Merumuskan Gaya 'Tango' Koperasi Indonesia di Era Teknologi 4.0
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink.com-seruji.co.id (gie/watyutink.com) 24 August 2018 09:30
Penulis
Tantangan koperasi Indonesia di era revolusi industri 4.0 adalah bagaimana menjadikan koperasi tetap sebagai kata kunci dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi Indonesia di tengah disrupsi yang terjadi akibat teknologi 4.0, sepintas seperti akan ‘lumat’ dalam sekejap. Maklum saja, koperasi masih dipandang sebagai ‘mainan pra sejarah’ di era pasar super bebas Indonesia. 

Derasnya arus pemodal besar dunia yang bermain di pasar teknologi informasi (e-commerce) di Indonesia, mau tidak mau memaksa koperasi untuk adaptif mensikapi perubahan yang terjadi. Atau betul-betul akan “gone with the wind”.

Pasar Indonesia dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa tentu sebuah peluang yang amat sayang dilewatkan. Angka bonus demografi (±70 juta jiwa) diisi oleh kaum muda sebagai konsumen tetap teknologi informasi/e-commerce. Setiap saat, kaum muda Indonesia rela merogoh kocek untuk memamah dengan lahap setiap produk e-commerce baru yang dijajakan setiap brand. Ditambah, kecenderungan pola hidup “makan-hiburan-senang-senang” (Leisure Economic) yang sedang menggejala hebat pada masyarakat konsumtif Indonesia.      

Lalu, apakah koperasi di Indonesia juga akan otomatis terdisrupsi oleh revolusi industri 4.0? masihkah koperasi sebagai sokoguru ekonomi rakyat Indonesia dibutuhkan oleh pasar e-commerce? Atau, justru koperasi bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk tetap eksis? Pada posisi apa koperasi Indonesia bisa mengambil celah dan berperan mengikuti perubahan yang ada?

Sebagai salah satu amanat Pasal 33 UUD 1945, koperasi Indonesia diberikan peran strategis sebagai wadah usaha bersama rakyat dengan azas kekeluargaan. Hal itu dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat ekonomi rakyat. Meski perjalanan koperasi di Indonesia mempunyai dinamika yang tinggi dalam pasang surut perkembangannya, namun perubahan oleh revolusi industri 4.0 menyebabkan koperasi di Indonesia harus cepat-cepat berbenah dan tidak boleh lagi terlalu menyalahkan tata politik-ekonomi yang berlaku. 

Sejauh ini, pemodal besar dunia (Alibaba, Google, dan lain-lain) yang berinvestasi di pasar e-commerce Indonesia lewat Lazada, Bukalapak, Gojek dan lainnya hanya menjadikan pekerja sektor e-commerce tak lebih hanya ‘buruh harian lepas’ belaka. Tak bisakah para pekerja e-commerce, terlebih para kreator muda Indonesia (startup) mempunyai bargaining position yang  lebih diperhitungkan? Apakah koperasi Indonesia bisa ‘bermain’ menjadi semacam ‘payung’ bagi para kreator muda berbakat sambil terus membesarkan koperasi?  
     
Sebagai perbandingan, kinerja koperasi di negara-negara Skandinavia mungkin bisa dijadikan pedoman. Koperasi di negara-negara Skandinavia dan Eropa pada umumnya telah maju pesat bahkan menjadi entitas bisnis yang menjanjikan. 

Beberapa bank di Eropa dimiliki oleh koperasi, bahkan telah menjelma menjadi salah satu bank terbesar di Perancis (Credit Agricole Bank).  Di Belanda, cikal bakal Rabo Bank sebagai bank kelas dunia adalah bank koperasi pertanian yang berdiri sejak 1895, bermula dari kredit bagi petani lokal dari tabungan tiap anggota koperasi petani.

Mungkinkah di era e-commerce sekarang koperasi Indonesia dapat lebih mempunyai daya saing dan menuju kejayaannya seperti koperasi di Eropa? Apa saja kendalanya? Strategi apa yang patut dikedepankan oleh para pegiat koperasi di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Di era e-commerce koperasi di Indonesia dapat mempunyai daya saing selama koperasi mampu merubah pola bisnisnya dari owning system (sistem kepemilikan) menjadi sharing system (sistem pembagian). 

Dengan menggunakan sharing system koperasi tidak harus berinvestasi yang tinggi dan menanggung biaya penyusutan yang besar. Kendala yang dihadapi koperasi untuk mengembangkan sharing system adalah keterbatasan sumber daya manusia.

Kebanyakan koperasi dikelola oleh orang-orang tua dengan tingkat literasi teknologi komunikasi dan informasi yang rendah dan merangkap jabatan ditempat lain sehingga tidak fokus dalam mengembangkan usaha. Untuk mengembangkan koperasi di era milenial ini koperasi harus dipegang oleh generasi milenial yang memiliki literasi teknologi komunikasi dan informasi yang tinggi agar dapat menjalankan model bisnis sharing system.

Jika koperasi tidak segera merubah model bisnisnya maka koperasi akan semakin tertinggal jauh dari badan usaha lainnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Koperasi sebagai ide sudah berada di kehidupan masyarakat modern sejak abad ke-18 dan hal itu bermula di Britania Raya. Revolusi industri 1.0 merupakan pemicu lahirnya gerakan koperasi Rochdale di Inggris tahun 1884 yang diawali oleh 28 orang penenun dan pekerja industri lainnya. Sesudah itu gerakan koperasi menyebar ke seluruh penjuru dunia sebagai salah satu instrumen dalam sistem perekonomian di masyarakat. Di Indonesia, gerakan koperasi pertama kalinya mengadakan kongres di Tasikmalaya pada 11-14 Juli 1947 dan salah satu keputusannya adalah menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia untuk diperingati tiap-tiap tahun.

Selanjutnya gerakan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut, hingga perkembangan terbaru adalah pembatalan UU Koperasi No 12 Tahun 2012 oleh MK pada 28 Mei 2014, sehingga UU Koperasi sebelumnya No 25 Tahun 1992 dianggap masih berlaku sampai dibentuknya UU baru. Di samping itu, gerakan koperasi di Indonesia juga merubah lambang melalui Permen Koperasi dan UKM Nomor: 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia. Lambang gerakan koperasi yang lama yaitu pohon Beringin, padi kapas, rantai, gerigi roda, timbangan, bintang dalam perisai dan warna merah putih diubah menjadi kuncup bunga berwana hijau pastel. Namun perubahan ini tidak berumur panjang di mana melalui Permen Koperasi dan UKM 01/Per/M.KUKM/II/2015, lambang gerakan koperasi di Indonesia diubah kembali ke lambang lama.  

Meskipun sudah berusaha melakukan perubahan lambang dan penyusunan undang-undang baru untuk gerakan koperasi di Indonesia, namun secara jujur, belum terlihat adanya kegerakkan masif di kalangan generasi milenial untuk mengadopsi koperasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka lebih asyik dengan start-up, e-commerce atau on-line business. Umumnya generasi zaman Now memandang koperasi sebagai sesuatu yang ribet, birokratis, kurang fleksibel dan proses pengambilan keputusannya lambat. Oleh sebab itu perlu revitalisasi menyeluruh terhadap gerakan koperasi di era revolusi industri 4.0 karena peta lingkungan sosial ekonominya sangat berbeda dengan saat gerakan koperasi pertama dimulai lebih dari seabad lalu. 

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam rangka revitalisasi koperasi di era revolusi industri 4.0 adalah jumlah anggota awal mendirikan koperasi perlu disesuaikan lebih sedikit karena sampai saat ini masih wajib diperlukan 20 orang untuk mendirikan koperasi berbadan hukum. Prosedur dan persyaratan pendirian koperasi hingga pengesahannya sudah saatnya berbasis teknologi informasi agar tidak memakan waktu lama untuk memulai usaha. Demikian juga dengan bidang usaha koperasi yang perlu mencakup ekonomi kreatif sehingga banyak anak muda terdorong mencoba koperasi sebagai salah satu bentuk lembaga usaha untuk ekspresi kreativitasnya. Di samping itu, sudah saatnya mengintegrasikan konsep rantai pasok (supply chain) ke dalam gerakan koperasi agar koperasi dapat lebih kompetitif dalam usaha. Beberapa kajian akademik di universitas sudah mempelajari hal ini dan rasanya perlu diteruskan lebih mendalam sehingga memperoleh model yang sesuai dengan lingkungan di Indonesia. 

Gerakan koperasi kiranya tidak sekedar dikemas ulang, rebranding ataupun make-over. Agar sesuai zaman Now, gerakan koperasi perlu direvitalisasi total oleh para pemangku kepentingannya dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai leading sector-nya. Semoga gerakan koperasi di Indonesia tetap langgeng dengan diawaki generasi milenial di era revolusi industri 4.0 yang ditandai oleh Internet of Things (IoT) dalam berbagai aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Proses pendirian koperasi di Indonesia sangat berbeda dengan koperasi di negara maju. Gerakan koperasi di Indonesia tidak mengalami proses perjuangan dan tantangan serta konflik yang menyebabkan koperasi memang benar-benar matang dan perlu untuk ditegakkan. Walaupun dalam merumuskan UUD'45 dirasakan perlu menegaskan adanya sistem perekonomian yang bersifat kolektif (pasal 33), namun akar dan sejarah dari gerakan koperasi sendiri tidak ada.

Dalam perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia berbagai pihak menginterpretasikan sendiri-sendiri makna rumusan yang ada dalam UUD'45 tersebut. ada yang merumuskan perekonomian Pancasila, perekonomian kerakyatan dan perekonomian gotong royong. Prinsipnya adalah kekeluargaan sehingga lahirlah koperasi.

Dalam perkembangannya koperasi memang menjadi beragam, namun praktek kolektivisme koperasi tidak terjadi. Jadilah gerakan koperasi hanya dipahami sebagai jargon yang didengang-dengungkan oleh pemerintah.

Belakangan banyak pihak lebih memilih membentuk yayasan ketimbang membentuk koperasi. Sebagai yayasan, bisnis yang dilakukan yayasan akan terhindar dari pajak, dan memungkinkan melakukan penumpukan kekayaan secara individual. Sedangkan bila badan usahanya berbentuk koperasi akan menghambat penumpukan kekayaan yang dilakukan oleh segelintir orang.

Dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat diwarnai peranan dunia usaha, mau tidak mau peran dan kedudukan koperasi dalam masyarakat akan sangat ditentukan oleh peran pemerintah dan peran koperasi dalam kegiatan usaha (bisnis). Bahkan peran kegiatan usaha koperasi menjadi penentu bagi peran lain, seperti peran koperasi sebagai lembaga sosial.

Ke depan, strategi pengembangan usaha koperasi dapat dipertajam dengan jaringan kerjasama dan keterkaitan usaha antar koperasi, bukan hanya keterkaitan organisasi tetapi pada potensi untuk dikembangkan yaitu kerjasama antar koperasi primer dengan primer, serta sekunder.

Sebagai komparasi di berbagai negara lain, koperasi telah kembali berkembang dan salah satu kunci keberhasilannya adalah spesialisasi kegiatan usaha koperasi dan kerjasama antar koperasi.

Dengan dimulainya era revolusi industri 4.0, tantangan baru yang dihadapi perkoperasian di Indonesia terasa semakin kompleks dan rumit. Hal ini disebabkan adanya perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu (disruptif), akibat perkembangan teknologi informasi, robotik, artifical inteligence, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat.

Pola dan gaya hidup generasi milenial bercirikan segala sesuatu yang lebih cepat, mudah, murah, nyaman, dan aman.  Lalu bagaimana perkoperasian di Indonesia terkait revolusi industri 4.0?

Seperti halnya manusia, setiap organisasi termasuk koperasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Jika tidak maka akan tergilas oleh adanya perubahan lingkungan. Koperasi era revolusi industri 4.0 juga mangharuskan koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa dinamis tersebut.

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam transformasi koperasi adalah membangun karakter kreatif dan inovatif bagi insan penggerak koperasi.

Kreatifitas mengharuskan insan koperasi dapat berpikir berbeda dibandingkan insan yang lain, sedangkan inovatif mengharuskan insan koperasi dapat bertindak berbeda dengan insan yang lain. Insan yang kreatif dan inovatif akan dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungannya.

Insan koperasi yang harus disiapkan di era revolusi industri 4.0 adalah insan koperasi yang mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi. Dengan insan yang kreatif dan inovatif koperasi dapat memulai transformasi dirinya untuk menata organisasi dan strategi bisnisnya sesuai era industri 4.0. 

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan koperasi adalah: Pertama, melakukan pengelolaan organisasi secara profesional dalam arti luas yaitu memilih insan koperasi yang bertanggungjawab, bermoral, beretika, bermartabat dan memiliki keahlian bidang pengelolaan koperasi serta bisnis. Kedua, Memanfaatkan tehnologi informasi dalam menjalankan usaha koperasi. Ketiga, memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan (anggota koperasi). Keempat, menjalankan koperasi sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai koperasi.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Industri bisa saja berubah karena berbagai perkembangan teknologi. Tapi persoalan krusial model kepemilikan perusahaan itu menentukan sekali bagaimana sebuah bisnis akan berlaku adil  atau sebaliknya, menjadi semakin memeras dan menindas.

Era revolusi industri ke 4 ditandai dengan interkoneksi berbagai perangkat dan manajemen secara melompat. Internet of things, intelejensia artifisial, robotik kelas canggih, teknologi bio, telah membuat perusahaan menjadi bekerja lebih ramping dan  semakin produktif.

Perubahan yang terjadi membawa perubahan habitus baru. Orang serba dimudahkan dengan sambungan internet. Pola konsumsi, interaksi sosial, produksi barang dan jasa berubah semua. Dunia ada dalam gengaman tangan. Tapi pola relasi sosial yang diciptakan korporasi yang ada tetap saja subordinatif menindas.

Ada yang menarik dari perubahan revolusioner yang terjadi. Ternyata aksestabilitas yang serba canggih saat itu tidak merombak pola kepemilikkan perusahaan yang ada. Sebaliknya, pola kepemilikan yang terjadi justru membuat semakin konsentratif dan monopolistik. Sebut saja misalnya, dalam pola bisnis basis platform yang marak saat ini. Para pengguna dan agen tetap dalam posisi sebagai obyek dari eksploitasi baru.

Sebut misalnya dalam bisnis Gojek, Grab yang ada saat ini. Bisnis ini menjadi monopolistik dalam urusan transportasi. Konsumen dimanjakan, tapi agen-agennya seperti para pengemudinya semakin dieksploitasi. Mereka selain tak punya kuasa terhadap penentuan tarif juga sebagai penanggung risiko dari bisnis sepenuhnya tanpa adanya tanggungjawab sosial sedikitpun dari pemilik bisnis aplikasi. 

Anehnya lagi, aspirasi para pengemudi ini sudah berulangkali disuarakan, tapi pemerintah tak juga mampu berbuat apapun untuk mengintervensinya.

Konsumen yang berpola pragmatik semakin tak peduli dan mereka yang bekerja semakin tertindas saja.

Transportasi adalah salah satu bentuk layanan publik. Tapi layanan publik ini sekarang berada dalam kuasa pemilik aplikasi yang ternyata sudah dikuasai sepenuhnya oleh investor asing yang tujuanya hanya mengejar keuntungan. Pemerintahpun di depan mereka dibuat tak berdaya. Tak ada lagi perlindungan bagi para agen/pengemudi yang ada.

Tak hanya itu, fitur-fitur baru dalam bisnis antara telah berkembang.Tapi semua itu bekerja hanya demi menumpuk keuntungan yang semakin konsentratif pada pemilik aplikasi.

Kita seperti sedang disuguhi oleh satu peristiwa kolosal penindasan seperti yang digambarkan dalam film " hunger games". Para agen itu menjadi pihak yang semakin tak berdaya sementara konsumen dan pemilik aplikasi menjadi penikmatnya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES)

Kamuflase Kapitalisme 

Pertanyaan selanjutnya, benarkah pola kerja bisnis platform yang ada saat ini sudah mewakili era yang disebut bisnis berbagi yang adil? Benarkah kemitraan yang terjadi antara bisnis platform  yang dibentuk sudah penuhi prasyarat sebagai bisnis yang memampukan bagi setiap orang dan menjamin partisipasi setiap orang? Lantas idealnya bisnis berbagi itu seperti apa?

Profesor Ferdinand Tonnies (1858-1936), Sosiolog Jerman sebetulnya sudah membuat prediksi tentang era masyarakat baru tersebut. Setelah dua puluh tahun terbitkan buku babon tentang jenis masyarakat “der Gesselschaft und der Gemeinschaft “, dia lakukan penelitian lanjutan terhadap masyarakat komunal di Inggris. Dalam penelitiannya, dia temukan jenis baru masyarakat yang dia sebut dengan der Gennosenschaft atau dalam bahasa Inggris disebut co-operative atau dalam bahasa Scandinavianya disebut Andelslag, dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kooperasi.  

Der Gennossenschaft  yang dalam pemberian kata sandangnya ini berjenis perempuan. Sebuah masyarakat yang tetap terikat pada nilai-nilai tradisi seperti halnya dalam sistem masyarakat paguyuban (gesselschaft). Namun lebih maju dari sistem masyarakat paguyuban, mereka sudah terikat dalam bentuk perjanjian formal atau statuta perusahaan dalam model masyarakat patembayan (gemeinschaft).

Bedanya dengan model gemeinschaft, tidak diperuntukkan untuk mengejar keuntungan (profit oriented) melainkan mengejar kesejahteraan bagi semua (benefit oreinted).

Masyarakat koperasi ini disebut sebagai beyond dari sistem kapitalisme yang ada, namun bukan dalam jenisnya yang maskulin dalam bentuk fasisme (herrsschaft). Masyarakat koperasi mengandai bahwa hubungan dari individu itu setara dan egalitarian, tidak sub-ordinat ataupun superordinasi dalam sistem masyarakat fasisme.

Ekonomi berbagi adalah ekonomi yang ditandai dengan adanya berbagi sumberdaya yang dimiliki secara pribadi dengan dihubungkan atau berhubungan dengan orang lain yang membutuhkan barang atau jasa yang kita miliki agar memiliki nilai tambah. Jadi jelas ekonomi berbagi ini sudah lama terjadi dan bukan terjadi ketika bisnis basis internet dan platform terjadi. 

Dulu orang di kampung sudah melakukan bisnis ini dengan berbagi tenaga dan sumberdaya untuk bangun rumah, membangun jembatan, jalan dan lain sebagainya. Dalam tradisi masyarakat kita disebut dengan bergotong royong. Ini sudah hidup lama di masyarakat kita. Masyarakat kita jaman dahulu berbagi dengan perasaan solidaritas.    

Jadi teknologi apapun itu kalau bersifat teknikal, maka  hanya akan menjadi masalah teknik saja. Para pemilik bisnis platform yang memilih badan hukum Persero itu jelas hanya inginkan teknik mengeruk keuntungan dan bukan bagaimana cara membuat bisnis masa depan memang mampu merobah kondisi banyak orang untuk mengambil partisipasi dan manfaat dalam model bisnis berbasis sumberdaya kerumunan (croudsourching).

Nah, untuk menghindari eksploitasi maka perlu koperasi basis platform. Disini sebetulnya pemerintah bisa berperan. Misalnya bentuk permodalan melalui skema Penanaman Modal Negara/ Daerah ( PMN/D) dan asistensi manajemen. Regulasinya sebetulnya sudah mencukupi. Ada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal Negara terhadap Koperasi.  

Dalam perkembangannya, koperasi ke depan bisa bersifat multipihak. Konsumen atau pelanggan yang terdaftar juga bisa jadi anggota koperasi. Pemerintah juga bisa membuat perwakilan di dalamnya untuk pastikan semua berjalan lancar sesuai koridor regulasi. 

Aksiomanya, apa yang tak kamu miliki tak akan mungkin kamu kendalikan. Mungkinkah ini akan jadi abad pencerahan koperasi? Atau justru era 4.0 ini jadi bentuk monopoli baru dari penindasan sistem bisnis dengan sampah sosialnya? Semua tergantung dari kita semua. (pso) 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati masalah ekonomi dan ketimpangan

Revolusi digital dan era disrupsi merupakan istilah-istilah lain yang menggambarkan industri 4.0. Era industri 4.0 yang bercirikan digitalisasi dan otomatisasi telah mengubah cara beraktivitas manusia. Setiap individu kini dituntut untuk terus berpikir kreatif dan mampu berinovasi dalam menemukan jawaban atas sebuah persoalan. Demikian pula dengan gaya hidup generasi milenial yang kini begitu cepat (real time) dan tidak menentu (disruptif). 

Akibatnya, setiap negara di dunia kini tengah berbenah guna menyiapkan diri menghadapi era industri 4.0 ini. Beragam kebijakan guna mengadopsi digital dalam pembangunan nasional dan khususnya pembangunan perekonomian, menjadi suatu hal yang penting. Sedemikian pentingnya kemajuan teknologi sehingga pemerintah juga telah menetapkan tahun 2020 sebagai tahun dimana Indonesia diproyeksi menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara (sumber dari Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, 2017). Didukung oleh besarnya jumlah penduduk serta dengan tingginya tingkat pengguna internet, maka Indonesia memang memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi digital yang harus diperhitungkan.

Namun demikian, selain membawa harapan, perkembangan industri 4.0 juga membawa tantangan. Implementasi industri 4.0 dikhawatirkan hanya akan menjangkau perusahaan besar tanpa bisa menyentuh usaha kecil menengah (UKM) maupun Koperasi. Sebagian besar UKM dan Koperasi juga jarang mendapatkan program pendidikan, pelatihan ataupun penyuluhan untuk meningkatkan kapasitasnya guna menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi.

Sejak awal berdirinya tanggal 12 Juli 1947, kinerja sebagian besar Koperasi Indonesia masih jauh dari memuaskan. Banyak faktor yang menyebabkan kinerja perKoperasian di Indonesia masih rendah, mulai dari penyebab internal hingga eksternal seperti keberpihakan pemerintah serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Koperasi.
Terlebih di era industri 4.0 seperti sekarang ini, tantangan yang dihadapi oleh Koperasi semakin kompleks. Di era milenial saat ini, banyak sekali masyarakat dan pelaku usaha meninggalkan Koperasi. Padahal kita sadari bersama bahwa Koperasi merupakan soko guru perekonomian kita. Bilamana dikelola dengan baik, maka Koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Tantangannya kini adalah bagaimana menarik kembali minat para pengusaha muda agar bergabung dengan koperasi.  

Kuncinya ada dua. Pertama, di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, Koperasi harus berbenah secara serius. Koperasi harus mampu menjadi Koperasi zaman now dengan memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengelolaan bisnisnya. Dengan sistem aplikasi yang berbasis teknologi tersebut diharapkan pelayanan terhadap anggota menjadi lebih cepat, aman dan nyaman. Bilamana para pelaku usaha muda dapat melihat manfaat yang lebih luas dengan adanya Koperasi zaman now, maka diharapkan mereka akan bergabung dalam Koperasi berbasis digital ini.

Kedua, selain dari sisi internal, diperlukan pula keberpihakan pemerintah kepada perkembangan Koperasi. Pasal 33, UUD 1945 jelas mengamanatkan peran aktif negara. Implementasi dari pasal ini akan menentukan atau sekurang-kurangnya mempengaruhi tingkat keberpihakan negara kepada siapa, lembaga apa, atau kemana arahnya. Kita tidak perlu takut untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang asing. Kecenderungan deglobalisasi atau kembali ke ekonomi nasional juga sedang ditunjukkan oleh Presiden AS, Donald Trump. Kebijakan ini bukan tidak mungkin akan semakin disenangi oleh negar-negara maju lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah harus terus menerus menujukkan komitmennya untuk membangun perekonomian bangsa ini berdasarkan pemerataan dan keberpihakan terhadap UKM dan Koperasi. 

Akhirnya untuk meningkatkan geliat Koperasi di tanah air, dibutuhkan kerja sama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Dewan Pakar PA GMNI

Koperasi adalah soko guru ekonomi, itu yang ditulis dalam konstitusi kita sebagai salah satu pelaku ekonomi. Koperasi berorientasi lebih kepada service making daripada profit making.     

Dengan motto dari anggota oleh anggota dan untuk anggota, ada 3 pengertian yaitu; Pertama, pengurus koperasi harus datang dari anggota, bukan orang luar.                                                    

Kedua, anggota koperasi adalah petani sejenis atau nelayan. Ketiga, karena tujuan sistem Pancasila menuju sistem ekonomi sosialisme Indonesia, maka pertanian dan nelayan hanya boleh dikelola oleh koperasi tidak boleh oleh swasta.

Di negara maju seperti Jepang, Denmark dan beberapa negara Eropa koperasi (pertanian dan kelautan) sangat maju sehingga lebih besar dari swasta. Contoh, koperasi Zennoh di Jepang yang lebih besar dari Sogo. Tidak ada kementerian koperasi tapi untuk jadi menteri pertanian atau kelautan harus direkomendasi oleh koperasi.

Dalam abad milenial, dalam iklim revolusi industri ke 4 dimana penggunaan teknologi IT sangat membantu berkembangnya koperasi pertanian dan nelayan yang sebelumnya kesulitan berkomunikasi dan bertransaksi. Dalam era sekarang sistem distribusi, sistem financing transaksi dengan mudah dan cepat bisa dilaksanakan dan mampu memotong mata rantai transaksi sehingga cost produksi lebih murah dan margin lebih besar.

Di Indonesia belum ada koperasi yang dimaksud oleh pasal 33 UUD 1945 dimana backmind nya harus bertujuan membangun ekonomi sosialisme Indonesia yang diawali mensejahterakan petani. Artinya koperasi hanya dan harus dibangun Koperasi Pertanian dan Nelayan. Bukan koperasi simpan pinjam atau koperasi yang pengurusnya dicetak dari luar anggota (orientasinya kapitalisme akhirnya dikorupsi).

Bentuk koperasi diawali koperasi petani sejenis petani-petani cabai membentuk koperasi sejenis begitu pula untuk petani padi dan kedelai, nelayan dan peternak sapi/kambing/ayam dimana pengurusnya dari anggota tersebut. Di tingkat kecamatan para pengurus petani sejenis membentuk pusat keuangan dan pusat informasi bersama dan ditingkat kabupaten terbentuklah bank tani/nelayan. Tentunya di tingkat nasional induk koperasi bertugas menentukan kebutuhan untuk pasar, menstandarisisasi atau mencegah fluktuasi harga, menjembatani produk hulu ke hilir, menentukan sistem produksi dan sistem financing dengan mengarahkan Bank Tani dan Nelayan. 

Jadi sesungguhnya koperasi sangat valid untuk menjadi soko guru ekonomi bangsa dan akan mampu bersaing di era ekonomi digital karena manajemen yang lebih efisien--dengan syarat--dibangun koperasi hanya pertanian dan nelayan.  Swasta tidak boleh melakukan penjualan di bidang pertanian dan nelayan.

Pemerintah bertugas memberikan political will dan memfasilitasi kebutuhan lahan dan prasarana awal seperti Cool Storage dan Silo serta bantuan manajemen dalam sistem financing.

Tentunya hal ini diawali dengan pemahaman Pancasila sebagai sistem the way of life oleh para penyelenggara negara. Semoga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif