih menjanjikan di sektor lain, manufaktur dan jasa, apalagi di digital economy. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Sosial Ekonomi dan Pakar Pertanian

Apa yang disampaikan oleh sinopsis watyutink.com tersebut, berarti kita berbicara tentang regenerasi petani dan pertanian. Regenerasi tersebut merupakan permasalahan yang mendasar untuk saat ini. Masalah mendasar yang timbul akibat apa yang kita sebut dengan “urban bias”. Yakni, segala pertumbuhan, pengembangan, dan kemajuan adanya hanya (tersentralisir) di perkotaan. Sementara pedesaan hanya dipergunakan sebagai daerah penyedia bahan makanan, penyedia bahan baku industri (termasuk untuk ekspor), maupun penyedia tenaga kerja murah. Yang sifatnya ekstraktif.  Atau bisa kita sebut, pembangunan yang dilaksanakan hanya menguntungkan masyarakat urban serta merugikan mereka yang tinggal di pedesaan.

Kalau dulu, praktek urban bias ini dilakukan oleh Belanda, dengan menjadikan Indonesia sebagai penyedia bahan makanan, penyedia bahan baku industri (termasuk untuk ekspor), maupun penyedia tenaga kerja murah, dan menjadikan negerinya (Belanda) sebagai perkotaan, dengan kebijakan Cultuurstelstel.

Apa yang dilakukan sekarang oleh para pengusaha, pedagang, eksportir, dan para konglomerat dengan urban bias nya tersebut sebenarnya adalah bentuk lebih halus dari cultuurstelstel. Akibatnya, petani di pedasaan hingga saat ini tidak bisa mengumpulkan modal, tidak bisa meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya, serta tidak bisa ‘naik kelas’ keluar dari kemiskinan. Karena harga, kualitas, dan produktivitas dari komoditas yang mereka hasilkan,  sepenuhnya ditentukan oleh para pengusaha, pedagang, eksportir, dan para konglomerat tersebut. istilah saya, para petani ini tergusur oleh derita.

Harga komoditas pangan di tingkat petani oleh kelompok orang perkotaan (pengusaha, pedagang, eksportir, dan para konglomerat) dibikin selalu murah, tidak boleh tinggi. Karena, agar upah bisa rendah (wage-goods).

Pengalaman saya ketika diminta untuk mengurusi pertanian dulu, sangat sulit menemukan pendidikan berkualitas di pedasaan. Bisa dibilang, sama sekali tidak terdapat pendidikan berkualitas dan bermutu. Padahal itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Sementara, di perkotaan mudah kita temui pendidikan bermutu yang disediakan untuk anak-anak orang kaya.

Nah, pendidikan berkualitas, khususnya dibidang pertanian, yang ada diperkotaan , lulusannya justru bekerja di bidang lain. Tidak mau ke desa untuk mengurusi pertanian. Saya sampaikan kepada pemerintah maupun ke DPR, bahwa jujur saja selama ini kita tidak pernah berpihak kepada petani di pedesaan. Tidak ada yang kita hasilkan, baik berupa program kebijakan maupun undang-undang yang benar-benar melindungi petani dan pertanian di pedesaan.

Pada akhir tahun 1970 an, ketika saya bertugas di pedesaan, pernah para petani ini di sana bertanya kepada saya, apa benar pemerintah memperhatikan dan membantu kami para petani? Sebenarnya gampang sekali kali pemerintah mau membantu kami. Cukup beli hasil panen kami dengan harga yang wajar. Nah, kalau kita lihat saat ini, dari seluruh proses pembangunan yang ada saat ini, semuanya tersentralisir di perkotaan. Sementara di desa, mereka hidup apa adanya, tanpa ada pertumbuhan pembangunan yang terjadi. hal inilah yang menjadi asal-muasal ketimpangan yang terjadi, yakni adanya urban bias.

Makanya dulu Bung Karno mengeluarkan Pada bulan November 1959 dikeluarkan PP Nomor 10 tahun 1959 yang berisi larangan untuk orang asing berusaha di bidang perdagangan eceran di tingkat kabupaten ke bahwa dan wajib mengalihkan usaha mereka kepada warga negara Indonesia.

Pihak bank pun, yang seharusnya membantu para petani di pedesaan, ternyata setali tiga uang dengan para pengusaha, pedagang, eksportir, dan para konglomerat tadi. Bank hanya mengumpulkan dana dari petani (dana pihak ketiga/DPK). Program tabungan Simpanan Desa oleh bank, uangnya lebih banyak dialirkan untuk kredit disektor lain kepada pengusaha dan konglomerat di perkotaan dari pada untuk kredit pertanian di pedesaan. Hal ini merupakan upaya yang selama ini dikampanyekan oleh sistem keuangan neo liberal (Neolib). Program ini justru atas dukungan Bank Dunia. Ini adalah kesalahan arah pembangunan bangsa kita saat ini. Bangsa kita hanya terfokus pembangunan di perkotaan. Bukan membuat roadmap pembangunan dari desa.  (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung